Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Pembentukan Hukum Uni Eropa dan Isi Perjanjian serta Pengaruh Anggota

Pembentukan Hukum Uni Eropa - Perjanjian Uni Eropa adalah kerangka hukum yang berisi tujuan dan kewajiban-kewajiban. Itu diikuti pengundangan peraturan harus dilakukan oleh institusi komuniti. Institusi-institusi utama diciptakan oleh perjanjian Amsterdam pasal 7 (sebelumnya pasal 4) Perjanjian Uni Eropa yaitu:
a. Parlemen Eropa
Berdasarkan Protocol on the Enlargement of the European Union tahun 2002, anggota Parlemen Eropa terdiri atas Jerman (99), Perancis , Italia, dan Inggris (masing-masing 72), Spanyol (50), Belanda (25), Belgia, Yunani dan Portugis (masing-masing 22), Swedia (18), Austria (17), Denmark dan Finlandia (masing-masing 13), Irlandia (12) dan Luxembourg (6), berjumlah 535 perwakilan. Perjanjian Uni Eropa memberikan batasan anggota yaitu 700 anggota Parlemen Eropa. Itu dibentuk di Strasbourg dengan beberapa sesi di Luxembourg dan kebanyakan pertemuan komite dilaksanakan di Brusells. Anggota dipilih setiap lima tahun. Penelope Kent, Op.Cit, hal 16

Meskipun tekanan untuk proses legislatif lebih besar, peran Parlemen Eropa tetap sebagian besar konsultatif. Konsultasi adalah persyaratan prosedural yang penting dalam area spesifik seperti pada implementasi peraturan persaingan. Ada empat macam prosedur legislasi termasuk berbagai tingkat partisipasi oleh Parlemen Eropa yaitu konsultasi, kerjasama, co-decision, persetujuan. Penelope Kent, Op.Cit, hal 19

  • Prosedur konsultasi
Undang-undang yang diusulkan dimasukkan oleh Komisi ke Dewan. Dimana perjanjian mewajibkan, naskah harus diletakkan sebelum pembacaan pertama oleh Parlemen Eropa. Naskah setelahnya akan dipertimbangkan dalam komite sebelum pendapat diantarkan. Pengajuan amndemen dimaksudkan kembali ke Dewan. Dewan akan adopsi undang- undang setelah diskusi dalam Komite Perwakilan Permanen. Konsultasi dengan Komite Ekonomi dan Sosial dan Komite Regional bisa merupakan persyaratan dalam hal-hal tertentu.
  • Prosedur kerjasama
Prosedur kerjasama diperkenalkan oleh Single European  Act  (SEA) untuk menyediakan mekanisme langsung untuk pengadopsian langkah-langkah pasar internal oleh suara berkualitas terbanyak ataupun qualified majority voting dan untuk meningkatkan partisipasi Parlemen Eropa dengan mewajibkan dua pembacaan setelah itu. Langkah-langkah sebelumnya diadopsi dibawah prosedur kerjasama sekarang ditutupi oleh prosedur co-decision.
  • Prosedur co-decision
Prosedur co-decision dikenalkan oleh perjanjian Maastricht dan disederhanakan oleh perjanjian Amsterdam. Tujuannya adalah untuk menyediakan mekanisme baru yang mana mengenali kerjasama keikutsertaan dalam proses legislasi Palemen Eropa dan Dewan. Itu tidak memberikan kekuatan legislatif langsung kepada Parlemen Eropa sendirian, langkah-langkah adopsi akhir menjadi tanggung jawab Dewan, subjek untuk hak veto Parlemen Eropa.

Berdasarkan pasal 251 perjanjian Uni Eropa, draft proposal Komisi diserahkan kepada Parlemn Eropa dan Dewan Menteri. Jika Parlemen Eropa mengajukan amandemen, Dewan dapat mengadopsi baik proposal asli ataupun yang telah diamandemen. Jika Parlemen Eropa mengusulkan amandemen ke posisi umum, naskah yang telah diubah harus dikirim ke Dewan dan Komisi. Jika Dewan tidak setuju atas semua amandemen, Komite Konsiliasi harus diangkat, terdiri dari perwakilan yang seimbang dari Dewan dan Parlemen Eropa.

Jika Komite tidak bisa menyetujui naskah bersama maka undang- undang tidak diadopsi. Sebelum amandemen perjanjian Amsterdam, Parlemen Eropa berhak menolak draft akhir dari suara terbanyak. Kekuatan veto digunakan hanya sekali. Bulan Maret 1995, Parlemen  Eropa menggunakan hak vetonya untuk menolak draft naskah yang telah disepakati oleh Komite Konsiliasi pada direktif kontroversial tentang

Pembentukan Hukum Uni Eropa



*bisa ditambah satu bulan
**bisa ditambah dua minggu Penelope Kent, Op.Cit, hal 20

perlindungan penemuan bioteknologikal. Versi direktif yang telah dimodifikasi diadopsi pada 1988. Penelope Kent, Op.Cit, hal 21


  • Prosedur persetujuan
Versi prosedur co-decision dikenal sebagai prosedur persetujuan dikenalkan oleh Single European Act (SEA) dan diperlebar oleh Perjanjian Uni Eropa. Itu mewajibkan sebuah persetujuan positif oleh Parlemen Eropa dan Dewan sebelum langkah-langkah dapat diterapkan. Area dibawah Perjanjian Uni Eropa untuk yang mana prosedur persetujuan diwajibkan termasuk bermacam-macam kategori perjanjian internasional seperti, langkah-langkah untuk memfasilitasi hak-hak warga negara Eropa, pengaturan pemilihan Parlemen Eropa dan setelah perjanjian Amsterdam yaitu sanksi terhadap pelanggaran berat dan serius terhadap hak asasi manusia.

Pasal  193  Perjanjian  Uni  Eropa(Treaty on European Union, article 193: “In the course of its duties, the European Parliament may, at the request of a quarter of its Members, set up a temporary Committee of Inquiry to investigate, without prejudice to the powers conferred by this Treaty on other  institutions or bodies, alleged contraventions or maladministration in the implementation of Community law, except where the alleged facts are being examined before a court and while the case is still subject to legal proceedings.”)  membolehkan  Parlemen Eropa membentuk Komite Penyelidikan sementara untuk menginvestigasi  dugaan kontravensi atau kesalahan administrasi dalam  pengimplementasian Hukum Uni Eropa.

b. Dewan Uni Eropa
Setelah Perjanjian Mastricht, Dewan dikenal sebagai Dewan Uni Eropa. Itu memiliki keanggotaan perwakilan yang berubah-ubah pada level kementerian, berwenang untuk mempercayakan setiap negara anggota, dengan keanggotaan berdasarkan pada masalah yang didiskusikan. hanya satu suara mewakili negara anggot yang dizinkan. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara tertutup kecuali Dewan dengan tegas menyatakan lain. Kantor Presiden ditempatkan di setiap negara anggota dalam urutan setiap enam bulan. Mengikuti amandemen oleh perjanjian Amsterdam, Dewan dibantu oleh Sekretaris Jenderal di bawah  tanggung jawab dari Sekretaris Jenderal.

Tugas dari Dewan adalah untuk meyakinkan bahwa tujuan dibentuk dalam perjanjian tercapai, pasal 202(Treaty on European Union, article 202: “To ensure that the objectives set out in this Treaty are attained the Council shall, in accordance with the provisions of this Treaty:
ensure coordination of the general economic policies of the Member States,
have power to take decisions,
confer on the Commission, in the acts which the Council adopts, powers for the implementation of the rules which the Council lays down. The Council may impose certain requirements in respect of the exercise of these powers. The Council may also reserve the right, in specific cases, to exercise directly implementing powers itself. The procedures referred to above must be consonant with principles and rules to be laid down in advance by the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the opinion of the European Parliament.”) (sebelumnya pasal 145) Perjanjian Eropa. Itu memiliki tugas untuk meyakinkan kordinasi kebijakan umum ekonomi dari negara anggota dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Demikian, walaupun Dewan sangat jelas adalah badan politik yang mana dapat mencerminkan kepentingan nasional dari negara anggota, dalam hal legislatif, itu biasanya dapat bertindak dalam proposal dari Komisi dan sering mewajibkan  konsultasi  Parlemen  dan  Komite  Ekonomi  dan  Sosial.  Suara  bulat  dibutuhkan       untuk mengesampingkan keberatan parlemen untuk usulan langkah-langkah di bawah kerjasama dan prosedur co-decision. Pengadopsian dari keputusan akhir dalam setiap proposal legislatif terletak pada Dewan.

Prosedur pemungutan suara yang berkualitas berdasarkan dalam sistem suara terkumpul dalam Protocol on the Enlargement of the European Union. Negara anggota yang paling besar yaitu Perancis, Jerman, Inggris dan Italia punya 29 suara, Spanyol punya 27 suara, Belgia, Yunani, dan Portugis punya masing- masing 12, Belanda punya 13 suara, Swedia dan Austria punya masing-masing  10, Finlandia, Denmark dan Irlandia punya masing-masing 7, Luxembourg 4. Suara minimum untuk mencapai suara terbanyak berkualitas adalah 169 suara.

Berdasarkan ketentuan perjanjian Uni Eropa banyak bagian penting,  seperti pendekatan hukum, hanya boleh diimplementasikan oleh suara bulat. Maksud dari perjanjian adalah untuk menggerakkan suara terbanyak berkualitas pada akhirnya dalam periode transnasional. Sebaliknya, sebgai akibat dari krisis politik, Perjanjian Luxembourg disusun pada tahun 1966. Perjanjian itu tidak mmiliki kekuatan hukum tapi biasanya diikuti. Di bawah perjanjian negara anggota dapat bersikeras untuk suara bulat dimana kepentingan nasional yang  vital dipertaruhkan. Mereka tetap berlaku tetapi memiliki masa depan yang pasti setelah komitmen untuk integrasi yang tersirat dalam perjanjian Maastricht.

c. Komisi Eropa
Antara empat institusi yang ada, Komisi Eropa memiliki fitur supranasional yang terjelas. Itu dimaksudkan untuk melakukan kepentingan Komuniti  dan  mempromosikan  integrasi  sellanjutnya. Ketika  Komisi     dalam beberapa hal menyerupai pelayanan sipil, perannya lebih luas, termasuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan legislasi Komisi Eropa. Pertemuan dilakukan per-minggu secara tertutup, mengambil keputusan dengan mayoritas sederhana.

Komisioner harus dari warga negara anggota Uni Eropa. Komisi harus memasukkan paling tidak satu Komisioner dari masing-masing negara anggota. Presiden dari Komisi memiliki kantor yang dapat diperbaruai setiap dua tahun. Portofolio di tempatkan pada individual Komisioner, masing-masing dibantuk oleh kabinetnya sendiri, sebuah grup resmi diadakan oleh dan bertanggung jawab atasnya. Komisi dibagi menjadi Direktorat jenderal dengan berbagai tingkat kepentingan mengatasi masalah seperti hubungan eksternal, persaingan, dan pasar internal. Ada   juga berbagai macam pelayanan spesial seperti pelayanan    hukum yang mana menyarankan semua Direktorat Jenderal dan mewakili Komisi pada proses hukum. Jumlah staff dari Komisi Eropa adalah lebih dari 10,000. Penelope Kent, Op.Cit, hal 25

Komisi punya tiga fungsi utama Penelope Kent, Op.Cit, hal 25:
  1. Pengambil   inisiatif.   Menginisiatifkan   legislasi   Uni  Eropa.
    Kebanyakan Dewan legislasi harus dibentuk berdasarkan proposal dari Komisi tunduk pada kekuatan khusus berdasarkan pasal 208 (Treaty on European Union, article 208: “The Council may request the Commission to undertake any studies the Council considers desirable for the attainment of the common objectives, and to submit to it any appropriate proposals”)  (sebelumnya pasal 152) Perjanjian Uni Eropa, dimana memungkinkan Dewan untuk mengajukan Komisi untuk membuat proposal untuk mencapai  tujuan  perjanjian.  Komisi  dapat  menyusun  proposal   tentang masalah apapun yang tercakup oleh perjanjian, baik di mana kekuatan disediakan secara spesifik ataupun di bawah kekuatan umum.
  2. Penjamin Perjanjian. Komisi bertindak sebagai penjaga perjanjian. Bedasarkan pasal 10 (Treaty on European Union, article 10 : “Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks. They shall abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this Treaty.”)(sebelumnya pasal 5) EC, negara anggota harus mengambil semua langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kewajiban dikeanakan oleh perjanjian atau oleh institusi dan untuk menahan diri dari langkah-langkah yang mana dapat membahayakan pelaksanaan perjanjian. Komisi memiliki tugas untuk mnginvestigasi dan membawa ke pelanggaran akhir terhadap hukum Uni Eropa oleh negara-negara anggota. Komisi bertanggung jawab pada administrasi  dan  penegakan  kebjikakan persaingan,  dengan     kekuatan untuk menghukum individu melanggar hukum Uni Eropa. Kekuatan yang serupa ada untuk menegakkan hukum berkaitan dengan bantuan negara (subsidi finansial disediakan oleh negara untuk industri) pada pasal 88 (sebelumnya pasal 93) dan pengendalian usaha publik pasal 86 (sebelumnya pasal 90).
    Komisi juga memiliki daya yang cukup(Treaty on European Union, article 284 : The Commission may, within the limits and under conditions laid down by the Council in accordance with the provisions of this Treaty, collect any information and carry out any checks required for the performance of the tasks entrusted to it.) untuk investigasi dugaan pelanggaran berdasarkan pasal 284  Perjanjian Uni Eropa. Sebuah    tugas yang sesuai ditempatkan pada negara-negara anggota oleh pasal 10 dan pada individual oleh regulasi 17/62.


Selain itu, komisi memiliki berbagai mcam perwakilan dan fungsi finansial :
  1. Perwakilan. Pada hungan eksternal itu bertindak sebagai negosiator dalam pembentukan perjanjian, walaupun perjanjian disimpulkan oleh Dewan setelah konsultasi dengan Parlemen, pasal 300.
  2. Finansial. Komisi menarik sampai rancangan  anggaran awal.


d. Pengadilan Eropa
Fungsi utama Pengadilan Eropa adalah untuk meyakinkan bahwa hukum Uni Eropa ditegakkan, untuk mnyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota dan EC dan juga antara institusi-institusi itu  sendiri, dan untuk melindungi hak individual. Seltelah Perjanjian Uni Eropa, Pengadilan Eropa juga bisa meninjau peraturan institusi European Monetary Union, European Investment Bank dan European Parliament di mana peraturan- peraturan itu memiliki efek hukum.

Pengadilan Eropa terdiri atas :
  1. Hakim. Pengadilan terdiri dari 15 hakim, satu dari setiap negara anggota. Hakim haruslah seorang yang independen di luar dari keraguan pasal 233 Perjanjian Uni Eropa(Treaty on European Union, Article 233: “The institution or institutions whose act has been declared void or whose failure to act has beende clared contrary to this Treaty shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice. This obligation shall not affect any obligation which may result from the application of the second paragraph of Article 288. This article shall also apply to the ECB.”), baik hakim ataupun akademisi dari negara mereka sendiri. Hakim menghadirkan seorang Presiden untuk tiga tahun dari seluruh peringkat mereka dan dibantu oleh sembilan jenderal advokat. Hakim diangkat setiap enam tahun. Hakim hanya boleh diganti jika semua hakim yang lain dan jenderal advokat setuju bahwa ia tidak  lagi memenuhi syarat. Hakim – hakim harus tidak terpengaruh oleh dari mana ia berasal tapi harus berjuang untuk pendekatan komuniti dalam mencapai suatu putusan.
    Putusan diambil dari suara terbanyak. Tindakan yang dibawakan oleh salah satu negara anggota atau oleh institusi selalu didengar di pengadilan. Bagaimanapun, tindakan langsung bisa didengar dalam ruangan yang berisi tiga atau lima hakim
  2. Jenderal Advokat. Jenderal advokat harus memiliki kualifiikasi yang sama seperti hakim. Peran mereka adalah untuk membantu pengadilan dengan menampilkan alasan yang objektif dan tidak mewakili pandangan dari salah satu pihak. Pengajuan Jenderal advokat hanya bagian dari catatan tertulis yang mana sistem hukum diperiksa penuh dan karena itu membantu pengaca umum terbiasa dengan pembelaan kontinental, Ketika pengajuan mereka tidak mengikat.


e. Pengadilan Auditor
Semua institusi ini harus bertindak di dalama batas kekuatan yang diberikan oleh perjanjian. Pada pasal yang sama juga menyediakan pengaturan Ekonomi dan Komite Sosial dan Pengadilan Auditor. Perjanjian Merger pada Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Perwakilan Permanen. Pengadilan Tingkat Pertama yang baru didirikan pada 1988 dibawah Single European Act (SEA).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengaruh negara anggota dalam pembentukan legislasi Uni Eropa sebagai berikut:
  1. Parlemen Eropa sebagai institusi yang teridiri atas 535 perwakilan dari masing-masing negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh dalam memberikan pendapat saat pengajuan draft proposal Legislasi Uni Eropa yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa memiliki pengaruh konsultatif dalam pembentukan Legislasi Uni Eropa.
  2. Dewan Uni Eropa memiliki pengaruh untuk melakukan perundingan mengenai draft proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, dimana pada sesi perundingan ini menggunakan sistem suara terbanyak berkualitas dari masing- masing negara anggota, suara minimum yang resmi haruslah mencapai 169 suara untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perundingan.
  3. Komisi Uni Eropa terdiri dari paling tidak satu komisioner dari masing- masing negara anggota. Komisi berpengaruh dalam membuat proposal untuk mencapai tujuan perjanjian. Komisi juga berpengaruh dalam meninvestigasi langkah-langkah implementasi legislasi Uni Eropa di negara-negara anggota.
  4. Pengadilan Eropa ini berpengaruh untuk meyakinkan bahwa Hukum Uni Eropa ditegakkan dan menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota, serta antara institusi-institusi itu sendiri. Pengadilan terdiri atas 15 Hakim dari negara anggota.

Daftar Pustaka Makalah Isi Perjanjian Uni Eropa

Pembentukan Hukum Uni Eropa dan Isi Perjanjian serta Pengaruh Anggota Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment