Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Pengertian Akuisisi Perbankan Definisi Tujuan Manfaat serta Prosedur Pelaksanaan Pihak yang Berhak Melakukan Akuisisi

Pengertian Akuisisi Perbankan adalah - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo.Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 27 menyebutkan akuisisi adalah pengambialihan kepemilikan suatu bank. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi mengartikan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank. Pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 akuisisi perbankan adalah pengambilaliahn suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.


Dari defenisi akuisisi bank yang telah diuraikan diatas , maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akuisisi  perbankan adalah sebagai berikut:
  1. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terhadap perusahaan perbankan.
  2. Pelaku akuisisi (pengambilalihan) adalah bank.
  3. Peralihan pengendalian atas suatu bank yang diambilalih.


Pihak-Pihak yang Berhak Melakukan Akuisisi Perbankan

a. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo.Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998.
Pihak-pihak yang berhak yang melakukan akuisisi perusahaan perbankan dalam perpekstif Undang-Undang Perbankan adalah; Iswi Hariany, Op.Cit, hlm 154.

1) Pihak bank
Pihak bank dalam hal ini merupakan pelaku usaha itu sendiri, yang dimaksud dengan pelaku itu sendiri yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Republik Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelegarakan berbagai kegiatan usaha ekonomi. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,   Seri Hukum Bisnis Hukum Perseroan    Terbatas (Rajawali Pers: Jakarta, 1999), hlm 11. Untuk memperoleh izin akuisisi bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger Konsolidasi dan Akuisisi, Pasal 7
  • Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau rapat sejenis bagi bank  yang berbentuk hukum. Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui   oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
  • Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
  • Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia


2) Permintaan Bank Indonesia
Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam bidang moneter dan perbankan Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang BI yang menyatakan  “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia memegang peran sebagai pusat yang bertanggung jawab terhadap bank- bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memberikan arahan dan petunjuk untuk bank-bank umum. Arahan dan petunjuk kepada bank- bank umum tersebut sangat dibutuhkan pada bank yang kondisinya mengalami kesusahan atau secara terus menerus tidak sehat. Salah satunya kebijakan BI untuk penyelematan kondisi bank yang mengalami kesusahan atau secara terus menerus tidak sehat tersebut yaitu dengan meminta bank tersebut untuk melakukan akuisisi.

Kewenangan Bank Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang    Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan bank diambilallih Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pasal 34 ayat (1) menyebutkan “bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang” Klausul dalam pasal 34 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa dengan telah dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan berarti Bank Indonesia wajib menyerahkan sepenuhnya kewenangannya terkait pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan di bidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransia, dana pensiun, lembaga pembiayaan  dan lembaga  jasa  keuangan lainnya. Adrian, Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Perbankan, http://medanbisnis.daily.com/news/read/2014/01/23/74769/ojk_dan_pengwasan_perbankan_/.com, diakses tanggal 1 Maret 2014

Dengan demikian, dalam hal akuisisi kebijakan penyehatan perbankan yang sebelumnya kewenangan Bank Indonesia, maka akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa  Keuangan  sebagaimana    yang  diatur dalam  Pasal  7    Ayat   (1) Undang-Undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan:
“untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank”.

3) Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
Akusisi atas inisiatif badan yang bersifat khusus untuk penyehatan perbankan harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Inisiatif badan khusus untuk melakukan akuisisi karena melihat suatu keadaan suatu bank perlu untuk diselamatkan. PP No 28 tentang Merger Konsolidasi dan Akuisisi, Pasal 3 huruf (c).


b. Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang      Perseroan Terbatas
Berdasarkan pengertian pengambilalihan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa pihak- pihak yang dapat mengkuisisi antara lain sebagai berikut:
1) Cara Pengambilalihan
  • Bisa badan melalui direksi perseroan atau
  • Dapat juga melalui pemegang saham yang bersangkutan


2) Pihak yang mengambialih
  • bisa badan hukum Perseroan, dan badan hukum yang bukan  Perseroan, seperti Koperasi atau Yayasan.
  • dapat juga orang perseorangan.


Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 125 Ayat (2) bahwa Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum (rechtspersoon, legal entity) atau orang perseorangan (naturlijke person, natural person). Sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak yang diambil alih menurut Pasal 125 Ayat (2) adalah Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Berdasarkan yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan pihak-pihak yang berhak mengakuisisi perusahaan perbankan adalah:
  1. Perseroan atau pihak bank melalui direksi perseroan bank itu sendiri; Dalam melakukan akuisisi yang dilakukan oleh direksi telebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UUPT yaitu paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS yang lebih besar. UU No. 40  Tahun tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125 Ayat (4) jo Pasal 89.
  2. Pemegang saham perseroan bank
    Pengambilalihan oleh pemegang saham yaitu pengambilalihan yang langsung dari pemegang saham perseroan tanpa melalui direksi. Dasar pengambilalihan  perseroan  dari  pemegang  saham  diatur  dalam Pasal 125 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas yang menegaskan, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu ada proses penyampaian maksud pengambilalihan kepada Direksi Perseroan.


Prosedur Pelaksanaan Akuisisi Perbankan

a. Menurut Perpekstif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo.Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998
Prosedur akuisisi perusahaan perbankan dalam Undang-Undang Perbankan yaitu diatur dalam PP No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dalam Pasal 28. Prosedur akuisisi perusahaan perbankan antara lain sebagai berikut: PP 28 Tahun 1999 tentang Merger  Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 28.
  1. Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi.
  2. Direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana akuisisi.
  3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), masing-masing wajib mendapat persetujuan dewan komisaris bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya :
    • nama dan tempat kedudukan bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi
    • alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank pengurus badan hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi;
    • neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum lain yang melakukan akuisisi;
    • tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
    • rancangan perubahan Anggaran Dasar bank hasil Akuisisi;
    • jumlah saham yang akan diakuisisi;
    • kesiapan pendanaan;
    • cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas; cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diakuisisi;
    • perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi Pasal 3

Definisi Akuisisi Perbankan

Prosedur akuisisi bank perlu dibedakan antara prosedur yang berlaku  untuk bank-bank biasa (non publik) dengan bank-bank yang telah go public ataupun bank yang telah mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan publik.

a).   Prosedur akusisi bank biasa (non publik)
Pada prinsipnya prosedur yang harus ditempuh oleh bank-bank biasa (non publik) untuk dapat melakukan akuisisi secara berurutan adalah sebagai berikut: Munir Fuady, Op.Cit, hlm 215.
  1. Penjajakan kedua bank tentangkemungkinan melakukan akuisisi bank
  2. Langkah-langkah persiapan oleh kedua bank untuk pelaksanaan akuisisi.
  3. Pihak bank mengakuisisi menunjukkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan merger (seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain).
  4. Direksi dari bank pengakuisisi membuat proposal untuk akuisisi.
  5. Proposal akuisisi tersebut dituangkan dalm rancangan akuisisi
  6. Pengumuman isi ringkasan akuisisi dalam 2 (dua) surat kabar yang peredaran luas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisebelum rapat umum pemegang saham (vide Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.
  7. Pemberitahuan tertulis kepada karyawan bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang saham.
  8. Membuat rapat umum pemegang saham masing-masing bank yang akan melakukan akuisisi dengan agenda antara lain pemberian persetujuan kepada masing-masing direksi bank ( atau dapat juga ditunjuk khusus) untuk melakukan akuisisi. Untuk bank yang akan diakuisisi juga perlu persetujuan pemegang saham untuk penyertaan kedalam saham portepel dan/atau peningkatan modal.
  9. Lawyer mulai mendiskuksikan scheme dan prosedur yang dibutuhkan.
  10. Lawyer mulai melakukan legal audit spesial untuk masing-masing bank yang akan diakuisisi tersebut.
  11. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca bank yang akan diakuisisi tersebut.
  12. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian-penilaian terhadap aset-aset dari bank yang akan diakuisisi tersebut.
  13. Konsultan menajemen (jika diperlukan) atau pihak interen bank pengakuisisi mulai menelaah menajemen dari  bank target akuisisi
  14. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan akuuisis tersebut.
  15. Lawyer mulai membuat draff perjanjian akuisisi dan/atau perjanjian pnyertaan dan/atau perjanjian pembeli saham.
  16. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar oleh bank target akuisisi jika anggaran dasarnya diubah, misalnya dengan adanya peningkatan modal.
  17. Pengajuan izin akuisisi kepada Bank Indonesia
  18. Setelah Izin akuisisi diberikan, Sebaiknya dibuat rapat umum pemegang saham gabungan untuk membahas dan menyetujui akta akuisisi, atau jiak akuisisi langsung dengan membeli saham dari pemegang saham, hanya pihak-pihak akuisisi yang akan membuat RUPS untuk  menyetujui dan membahas  akta akuisisi tersebut.
  19. Akta akuisisi harus ditandatangani
  20. Pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dari perusahaan target akuisisi kepada Menteri Kehakiman jika ada perubahan anggaran dasar, dan pelaporan atas rancangan akuisisi kepada menteri Kehakiman  (Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang perseroan terbatas).
  21. Perubahan anggaran dasar diperoleh persetujuannya dari menteri kehakiman.
  22. Pendaftaran perubahan anggaran dasar ke dalam daftar Perusahaan
  23. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam tambahan Berita Negara
  24. Penyelesaian Proses akuisisi


b).   Prosedur akusisisi bank yang merupakan perusahaan terbuka
Prosedur akuisisi yang harus ditempuh oleh bank pada prinsipnya sebagai perusahaan terbuka hampir sama dengan prosedur jika bank tersebut bukan perusahaan terbuka seperti telah disebutkan diatas. Akan tetapi, ada perbedaan akuisisi yang dilakukan oleh bank terbuka yaitu tahapan setelah terjadi akuisisi.

Beberapa prosedur akuisisi pada perusahaan perbankan yang terbuka setelah terjadi akuisisi adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Perusahaan perbankan yang melakukan akuisisi harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai     wewenang     pengaturan     dan     pengawasan     mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7 huruf (a).

2) Laporan kejadian penting
Tidak dapat disangkal bahwa seperti juga untuk merger dan konsilidasi, maka akuisisi merupakan perbuatan yang termasuk kategori kejadian penting yang harus dilaporkan kepada Bapepam dan diumumkan kepada masyarakat.  Munir Fuady, Op.Cit, hlm 215.

3) Penilaian perusahaan oleh pihak independen
Perusahaan target akuisisi haruslah dinilai oleh pihak-pihak independen. Yakni harus ada penilaian harga saham, penilaian aset, legat audit, neraca, dan sebagainya. Ibid.

4) Prosedur pengumuman dan pemanggilan RUPS yang berbeda.
Untuk suatu akuisisi yang melibatkan perusahaan terbuka, maka RUPS  dari perusahaan terbuka tersebut dalam rangka memenuhi unsur disclosure haruslah diikuti peraturan yang berlaku dipasar modal. Yakni sebelum RUPS suatu perusahaan terbuka dilakukan, ada prosedur khusus untuk pemanggilan RUPS, yakni harus dilakukan pengumuman akan diadakan RUPS lewat 2 (dua) surat kabar, dan kemudian harus pula dipanggil RUPS juga lewat 2 (dua) surat kabar. Selanjutnya hasil RUPS juga harus diumumkan lewat 2 (dua) surat kabar publik. Ibid., hlm 218.

5) RUPS bagi para pemegang saham independen
Jika akuisisi termasuk kedalam kategori transaksi berbenturan kepentingan, dimana salah satu atau kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, apabila transaksi akuisisi mengandung benturan kepentingan, maka Perusahaan harus mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dimana salah satu persyaratannya adalah adanya persetujuan RUPS Independen. Dengan kebijakan ini, meskipun tidak memiliki suara mayoritas, pemegang saham independen yang tidak setuju dengan akuisisi dapat menghalangi dilakukannya akuisisi. Persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen yang dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Paraturan Bapepam Nomor: IX.E.1 angka 2.

6) Keharusan tender offer
Penawaran tender atau tender offer adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek yang bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran     dengan efek yang lainnya. Paraturan Bapepam Nomor: IX.F.1 angka 1 huruf d.

Perusahaan terbuka yang melakukan akuisisi wajib melakukan penawaran tender. Penawaran tender ini dimaksudkan    agar pemegang saham  publik  yang  tidak   setuju perusahaannya diambilalih mendapat kesempatan untuk menjual saham mereka.  I  Made  B.  TirthAyatra,  Peraturan  BAPEPAM,    Http://www.bapepem.go.id/pasar-_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/2005_september/Peraturan%Mergerdan%Akuisisi, diakses tanggal 18 Maret 2014.


b. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Prosedur akuisisi diatur dalam Pasal 125 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prosedur perusahaan perbankan yang ingin mengambilalih harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tcntang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.yang meyebutkan:

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah selumh saharn dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perernpat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan  keputusan RUPS yang lebih besar.

Selanjutnya direksi pihak yang akan mengambilalih menyampaikan kepada  direksi perseroan yang akan diambilalih. Direksi perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang- kurangnya: UU Nomor 40 Tahun Perseroan Terbatas,  Pasal 125.
  1. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambilalih;
  2. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih;
  3. laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih;
  4. tata cara penilaian dan kanversi saham dari perseroan
  5. yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
  6. jumlah saham yang akan diambilalih kesiapan pendanaan;
  7. neraca konsolidasi performa perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; '
  9. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
  10. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saharn dari pemegang saharn kepada direksi perseroan;
  11. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.


Tujuan dan Manfaat Akuisisi Perbankan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya secara teroritis faktor yang dianggap menjadi pendorong dilakukannya   akuisisi adalah untuk memperkuat    kelompok usaha, baik melalui penghematan pajak, peningkatan efisiensi (economics of scale) maupun untuk memperkuat dan memperluas jaringan pasar. Abdul Moin dalam Murni Hadiningsih mengemukakan 4 (empat) motif akuisisi dilakukan sebagai berikut:  Iswi Hariany., Op.Cit, hlm 13-14

a. Motif ekonomi
Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation), dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegang saham dan  perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan akuisisi untuk mendapatkan economies of scale dan economies of scope.

b. Motif sinergi
Salah satu motivasi utama perusahaan melakukan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing- masing perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas jika mereka memang bekerja sendiri.

Pengaruh sinergi bisa timbul dari empat sumber, antara lain:
  1. Penghematan operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen,pemasaran,produksi,atau distribusi;
  2. Penghematan keuangan, meliputi biaya transaksi yang lebih rendadan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas;
  3. Perbedaan efisiensi,yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger;dan
  4. Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan.


c. Motif diversifikasi
Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetisi inti (core competence). Motif diversifikasi ini memberikan manfaat bagi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal.

d. Motif non ekonomi
Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan nonekonomi, seperti prestise dan ambisi. Motif nonekonomi bisa berasal dari manajemen perusahaan, dan dapat terjadi karena adanya hal-hal berikut:

1) Hubris hypothesis
Hipotesis menyatakan bahwa akuisisi dilakukan karena “ketamakan “ dan kepentingan pribadi para eksekutif   perusahaan.

Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula kompensasi yang mereka terima. Kompensasi yang mereka terima bukan hanya materi, tetapi juga berupa pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri.

2) Ambisi pemilik
Adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai sektor bisnis dan menjadikan aktivitas akuisisi sebagai strategi perusahaan untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang ada untuk membangun “kerajaan bisnis”. Hal ini biasanya terjadi pada pemilik perusahaan yang memiliki kendali dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Shapiro dalam Christina, keuntungan atau manfaat akuisisi adalah sebagai berikut : Dwi Ermayannti, Penggabungan Badan Usaha dan Akuisisihttp://dwiermayanti.wordpress.com/2009/10/15/penggabungan-badan-usaha-akuisisi/, diakses tanggal 14 Januari 2014. 
  1. Peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal.
  2. Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan.
  3. Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus
  4. Menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha.


Daftar Pustaka Makalah Akuisis Perbankan

Pengertian Akuisisi Perbankan Definisi Tujuan Manfaat serta Prosedur Pelaksanaan Pihak yang Berhak Melakukan Akuisisi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment