Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Pengertiaan Pemanasan Global dalam Hukum Internasional atau Global Warming

Hukum Internasional Lebih lanjut oleh Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai seperangkat hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan perilaku dan azas-azas dimana negara-negara itu sendiri terikat dan menghormatinya dan oleh karenanya secara umum dihormati dalam hubungan antar negara satu sama lain serta mencakup juga: (a) peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi lembaga atau organisasi internasional, hubungan organisasi internasional dengan negara-negara serta dengan individu, (b) peraturan-peraturan tertentu berkenaan dengan individu-individu dan kesatuan kesatuan bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajibannya menyangkut masyarakat internasional. Baca dari: Rosmi Hasibuan, Hukum Internasional, Bahan Perkuliahan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. Hal. 2. menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Alumni, 2003. Hal. 1. Pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim merupakan permasalahan yang melintasi batas negara mengenai suatu fenomena dalam lingkup internasional, termasuk di dalamnya akan mencampurkan aspek ilmu pengetahuan alam hayati yang tentunya dibalut dalam nuansa scope internasional, sehingga dapat dilihat dan ditarik keterkaitan serta kompleksitas antara masalah lingkungan global dengan hubungan antar negara.

Pengertian Pemanasan global merupakan isu lingkungan hidup yang pemahamannya berakar dari disiplin Ilmu Alam Hayati yang dijadikan menjadi isu internasional belakangan ini kerap diangkat dalam berbagai forum dan kajian kerjasama internasional. Isu pemanasan global menjadi salah satu kajian yang dapat diklasifikasikan dalam kajian yang keberadaannya dapat mendorong negara- negara atau masyarakat internasional untuk ikut terlibat dalam penanganannya, hal ini dikarenakan masalah pemanasan global dianggap bersifat implikatif yang menimbulkan reaksi berantai.

Begitu penting dan tingginya tingkat urgensi masalah pemanasan global hingga mendorong banyak pihak untuk mengangkat dan menjadikannya menjadi komoditas isu hangat dalam setiap pertemuan forum internasional yang menghasilkan beberapa perjanjian internasional seperti deklarasi, konvensi, protokol, dan juga agreement (persetujuan).

Deklarasi, konvensi, protokol dan agreement tersebut pada dasarnya sama yakni merupakan perjanjian internasional, namun terdapat perbedaan diantaranya. Deklarasi merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang. Bedanya dengan konvensi adalah  deklarasi  isinya  ringkas  dan  padat  serta    mengeyampingkan ketentuan-ketentuan  yang hanya  bersifat  formalBoer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung, PT. Alumni, 2011. Hal. 93-94..  Konvensi  biasanya  bersifat law-making yang artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Ibid, hal 91. Protokol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit dibanding konvensi. Protokol mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya.Ibid, hal 92-93. Sedangkan agreement mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil daripada deklarasi, konvensi maupun protokol. Perjanjian dalam bentuk-bentuk seperti tersebut diataslah yang dihasilkan   dalam   pertemuan-pertemuan   yang   mengkaji   masalah pemanasan global. Namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian internasional dalam bentuk lain terbentuk pada pertemuan-pertemuan tersebut.

Isu pemanasan global pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1972, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia.  Konfrensi StockholmDalam konfrensi Stockholm terdapat beberapa hal penting, yaitu: (a) Merupakan konfrensi pertama tentang lingkungan hidup di tingkat dunia, (b) Konfrensi ini menjadi acuan/referensi bagi para pakar hukum untuk menentukan hak dan kewajiban warga negara untuk lingkungan, (c) Mendorong lahirnya pertumbuhan hukum lingkungan di tingkat nasional, internasional dan multilateral, misalnya: diadakannya konfrensi perubahan iklim tahun 1992. Jelly Leviza, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. ini menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Stockholm. Dalam Deklarasi Stockholm telah disadari bahwa kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akhirnya berdampak pada pemanasan global.

Salah satunya dalam article 3 Deklarasi Stockholm diproklamirkan: “Declaration  of  the  United  Nations Conference  on  the  Human  Environment”,    dalam http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503, diakses pada 17 Maret 2014.

“Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing. In our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous  levels of pollution in water, air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.”

Artinya, manusia secara terus-menerus memperbanyak pengalamannya  dan terus menggali, menemukan serta terus mengalami kemajuan, di masa kini, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungannya jika digunakan secara bijak, dapat membawa manfaat yang membangun bagi semua bangsa dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penerapan yang salah dan semena-mena, dapat sangat membahayakan manusia dan lingkungannya. Namun kenyataannya semakin banyak bukti dari kebrutalan kelakuan manusia di berbagai belahan dunia tingkat pencemaran baik air, udara, bumi serta makhluk hidup berada pada tingkatan yang berbahaya, bencana hebat yang tidak dikehendaki terhadap keseimbangan biosfer, kehancuran dan penipisan sumber daya non hayati.

Sejak Deklarasi Stockholm 1972 dideklarasikan, persoalan lingkungan hidup mulai menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional. Satu dasawarsa setelah dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, masyarakat Internasional berusaha untuk mengurangi rusaknya lingkungan. Pada tahun 1992 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Jeneiro, Brazil dalam rangka penyelesaian masalah lingkungan di dunia. Para pemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi   rencana-rencana   besar   yang   terkait   dengan   upaya   konservasi lingkungan sementara menyejahterakan manusia melalui pembangunan.Daniel Murdiyarso, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim, Op. Cit.  Hal. 3.

Dalam KTT Bumi ini menghasilkan Deklarasi Rio, Prinsip-prisnsip Kehutanan (Forestry Principles), Agenda 21,Agenda 21 merupakan program lingkungan di abad 21, yakni cara pengelolaan lingkungan hidup di dunia. Agenda 21 terbagi dua, yaitu, (a) Agenda 21 global, berisi antara lain: memberantas penyebaran penyakit di dunia, memberantas buta huruf, dan memberantas kemiskinan, (b) Agenda 21 nasional, berisi tentang bagaimana negara merencanakan penanganan masalah lingkungan hidup di negara tersebut. Jelly Leviza, Loc. Cit. Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pada kesempatan itu juga, 154 negara peserta. KTT Bumi menandatangani kerangka kerja perubahan iklim yang selanjutnya disebut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan paling utama konvensi ini adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada level mencegah bahaya terjadinya perubahan sistem iklim akibat  kegiatan  manusia.  Hal  ini  dimuat  dalam  article  2  UNFCCC    sebagai berikut:

“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”United Nations Framework Convention on Climate Change, article 2.

Para pihak yang meratifikasi UNFCCC ini kemudian tergolong dalam Conference of Parties (CoP). CoP mengadakan pertemuan rutin yang membahas mengenai permasalahan lingkungan global termasuk masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Pada sidang pertama Konferensi Para Pihak (First Session of the Conference of Parties CoP1) yang diadakan di Berlin, Jerman tahun 1995.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan komitmen negara-negara maju yang bertujuan untuk mengembalikan emisi ke tingkat 1990 menjelang 2000, sangat tidak memadai untuk mencapai tujuan panjang konvensi untuk  menghindari pengaruh manusia yang membahayakan sistem iklim bumi. Petemuan ini menghasilkan Mandat Berlin (Berlin Mandate). Setelah delapan kali bersidang  Ad  Hoc Group  in  Berlin  Mandate  menghasilkan  sebuah  teks  yang diajukan kepada CoP 3 untuk menghasilkaan negosiasi terakhir.Siti Khairunissa, Analisis Yuridis Atas Penerapan Carbon Trading Dalam Prepektif  Protokol Kyoto dan REDD+ Untuk Kawasan Hutan Di Indonesia, Medan, Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012. Hal. 16

Pada pertemuan CoP 3 yang diadakan di Kyoto pada tahun 1997. Konferensi tersebut menghasilkan suatu Protokol yang disebut dengan Protokol Kyoto (Kyoto Protocol). Dalam Protokol Kyoto mengatur lebih lanjut klausul- klausul tertentu dari Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yakni menstabilkan gas rumah kaca seperti yang disebutkan dalam article 2 UNFCCC dan diarahkan melalui article 3 UNFCCC yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Negara-negara yang sepakat ambil bagian dalam upaya menstabilkan gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim harus melakukan tindakan- tindakan untuk melindungi iklim yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Protokol inilah yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.Daniel Murdiyarso, Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang, Loc.Cit.

Protokol juga mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca secara bersama-sama. Jumlah emisi gas rumah kaca yang harus diturunkan tersebut dapat meringankan negara yang emisinya tinggi, sedangkan negara yang emisinya rendah atau bahkan karena kondisi tertentu tidak mengeluarkan emisi dapat meringankan beban kelompok negara yang emisinya tinggi.

Penurunan gas rumah kaca melibatkan negara-negara maju dan negara- negara berkembang. Dalam Protokol Kyoto negara-negara tersebut dibagi dalam negara-negara Annex I dan negara-negara non-Annex I. Negara-negara Annex I adalah negara-negara yang telah mengontribusikan gas rumah kaca hasil kegiatan manusia lebih banyak disbanding negara-negara non-Annex I. Sedangkan negara- negara non-Annex I adalah negara-negara selain Annex I, yang mengemisikan gas rumah kaca jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding negara-negara Annex I.

Hingga memasuki periode kedua Protokol Kyoto tahun 2013, 200 negara telah meratifikasi Protokol Kyoto.“Kesempatan Kedua untuk Protokol Kyoto”, dalam http://www.hijauku.com/2012/12/09/kesemp atan-kedua-untuk-protokol-kyoto/, diakses pada 17 Maret 2014. Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto, karena Amerika Serikat menganggap bahwa Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian Amerika Serikat dan kewajiban negara maju menurunan emisi karbon dianggap tidak adil oleh Amerika Serikat.

Pengertiaan Pemanasan Global dalam Hukum Internasional

Untuk memberi jalan bagi upaya pengurangan emisi, maka Protokol Kyoto membentuk tiga mekanisme yang disebut Flexible Mechanism atau mekanisme fleksibel. Disebut mekanisme fleksibel karena ketiga mekanisme ini memberi kesempatan bagi negara-negara yang menyetujui Protokol Kyoto untuk bisa memilih  mekanisme  mana  yang  akan  membantu  negara-negara  tersebut untuk mengurangi emisi. Bernadinus Steni, Perubahan Iklim, REDD, dan Perdebatan Hak: Dari Bali Sampai Copenhagen, Jakarta, Perkumpulan HuMa, 2010. Hal. 21. Ketiga mekanisme ini adalah: Emission Trading (Pasal   17),

Joint Implementation (Pasal 6), dan Clean Development Mechanism (Pasal 12).Bernad Hansjurgens, dan Ralf Antes, ed., Economics and Management of Climate Change, Liepzig/Oldenburg, Springer, 2008. Hal. 3. Mekanisme Fleksibel berpengaruh pada perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang mengimplementasikan Mekanisme Fleksibel ini. Mengenai Mekanisme Kyoto akan dibahas lebih rinci pada bab selanjutnya.

CoP 4 tahun 1998 diadakan di Buenos Aires, Argentina, mengadopsi Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang dirancang untuk program mengoprasikan secara detail Protokol Kyoto. Pada CoP 5 tahun 1999 di Bonn, Jerman, menargetkan pencapaian terukur agar Protokol Kyoto berkekuatan  hukum, pertemuan ini menghasilkan Plann Agreements.

Tahun 2000 diselenggarakan CoP 6 di Den Haag, Belanda, pertemuan ini gagal bersepakat mengambil keputusan dibawah BAPA. Lalu diadakan CoP 6 part II di Bonn pada tahun 2001. Para pihak mengadopsi perintah Bonn (Plann Agreements), mendaftarkan consensus politik  atau isu-isu kunci dibawah  BAPA.

Para pihak juga menyelesaikan sejumlah keputusan detail namun masih menyisakan beberapa sisa kesepakatan.“CoP 13 Tonggak Sejarah DNPI”, 2013, xdll_20131009_paper__Buku%205%20Tahun%20DNPI-Perubahan%20Iklim%20dan%20 Tantangan%20Peradaban%20Bangsa-Bab%201.pdf,diunduh pada 2 Maret  2014.

Pada CoP 7 di Marrakesh tahun 2001, memfinalkan dan mengadopsi hasil keputusan CoP 6b (CoP 6 part II) yang hasilnya disebut dengan Marrakesh Accord. Isu-isu kritis yang dibahas dalam CoP 7 berkaitan dengan implementasi BAPA, yakni menyangkut pedoman pelaksanaan Pasal 5 tentang sistem   nasional dan metodologi yang akan digunakan dalam inventarisasi emisi pada tingkat nasional, Pasal 7 tentang komunikasi informasi, dan Pasal 8 Protokol Kyoto tentang peninjauan informasi yang disampaikan para pihak; tentang Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF), mekanisme protokol dan penataan.Daniel Murdiyarso, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim,Op. Cit. Hal. 142. Memberikan masukan bagi World Summit Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan yang menyebutkan perlunya: Ibid, Hal 151-152.
  1. Menekankan prinsip Common But Differentiated Responsibilities/CBDR.
  2. Menegakkan terus pilar pembangunan berkelanjutan.
  3. Keterkaitan antara UNFCCC dan CBD.
  4. Mempertimbangkan kemajuan yang telah dibuat sejak UNCED di Rio de Jeneiro 1992.


Penguhujung tahun 2007, Bali, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara guna membahas isu lingkungan global mengenai perubahan iklim sebagai kelanjutan dari KTT Bumi. Pertemuan ini dihadiri sekitar 180 negara di dunia.

Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali menghasilkan Bali Roadmap,dimana terdapat tiga hal penting, yaitu:“Bali Roadmap”, sebagaimana dimuat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bali_roadmap, diakses pada tanggal 17 Januari 2014.
  1. Tercapainya kesepakatan dunia.
  2. Menyepakati 4 agenda sebagai berikut:
    • Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (misalnya banjir dan kekeringan).
    • Cara mengurangi emisi GRK.
    • Cara mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang bersahabat dengan iklim.
    • Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi.
  3. Menyepakati target waktu pelaksanaan, yaitu pada tahun 2009.


Adapun Bali Roadmap sendiri terdiri atas lima hal, yaitu komitmen pasca 2012, dana adaptasi, alih teknologi, Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries atau dalam bahasa Indonesia disebut REDD (mengurangi emisi akibat penggundulan hutan di negara berkembang), dan CDM (Clean Development Mechanism).“Bali Roadmap”, Loc. Cit.

Pertemuan selanjutnya, diadakan Konferensi Perubahan Iklim 2009  (Uted Nations Climate Change Conference 2009) atau biasa disebut CoP 15 yang merupakan KTT internasional mengenai perubahan iklim di Copenhagen (Denmark). Dalam Copenhagen Accord yang dihasilkan dari konferensi ini, terdapat substansi prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: Pertama, Accord menetapkan pembatasan peningkatan suhu global 2° Celcius dibanding tingkat praindustri pada 2050. Kedua, Accord memuat komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan US$30 miliar selama 2010-2012 bagi adaptasi (penyesuaian pola pembangunan) dan mitigasi (penurunan emisi) di negara berkembang. Ketiga, Accord menyepakati satu format penyampaian informasi tentang upaya mitigasi melalui target pembatasan dan penurunan emisi yang harus dapat  dikuantifikasi  bagi  negara maju  dan  indikasi  aksi  mitigasi  yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan oleh negara berkembang. Keempat, Accord mengenali Proses Mid-Review, yaitu bahwa Accord akan dikaji ulang pada tahun 2015 termasuk kemungkinan mengubah target stabilisasi menjadi 1,5° Celsius.Amanda Katili Niode, “Memahami Hasil Dari Kopenhagen”, sebagaimana dimuat dalam http://www.wwf.or.id/berita_fakta/berita_fakta/newsclimateenergy.cfm?17420/Memahami-Hasil- dari-Kopenhagen, diakses pada 3 Januari 2014.

Pertemuan dilakukan kembali pada Desember 2010 di Cancun, Mexico. CoP 16 ini menghasilkan Cancun Agreements dengan kesepakatan kunci untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 2° Celcius. Cukup realistis untuk berharap agar CoP 16 Cancun menjadi momentum untuk membangun  kepercayaan  negara  maju  dan  berkembang  dalam      perundingan multilateral perubahan iklim dibawah UNFCCC, serta menjadi pijakan untuk tercapainya kesepakatan yang ambisius, adil dan mengikat.“Siaran Pers: COP 16 Cancun Harus Menjadi Pijakan Untuk Kesepakatan Perubahan    Iklim yang Ambisius, Adil, dan Mengikat”, dimuat dalam http://www.iesr.or.id/2010/11/siaran-pers- cop-16-cancun-harus-menjadi-pijakan-untuk-kesepakatan-perubahan-iklim-yang-ambisius-adil- dan-mengikat/ diakses pada 17 Januari 2014. Hal ini berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan iklim.Prinsip keadilan iklim mencakup keselamatan warga, utang ekologis, hak  atas  lahan dan pola yang adil dalam produksi dan konsumsi. Baca: Walhi, Kiara dan Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF), “COP 17 Durban : Indonesia Harus Memperjuangkan Keadilan Iklim”, sebagaimana dimuat http://csoforum.net/media-release/siaran-pers/506-cop-17-durban- indonesia-harus-memperjuangkan-keadilan-iklim.html,  diakses pada 24 Februari 2014.

Dalam Cancun Agreements, kesepakatan untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 2° Celcius dikemukakan dalam article 3 dan 4:

Article 3: “Recognizes that warming of the climate system is unequivocal and that most of the observed increase in global average temperatures since the mid-twentieth century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations, as assessed by the Intergovernmental Panel on Climate Change in its Fourth Assessment Report;”

Article 4: “Further recognizes that deep cuts in global greenhouse gas emissions are required according to science, and as documented in the Fourth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate

Change, with a view to reducing global greenhouse gas emissions so as to hold the increase in global average temperature below 2 °C above pre- industrial levels, and that Parties should take urgent action to meet this long-term goal, consistent with science and on the basis of equity; also recognizes the need to consider, in the context of the first review, as referred to in paragraph 138 below, strengthening the long-term global goal on the basis of the best available scientific knowledge, including in relation to a global average temperature rise of 1.5 °C;”“The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long- term   Cooperative    Action    under    the    Convention”,    Article    3    and 4,   diunduh melalui http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2, diakses  pada  17 Januari 2014.

Louis Verchot, peneliti senior CIFOR mengemukakan bahwa Perjanjian Cancun juga berhasil menyediakan kerangka kerja untuk beberapa komponen penting dalam upaya mengatasi perubahan Iklim, salah satunya adalah mekanisme REDD+REDD+ merupakan perluasan dari REDD, yang menambahkan areal peningkatan cadangan karbon  hutan  ke  dalam cakupan  awal  strategi  REDD  berupa  peranan  konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon. Lihat dalam “Hal-Hal Yang Sering Ditanyakan Tentang REDD”, Loc. Cit. (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, carbon stock enhancement and forest conservation). Perjanjian Cancun memberi kerangka kuat bagi masuknya hutan hujan tropis dalam agenda utama penanganan perubahan Iklim, melalui skema REDD+, adaptasi, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.Nita Murjani, “Perjanjian Cancun dan REDD+ Di Indonesia”, sebagaimana dimuat dalam http://blog.cifor.org/1311/perjanjian-cancun-dan-redd-di-indonesia#.UtlfEdL-LMw, diakses pada 17 Januari 2014.

CoP 17 kembali melaksanakan pertemuan pada tahu 2011 di Durban, Afrika Selatan. Pertemuan ini menghasilkan Durban Platform. Ada dua kesepakatan utama dari CoP 17 Durban, yaitu diperpanjangnya mandat Kelompok Kerja Ad Hoc untuk kerjasama jangka panjang (The Ad Hoc Working Group On Long-Term Cooperative Action Under The Convention) dan dibentuknya badan baru yaitu Kelompok Kerja Ad Hoc Durban Platform (Ad Hoc Working Group on Durban Platform). Ad Hoc Working Group on Durban Platform bertugas menyepakati kerangka multilateral perubahan iklim dengan dua pilihan utama, yaitu membentuk protokol baru atau melalui format hukum lain yang memiliki legal certainty pasca berakhirnya komitmen kedua Protokol Kyoto.

Selain itu, CoP 17 juga menyepakati diperpanjangnya masa kerja Kelompok Kerja Ad Hoc untuk komitmen dibawah Protokol Kyoto (The Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) antara lain adalah disepakatinya komitmen kedua dari Protokol Kyoto yang dimulai tahun 2013 sampai 2020. Durban Platform ini menjadi pengikat terutama bagi negara-negara maju terhadap komitmen mereka pada perubahan iklim.Sayulidewi Subagyo, “COP 17 dan Dampaknya Bagi Indonesia”, sebagaimana dimuat dalam http://www.oxfamblogs.org/indonesia/cop-17-dan-dampaknya-bagi-indonesia/, diakses pada 17 Januari 2014.

Pada 2012, CoP 18 melakukan pertemuan di Qatar National Convention Centre, Doha.  Konferensi ini sepakat  untuk  memperpanjang  masa  berlaku  dari Protokol Kyoto yang sedianya akan berakhir pada akhir 2012 hingga tahun 2020, dan juga disepakati bahwa pengganti Protokol Kyoto akan dirumuskan pada tahun 2015, dan dilaksanakan pada tahun 2020. Konferensi ini juga memperkenalkan konsep "kerugian dan kerusakan" untuk pertama kalinya, yaitu prinsip kesepakatan yang menyatakan bahwa negara-negara kaya bisa  bertanggung jawab secara finansial kepada negara-negara lain karena kegagalan mereka dalam mengurangi emisi karbon.Roger  Harrabin,  “UN  Climate  Talks  Extend  Kyoto  Protocol,  Promise  Compensation”, sebagaimana dimuat dalam http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20653018, diakses pada 17 Januari 2014.

Dokumen hasil Konferensi ini diberi nama Doha Climate Gateway yang berisikan tentang perpanjangan masa berlaku Protokol Kyoto hingga tahun 2020, yang membatasi emisi karbon dioksida global dalam skop hanya 15% karena kurangnya partisipasi dari Kanada, Jepang, Rusia, Belarus, Ukraina, Selandia  Baru dan Amerika Serikat. Selain itu, fakta bahwa negara-negara berkembang seperti RRC (salah satu emitor terbesar di dunia), India dan Brazil juga tidak tunduk pada pengurangan emisi di bawah ketentuan Protokol Kyoto.

Konsep "kerugian dan kerusakan" (loss and damage) sebagaimana telah disebutkan diresmikan untuk pertama kalinya dalam dokumen konferensi. Konferensi ini juga membuat sedikit kemajuan terhadap pendanaan Green Climate Fund.“Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2012”, sebagaimana dimuat  dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Perubahan_Iklim_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_20 12,  diakses pada 17 Januari 2014. Doha Climate Gateway memuat bahwa CDM dan mekanisme fleksibel di bawah Protokol Kyoto tetap berlanjut. Maka hal ini berkaitan dengan pasar karbon yang berpengaruh pada penurunan emisi karbon.

Perkembangan terakhir, digelar konferensi pada November 2013 lalu di Warsawa, Polandia, bahwa masalah pemanasan global dan perubahan iklim disoroti begitu tajam oleh hukum internasional. Hal ini membuat para pemikir serta para peneliti berpikir keras untuk mencari tahu pola perubahan iklim yang terjadi serta solusi yang dapat ditawarkan baik pada tataran mikro maupun makro. Salah satu harapan besar dari pertemuan CoP di Warsawa, Polandia adalah hadirnya instrumen hukum yang bukan hanya efisien tapi juga lebih efektif dalam rangka melakukan penanggulangan perubahan iklim baik pada tataran preventif maupun represif. Salah satu ide besar yang coba diusung dalam pertemuan CoP tahun ini adalah menggerakkan komitmen dari negara berkembang untuk segera bertindak aktif dalam melakukan penanggulangan terhadap perubahan iklim (applicable to all).“COP 19 : Menitip Asa di Warsawa”, sebagaimana dimuat dalam http://blog.epistemainstitute. org/?m=201311, diakses pada 3 Januari 2014.

Daftar Pustaka Makalah Pengertiaan Pemanasan Global

Pengertiaan Pemanasan Global dalam Hukum Internasional atau Global Warming Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment