Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Pengehapusan Dwi Fungsi ABRI Pasca Orde Baru Dukungan Kritikan Atas pelaksanaan

ABRI Pasca Orde Baru - Ketika gelombang reformasi digulirkan para mahasiswa tahun 1998, ABRI menjadi sasaran utama kaum reformis. Meskipun reformasi waktu itu awalnya diarahkan untuk menurunkan presiden Soeharto, tetapi perkembangan  selanjutnya, juga menuntut “perombakan” dalam tubuh ABRI, yang kemudian dikenal dengan reformasi internal ABRI.


Pada masa-masa itu, ABRI berada dalam posisi yang sangat sulit. wi Fungsi ABRI yang dijalankan waktu itu, telah menempatkan ABRI sebagai tumpuhan “kesalahan”. Citra institusi ABRI dimata masyarakat pun sangat  negatif, semua yang diperbuat dan dikerjakan ABRI oleh masyarakat selalu dianggap salah. ABRI dinilai sebagai biang kesalahan dan kebobrokan negara. Kondisi ini telah menempatkan ABRI pada posisi titik nadir dalam lembaran sejarahnya.

Peran ABRI dalam era reformasi cukup signifikan. Sebelum Soeharto meletakkan jabatan dan Orde Baru runtuh, tuntutan reformasi di kalangan masyarakat sudah sangat besar dan meluas. Kondisi tidak baik seperti itu  ditambah lagi dengan situasi negara yang menghadapi krisis keuangan, yang juga melanda Indonesia. Aidul Fitriciada Azhari, Dari Catatan Wiranto Jendral Purnawirwan: Bersaksi di Tengah Badai, Jakarta: IDe Indonesia,  2003, hal. 4

Kondisi politik  pasca Orde  Baru  juga  menuntut perumusan  baru tentang fungsi  dan  kedudukan tentara.  Suara  yang  paling  keras  adalah  tuntutan untuk menghilangkan fungsi sosial politik tentara, baik di parlemen maupun di pos-pos sosial politik lainnya. Hal ini jelas bukan soal yang mudah. Sekian dasawarsa tentara telah terlibat dalam fungsi-fungsi sosial politik. Pengembalian angkatan bersenjata ke barak secara drastis merupakan suatu putusan yang bisa mendatangkan dislokasi-dislokasi sosial politik.

Jatuhnya Soeharto telah melahirkan satu perubahan besar dalam sistem perpolitikan Indonesia secara umum. Secara khusus, dalam perspektif hubungan sipil-militer, telah terjadi titik balik yang ditandai dengan kritik-kritik tajam atau bahkan hujatan terhadap militer sepanjang Soeharto berkuasa. Tuntutan terhadap reformasi peran militer pun muncul dari berbagai komponen  masyarakat, termasuk dari kalangan militer sendiri. Penghapusan dwi fungsi ABRI juga menjadi salah satu pilar reformasi yang diajukan komponen gerakan reformasi, terutama kalangan mahasiswa.

Pada awal masa reformasi itu pula lah, ABRI dikecam dan dicaci oleh rakyat, terutama mahasiswa, karena perannya sebagai alat kekuasaan yang otokratis pada masa Orde Baru. ABRI dianggap paling bersalah terhadap krisis yang dihadapi bangsa Indonesia. Namun, ABRI tetap tegar dan secara berlanjut ikut mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, khususnya mencegah disintegrasi bangsa dan mengawal reformasi nasional.

Tuntutan terhadap perlunya reposisi ABRI berkait erat dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern terutama menyangkut pembagian kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi dalam era reformasi ini posisi ABRI masih perlu dipertanyakan karena ABRI pada era reformasi belum sepenuhnya meninggalkan lapangan politik. Akan tetapi yang ingin dikemukakan disini adalah cara penanganan terhadap tentara berkaitan dengan reformasi peran mereka. Bahwa tentara ikut menangani masalah sosial politik bukan zamannya lagi. Kenyataan bahwa tentara Indonesia sudah sekian lama berpolitik, hal itu hendaknya dijadikan pertimbangan dalam merumuskan peran mereka.

Oleh karena itu kemudian muncullah kritikan-kritikan dari berbagai kalangan untuk mengkaji ulang mengenai konsep Dwi Fungsi ABRI yang disalahgunakan.

Kritikan Atas Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI

Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI telah mengalami distorsi, khususnya tentang penafsiran terhadap fungsi sosial politik ABRI yang dilaksanakan sekedar alat rezim yang berkuasa untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan. Peran sosial-politik ABRI yang tercakup dalam konsep Dwi Fungsi ABRI, sudah saatnya ditinjau kembali agar lebih aktual dan seiring dengan perkembangan jaman modern, yang makin menuntut adanya spesialisasi peran.  Dengan demikian, sistem politik Indonesia dapat berjalan seperti yang selama ini berlangsung secara normal di dunia internasional.

Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa diungkap mengenai latar belakang penolakan terhadap Dwi Fungsi ABRI yaitu :
  1. Dwi Fungsi ABRI telah mendorong tentara untuk terlalu jauh terlibat dalam pemerintahan. Dalam kenyataannya, dampak negatif seringkali lebih muncul. Kekuatan yang kuat di politik telah merangsang ABRI mengurusi atau menentukan bisnis di masyarakat. Bisnis ini dalam perkembangannya semakin memperkuat posisi tentara dalam pemerintahan, dan memperiferikan hak-hak ekonomi masyarakatnya.
  2. Dwi Fungsi ABRI nyata telah membuka penderitaan rakyat sipil. Tak jarang dengan kekuatannya, tentara melakukan penyiksaan, penculikan, pemenjaraan, penggusuran dan lain-lain. Sejarah politik di negeri ini sarat dengan keterlibatan tentara dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Anehnya, tentara memihak ke negara bukan ke rakyat.
  3. Jika Dwi Fungsi ABRI itu masih dipertahankan, selama itu pula demokrasi berada dalam ancaman. Dalam tataran praktis, tentara sulit diajak untuk hidup berdemokrasi.


Di satu sisi memang harus diakui bahwa keterlibatan militer dalam politik memberikan kinerja yang efisien karena penerapan disiplin ala  militer  cukup ketat. Namun disisi lain, akibat negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Diantaranya adalah mempersempit ruang gerak sipil, serta adanya kecenderungan pemaksaan kehendak. Akibat yang lebih buruk lagi adalah ABRI justru tidak mampu menjalankan tugas utamanya untuk menjaga keamanan.

Jika militer tetap pada pendirian dengan Dwi Fungsinya, maka akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya:
  1. Militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik.
  2. Militer yang terlibat politik akan mendistorsi kebijakan politik. Negara demokrasi memisahkan secara tegas antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan politik. Pengambilan kebijakan politik diserahkan kepada partai pemenang  pemilu.  Sedangkan pelaksana  kebijakan politik diserahkan kepada aparatur negara, dalam hal ini birokrasi dan militer. Militer harus dinetralkan secara politik karena sifatnya sebagai aparatur negara.
  3. Militer ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Jika militer diberikan peranan politik, mereka dapat menjadikan keamanan negara sebagai “alat” dalam rangka menguasai politik keamanan, dengan menciptakan kerusuhan sosial yang pada gilirannya membahayakan keamanan negara.


ABRI yang professional adalah ABRI yang mampu dan terampil dalam menjaga keamanan nasional. ABRI yang professional bukanlah ABRI yang sibuk berpolitik dan berbisnis. Tuntutan terhadap penghapusan peran sosial politik  ABRI ada kaitannya dengan tuntutan yang lebih besar yaitu tuntutan terciptanya pemerintahan yang bersih.

Desakan agar militer kembali kepada peran semulanya sebagai alat pertahanan keamanan pada masa Orde Baru memang telah menjadi suatu perbincangan. Tuntutan terhadap penghapusan Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru terjadi sekitar tahun 1978, banyak mahasiswa yang berunjuk rasa dengan memasang poster dengan seruan “Kembalikan ABRI kepada rakyat”Salim Said, Op.cit., hal. 24. Namun, keinginan untuk menyampaikan hal tersebut terhalang karena sikap otoriter rezim Orde Baru yang menahan siapa saja yang menentang keputusan pemerintah. Oleh karena itu Dwi Fungsi ABRI kemudian berkembang dengan leluasa tanpa ada yang berani untuk memberikan kritikannya.

Sorotan masyarakat terhadap ABRI sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum datangnya arus reformasi. Keruntuhan Soeharto mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan secara lebih keras  kesalahan-kesalahan ABRI di masa lalu. Gugatan yang datang begitu gencar tak lain karena banyaknya luka lama yang belum tersembuhkan.

Dengan jatuhnya Soeharto membuka kesempatan bagi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam tubuh ABRI yang terlalu jauh  mencampuri urusan sosial politik yang seharusnya bukan menjadi bagiannya. Masyarakat semakin berani untuk melakukan perlawanan karena telah memendam keinginan tersebut sejak lama. Kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan itu pun terinspirasi dari tuntutan mundurnya Soeharto, seperti telah diketahui bahwa militer adalah bagian dari Soeharto sebagai alat pelanggeng kekuasaan. Desakan kuat dari masyarakat yang tidak lagi menghendaki militer berpolitik dan menuntut dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI pasca reformasi 1998, ternyata mampu melahirkan reformasi di tubuh militer.

Desakan ini selaras dengan mulai tumbuhnya kesadaran di internal militer yang memandang perlunya redefinisi peran ABRI, agar tidak lagi tercurahkan energinya pada persoalan politik belaka. Militer kemudian melakukan perubahan dengan cara melakukan perubahan di tubuh ABRI sendiri yaitu dengan melakukan kebijakan reformasi internal ABRI. Mengenai hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reformasi Internal ABRI
Seiring dengan lingkungan politik yang berubah, militer di Indonesia pasca-Orde Baru juga dituntut untuk berubah. Reformasi internal harus dilakukan guna menjawab lingkungan baru yang menuntut TNI lebih profesional di bidangnya. Sejak 1998 respons TNI atas tuntutan reformasi telah mengemuka. Militer Indonesia tak bisa  lagi menolak perubahan walaupun pihaknya   meminta secara bertahap. Tapi, seiring dengan kencangnya dinamika politik sipil, perubahan bertahap itu tidak bisa dilakukan lama-lama.

Dalam iklim perubahan politik yang menandai adanya sebuah fenomena sirkulasi elite besar-besaran pasca-Orde Baru itu, militer Indonesia sempat menjadi bulan-bulanan akibat pemihakan dan sikapnya di masa lampau yang demikian menghegemoni di segenap bidang, lebih mementingkan kepentingan penguasa dan kerap melukai rakyat, dengan serangkaian pelanggaran HAM  serius. Militer Indonesia dituntut harus berubah, tidak saja berkaitan dengan tata organisasinya, tapi yang lebih penting adalah budaya dan mentalitasnya.

Berangkat dari kondisi itu, pimpinan ABRI menyadari perlunya ada perubahan yang dilakukan dalam tubuh ABRI, yang selanjutnya dikenal dengan istilah reformasi internal ABRI. Namun reformasi ABRI jangan dilihat sebagai sebuah gerakan yang berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan proses reformasi nasional itu sendiri. Reformasi jangan dilihat sebagai sebuah sasaran, melain sebuah proses yang akan terus berubah dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan jaman.

Namun pada dasarnya, reformasi internal ABRI bertujuan mewujudkan ABRI yang professional, efisien, efektif dan modern sebagai alat pertahanan nasional di negara Indonesia yang demokratis dan modern. Hal ini dimaksudkan agar ABRI bersama dengan komponen lainnya dapat mendorong proses reformasi agar dapat berjalan dengan baik. Wahyu A. Permana, Melangkah ditengah Badai: Pokok-Pokok Pikiran Jendral TNI Wiranto, Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, 1999, hal. 26

Di tengah kritik  yang  datang  dari dalam  dan  luar  ABRI  tersebut,  pada pertengahan 1998  ABRI melontarkan redefinisi,  reposisi dan reaktualisasi peran

ABRI. Ini merupakan salah satu wujud reformasi internal ABRI. Adapun yang dimaksud dengan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Redefinisi
    Hal ini dimaksudkan bahwa Dwi Fungsi ABRI di masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini Dwi Fungsi diidentikkan dengan kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi pertahanan keamanan dan sosial politik secara utuh sehingga tidak ada lagi peran dikotomis dan distingtif.
  2. Reposisi
    Reposisi diformulasikan sebagai penataan kembali posisi ABRI yang diletakkan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada titik kebebasan dan transparansi dengan ketertiban dan kepastian sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping pro aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI juga concern dalam pembangunan nasional. ABRI telah membuka diri terhadap saran dan kritikan. Sikap terbuka ini bermakna bahwa ABRI dapat menerima perkembangan pemahaman pemikiran untuk berhasilnya reformasi internalnya.
  3. Reaktualisasi
    Dalam reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk  menerapkan  perannya  di  masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Ini dikarenakan peran ABRI pada masa lalu dipandang sudah tidak aktual dan ketinggalan zaman.

    Selain itu ABRI juga melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam Peran ABRI Abad 21 yang meliputi:
    • Pemisahan Polri dari ABRI yang telah dilakukannya pada tanggal 1 Apri1 1999.
    • Mengubah Staf Sosial Politik ABRI menjadi Staf Teritorial TNI.
    • Menghapus Dewan Sosial Politik di Pusat dan di Daerah.
    • Memutuskan untuk melikuidasi Staf Kekaryaan ABRI.
    • Memerintahkan para anggota ABRI aktif yang bertugas di luar organisasi ABRI untuk memilih pensiun atau alih status atau kembali ke ABRI tanpa jabatan agar tidak ada standar ganda dalam bertugas.
    • Setuju pengurangan Fraksi ABRI di DPR dari 75 menjadi 38.
    • ABRI keluar dari politik praktis.
    • ABRI bersikap netral dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik.
    • Pemutusan hubungan organisatoris dengan Golkar.
    • Pembubaran Badan Koordinasi dan Strategi Nasional (Bakorstanas) dan Badan Koordinasi dan Strategi Daerah (Bakorstanasda).


Kesepuluh langkah itu disusun bukan asal-asalan, tetapi membutuhkan pertimbangan yang matang. Untuk melakukan perubahan terhadap kondisi yang telah berjalan lebih dari 30 tahun tentu membutuhkan keberanian dan keyakinan sehubungan dengan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh pihak militer.

Hakikat reformasi internal ABRI juga bertujuan memantapkan jati diri ABRI dalam kehidupan negara Indonesia yang lebih demokratis dan modern. Usaha itu merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tahapan yang bersifat institusional dan berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan atau tuntutan zaman. Pada tingkat kebijakan dan strategi hakikat implementasi reformasi internal ABRI adalah menyadarkan akan keberadaan institusi ABRI dalam fungsi pertahanan sebagai bagian dari system nasional, dengan  otoritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi internal ABRI, tampaknya secara nyata tidak akan terwujud  bila tidak pernah terjadi peristiwa reformasi nasional. Peristiwa-peristiwa politik menjelang reformasi, desakan masyarakat, dan peran militer menyikapi dinamika politik yang berlangsung saat itu, turut menentukan perkembangan politik selanjutnya yang menyentuh militer dengan reformasi intemalnya. Implementasi reformasi internal militer berdampak luas terhadap reposisi peran militer dalam kehidupan nasional. Dikembalikannya fungsi militer sebagai alat pertahanan negara belaka, menandai berakhirnya era Dwi Fungsi ABRI.

Reformasi internal ABRI ini harus dilihat sebagai sebuah kebijakan strategis bagi pembangunan kekuatan TNI di masa datang. Kontrol dan pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan, untuk menjaga agar proses reformasi ini selalu dalam jalurnya. Reformasi internal dilakukan bukan karena adanya tekanan dari luar, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah kebutuhan dalam menyongsong era demokratisasi dan globalisasi. Melalui reformasi internal, kedepan ABRI akan lebih siap dan sekaligus survive dalam menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks.

2. Paradigma Baru ABRI
Memasuki era reformasi, ABRI mulai sadar dan memikirkan kembali fungsi dan peranannya di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Pemikir- pemikir dan pimpinan ABRI yang sadar atas ”kekeliruan” peranannya selama ini, merumuskan kembali paradigma baru peranan ABRI dalam masyarakat. Dalam proses memurnikan kembali fungsinya sebagai alat Hankam, ABRI secara gradual melepaskan fungsi sospolnya, terutama keterlibatannya dalam kegiatan politik praktisnya.

ABRI sebagai milik rakyat yang tidak luput dari tuntutan reformasi segera melakukan pembenahan internal melalui paradigma baru. Paradigma baru ABRI adalah kebijakan yang menyempurnakan kebijakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI sebelumnya. Paradigma baru ABRI adalah paradigma yang dilandasi cara berpikir yang bersifat analitik dan prospektif ke masa depan berdasarkan pendekatan komprehensif yang memandang ABRI sebagai bagian dari sistem nasional. Karenanya masih kelihatan kehadiran ABRI adalah lembaga yang cukup penting dan akan tetap diperhitungkan dalam kehidupan politik dan kenegaraan.

Pada 1998 militer merespons perubahan lewat Paradigma Baru ABRI. Namun, paradigma ini masih mengesankan sesungguhnya militer belum rela meninggalkan kancah politik. Militer masih ingin berpolitik, cuma tidak di depan, mempengaruhi secara tidak langsung, dan pembagian peran. Tidaklah mengherankan bila militer tetap ada di DPR dan MPR dan punya kesempatan langsung memengaruhi proses politik.

Ada dua paradigma yang paling penting yang berkaitang dengan fungsi sosial politik yaitu:(Dapat dilihat di http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/08/kha2.htm) Paradigma Pertama: mengubah posisi dan metoda dengan tidak selalu harus di depan. Maksudnya sikap kepeloporan dan keteladanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berubah untuk memberi jalan guna dilaksanakan institusi fungsional. ABRI berkonsentrasi pada upaya mempertahankan integritas wilayah.

Paradigma Kedua, senantiasa melakukan role sharing atau kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan dengan komponen bangsa lainnya. Ini artinya, TNI menempatkan sejajar dengan komponen bangsa lainnya dalam pengambilan keputusan.

Paradigma Ketiga, ABRI akan berupaya mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan, artinya bahwa ABRI sekarang berbeda dengan ABRI pada Orde Baru ABRI selalu menempati dan menikmati posisi sentral, maka saat ini ABRI harus rela memberi jalan bagi instansi fungsional terkait untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya.

Paradigma Keempat, ABRI mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung, artinya bahwa ABRI harus menghindari pelibatan yang berlebihan dalam kancah yang bukan bidangnya.

Dengan paradigma baru tersebut ABRI tetap merupakan kekuatan pertahanan keamanan yang professional, efektif, efisien dan modern yang senantiasa siap memberikan sumbangan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional, bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya.

Pengehapusan Dwi Fungsi ABRI Pasca Orde Baru

Paradigma baru peran sosial politik ABRI, seperti dipaparkan di atas, ingin mencari bentuk peran sosial politik yang lebih baik, yang sesuai dengan perkembangan. Perubahan diatas dipandang positif oleh berbagai kalangan  sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan fungsi sosial politik ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI.

Oleh karena itu jika dibandingkan dengan sebelumnya, paradigma baru ini jauh lebih maju. Namun, ternyata dinamika perkembangan yang begitu cepat menyebabkan empat paradigma baru peran sosial politik  ABRI  yang dibincangkan sebelum ini dinilai sudah ketinggalan zaman dan harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan.

Akhirnya, paradigma baru ABRI dalam fungsi sosial politik itu  selesai pada tanggal 20 April 2000, ketika hasil rapat pimpinan ABRI menyatakan bahwa ABRI tidak lagi memiliki fungsi sosial politik, karena lebih memusatkan perhatiannya pada peran dan tugas utama pertahanan, dan itu berarti ABRI telah meninggalkan doktrin Dwi Fungsi.

Perubahan-perubahan tersebut diatas oleh beberapa kalangan kritis seperti para mahasiswa dianggap sebagai reaksi dari adanya tuntutan, baik dari dalam maupun luar negeri, bukan karena kesadaran internal ABRI, sehingga banyak kalangan kritis yang masih meragukan paradigma baru peran militer tersebut. Terlebih lagi, Dwi Fungsi ABRI secara legalitas formal belum dihapus, meskipun secara konseptual ABRI sudah menyatakan tidak akan terlibat dalam masalah politik praktis.

a. Krteria Kelompok Penentang Dwi Fungsi ABRI

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap adanya tuntutan yang berkembang dikalangan masyarakat pada masa reformasi, maka penulis menyimpulkan ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menunjukkan kelompok yang menginginkan adanya penghapusan terhadap Dwi Fungsi ABRI, yaitu:
  1. Menginginkan perubahan total tehadap bangsa Indonesia setelah jatuhnya Soeharto sehingga semangat reformasi dapat terus dilanjutkan.
  2. Menentang keberadaan militer di DPR/MPR karena lembaga tersebut adalah hak sipil untuk menjalankannya. Tugas militer hanyalah menjalankan fungsi pertahanan.
  3. Menginginkan adanya supremasi sipil. Hal ini bukan berarti penguasaan  penuh sipil atas militer, tetapi lebih mengacu kepada pengembalian peran asli dari militer, sehingga warga sipil dapat lebih leluasa menjalankan fungsinya baik di legislatif ataupun lembaga lainnya.
  4. Menginginkan penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang telah diselewengkan Orde Baru secara langsung.
  5. Menginginkan reformasi dalam tubuh ABRI yang dimulai dari pemisahan ABRI dari POLRI.



b. Kelompok Penentang Dwi Fungsi ABRI
Bagi para penentangnya, Dwi Fungsi ABRI dipandang sebagai sumber  dari segala kemerosotan sosial, politik, ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia. Dwi Fungsi dipandang tidak lebih dari sekedar alat untuk mempertahankan  rezim

Soeharto. Pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI di lapangan telah mengalami banyak distorsi.(Indria Samego, Op.cit., hal.147)

Penentang Dwi Fungsi menganggap bahwa implementasi konsep Dwi Fungsi ABRI khususnya penguatan peranan sosial politik telah mengakibatkan terlalu jauhnya intervensi militer dalam masalah sosial politik yang pada ujungnya bemuara pada penguatan posisi Soeharto. Namun kekuasaan yang hampir tak terbatas pada diri Soeharto harus dibayar mahal dengan terjerumusnya bangsa Indonesia kedalam krisis nasional.

Dengan kata lain, jika pada periode-periode awalnya Dwi Fungsi menjadi faktor yang memperkuat kekuasaan Soeharto, maka pada masa akhir jabatannya, Dwi Fungsi justru menjadi faktor yang membuat kekuasaan Soeharto menjadi “keropos” sehingga dengan mudah disapu oleh gelombang aksi mahasiswa dan rakyat yang prodemokrasi dan reformasi pada Mei 1998.

Dalam hal ini, tidak dapat dikelompokkan secara detail mengenai siapa  saja yang menentang Dwi Fungsi ABRI. Namun, dapat diklasifikasikan menurut bentuk-bentuk keinginan dari kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI. Ada dua bentuk kelompok yang menentang pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI pasca Orde Baru. Kelompok tersebut adalah:

1. Garis Moderat
Kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI yaitu kelompok yang dinamakan garis moderat merupakan kelompok penentang yang menuntut pembatalan Dwi Fungsi ABRI secara bertahap. Posisi ini lebih banyak dianut oleh warga masyarakat dan golongan ABRI sendiri.

Atas dasar sejarah militer yang terlibat langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka kelompok ini mempertimbangkan bahwa peran sosial politik ABRI masih sangat dibutuhkan. Kelompok ini beranggapan bahwa militer masih diperlukan dalam segala aspek kehidupan dengan ikut menentukan berbagai aspek kebijakan. Berangkat dari pertimbangan semacam itu, pembatalan peran sosial politik ABRI seharusnya dilaksanakan secara bijaksana dan bertahap. Masa transisi adalah waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan system politik. Kehadiran militer di masa transisi masih dibutuhkan, terutama untuk mengamankan negara dari kemungkinan perpecahan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa walaupun kelompok moderat ini tetap menginginkan penghapusan Dwi Fungsi, namun harus tetap dilakukan  secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan para petinggi militer  dengan melakukan pengurangan porsi militer di lembaga perwakilan rakyat secara bertahap. Oleh karena itu kelompok ini kebanyakan berasal dari kalangan militer sendiri. Militer mempunyai anggapan bahwa penghapusan Dwi Fungsi ABRI secara langsung tidak akan mungkin dilakukan karena bagaimanapun militer selama berpuluh-puluh tahun sudah memegang kekuasaan. Jadi sangat tidak mungkin untuk langsung menghilangkan peran politik militer tersebut.

2. Garis Keras
Kelompok garis keras merupakan kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI yang ingin agar Dwi Fungsi ABRI dilakukan dengan segera, tidak perlu  menunggu proses penghapusan secara bertahap. Karena kelompok ini  beranggapan bahwa peran politik militer sangat bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kelompok ini terutama berasal dari kalangan kritis di masyarakat, aktivis maupun kelompok pro demokrasi dan mahasiswa. Arus keras menuntut dilaksanakannya reposisi ABRI yang pada intinya menuntut segera dikembalikannya ABRI kepada fungsi utamanya, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan dari ancaman serangan luar maupun dari dalam negeri. Dengan tuntutan penghapusan peran sosial politik ABRI sekarang juga, para pengecam ABRI juga menuntut peniadaan jatah kursi di DPR bagi ABRI.

Para pengecam utama ABRI juga merasa pesimis soal kemauan ABRI dalam mendorong keadaan kearah pembaruan, dalam arti sebagai motor dari proses demokratisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa reformasi yang  dilakukan militer hanya sebagai usaha untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dalam politik. Hal tersebut dilakukan hanya sebagai akibat dari desakan yang dilakukan untuk mereformasi militer.

Demo-demo mahasiswa mewakili kelompok garis keras yang menghendaki ABRI kembali ke peran semulanya. Kelompok aksi yang bisa disebut mewakili garis keras atau garis paling radikal yaitu: (Ikrar Nusa Bakti, Tentara Yang Gelisah, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 119)

  1. Forum Kota (Forkot). Forum Kota merupakan gabungan kelompok mahasiswa yang menentang Dwi Fungsi ABRI. Mereka menuntut penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh masa lalu peran militer yang mengambil “porsi lebih” baik dalam struktur ketatanegaraan maupun dalam politik praktis. Bagi kelompok ini sudah saatnya perubahan dilakukan. Jika militer masih terus berperan dalam politik, maka perubahan itu tidak dapat dilaksanakan karena militer merupakan bagian dari Orde Baru.

    Kelompok ini melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR dengan cara mempelopori aksi pendudukan massa di gedung DPR/MPR tersebut. Aksi ini dilakukan untuk menyatakan penolakan mereka terhadap Dwi Fungsi ABRI selain berbagai tuntutan reformasi lainnya. Mereka menggelar   spanduk-spanduk   yang   dengan   tegas   menyuarakan   tuntutan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. (Ibid)
  2. Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Yang terakhir bahkan bermetamorfosa menjadi sebuah partai politik dengan nama Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai ini menjelang pemilu 1999 melalui kampanyenya dengan tegas menolak kompromi dengan gagasan Dwi Fungsi ABRI. Bagi PRD Dwi Fungsi merupakan penopang kediktatoran rezim Orde Baru yang mematikan gerak rakyat untuk aktif berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.  Setiap upaya rakyat memperjuangkan hak-hak politik dipukul oleh legitimasi Dwi Fungsi ABRI. Kebebasan rakyat berbeda pendapat harus dibayar mahal dengan penangkapan dan pembunuhan. PRD menuntut pencabutan kediktatoran ini dalam upaya mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama hampir tiga puluh tahun dikekang oleh Orde Baru.

    Kegiatan yang dilakukan oleh PRD dalam rangka penolakannya terhadap Dwi Fungsi ABRI dengan melakukan kampanye pada saat menjelang pemilu 1999. Pada saat itu PRD secara terang-terangan menyatakan bahwa ABRI adalah musuh rakyat. Oleh karena itu konsep Dwi Fungsi ABRI yang telah meyengsarakan rakyat juga harus dihapuskan. (Ibid)
  3. Elit politik buka n Golkar, seperti berasal dari Partai Amanat Nasional. Partai ini merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok bukan Golkar yang menentang Dwi Fungsi ABRI. Tuntutan PAN untuk menolak Dwi Fungsi ABRI sebenarnya merupakan kritikan yang positif bagi TNI. Menurut partai ini bahwa dalam sejarahnya tujuan awal TNI sebagaimana cikal bakalnya TNI yaitu sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, karena setiap negara yang merdeka harus ada tentaranya agar negara aman dari serangan penjajah.

    Para elit politik bukan Golkar ini sangat menginginkan agar ABRI menjauhkan diri dari salah satu partai yang mengakibatkan kerugian perolehan suara pada partai lain. Sedangkan para pejuang demokrasi menginginkan agar proses demokrasi yang selama Orde Baru berkuasa sangat tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itulah kelompok-kelompok ini menuntut diadakannya penghapusan terhadap Dwi Fungsi ABRI.


Dukungan Terhadap Dwi Fungsi ABRI

Selain kelompok penentang, ada juga kelompok yang mendukung Dwi Fungsi ABRI. Ada beberapa faktor yang mendasari pembenaran konsep Dwi Fungsi ABRI. Faktor-faktor tersebut adalah:
  1. Adanya faktor sejarah. Seperti diketahui sebelumnya bahwa militer  merupakan bagian dari kekuatan sosial politik yang mempunyai andil dalam memerdekakan negara Indonesia. Militer dengan segenap kekuatannya melawan penjajah dan mengangkat bangsa dari keterpurukan. Memang sulit dipungkiri bahwa  militer  memainkan peranan penting pada  masa-masa awal pembentukan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena di negara manapun kaum bersenjata selalu memegang peranan utama dalam setiap revolusi atau perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.
  2. Karena adanya usaha dari kaum politisi untuk menempatkan militer dibawah pengaruh politik mereka. Awal keterlibatan militer dalam kancah politik bermula pada reaksi militer melawan usaha kaum politisi untuk menguasai atau sekurang-kurangnya untuk menempatkan militer di bawah pengaruh politik mereka. Sehingga muncullah perlawanan dari militer untuk menangkis hal tersebut.
  3. Kegagalan para politisi sipil memaksa ABRI untuk memainkan peran sosial politik lebih besar. Dwi Fungsi dibenarkan karena faktor kelemahan kepemimpinan politik sipil. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa Soekarno, kelemahan paling fundamental dari kaum politisi sipil dinegeri ini adalah mereka sulit bersatu sehingga mudah diintervensi oleh para politisi militer.
  4. Dwi Fungsi dipandang sebagai penyelamat nasional yang dapat menjaga stabilitas politik guna mengamankan jalannya proses pembangunan ekonomi beserta hasil-hasil yang telah diraihnya.


Dapat dikatakan bahwa hanya militerlah yang dianggap mampu menjaga kelestarian ideologi nasional, sementara kaum elit politik sipil pasti tidak akan mampu melakukannya. Walaupun sebenarnya, pernyataan tersebut justru berlawanan dengan realitas yang sebenarnya, dimana  justru ABRI  dengan peran sosial politiknya yang sangat besar itulah yang menjadi “sumber bencana” bagi kehidupan sosial politik di Indonesia.

Memang diakui bahwa sejak ABRI memainkan peranan penting melalui Dwi Fungsi, penyelenggaraan kekuasaan justru mencatat prestasi-prestasi penting. Prestasi itu ialah terciptanya kestabilan politik dan lancarnya pembangunan ekonomi, dua faktor terpenting untuk mengukur keberhasilan sebuah negara untuk mengembangkan diri. Soal kepemimpinan itu bukan masalah  berasal dari sipil atau militer, melainkan masalah skill, yang bisa lahir dari kalangan militer dan bisa juga lahir dari kalangan sipil.

a. Kriteria Kelompok Pendukung Dwi Fungsi ABRI
Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI, Hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kepentingan-kepentingan kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI yaitu:
  1. Mempunyai anggapan bahwa keberadaan militer dalam politik masih sangat dibutuhkan, karena militer sebagai prajurit perang tidak mungkin meninggalkan tanggung jawabnya terhadap kehidupan bangsa dan negara.
  2. Menginginkan keberadaan TNI/POLRI di lembaga legislatif karena dengan hanya keikutsertaan tersebut militer dapat mempertahankan kekuasaanya yang telah berpuluh tahun dikuasai.
  3. Kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI biasanya berasal dari kalangan petinggi militer yang telah duduk dalam jabatan strategis politik.
  4. Walaupun reformasi internal militer telah dijalankan, namun hal tersebut bukanlah keinginan dari pihak militer sendiri, melainkan karena adanya desakan dari pihak luar.


b. Kelompok Pendukung Dwi Fungsi ABRI
Kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI berasal dari kalangan internal ABRI  yang  telah  menduduki jabatan strategis dalam  politik  atau  para mantan perwira militer. (Ibid, hal. 51)

Kelompok  ini  tidak  menginginkan  penghapusan  Dwi Fungsi ABRI, karena dianggap dapat menjatuhkan kekuasaan militer yang telah sekian lama berkuasa. Kelompok ini adalah aktor-aktor politik dalam rezim otoriter yang menentang perubahan politik. Yang termasuk dalam kubu ini adalah Soeharto sendiri, ABRI dan beberapa anggota Kabinet Pembangunan VII.

Seperti diketahui bahwa Soeharto merupakan pemimpin Orde Baru selama bertahun-tahun. Soeharto yang kemudian menerapkan peran politik militer untuk ikut berpartisipasi melebihi kapasitasnya sebagai alat pertahanan negara. Dengan peran militer inilah kemudian Soeharto dapat bertahan selama berpuluh tahun karena penerapan pola otoriter dalam pemerintahan. Oleh karena itulah wajar bila Soeharto dianggap sebagai salah satu kelompok yang mendukung Dwi Fungsi ABRI. Soeharto tentunya sangat tidak menyetujui dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, karena militer telah banyak berjasa membuat Soeharto berkuasa selama bertahun-tahun.

Sedangkan Kabinet Pembangunan VII beranggapan bahwa peran politik militer merupakan bagian yang paling penting untuk membangun negara. Karena dengan militer lah negara dapat bertahan dari ancaman pihak luar. Walaupun hal tersebut sebenarnya merupakan kewajiban militer untuk menjalankannya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir Soeharto dalam kepemimpinanya. Segala   sesuatu yang dibuat oleh Soeharto sudah tentu mengikuti apa yang menjadi keinginan pemimpinnya

Kelompok ini juga dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh kalangan militer. Salah satunya adalah mantan gubernur Lemhanas Sutopo Yuwono yang menyatakan bahwa hanya militer yang  memiliki organisasi  yang  cukup  rapi  dan  memiliki  disiplin keras. (Sutopo Yuwono, Peranan dan Batas Dwi Fungsi  ABRI, Jakarta: Prisma, 1983, hal. 54)

Hal  ini dibutuhkan untuk membangun negara yang sedang dalam masa transisi dari rezim otoriter menuju kepada reformasi seperti yang terjadi sekitar tahun 1990-an. Namun, hal ini juga karena dahulu ABRI merasa ikut memperjuangkan kemerdekaan ini dengan banyak korban, sehingga tidak rela kalau negara ini sampai hancur kembali.

Selain itu hal lain yang dapat membedakan kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI adalah berdasarkan pernyataan perwira militer yang menduduki jabatan sipil bahwa stabilitas nasional merupakan prasyarat bagi pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu, ABRI dengan perannya sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan bangsa, terpanggil untuk mendorong berfungsinya system kehidupan politik yang dapat melaksanakan kehidupan demokrasi.

Dari beberapa hal tersebut diatas maka dapat diklasifikasikan bahwa kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI adalah berasal dari kalangan internal militer sendiri. Kalangan internal itu adalah para perwira ABRI yang telah menduduki jabatan strategis dalam politik. Hal ini dilakukan karena militer takut untuk  kehilangan  legitimasi  kekuasaannya  setelah  jatuhnya  Orde  Baru karena gerakan reformasi yang dilakukan oleh kelompok pro reformasi dan penentang Dwi Fungsi ABRI.

Selain itu kelompok pendukung Dwi Fungsi ABRI seperti berasal dari kalangan militer aktif maupun para mantan perwira militer yang berpandangan bahwa sejak 1950-an parpol memegang supremasi di atas ABRI. Hasilnya,  banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah dan ABRI-lah yang bekerja memadamkannya padahal itu kesalahan dari orang-orang partai politik.

Walaupun kelompok ini merupakan bagian dari rezim Soeharto, namun setelah pihak militer sendiri memutuskan untuk melakukan perubahan, maka mau tidak mau kelompok ini juga turut mengikuti langkah reformasi ABRI. Pada akhirnya kelompok ini bisa dikatakan kalah dengan kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI, karena militer sendiri pun telah bertekad melakukan perubahan. Seiring dengan berjalannya reformasi, maka militer kemudian kembali kepada peran semulanya sebagai alat pertahanan keamanan negara dan melindungi negara dari ancaman luar.

Daftar Pustaka Makalah Pengehapusan Dwi Fungsi ABRI

Pengehapusan Dwi Fungsi ABRI Pasca Orde Baru Dukungan Kritikan Atas pelaksanaan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment