Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Pengangkutan Hewan Melalui Udara Pengiriman Mekanisme dan Persyaratan serta Pengawasan Pelaksanaan

Pengangkutan Hewan Melalui Udara adalah Dalam penyelenggaraan kegiatan pengangkutan hewan agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dengan selamat maka diperlukan suatu sistem pengaturan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa peraturan internasional maupun peraturan nasional.


Dua satuan utama peraturan internasional yang mengatur pengangkutan hewan melalui udara adalah sebagai berikut: http://filsafat-suci.blogspot.com/2011/01/cargo-live-animal.html diakses pada 3 Januari 2014.
  1. The IATA Live Animal Regulations (LAR)
    Menyebutkan peraturan umum untuk pengangkutan hewan lewat udara. LAR menetapkan tipe kontainer yang digunakan dan prosedur penanganan yang harus diikuti untuk spesies individual hewan.  Perhatian  khusus diberikan untuk kenyamanan hewan, keamanan dari staff yang menangani hewan dan pencegahan kerusakan pesawat.
  2. The Washington Convention on International Trade in Endanger Species  of Wild Fauna and Flora (CITES):
    Peraturan ini berisi aturan mengenai pembatasan impor atau ekspor spesies hewan yang akan punah.


Peraturan nasional yang mengatur pengangkutan hewan melalui udara adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
    Setiap hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan diangkut dari suatu area ke area lain harus melewati suatu prosedur yang dinamakan karantina. Di dalam Undang-Undang ini dijelakan mengenai persyaratan karantina hingga tindakan karantina apa yang akan dilewati bagi hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan diangkut.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
    Hewan masuk kategori barang khusus yaitu barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus sehingga pengangkutan hewan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur pada pasal 136, 137, 138 dan 139.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang  Karantina Hewan.
    Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terkhusus pada pelaksanaan karantina hewan. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai persyaratan bagi karantina hewan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor) hingga prosedur karantina hewan itu sendiri.
  4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Jo. Peraturan Menteri  Perhubungan No. PM 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
    Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai tanggung jawab pengangkut dalam hal ganti kerugian terhadap penumpang, bagasi maupun kargo. Seperti yang kita ketahui pengangkutan hewan sebagai kargo.
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 152  Tahun 2012 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara



Mekanisme dan Persyaratan Pengangkutan Hewan Melalui Udara

Cargo atau kargo didefinisikan secara sederhana adalah semua barang (goods) yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal), atau darat (truk kontainer) yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah atau  kota di dalam negeri maunpun antar negara (internasional) yang dikenal dengan istilah ekspor-impor. Ada tiga pihak utama yang terkait dengan pengiriman  kargo yaitu pihak pengirim (shipper) dan atau penerima (consignee); pihak pengangkut (carrier). Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D Warpani, Ground Handling, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 95-96.

Menurut Beaumont yang dimaksud dengan pengirim adalah seseorang yang menutup kontrak dengan pengangkut untuk pengangkutan kargo melalui udara (the person who concludes a contract with carrier for the transportation of good by air). Sementara itu, IATA mengartikan pengirim sebagai seseorang yang ditulis dalam surat kargo udara sebagai pihak dalam kontrak pengangkutan  dengan pengangkut (the person mentioned on the air way bill as party to the transportation contract concluded with the carrier). Toto T Suriaatmadja, Pengangkutan Kargo Udara, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hal. 66.

Menurut Mankiewicz, penerima adalah seseorang yang ditunjuk dalam surat kargo udara untuk menerima kargo. Dalam pengangkutan kargo penerima terrmasuk pihak dalam kontrak, walau pun posisinya bukan pihakyang  sebenarnya, hanya merupakan pihak ketiga dalam kontrak dan haknya akan tergantung pada sikap pengirim dalam melaksanakan hak pengirim. Ibid, hal 67.

Konvensi   Warsawa   tidak   menjelaskan   siapa   yang   dimaksud dengan pengangkut karena pasal-pasal Konvensi hanya menyebutkan the carrier. namun demikian, hukum Prancis memberi arti pengangkut sebagai, who concludes directly the contract of carriage with passanger and consignor. Sedangkan menurut IATA arti pengangkut adalah:

The airline company which has issue the airwaybill as well as every company which carries merchandise in accordance with an airwaybill or which renders any ather services in relation to the transportation. . . ,   the word carrier also designates the agents and representatives of each one of the air carrier.

Dengan demikian, pengangkut pada dasarnya adalah pihak yang menyetujui untuk mengangkut kargo dari suatu tempat ke tempat tujuan baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jasa, baik yang menutup kontrak maupun yang melaksanakan pengangkutan kargo. Ibid, hal 63.

Dalam praktiknya, pengiriman kargo harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan, dimana hal-hal berikut harus diperhatikan, seperti jenis dan sifat barang yang dikirim; packing, marking; labeling; berat dan jumlah barang yang dikirim, kota dan negara tujuan barang akan dikirim; peraturan setempat menyangkut bea cukai/pabean, karantina.

Secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menerima kargo hewan, kargo harus masuk ke dalam kategori Ready For Carriage dengan syarat Air Waybill, Documentation, Marking of Packages, Packing, Labelling of Packages, dan Shipper Certification for Live Animals. Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D Warpani, Op.Cit, hal. 99.

Penerimaan kargo untuk pengriman hewan harus melihat kondisi hewan yang akan dikirim serta kelengkapan dokumen yang diperlukan seperti yang tertera di IATA Live Animal Regulations Manual dan juga melihat regulasi yang dikeluarkan dari maskapai penerbangan yang bersangkutan dalam hal pengiriman hewan hidup. Regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan jenis hewan, jenis pesawat, temperatur udara di stasiun asal, rute yang dilalui, dan keadaan atau regulasi yang berlaku di tempat tujuan, atau apabila diperlukan  melihat keberadaan pendamping dari hewan hidup tersebut. Ibid, hal. 130.

Hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus dalam pengangkutan hewan adalah sebagai berikut: http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com/2012/05/11/analisis-swot-penanganan-cargo-live-animals-avi/ diakses pada 3 Januari 2014.
  1. Tunduk kepada ketetapan peraturan penerbangan sesuai IATA Live  Animal Regulations bagi pengiriman hewan hidup;
  2. Surat pernyataan pengiriman yang dibuat secara tertulis oleh pengirim dan ditandatangani;
  3. Kemasan kontainer yang digunakan untuk membawa kiriman hewan hidup harus sesuai dengan standar desain yang tertuang dalam IATA Live  Animal Regulations;
  4. Marking dan labeling harus dilakukan secara benar;
  5. Pengiriman harus melalui reservasi terlebih dahulu;
  6. Hewan yang dikirim adalah bukan hewan yang di lindungi oleh pemerintah.


Mekanisme ataupun prosedur dalam pengangkutan hewan melalui udara adalah sebagai berikut:
a. Karantina
Salah satu persyaratan dalam menyelenggarakan pengangkutan hewan melalui udara adalah dilakukannya tindakan karantina hewan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yang dimaksud dengan karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Tugas pokok karantina hewan adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya penyakit hewan ke dalam suatu wilayah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta mencegah  pemusnahan hewan-hewan yang dilindungi pemerintahan. Ibid, hal. 245.

Menurut    Undang-Undang    Nomor    16    Tahun    1992,    istilah   yang dipergunakan untuk hewan adalah adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang berarti hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan.

Setiap hewan yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area yang lain dikenakan tindakan karantina berupa:  http://bkp2medan.karantina.deptan.go.id/tutorials-mainmenu-48/tindakan-karantina.html diakses pada 3 Januari 2014.
  1. Pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan dimaksudkan untuk    mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dapat dilakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penyakit karantina yang membahayakan kesehatan manusia.
  2. Pengasingan dan Pengamatan. Pengasingan dan Pengamatan dimaksudkan untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama,  sarana dan kondisi khusus.
  3. Perlakuan. Perlakuan dimaksudkan untuk menyucihamakan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Perlakuan diberikan terhadap media pembawa apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut
    • Tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina; atau
    • Tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
  4. Penahanan. Penahanan dilakukan apabila setelah  dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina ternyata persyaratan karantina atau pemasukan ke dalam tau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia belum seluruhnya dipenuhi.
  5. Penolakan. Penolakan dilakukan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina   yang dimasukkan kedalam atau dimasukkan dari suatu araea kearea lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila ternyata
    • Setelah dilakukan pemeriksaan diatas alat angkut, tertular hama dan penyakit hewan karantina atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya; atau
    • Persyaratan karantina seluruhnya tidak dipenuhi; atau
    • Setelah dilakukan penahanan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi; atau
    • Setelah diberi perlakuan diatas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
  6. Pemusnahan. Pemusnahan dapat dilakukan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Repbulik Indonesia ternyata
    • Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksan, tertular hama dan penyakit hewan karantina atau   organisme   pengganggu   tumbuhan   karantina   tertentu  yang ditetapkan oleh pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya; atau
    • Setelah dilakukan penolakan media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
    • Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama dan penyakit hewan karantina atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditatapkan oleh pemerintah; atau
    • Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
  7. Pembebasan. Pembebasan dilakukan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karatina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dri suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ternyata
    • Setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina; atau
    • Setelah dilakukan pengamatan dan pengasingan tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina atau bebas dari organisme  pengganggu tumbuhan karantina; atau
    • Setelah dilakukan perlakuan dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina atau dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantinal; atau setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi.

Secara umum setiap hewan yang akan dimasukan atau dikeluarkan ke atau dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilengkapi sertifikasi kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara atau daerah asal dan negara atau daerah transit; dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi hewan yang tergolong benda lain; melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan     di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. http://bkp2medan.karantina.deptan.go.id/tutorials-mainmenu-48/persyaratn-karantina- hewan.html diakses pada 3 Januari 2014.

Untuk melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, berikut adalah prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait: http://bbkpbelawan.deptan.go.id/?page_id=1753 diakses pada 3 Januari 2014.
  1. Pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan atau kuasanya menyampaikan laporan rencana realisasi kepada petugas karantina hewan di bandara dengan mengisi formulir kepada petugas karantina hewan   memlalui   counter   yang   tersedia   2   (dua)   hari     sebelum pemasukan/pengeluaran dengan melampirkan dokumen yaitu sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit dan surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
  2. Petugas counter membukukukan laporan pemasukan/pengeluaran ke dalam buku agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan oleh Petugas Karantina Hewan.
  3. Laporan pengeluaran hewan tersebut akan diproses lebih lanjut setelah dokumen persyaratan dilengkapi. Apabila dokumen persyaratan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 14 hari, maka terhadap media pembawa tersebut akan dilakukan penolakan untuk dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain dan kepada pemilik komoditas atau kuasanya akan diberikan Surat Berita Acara Penolakan. Apabila semua dokumen persyaratan telah dilengkapi, maka terhadap komoditas yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan dilapangan oleh petugas karantina hewan dengan menunjukkan Surat Penugasan.
  4. Jika dalam pemeriksaan media pembawa tidak ditemukan hama dan penyakit hewan atau dalam perlakuan hewan dapat disembuhkan atau disucihamakan, maka terhadap hewan tersebut dilakukan pembebasan dan kepada pemilik/kuasanya akan diberikan Sertifikat Pelepasan Karantina.
  5. Bendaharawan penerima memungut biaya jasa karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menyerahkan lembar asli Sertifikat Pelepasan Karantina kepada pemilik media atau kuasanya.



b. Acceptance (Penerimaan) Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D Warpani, Op.Cit, hal. 130-132.
  1. Kesehatan dan kondisi hewan hidup tersebut.
    Hanya hewan yang terlihat sehat dan dalam kondisi yang fit dapat melakukan perjalanan ke tempat tujuan dengan menggunakan jasa angkutan udara. Shipper harus menginformasikan apabila hewan dalam keadaan hamil atau baru melahirkan dalam waktu 48 jam sebelum perjalanan. Mamalia yang dalam keadaan hamil tidak dapat diterima untuk pengiriman, kecuali dilengkapi surat jaminan kesehatan dari dokter hewan untuk menghindari resiko melahirkan selama dalam perjalanan.
  2. Packing and Marking
    Pengemasan untuk binatang harus bersih bebas dari kebocoran dan kontainer untuk hewan harus dijamin, dapat mencegah binatang  tersebut lolos dari kontainer tempat pengiriman. Pengirim berkewajiban untuk menempelkan label yang jelas dan tahan lama berisikan nama pengirim, alamat, dan sebagainya seperti yang tertera dalam surat muatan udara, disetiap kemasan barang kiriman. Kemudian, kontainer tempat binatang harus diberi tanda khusus untuk live animal berupa  tag “LIVE ANIMAL” di setiap kontainer. Kontainer tempat pengiriman hewan yang dapat menimbulkan bahaya karena gigitan atau sengatan berbisa harus diberi tanda “POISONOUS”.
  3. Food and Other Additional Articles
    Makanan yang diperlukan oleh binatang selama perjalanan harus termasuk perhitungan chargeable weight. Apabila makanan tersebut dikirimkan sebagai kiriman terpisah, harus diberi tanda pada kemasannya.
  4. Reservation
    Harus ada kepastian dari reservasi yang dilakukan mengenai  keberadaan ruang di pesawat, kemungkinan connecting flight dan kepastian keberangkatan ke stasiun tujuan.
  5. Consolidation
    Hewan tidak boleh dijadikan consol cargo dengan kargo lain selain hewan. Kalau dijadikan consol dengan hewan, harus mengacu kepada IATA Live Animal Regulations.
  6. Documents
    Dokumen kesehatan dan sertifikat suntikan rabies harus disertakan dalam pengangkutan hewan melalui udara.
    • Live tropical fish and other marine/river products
      Pengiriman live fish, live tropical fish, dan marine products (coral, rumput laut, dan lain-lain) harus mengandung air berkandungan garam yang cukup agar live animal dapat hidup selama   pengiriman.
      Namun, kandungan air garam yang terlalu banyak dapat berisiko menyebabkan korosi pada komponen pesawat.
    • Live reptiles, small mammals
      Live reptiles (snakes, lizards, turtles, etc) and small animals (mice squirrels, rodents, bats, birds, etc) adalah jenis live animal yang sering dikirim melalui pengangkutan udara. Kontainer untuk live animal seperti ini harus menjamin agar live animal harus menjamin agar live animal tidak dapat lolos melalui celah-celah kecil yang ada di kontainer karena gigitan atau cakarannya dapat merusak komponen kabel di pesawat yang dapat mebahayakan penerbangan.
    • Storage (Penyimpangan) Ibid, hal. 134.
      • Kontainer yang digunakan harus aman secara terstruktur saat dimuat dalam pesawat untuk mencegah bergesernya kemasan atau kandang hewan ini yang dapat merusak pesawat.
      • Kontainer hewan-hewan jangan pernah diletakkan terbalik harus dilengkapi sticker untuk peletakan posisi.
      • Lantai konrainer hewan harus dialasi serpihan kayu atau serbuk gergaji kayu.
      • Hewan yang menunggu jadwal keberangkatan harus ditangani di tempat yang bersih, kering, serta bebas dari tumpukan barang dan temperatur yang sesuai dengan kondisi hewan tersebut harus dijaga.
      • Untuk melindungi hewan dari angin atau temperatur udara yang  ekstrim, kandang atau kemasan hewan harus selalu ditutup atau terlinduung sementara. Hal seperti ini untuk melindungi hewan agar tidak mati atau lemas.
      • Jauhi dari kiriman radio active.
      • Mengikuti instruksi pengirim.
      • Hewan yang bersala dari spesies yang berbeda sebaiknya jangan diletakkan berdekatan.
      • Hewan-hewan ini harus dimuat atau dibongkar sedekat mungkin  dengan pesawat.
    • Stowage in aircraft of live animals (pemuatan hewan hidup di pesawat) http://basiccargogroup4.wordpress.com/category/cargo/ diakses pada 13 Januari 2014.
      • Kontainer hewan diikat untuk menghindari bergeser saat tinggal landas, mendarat ataupun selama penerbangan berlangsung.
      • Penyusunan harus dibuat sedemikian rupa agar hewan ini dapat di turunkan sesegera mungkin jika tiba di bandara tujuan.
      • Kontainer atau kandang hewan ini harus ditaruh ditempat yang cukup lapang agar terdapat sirkulasi udara yang cukup.
      • Tergantung bagaimana kualitas kandang, penanganan harus tetap ekstra hati-hati.
      • Jika terjadi keterlambatan penerbabangan maka harus ditangani sesuai insrtuksi pengirim.
      • Hewan ditaruh sedemikian rupa jika pada penerbangan transit.
      • Kontainer atau kandang tidak boleh ditaruh di bawah ventilasi udara pesawat atau di bawah cahaya lampu.
      • Hewan yang bermusuhan secara alam harus ditaruh berjauhan
      • Jauhkan hewan yang berlainan jenis kelamin.
      • Hewan-hewan harus dijauhkan dari cairan kimia atau bahan kimia



Pengawasan Pelaksanaan Pengangkutan Hewan Melalui Udara

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematik  menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasai dan mengambil tindakan koreksi  yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.  http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/  diakses  pada  21  Februari 2014

Agar penyelenggaraan pengangkutan hewan melalui udara ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu tindakan pengawasan dari pihak- pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan ini. Pengawasan ini ada agar dapat diketahui bahwa proses pengangkutan hewan ini berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Seperti kita ketahui dalam pengangkutan hewan terdapat serangkaian prosedur yang harus dilaksanakan, maka dengan adanya pengawasan ini maka tidak ada prosedur yang terlewatkan.

Pihak-pihak itu seperti Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian. Setiap hewan  yang  akan  diangkut harus  mengantongi  izin  administratif  berupa Surat

Keterangan Kesehatan Hewan atau vaksinasi yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian di daerah asal hewan tersebut. Sehingga secara tidak langsung Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian memegang peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengangkutan hewan jika nantinya ternyata hewan tersebut tidak sehat padahal sudah diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari hewan tersebut.

Selanjutnya adalah pihak Balai Karantina Pertanian yang menangani  proses karantina hewan. Proses karantina ini harus dijalani oleh setiap hewan yang akan diangkut dari suatu area ke area lain di dalam suatu negara.Karantina bertujuan untuk melindungi suatu negara dari penyakit yang belum ada (atau sudah ada). Kalau penyakit sudah ada, pemerintah harus berusaha mengurangi penyebabnya. Namun juka penyakit tersebut belum ada, pemerintah berusaha mencegah penyakit tersebut agar tidak masuk. Balai Karantinan Pertanian ini nantinya akan mengeluarkan Surat Sertifikasi atas hewan yang diangkut tersebut yang merupakan salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pengangkutan hewan.

Pihak ground handling. Suatu perusahaan yang memberikan penanganan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandar udara, baik untuk keberangkatan maunpun untuk kedatangan. Salah satu unit kerja utama dalam groundhandling adalah cargo handling. Groundhandling bertugas mulai dari penerimaan kargo hewan, pemeriksaan kelengkapan surat- surat, penempatan di gudang kargo, hingga penempatan di pesawat udara.

Pihak maskapai penerbangan. Pihak ini yang menyelenggarakan pengangkutan atau disebut sebagai pengangkut. Sehingga peran pengawasan sudah semestinya dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan agar  penyelenggaraan pengangkutan hewan berjalan lancar.


Daftar Pusttaka untuk Makalah Pengangkutan Hewan Melalui Udara (Pengiriman)

Pengangkutan Hewan Melalui Udara Pengiriman Mekanisme dan Persyaratan serta Pengawasan Pelaksanaan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment