Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 15 October 2015

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perbankan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 serta Pengaturan

Pembiayaan  Usaha  Mikro  dalam UU No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Perhatian Pemerintah terhadap dunia Industri Kecil begitu besar, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat, yang merupakan negara maju dan mutakhir, telah membentuk sebuah lembaga dengan tugas khusus membantu lancarnya operasi Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil), dengan diberi nama Lembaga Administrasi Lembaga Kecil (Small Business Administration).


Lembaga yang sama telah dibentuk pula di Inggris yang disebut Komisi Perusahaan-perusahaan Kecil. Demikian juga di Negara Eropa dan Skandinavia didirikan untuk pusat pembahasan khusus (Problem Clinics) untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada Pengusaha Kecil.

Di Indonesia Dunia Industri Kecil atau Usaha Kecil dinilai sungguh sangat mengesankan  karena dapat menyerap  tenaga  kerja  yang  lebih  besar, sehingga

Dunia Industri Kecil merupakan tulang punggung penyediaan tenaga kerja, Dinamisator dan Stabilisator Perekonomian di Indonesia. Singgih Wibowo, Op.Cit, hlm. 5.

Setiap muncul suatu ide atau gagasan untuk mendirikan perusahaan akan selalu timbul suatu pertanyaan, misalnya perusahaan apa yang akan didirikan, apa jenis usahanya. Hal tersebut merupakan suatu pertanyaan yang wajar. Jika keliru memilih usaha akan menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan.

Sebelum memilih jenis usaha yang akan digeluti, seorang investor perlu mengetahui dan mempelajari jenis-jenis usaha yang ada. Dengan demikian, akan memperoleh gambaran yang jelas tentang perusahaan yang akan direncanakan. Sehingga ikut menjamin proses pencapaian tujuan dan sasaran. Ibid, hlm. 9 -10.

Jenis Usaha 

Banyak jenis usaha  yang dapat digeluti, tetapi  pada prinsipnya    kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis usaha, yaitu perdagangan atau distribusi, produksi atau industri, dan jasa komersial.

1. Jenis Usaha Perdagangan atau Distribusi
Jenis usaha perdagangan atau distribusi merupakan usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen kekonsumen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan. Jenis usaha perdagangan atau distribusi, di antaranya bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, agen (filial), penyalur (whole saler), pedagang perantara, dan tengkulak. Komisioner dan makelar dapat juga dikelompokkan kedalam kegiatan perdagangan karena kegiatannya berkaitan dengan jual beli barang.

2. Jenis Usaha Produksi atau Industri
Usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu bahan atau barang menjadi bahan atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan, dan lain sebagainya.

Kegiatan budidaya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan juga termasuk jenis usaha produksi.

3. Jenis Usaha Jasa Komersial
Usaha jasa komersial merupakan jasa usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Adapun jenis contoh usaha jasa komersial, di antaranya asuransi, bank, konsultan, biro perjalanan pariwisata, pengiriman barang (expedisi), bengkel, salon kecantikan dan gedung bioskop.

Peningkatan peran serta industri kecil tidak luput adanya pemberdayaan dan sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Vera Jasini Putri, 2005, Kamus Hukum dan Glosarium Daerah Jakarta: Semeru, hlm. 130 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah dengan saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Untuk mencapai tujuan Nasional tersebut, telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang “Ekonomi,” di antaranya dengan memberikan Pemberdayaan, Pembinaan terhadap Dunia  Industri Kecil, sehingga Usaha Kecil dapat mandiri dan berkembang menjadi Usaha Menengah. Penjelasan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bagian Umum.

Pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  selama  pembangunan    Jangka Panjang pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Koperasi. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peranan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Secara teori memang telah dikeluarkan Undang-Undang dan peraturan Pemerintah,  Keputusan Menteri dan  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan industri kecil (usaha kecil) namun secara praktik atau kenyataan yang terjadi di lapangan Dunia Industri Kecil atau usaha kecil masih banyak menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Di sisi lain, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui:
  1. Penumbuhan ikilm usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil
  2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan Usaha Kecil menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi Usaha Menengah. Usaha Kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil- hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan  yang lebih besar terhadap penerimaan Negara.


Diberdayakannya Usaha Kecil, tentu saja akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam perekonomian nasional akhirnya akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat, maju dan kukuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam memberdayakan Usaha Kecil, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha  Kecil, antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.  Mariani, Staf Seksi Industri Dagang Kecil & Menengah Dinas Perindustrian & Perdagangan sebagai informan. Tanggal 11 April 2008.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

Pemberi waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan dan atau pemasok dalam rangka penyediaan, pengadaan barang dan atau jasa. Dalam hal penerimaan waralaba atau penerima waralaba lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, pemberi waralaba dan penerima waralaba lanjutan wajib mengutamakan kerjasama dan atau pasokan barang dan atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah.

Pemerintah mengharapkan pelaku usaha kecil dan menengah agar terus meningkatkan kualitas serta kuantitasnya melalui pelatihan sehingga mampu mengembangkan skala usahanya. Pelatihan sangat penting untuk memberi bekal dan wawasan kepada para pengusaha, sehingga usaha kecil dan menengah harus mampu menyusun rencana bisnis bagi pengembangan usahanya. Sebagai harapan jangka panjang Surveyor Indonesia usaha kecil menengah binaannya menjadi usahawan yang sukses dapat memberi peluang kerja bagi masyarakat di tengah semakin merebaknya pencari kerja ditanah air karena Surveyor Indonesia    secara rutin setiap tahun mengadakan pelatihan bagi usaha kecil dan menengah binaannya. Harian Analisa, Selasa, 20 Nopember 2007, Harapan Pemerintah Agar UKM Lebih Mandiri, hlm. 27.

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang telah dilakukan sebagai bentuk kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap usaha kecil dan menengah sekaligus menerapkan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 5 Tahun 2006 tentang Pola Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada usaha kecil dan menengah dan koperasi. Seperti tahun sebelumnya, Surveyor Indonesia Cabang Medan yang meliputi wilayah kerja Sumatera dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah memberikan pelatihan yang merupakan paket berkelanjutan dari materi pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah.

Adapun materi yang disampaikan kepada 30 peserta pelatihan atau diklat antara lain Manajemen Usaha Kecil, Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah,

Tahap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan Usaha dan perencanaan bisnis.Ibid

Pemberdayaan Dunia Industri Kecil (usaha kecil) dan koperasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi sebagaian besar masyarakat termasuk menciptakan lapangan kerja. Dengan pemberdayaan Dunia Industri Kecil (usaha kecil) secara berkesinambungan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan. Perkembangan dan peran usaha kecil telah memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Usaha Kecil dan Menengah telah dinilai cukup berhasil dan survive dalam menghadapi krisis moneter. Oleh karena itu usaha kecil tidak diragukan lagi dan perlu adanya pembinaan yang kontiniu serta memberi peluang agar Usaha Kecil terus bekembang.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan pertamina sejak 15 tahun lalu khususnya di wilayah sumatera bagian utara hingga kini tercatat 9500 usaha binaan bergerak di berbagai sektor usaha. Namun, pertamina tidak hanya memberi pinjaman modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah mitra binaan, akan tetapi juga memberikan pembinaan kepada usaha  kecil dan  menengah  seperti  pelatihan  keterampilan  maupun  motivationtraining.  Harian Analisa, Senin 30 Juni 2008, Pemberdayaan Usaha Mikro/Kecil Kurangi Kesenjangan Sosial, hlm. 6.

Dengan telah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang  Usaha Kecil (Industri Kecil) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan semata-mata untuk memberdayakan Usaha Kecil, mencakup berbagai aspek pemberdayaan usaha kecil, akan tetapi tidak ada mengatur mekanisme internalnya.

Usaha Kecil, meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha Kecil Informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, misalnya, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.

Usaha Kecil Tradisional adalah, Usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya. Sedangkan Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Usaha yang tangguh dan mandiri adalah usaha yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dalam upaya memberdayakan usaha kecil, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Kekayaan bersih adalah nilai jual dari asset (kekayaan usaha) dikurangi kewajibannya.

Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak dengan melalui pemberdayaan Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil), Usaha Menengah dan Koperasi, sebagai mana telah tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998   tentang  Perbankan.   Dalam    rangka penjabaran atas ketentuan mengenai fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan Program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia. Ini.  Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) adalah Lembaga yang mengkoordimasikan Perencanaan Program Pembangunan di Tingkat Pusat. Vera Jasini Putri, Op.Cit hlm. 24.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
  1. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak.
  2. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah.
  3. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggara Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat dengan APBN.


Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, khususnya yang tergolong di bidang ekonomi dan keuangan yang bersifat ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi partisifatif yang memberikan akses yang sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ibid hlm. 61.

Perkembangan ekonomi nasional yang bersifat ekonomi kerakyatan menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sector perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh tingkat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan menunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menguntungkan dalam proses penyesuaian sebagai mana yang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.  Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pihak dari Bank, dan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Prinsip dari kehati-hatian harus tetap dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan” (AMDAL). Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil), Usaha Menengah, dan Koperasi, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian diwilayah koperasi pada setiap kantor masing-masing daerah.

Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil) tetap mengharapkan adanya perhatian Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengelolaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 yang membidangi produksi dan pengolahan yakni dengan: meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, meningkatkan kemampuan ranjang bangun dan perekayasaan, dan memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

Di samping itu pemerintah dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan: melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi, uji coba pasar, mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, dan memasarkan produk usaha kecil. Tak kalah pentingnya adanya komitmen dunia usaha melakukan praktik yang sehat.

Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melakukan juga pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dengan: memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usaha kecil, dan menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Di bidang teknologi, Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dengan: meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu, meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberi insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan memenuhi   standarisasi   teknologi   dan   menumbuhkan   serta mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Ibid. hlm. 175.

Di dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap dunia industri kecil, sebagai mana telah dimaksud dalam Pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil yang bersangkutan.

Adapun  ketentuan  mengenai  tata cara intensitas  W. S. Op.Cit. , hlm. 236 .,  prioritasIbid, hlm. 408  dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam pemberdayaan  terhadap Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil) diperlukan adanya pembinaan dan penjaminan, oleh karena itu Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat  menyediakan pembiayaan yang meliputi: kredit perbankan, adanya pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya.

Pasal 22 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:
  1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
  2. Pengembangan lembaga modal ventura.
  3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang. Peningkatan  kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi impan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
  4. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pembiayaan bagi Dunia Industri Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan atau swasta. Lembaga penjamin menjamin pembiayaan Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil) dalam bentuk: penjaminan pembiayaan kredit perbankan, penjaminan pembiayaan atas bagi hasil, dan penjaminan pembiayaan lainnya. Lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Vera Jasini Putri, Op.Cit hlm. 136 melakukan upaya-upaya:
  1. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank.
  2. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit dan
  3. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.


Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
  1. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha.
  2. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman.
  3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.


Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar adalah upaya yang ditujukan agar Usaha Kecil tersebut tidak dirugikan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar, sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan risiko yang tidak adil dalam konsinyasi, pengenaan pungutan- pungutan liar.

Upaya mewujudkan sistem pelayanan satu atap dilaksanakan secara bertahap. Pemberian kemudahan persyaratan memperoleh perizinan bagi Usaha Kecil, antara lain adalah, dengan memberikan keringanan biaya.

Menumbuhkan iklim usaha dalam perlindungan mencakup aspek peruntun tempat usaha, antara lain:
  1. Lokasi di pasar, yaitu pengadaan lokasi pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil, Pembangunan lokasi pasar bagi Usaha Menengah atau Usaha Besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah diperuntukkan bagi Usaha Kecil.
  2. Ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi Pengusaha Kecil dalam pusat perbelanjaan.
  3. Lokasi Sentra Industri Kecil, yaitu pengadaan lahan khusus bagi  Usaha Kecil atau pengadaan sebagian lahan pada kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah atau oleh Usaha Menengah maupun Usaha Besar untuk Dunia Industri Kecil (Usaha Kecil).
  4. Lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pencadangan lahan pertanian bagi Usaha Kecil dalam pembangunan pertanian oleh Pemerintah atau oleh Usaha Menengah maupun Usaha Besar
  5. Lokasi pertambangan rakyat, yaitu pengadaan lahan pertambangan khusus bagi pengusaha kecil oleh pemerintah.
  6. Lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melalui penetapan tata ruang.  Ibid


Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha adalah pemberian perlindungan, antara lain terhadap:
  1. Kegiatan usaha yang menggunakan teknologi yang mempunyai kekhususan proses.
  2. Kegiatan usaha yang bersifat padat karya yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat setempat.
  3. Kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus  serta turun-temurun dan dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun  pula.


Pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah adalah pengadaan dan pemborongan pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). M. Manullang, Op,Cit, hlm. 90.

Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah  menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewira usahaan, yaitu:
  1. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian.
  2. Kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak secara inovatif.
  3. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Klasifikasi adalah penggolongan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarakan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan dengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis dan lapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, Usaha kecil rumah tangga, dan Usaha kecil tradisional.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang telah berhasil  berkembang menjadi usaha menengah masih dapat dilanjutkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun dimaksudkan agar selama kurun waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh usaha menengah itu untuk memanfaatkan usahanya karena jangka waktu tiga tahun merupakan jangka waktu yang memadai sebagai proses pemantapan suatu usaha. Jenis pembiayaan lainnya adalah dana  sumbangan dari masyarakat, termasuk dana dari usaha besar swasta, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, usaha kecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan yang ringan. Penjaminan lainnya adalah pemberian jaminan, di antaranya dalam bentuk jaminan orang perseorangan dan jaminan perusahaan (avails).

Tata cara pembiayaan dan penjaminan Usaha Kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta dengan persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan usaha kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara  luwes,  sesuai  dengan  kelayakan  usaha  dari  suatu  usaha  kecil       yang bersangkutan. Pelaksanaan hubungan kemitraan diarahkan kepada perluasan dan pendalaman keterkaitan bagi Usaha Kecil yang memiliki keterkaitan usaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi Usaha Kecil yang memilki potensi  keterkaitan usaha.

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksankan pembinaan mulai dari penyediaan saran produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memperoduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar, memasarkan hasil produksi Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak pengguna  lisensi,  merek  dagang,  dan  saluran  distribusi  perusahaan       kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Lihat dan bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Pasal 27 d.


Daftar Pustaka Makalah Pembiayaan  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah  dalam UU No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perbankan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 serta Pengaturan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments:

  1. Saya tertarik dengan tulisan anda, saya juga punya tulisan yang sejenis tentang studi Manajemen Industri Kecil dan Mikro , anda dapat mengunjungi di www.ps-mikam.gunadarma.ac.id

    ReplyDelete