Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 15 October 2015

Pengertian Asuransi Sosial dan Jenis Ciri serta Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian Asuransi Sosial adalah Di dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa:
“Program Asuransi Sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan  perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”.


Ciri-Ciri Asuransi Sosial

Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut:  Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hal.140-141
  1. Penanggung (biasanya suatu organisasi dibawah wewenang pemerintah).
  2. Tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu).
  3. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu).
  4. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain). Asuransi Sosial secara umum meliputi: Mohammad Mustaqim, Asuransi Sosial dalam http://staff.ui.ac.id/, diakses tanggal 22 Juni 2012, pukul, 08: 15
    • Asuransi Sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (compulsory basis).
    • Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu
    • Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat
    • Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)


Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditegaskan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana dijelaskan bahwa, “Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”. Mengenai Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Perusahaan Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial tersebut.

Jenis-jenis Asuransi Sosial

Secara umum jenis-jenis Asuransi Sosial di Indonesia di bedakan atas: Jenis-jenis Asuransi Sosial dalam http://www.konsultan-asuransi.com, Jenis-jenis. Di akses tanggal, 22/06/2012, pukul, 11:26

a. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang meliputi:
  1. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) dikelola oleh PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
  2. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Pegawai Perusahaan Swasta dikelola oleh PT. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja
  3. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) dikelola oleh PT. ASABRI


b. Asuransi Kesehatan, dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan (dulu PHB).
c. Asuransi Kecelakaan, yang meliputi Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja.
Didalam bukunya Abdulkadir Muhammad, menjelaskan jenis-jenis asuransi sosial sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 205-256
  1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep).
    Diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).
  2. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askel).
    Diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara, dalam hal ini PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).
  3. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek).
    Diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan Penyelenggara sebagai penanggung adalah pemerintah, yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero).
  4. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspen).
    Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Auransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Badan Penyelenggara Asuransi Sosial Pgawai Negeri Sipil adalah PT. Taspen (Persero).
  5. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI).
    Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Badan yang ditugasi oleh pemerintah sebagai Penyelenggara Asuransi ABRI (ASABRI) adalah Badan Usaha Milik Negara PT. ASABRI (Persero).
  6. Asuransi Sosial Kesehatan (Askes).
    Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Beserta Keluarganya. Badan Penyelenggara yang diserahi tugas adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) atau disingkat PT. Askes Indonesia (Persero).



Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Asuransi Sosial.

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya sangat penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance), dikatakan asuransi wajib karena: Ibid., hal. 214
  1. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini di wajibkan  oleh undang-undang bukan berdasarkan perjanjian.
  2. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara ( Pasal 5 Undang-undang Nomor  34 Tahun 1964).
  3. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas  jalan.
  4. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.



1. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam undang- undang tersebut lingkup jaminannya yaitu : Lingkup Jaminan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 1965 dalam http://www.jasaraharja.co.id, di akses tanggal, 22/06/2012, pukul, 12:00

a. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu :
  1. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor
  2. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi


b. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor
  1. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
  2. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.


c. Kasus Tabrak Lari, terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya
d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api
  1. Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964
  2. Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964


Disamping Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut, di dalam pemberian besarnya santunan  Asuransi  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  juga diatur  dalam Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana besarnya santunannya di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 disebutkan :
  1. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh  santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  2. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
  3. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


2. Pihak Yang Memberikan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa, Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Karena Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu Program Asuransi Sosial maka dari itu pihak yang memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah Pemerintah yang pengurusan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Perusahaan Negara yang ditunjuk yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana dijelaskan bahwa, Pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yaitu antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya , sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, mengatur sebagai berikut:
  1. Pengusaha/pemilik angkutan alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan member sumbangan wajib tahunnya, jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (1) dan (2) )
  2. Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan paling lambat pada akhir setiap bulan Juni. (Pasal 3)
  3. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. (Pasal 4 ayat (1) ).
  4. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu, yang mana pengurusan dan penguasaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri. (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5)


Adapun besar tarif Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)   yang   harus   dibayar   oleh   pemilik   kendaraan   bermotor  setiap tahunnya sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Besar tarif Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008  tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


Daftar Pustaka Makalah Asuransi Sosial Sebagai Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian Asuransi Sosial dan Jenis Ciri serta Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment