Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian Akad Definisi Rukun Syarat Jenis Akad Shahih, Tabarru, Tijarah Menurut Para Ahli

Pengertian Akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum Islam. Dalam terminology fiqih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak  syariat. Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)   hal.45

Definisi Akad Menurut Para Ahli

Fikih  muamalat  Islam  membedakan  antara  wa’ad  dengan  akad. Wa’ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa’ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak   yang   memberi  janji  berkewajiban  untuk   melaksanakan kewajibannya.

Pengertian  akad  secara  yuridis  dapat  dipersamakan  dengan  perjanjian.
Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankasn Syariah

Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Dalam akad, pihak yang tidak melaksanakan akad akan dikenai sanksi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Adiwarman A. Karim op. cit., hal 65

Rukun Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan., op. cit., hal 49-50 Terdapat perbedaan  ulama  fiqih dalam menentukan rukun akad, salah satu pendapat ulama fiqih  menyatakan  rukun akad terdiri atas: Hasballah Thaib , Hukum Aqad dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah (Medan, Program Pasca Serjanana USU, 2005) hal. 4
  1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-aqad)
  2. Pihak-pihak yang ber-akad (al-muta’aqidain)
  3. Objek akad (al-ma’qudalaihi)


Para ulama hanafiyah berpendapat pihak yang berakad dan objek akad bukanlah termasuk rukun akad tetapi termasuk syarat akad, karena yang dimaksud dengan  rukun  adalah  suatu   yang   menjadi  esensi  didalam  akad   itu   sendiri., sedangkan para pihak dan objek akad dianggap tidak termasuk dalam esensi akad. Para ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu sighatul aqad yang terwujud dalam ijab dan qabul Hasballah Thaib , op. cit.,hal. 4. Ijab dan qabul dapat berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat.

Mengenai ijab dan qabul, para ulama fiqih sepakat mengenai syarat dalam pelaksanaan ijab qabul yaitu:
  1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena ada berbagai macam jenis akad menurut tujuan dan hukumnya.
  2. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
  3. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu pada suatu kehendak masing- masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.


Dalam beberapa akad, setelah terjadi ijab dan qabul, harus disempurnakan dengan dilakukannya serah terima objek akad. Akad yang mengharuskan serah terima ini disebut al-‘uqud al a’iniyah.

Syarat-syarat Umum Akad

Secara umum, para ulama fiqih menetapkan syarat-syarat  dalam pembuatan akad selain dari syarat-syarat khusus yang tergantung pada jenis dan kegiatan yang diperjanjikan dalam akad. Syarat umum suatu akad adalah: Hasballah Thaib , op. cit.,hal 8-14
  1. Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum   (mukallaf).
    Mukallaf berarti telah dapat dibebani hukum, yang berarti segala perbuatannnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Cakap artinya telah dewasa dan tidak hilang akal, maka dari itu akad yang dilakukan orang gila dan anak-anak dianggap tidak sah. Tetapi jika akad tersebut dilakukan oleh orang tua mereka, atau walinya dan sifat akad  yang dilakukan tersebut memiliki manfaat bagi orang yang diwakilkan, maka akad tersebut hukumnya sah.
  2. Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu: Gemala Dewi dkk. op.cit., Hal 60.
    • Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan
    • Objek akad sesuai syariat
    • Objek akad harus jelas dan dikenali
    • Objek akad dapat diserahterimakan.
  3. Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur’an dan hadis
  4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya selain harus memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.
  5. Akad harus bermanfaat, oleh sebab itu ika sesorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad adalah kewajiban baginya, maka akad tersebut batal.
  6. Pernyataan  ijab  harus  tetap  utuh  dan  sahih  sampai  terjadinya    qabul. Apabila ijab tidak utuh dan sahih lagi ketika qabul diucapkan maka akad tidak sah. Hal ini banyak terjadi dalam akad yang dilangsungkan melaui tulisan. Misalnya, dua orang yang pedagang dari daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang melalui surat untuk membuat akad. Sebelum surat yang berisi ijan dari pihak pertama sampai kepada pihak kedua, pihak pertama telah meninggal dunia maka ketika surat sampai ke pihak kedua dan dia mengucapkan qabul-nya maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.
  7. Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Menurut Mustafa Ahmad Az- Zarqa’ majelis yang dimaksud bisa merupakan tempat dilangsungkannya akad atau bisa juga sebagai keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
  8. Tujuan akad harus jelas, dan diakui syara’. Tujuan akad berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah harga kepada penjual oleh pembeli.


Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia bebas mengikatkan diri kedalam suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Seperti  firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1: “… wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

Ulama Hanafiyah berpendapat, setiap orang bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah, para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalaam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.


Jenis-jenis akad

Akad digolongkan kedalam berbagai jenis akad jika dilihat dari berbagai segi, baik dari segi terpenuhinya rukun dan syarat akad, segi penamaan, dan dari segi tujuan akad.

1) Jenis akad menurut terpenuhinya unsur dan syarat
Jika dilihat dari terpenuhinya rujun dan syarat dari akad, maka akad  terbagi atas dua, yaitu: Hasballah Thaib , op. cit.,hal. 16-18
  1. Akad Sahih
    Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Oleh ulama Hanafiyah, akad sahih digolongkan kedalam dua macam yaitu Akad Nafiz, yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya dan Akad Mawquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut.
  2. Akad yang tidak sah
    Akad yang tidak sah apabila terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syarat akad, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah kedalam dua macam:
    • Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi sebagian rukun, maupun syarat akad ataupun ada larangan langsung dari hukum Islam atas akad tersebut.
    • Akad fasad, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syariat, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya, menjual televise yang tidak ditunjukkan jenis, bentuk ataupun merek-nya, sehingga dapat  menimbulkan perselisihan. Akad ini dapat menjadi sah apabila hal yang diperjelas mengenai hal-hal yang diperselisihkan.
Pengertian Akad


2) Jenis akad menurut penamaan
Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad kedalam dua macam, yaitu : Ibid., hal.79
  1. al-uqud al-musammah, yaitu akad yang terdapat penamannya dalam Al- Qur’an dan hadis serta telah dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa- menyewa, perikatan, hibah, wakalah, hiwalah, wasiat, dan perkawinan
  2. al-uqud ghair al-musammah, yaitu akad yang penamaannya berdasar oleh masyarakat, yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan disepanjang zaman, dibidang muamalah, seperti murabahah, al-istishna, dan lain-lain.


3) Jenis akad menurut tujuannya
Akad dalam fiqih muamalah dibagi ke dalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu: Adiwarman A. Karim , op. cit.,hal. 66-70
  1. Akad Tabarru’ : Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut   transaksi   yang   tidak   mengejar   keuntungan   (non  profit transaction). Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru’ tersebut. Contoh dari akad tabarru’ adalah qard, wadi’ah, wakalah, rahn, hibah, dan sebagainya.
  2. Akad Tijarah: Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersiil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Contoh dari akad tijarah adalah akad-akad bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa murabahah, salam, dan sebagainya, dan akad- akad sewa menyewa berupa ijarah, ijarah muntahia bi at tamlik, dan sebagainya.


Kaidah fiqih yang berkaitan dengan konsep akad antara tabarru’ dan tijarah ada dua, yaitu: 1). Akad tabarru’ tidak boleh dirubah menjadi akad  tijarah, dan 2). Akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru’. Akad tabarru’ tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang.  Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip: “kullu qardhin jarra manfa’ah fahuwa riba” (setiap qard yang mengambil manfaat adalah riba). Menggabungkan tabarru’ dengan manfa’ah adalah kedzaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba nasi’ah. Hal ini juga melanggar prinsip “la tadzlimuna wa la tudzlamun” (jangan mendzolimi dan jangan sampai didzolimi). Ibid., hal 70

Akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru’ memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad tabarru’ (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.


Berakhirnya Akad

Pada dasarnya, suatu akad berakhir bila telah tercapai tujuan dari akad tersebut.  Namun,  selain  itu ada  sebab  lain  yang  dapat  membuat  suatu   akad berakhir, meskipun tujuannya belum tercapai. Para ulama fiqih menetapkan sebab-sebab itu sebagai berikut : Hasballah Thaib , op. cit.,hal. 19
  1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu
  2. Dibatalkan oleh para pihak yang ber-akad, apabila akad itu sifatnya mengikat dan dapat dibatalkan.
  3. Akad yang telah sah dan mengikat, dianggap berakhir jika: akad itu dinyatakan fasad, berlakunya syarat khiyar (dapat memilih meneruskan akad atau tidak), atau akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  4. Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia. Dalam hal  ini,  menurut para ulama fiqih tidak semua akad berakhir dengan adanya kematian salah satu pihak, diantaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, asy-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara’ah.



Daftar Pustaka untuk Makalah Akad

Pengertian Akad Definisi Rukun Syarat Jenis Akad Shahih, Tabarru, Tijarah Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment