Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 19 October 2015

Pengertian Beauty Contest Keuntungan Kelemahan Syarat Pemilihan Mitra Usaha Aksi Korporasi, Aliansi Strategis dan Joint Venture

Pengertian Beauty Contest adalah Istilah Beauty Contest pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Ia adalah seorang ekonom berasal dari Inggris yang mengembangkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan teori stimulus fiskal dari ekonomi.

Keynes menjuluki pasar modal sebagai ajang “kontes kecantikan” (beauty contest). Pada tahun 1936, sebuah surat kabar di London menjalankan sebuah kontes kecantikan dimana pembaca diminta untuk memilih foto 6 (enam) orang yang “paling cantik” dari 100 (seratus) foto-foto wanita. Siapapun yang memilih foto yang paling popular akan memenangkan undian. Untuk memenangkan kompetisi, pemain tidak harus secara naif memilih enam wajah yang mereka anggap paling cantik, tetapi mereka harus menggunakan informasi mereka untuk menyimpulkan wajah mana yang orang lain anggap paling cantik. Keynes mengamati bahwa pasar modal seperti ajang kontes kecantikan, bahwa investor sama-sama diatur oleh ekspektasi tentang sesuatu yang investor lain pilih, bukan menilai berdasarkan value dari suatu perusahaan.  Pingyang Gao, “Keynesian Beauty contest, Accounting Disclosure, and Market Efficiency”, Yale School of Management, Agustus 2007, hlm. 1.

Pada permulaan abad ke-21, banyak pemerintahan di Eropa mengalokasikan hak untuk memakai frekuensi telepon mobil kepada pihak  swasta. Mekanisme alokasi yang diterapkan berbeda dari negara ke negara. Suatu negara memilih untuk menggunakan satu atau lain bentuk dari lelang untuk mengalokasikan hak, sementara negara lainnya menggunakan beauty contest, di mana pelaku usaha dipilih berdasarkan proposal yang diajukannya. Ini adalah salah  satu  metode  dalam  memilih penyedia  jasa  yang  berhak  atas   frekuensi telepon mobil. Pengalihan hak ini meluas kepada operasi angkutan umum seperti bus dan kereta api, pompa bensin, dan lain sebagainya. Erman Rajagukguk, Op. cit.,  hlm. 6.

Definisi Beauty Contest Menurut Para Ahli

Beauty Contest di dalam ranah hukum Indonesia adalah suatu istilah yang relatif baru, yang menjadi populer menjadi pembicaraan di masyarakat dengan adanya putusan KPPU dalam Kasus Donggi Senoro ini. Istilah beauty contest tidak  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Istilah ini berasal dari kepustakaan Hukum Persaingan di luar negeri.Ibid. Berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi mengenai beauty contest yaitu:

1) Menurut Black‘s Law Dictionary:
“Beauty contest, Slang. A meeting at which a major client interviews two or more law firms to decide which firm to hire.” Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, West Group, Min, USA. 2004.
Secara informal istilah ini berarti suatu pertemuan di mana seorang client mengadakan pertemuan dengan mengundang kantor-kantor hukum yang tujuannya adalah untuk memilih kantor hukum mana yang akan disewa (untuk membela kepentingannya).

2) Achim Wambach menjelaskan istilah beauty contest dengan membandingkannya dengan auction /lelang atau tender: Achim Wambach, “Collusion in Beauty contests.”, University of Erlangen-Nuernberg, CESifo and CEPR, May 2003, hlm. 1-2.
“McMillan makes the point that beauty contests usually lack transparency with the consequence that the winner is often the firm that hired the most effective lobbyists. Although this argument is intuitively appealing, it is not convincing. If regulators can undertake auctions (and thus make the allocation transparent), they should also be able to proceed with transparent and efficient negotiations. In addition, there are many good arguments why beauty contests might fare better than auctions. One, as already pointed out by McMillan (1995) is the additional flexibility. While auctions finally come down to price competition, negotiations allow to  take many more aspects into consideration, like the degree of coverage, speed of introduction of the new generation of mobile phones, and so on”

3) Sama  seperti  Achim  Wambach,  Matthew  Bennett  menjelaskan definisi beauty contest dengan cara membandingkannya dengan Auction/Lelang: Auction. Matthew Bennett, Is the Optimal Auction a Beauty contest? The Interaction of Market Allocation and Supervision, Université de Toulouse (GREMAQ), November 2003, hlm. 3-4.
  • A mechanism in which the highest bidding firm wins the license.
  • May also have some conditions on auction participation. Beauty Contest.  Ibid, hlm. 5.
  • A mechanism in which the license is sold for a fixed monetary value (regardless of the firm type).
  • Allocation of license is decided by the highest levels of service.


4) Seorang pakar ekonomi bernama Eirik Mikkelsen mengatakan bahwa lelang dan beauty contest adalah masuk ke dalam metode  untuk melakukan seleksi dalam memperoleh sumber daya alam: Eirik Mikkelsen, Resource Allocation by Contest or Bargaining, Department of Economics, The Norwegian College of Fisheries Science, University of Tromsø, hlm. 2.
“Competition over access to natural resources takes many forms. Sometimes it is a matter of writing applications and having a dialogue  with a regulator, alone or as part of a planning process. Lobbying for resource access is also common, inside or outside of a structured planning process, as is bribing officials. Sometimes the regulator is looking for spin-offs of resource use, like job creation and rural development, and will grant resource access to those that best render this probable (sometimes coined “a beauty contest”). A contest is when actors invest  resources/effort in order to influence their chances of winning a prize, or a share of a prize, and the invested resources are sunk. The prize would here be access to a natural resource. Contests have been studied extensively, under many different assumptions/settings. Externalities of effort have, however, not been explicitly included in many contest models.”

5) Menurut Dr.Jur Udin Silalahi, S.H, L.L.M: Udin Silalahi, Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol-Bagaimana Cara Memenangkan?, Cet. Pertama (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 132-133.
Beauty contest dapat dikatakan suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan seseorang atau suatu pelaku usaha  tertentu. Pemaparan tersebut termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk-produk yang sudah diproduksinya. Dalam suatu beauty contest penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan beauty contest memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya.

6) Menurut Kurnia Toha SH., LL.M., Ph.D., beauty contest/seleksi calon mitra adalah suatu proses untuk mencari partner yang akan ikut menyertakan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan partner lainnya akan menjadi  pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan dibangunnya  dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan didirikan. Tindakan salah satu partner terpilih yang merugikan perusahaan yang didirikan pasti akan merugikan partner lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi    peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha perusahaan yang didirikan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan. Putusan KPPU Nomor35/KPPU-I/2010, Op. cit., hlm. 131-134.

7) Menurut Prof Erman Rajagukguk S.H., LL.M., Ph.D, beauty contest pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.  Erman Rajagukguk, Op. cit., hlm. 6.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam beauty contest para peserta/peminat menjelaskan pengalaman/profil mereka untuk diberikan lisensi atas dasar kriteria yang ditentukan dalam undangan untuk memasukkan penawaran. Kriteria ini dapat terdiri dari, misalnya, kecepatan mengerahkan tenaga kerja, kelayakan proyek, efisiensi spectrum dan kemampuan menimbulkan persaingan. Kriteria ini dapat diberikan bobot penilaian.Kriteria tersebut kemudian dapat dinegosiasikan dengan para peserta, dan para peserta dapat memodifikasi proposal mereka. Atas dasar proposal akhir yang diberikan peserta, penyelenggara akhirnya memutuskan peserta yang berhak menang. Terdapat asumsi penting yang dapat dibuat adalah bahwa bahkan jika para peserta tahu semua penawaran akhir, namun mereka tidak tahu perusahaan mana yang menjadi pemenangnya, karena mereka tidak tahu preferensi penyelenggara secara persis. Achim Wambach, Op. cit., hlm. 2.

Di Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara jelas membahas mengenai proses pelaksanaan pemilihan mitra kerja melalui beauty contest. Bagi BUMN peraturan mengenai pencarian mitra kerja dapat   ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per- 06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Namun, dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut tidak dijelaskan pelaksanaan pemilihan mitra dengan cara tender ataupun dengan cara beauty contest. Namun, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9, bahwa pelaksanaan pemilihan mitra tersebut didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh direksi.


Syarat Pemilihan Mitra dalam Beauty contest

Dalam mengikuti beauty contest para peserta diwajibkan memenuhi syarat atau yang biasa disebut Term of Reference (TOR). TOR itu sendiri merupakan suatu bentuk sistem penilaian, yiatu penilaian berdasarkan rujukan terhadap persyaratanpersyaratan yang ditetapkan di dalamnya karena berfungsi sebagai rintangan minimum yang harus dapat dilalui oleh calon mitra. Putusan KPPU Nomor35/KPPU-I/2010, Op. cit., hlm. 182. Apabila melihat pengaturan mengenai pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER 06/MBU/2011, calon  mitra kerjasama adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurang- kurangnya sebagai berikut: Republik Indonesia, Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor.PER- 06/MBU/2011, Bab III, Pasal 13.
  1. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;
  2. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan;
  3. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.


Sedangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000, syarat bagi Badan Usaha/Perorangan yang akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat: Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000, Bab III, Pasal 5, Angka 2.
  1. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia;
  2. Memiliki NPWP;
  3. Lembaga /swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.


Keuntungan Beauty Contest

Dalam pemilihan beauty contest ini, penyelenggara akan memilih peserta yang qualified dari segi pengalaman, finansial dan sebagainya, tidak hanya terbatas pada penawaran harga sebagaimana halnya tender. Beauty contest dilakukan untuk memilih calon mitra kerja terbaik berdasarkan persyaratan- persyaratan yang dibuat oleh penyelenggara dan juga proposal-proposal yang diajukan  oleh  peserta  beauty  contest.  Dengan  dilakukannya  beauty      contest tersebut, penyelenggara akan mendapatkan calon mitra kerja yang paling menguntungkan untuknya. Sehingga dalam pelaksanaan kerjasamanya diharapkan proyek yang akan dijalankan sesuai dengan rencana kedua belah pihak. Karena dalam hal ini, pelaksanaan proyek akan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Sehingga apabila tidak dilakukan beauty contest bisa terjadi terpilihnya peserta yang tidak qualified.

Dari aspek waktu beauty contest membutuhkan waktu relatif lebih singkat daripada pelaksanaan suatu tender. Tender membutuhkan waktu lebih lama, karena semua proses tender harus terjadwal secara transparan kepada publik, dan syarat-syaratnya juga harus jelas disampaikan kepada publik. Setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan berhak sebagai peserta tender dan   dapat mengajukan penawarannya. Udin Silalahi, Op. cit., hlm. 132.

Kekurangan Beauty Contest

Proses beauty contest dilakukan secara internal terhadap perusahaan- perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan beauty contest memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang beauty contest tidak mengetahui perusahaan lain yang diundang sebagai kompetitornya. Artinya, proses beauty contest dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi tidak ada dan persaingan di antara peserta beauty contest tidak terjadi, karena  tidak saling mengetahui. Ibid.


Beauty Contest dalam memilih Mitra Usaha Sebagai Bentuk Aksi Korporasi.

a. Pengertian Aksi Korporasi
Dalam perusahaan dikenal istilah aksi korporasi (corporate action) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Aksi korporasi adalah segala kejadian yang dirasakan oleh suatu perusahaan memiliki dampak terhadap pemegang sahamnya atau aktivitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analisis saham, manager investasi, manajer dana (fund manager), investor, atau pemegang saham.Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, Aksi Korporasi: Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Tindakan Korporasi (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 77. Pada umumnya, semua jenis aksi korporasi bersifat material sehingga setiap kali aksi korporasi digulirkan seringkali memberikan dampak terhadap perubahan harga saham di pasar. Karena setiap aksi korporasi berdampak  material,  maka Bapepam  -  LK  mengatur  dalam  satu  ketentuan  khusus.  Perlu diketahui bersama bahwa langkah emiten untuk melakukan keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, aksi korporasi diartikan sebagai segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi baik berpengaruh terhadap harga dan jumlah saham atau tidak. Jadi, kepentingan dari aksi korporasi bukan saja ditekankan pada pemegang saham, tapi kepada   seluruh pihak yang memang benar terkena dampak dari aksi korporasi. Lebih jelasnya, aksi korporasi (seperti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan) harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, kreditor dan masyarakat secara umum. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 126, Angka 1.

Umumnya  pelaksanaan aksi korporasi  mengacu  kepada landasan  hukum atau beberapa ketentuan yang diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“selanjutnya disebut UU PT”) yang memayungi berbagai hal fundamental atas pendirian awal suatu perseroan, penyetoran modal, nilai nominal saham, ketentuan tentang pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham, pembelian kembali saham, penambahan modal, penggabungan perusahaan, pembubaran perusahaan, bahkan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“selanjutnya disebut UU Pasar Modal”) mengatur hal-hal berkaitan dengan emiten, bursa, tindakan korporasi yang berkaitan dengan pasar bursa dan hal-hal yang dilarang dalam tindakan korporasi dalam bursa seperti insider  trading dan transaksi saham yang dilarang lainnya.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    Seluruh perusahaan publik di samping mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PT, juga mengikuti berbagai peraturan yang ada di pasar modal baik UU Pasar Modal, maupun aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan berbagai bentuk aksi korporasi.


Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain adalah: pembagian deviden baik tunai maupun saham, pemecahan saham atau penyatuan saham, saham bonus, penawaran umum terbatas (right issue) dan pembelian kembali saham. Disamping itu aksi korporasi juga mencakup aksi strategis emiten lainnya seperti: aliansi strategis, merger, akuisisi, spin off, penawaran umum perdana, secondary offering, dilusi, dll (pengertian istilah ini akan diuraikan dibawah).

Tindakan korporasi yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas adalah tindakan sebagai berikut:
  1. Penggabungan dan Peleburan. Direksi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan dari tindakan korporasi ini sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris kemudian RUPS.  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 123, Angka 3.
  2. Pengambilalihan. Tidak seperti Penggabungan dan Peleburan, Pengambilalihan dapat dilakukan baik oleh Direksi maupun langsung dari para pemegang saham. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 125, Angka 1.
  3. Pemisahan Saham. Terdapat dua macam pemisahan saham yaitu pemisahan secara murni dan pemisahan secara tidak murni. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 135, Angka 1.
  4. Stock Buy-Back / Pembelian kembali saham. Diatur mengenai pembelian kembali saham yang dilaksanakan oleh Direksi melalui persetujuan RUPS. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VIII, Pasal 37, Angka 1, Huruf a.


Pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi beberapa bentuk aksi korporasi antara lain:

1) Aliansi Strategis
Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen.

Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu  tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui  sebuah transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumberdaya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manifaktur, pendanaan projek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual.

Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi, perusahaan dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Aliansi strategis terkait pula dengan konsep seperti koalisi internasional, jaringan strategis, joint venture,dll.

2) Divestasi
Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. H.Salim HS, Hukum Divestasi Di Indonesia (Jakarta: PT Erlangga, 2010), hlm. 32.

3) Akuisisi
Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti pengambilalihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bhs. Latin, acquisitio, dari kata kerja acquirere. Akuisisi adalah pengambilalihan  suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya dicapai dengan membeli saham perusahaan lain baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam akuisisi terdapat perusahaan yang membeli dan ada perusahaan yang menjadi target pembelian dimana perusahaan yang diakuisisi tersebut akan menjadi subsidiarinya. Habib Adjie, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 15.

4) Merger
Merger adalah penggabungan 2 perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan  salah  satu perusahaan  dan  perusahaan  yang    lainnya dibubarkan atau secara hukum perusahaan yang dibubarkan tersebut eksistensinya sudah tidak ada lagi.Ibid, hlm. 7.

5) Konsolidasi.
Konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan yang baru dimana perusahaan yang lama secara hukum sudah tidak ada lagi eksistensinya. Jadi, dalam konsolidasi, perusahaan yang bergabung akan kehilangan status hukum perusahaannya dan akan membentuk perusahaan yang baru dengan kepribadian yang baru dan status hukum yang baru. Ibid, hlm.13

6) Right Issue
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) dalam pasar modal Indonesia merupakan bukti hak memesan efek terlebih dahulu yang melekat pada saham, dimana memberi hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan,  sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain.Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 105-106. Dalam peraturan Bapepam disebut sebagai hak untuk menerima tawaran terlebih dahulu untuk membeli efek baru dan wajib hukumnya bahwa hak tersebut dapat dialihkan. Republik Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 26/PM/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Angka 1, Huruf a.

7) Tender offer
Tender offer adalah pembelian saham yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara menawarkan kepada pemegang saham publik yang ada untuk menjual sahamnya pada harga dimana investor tersebut bersedia membeli saham tersebut. Oleh karenanya tender offer ini harus  diumumkan melalui media massa terlebih dahulu.

8)  Dilusi.
Dilusi saham adalah kepemilikan saham di suatu perusahaan menyusut atau menjadi lebih kecil karena perusahaan tersebut menerbitkan saham baru. Salah satu cara perusahaan publik yang ingin mendapatkan tambahan modal adalah dengan right issue, yaitu menerbitkan saham baru dengan memberikan hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Apabila pemegang saham lama tidak melaksanakan haknya (membeli saham baru dengan harga khusus, bukan harga pasar), maka kepemilikan sahamnya menjadi terdilusi.

Dalam pembahasan skripsi ini, akan dibahas secara khusus mengenai praktek beauty contest dalam memilih mitra usaha sebagai bentuk kemitraan (partnership). Kemitraan adalah hubungan strategik yang secara sengaja  dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan saling kebergantungan yang tinggi.

Terdapat dua jenis kemitraan yang umumnya digunakan oleh perusahaan yaitu aliansi strategis (strategic alliances) dan joint venture. Bismar Nasution, “Pemilihan Mitra Strategis Korporasi Bukan Tender” Harian Media Indonesia , 14 Desember 2011, Paragraf 2 – 6.

Beauty Contest dalam Memilih Mitra Usaha Sebagai Wujud Aliansi Strategis.

Pengertian Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumberdaya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi maka  terjadi kooperasi atau kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Farida Indriani, “Aliansi Strategis dan Pengembangan Produk”, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO), Volume 2 Nomor1, 2005, hlm. 112.

Sebuah strategi aliansi merupakan kerjasama resmi antara  perusahaan yang dirancang untuk mengejar satu tujuan yang disepakati sehingga mencapai keunggulan kompetitif bagi kedua pasangan. Aliansi strategis pada umumnya melibatkan baik usaha bersama (non-ekuitas) atau perusahaan patungan(ekuitas). Dalam sebuah strategi aliansi perusahaan patungan, kedua perusahaan berbagi kontrol ekuitas dalam entitas organisasi baru. Sedangkan dalam aliansi kolaboratif, perusahaan tidak membentuk entitas baru dan tujuannya adalah untuk menyatukan dan memanfaatkan sumber daya masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Foo-Nin Ho, Allan D. Shocker, Yewmun Yip, "Economic Impact of Marketing Alliances On Shareholders' Wealth", Managerial Finance, Vol. 36 Nomor6, 2010, hlm. 534.

Dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan perusahaan meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital dan sumber daya manusia. Pembentukan team dengan perusahaan lain akan menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi (komplementer), sehingga perusahaan mampu untuk tumbuh dan memperluas secara  lebih  cepat  dan  efisien.  Dengan melakukan  aliansi  strategis,  beberapa keuntungan adalah: Farida Indriani, Op. cit., hlm. 113-114
  1. Memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya,
  2. Pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar,
  3. Memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup.


Oleh karena pentingnya keberadaan aliansi strategis demi  keberlangsungan dan perkembangan perusahaan, perusahaan yang akan melakukan aliansi strategis harus mengkaji sejauh mana kompatibilitas budaya antar  perusahaan  agar  tercipta  tingkat  kepercayaan  dan  sinergitas  yang   baik sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus mengenal secara komprehensif dan lengkap mengenai profil perusahaan lain yang akan diajak beraliansi. Untuk itu, perusahaan biasanya akan melakukan Penilaian Rekanan dimana akan dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas kapabilitas sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh rekanan.

Menurut Kanter terdapat tiga persyaratan untuk melakukan strategi aliansi,yaitu:
  1. Kemampuan (Capability)Kanter, “Collaborative Advantage: The Art of Alliances”, Harvard Business School Reprint, 1994, hlm.98.Kanter menyatakan bahwa capability masing-masing perusahaan harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam melakukan aliansi. Misalnya sebuah perusahaan yang mempunyai capability dalam bidang teknologi, untuk meningkatkan kompetitif perusahaan, maka perusahaan ini membutuhkan perusahaan lain yang mempunyai capability dalam bidang marketing, sehingga aliansi dapat terwujud.
  2. Keserasian (Compatibility) Ibid, hlm. 101.Perusahaan yang melakukan aliansi harus dilihat dari faktor compatibility. Faktor compatibility ini meliputi kesesuaian/kecocokan antara  lain  dalam  hal  philosophy,  legacy,  strategi  dan keinginan  antar partner. Hal ini didorong adanya kenyataan bahwa sebuah aliansi yang berhasil tidak berarti tanpa friksi, tetapi yang penting memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan friksi tersebut secara bersama – sama. Kesesuaian ini penting agar tedapat keselarasan dalam melaksanakan strategi aliansi tersebut.
  3. Kelengkapan (Complementary) Ibid, hlm. 98.Complementary dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dalam bentuk strategi aliansi. Complementary ini sering diwujudkan dalam hubungan kolaborasi yang disebut sebagai value-chain partnership seperti customersupplier relationship. Misalnya Inmarsat yang merupakan pemilik telekomunikasi satelit, customer menggunakan jasa satelit, menjadi supplier bagi  teknologi ke korporasi dan sebagai regulator yang membuat policy.


Pada tahap Penilaian Rekananlah perusahaan akan melakukan penelusuran terhadap ketiga persyaratan diatas. Salah satu cara bagi perusahaan untuk lebih mengenal perusahaan rekanan adalah dengan melakukan proses beauty contest. Telah dijelaskan di atas bahwa dalam beauty contest, perusahaan-perusahaan yang berpotensi akan diminta untuk memaparkan profil perusahaan secara lengkap termasuk kelebihan-kelebihan perusahaan, dan syarat-syarat kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam tahap ini, perusahaan yang mengadakan beauty contest ini akan memiliki berbagai kriteria dalam menentukan pemenangnya seperti kapabilitas perusahaan, kompetensi perusahaan, kompatibilitas antar perusahaan, dll. Perusahaan pengada beauty contest memiliki hak untuk itu karena pada dasarnya merekalah yang akan memilih aliansinya sehingga pertimbangan apa yang akan digunakan oleh perusahaan sepenuhnya tergantung pada pertimbangan perusahaan pengada beauty contest.

Setelah tiap perusahaan peserta beauty contest melakukan pemaparan terhadap profil-profil perusahaan, selanjutnya akan dilihat apakah para perusahaan potensial setuju untuk memenuhi syarat-syarat yng akan diajukan oleh perusahaan pengada. Setelah terdapat beberapa calon yang dianggap potensial dan mampu memenuhi syarat, perusahaan pengada biasanya akan melakukan rapat yang sifatnya tertutup untuk menentukan siapa aliansi yang akan dipilih. Pertimbangan yang digunakan bukan semata-mata terletak pada kelebihan perusahaan, tetapi juga keselarasan visi perusahaan, kompatibilitas antar perusahaan, dll sehingga tidak dapat dijamin bahwa perusahaan yang memiliki track record paling baik atau yang paling majulah yang akan memenangkan beauty contest tersebut. Hal  ini sangat krusial karena dalam aliansi strategis tujuan utama perusahaan adalah bekerjasama sehingga nilai yang paling penting adalah sinergitas antar perusahaan aliansi yang akhirnya akan menguntungkan para pihak yang beraliansi.


Beauty Contest dalam Memilih Mitra Usaha dalam Rangka Membentuk Joint Venture.

Apabila perusahaan-perusahaan dalam negeri dapat berafiliasi dengan menggunakan aliansi strategis, maka tidak demikian halnya dengan perusahaan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan perusahaan asing. Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal asing harus dilakukan dengan cara “direct investment”Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab I, Pasal 1, Angka 3. maupun “joint venture” Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab X, Pasal 23. sehingga kerjasama yang dilakukan dengan pihak asing tidak bisa dilakukan dengan bentuk aliansi strategis yang biasa. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa joint venture merupakan salah satu bentuk aliansi strategis. Meskipun begitu, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Orpha   Jane,  “Analisis   Potensi   Partnership   sebagai  Modal untuk meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Teknologi”, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor2, 2011, hlm. 194.

Joint venture merupakan model lain yang umumnya digunakan juga oleh perusahaan. Joint venture digunakan ketika keduabelah pihak (perusahaan dan mitranya) bergabung untuk membangun sebuah perusahaan baru yang porsi kepemilikannya  sama  antara  keduanya.  Menurut  Harrigan,  fokus utama dalam pembahasan mengenai joint venture adalah ’anak perusahaan’ yang dihasilkan  dari gabungan kedua perusahaan utama (parent company). Ibid. Kedua perusahaan utama tersebut terlibat secara aktif dalam pemodalan serta pengambilan keputusan di anak perusahaan yang baru tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan cirri-ciri dari suatu joint venture adalah: Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.
  1. Suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan oleh badan hukum asing dengan nasional.
  2. Modal perusahaan “joint venture” terdiri dari modal saham yang disediakan oleh para pihak dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam.
  3. Para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.

Sedangkan pembentukan perusahaan baru berupa anak perusahaan bukan merupakan suatu kewajiban dalam aliansi strategis. Dalam aliansi strategis, perusahaan yang berafiliasi cukup hanya melakukan kerjasama antar perusahaan tanpa membentuk perusahaan baru.

Di Indonesia, UU Penanaman Modal mensyaratkan bahwa pihak asing yang ingin menanamkan modalnya untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi harus  membentuk  perusahaan  baru  dengan perusahaan  dalam  negeri dengan bentuk  Perusahaan  terbuka   (PT). Sentosa Sembiring, Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang- Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Ed. Pertama, Cet. Kedua (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 135-136. 

Hal  inilah  yang  menjadi  dasar    hukum kerjasama dengan pihak asing. Terlepas dari perbedaannya dengan aliansi strategis, pada dasarnya tujuan pembentukan JV adalah sama dengan aliansi strategis yaitu bekerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Hanya saja metode pelaksanaanya berbeda.

Kerjasama Joint venture dengan pihak asing biasanya dilakukan apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu mengerjakan suatu proyek sendiri yang diakibatkan  keterbatasan-keterbatasan  tertentu sehingga  memerlukan  bantuan dan sumber daya perusahaan asing yang lebih memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal ini banyak terjadi dalam proyek pengeskploitasian sumber daya alam dimana perusahaan dalam negeri dirasa masih kurang mampu untuk mengerjakannya sehingga sering kali dilakukan kerjasama antara pihak dalam negeri dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan untuk itu.

Sama halnya dengan aliansi strategis. Karena pada dasarnya akan melakukan suatu upaya kerjasama, maka hal yang terpenting adalah melakukan seleksi calon mitra aliansi sehingga didapat mitra yang paling berkemampuan dan paling sesuai untuk perusahaan. Dalam kerjasama untuk melakukan suatu proyek, akan dilihat calon mitra yang memang mempunyai track record, pengalaman dan kapabilitas yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Dalam hal inilah, biasanya dilakukan proses beauty contest untuk menyeleksi calon mitra yang terbaik. Para perusahaan-perusahaan asing yang berminat untuk bekerjasama, akan dikirim undangan untuk melakukan pemaparan profil- profil perusahaan, pengalaman serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Setelah semua calon diseleksi, maka perusahaan penyelenggara beauty contest akan memilih calon mitra yang dianggap terbaik untuk kemudian dilakukan joint venture dengan perusahaan asing tersebut.

Namun, Perlu diingat bahwa suatu perusahaan dalam mencari mitra kerjasama tidak diwajibkan melakukan seleksi dalam bentuk beauty contest. Terutama dalam hal ini adalah BUMN maupun BUMD. Walaupun demikian dalam  mencari  mitra  kerjasama  BUMN  harus  mengikuti  Peraturan   Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per- 06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMD dalam melaksanakan kerjasama diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. Di dalam kedua peraturan mengenai kerjasama tersebut, tidak diatur ketentuan dalam cara pemilihan mitra kerjasama sehingga cara pemilihan tersebut sepenuhnya merupakan diskresi perusahaan selama keputusan tersebut dianggap menguntungkan perusahaan baik itu berupa penunjukan secara langsung maupun melalui proses seleksi berupa beauty contest

Meskipun tidak diwajibkan, pelaksanaan beauty contest dimaksudkan untuk memperoleh calon mitra kerja terbaik yang kompeten dIbidangnya dan mempunyai kemampuan keuangan sehingga proyek dapat terlaksana. Apabila pencarian mitra kerja dilakukan melalui penunjukan langsung, kemungkinan perusahaan akan keliru memilih partner, sehingga diharapkan dengan diadakannya beauty contest dapat diperoleh mitra kerja yang tepat.

Daftar Pustaka Makalah Beauty Contest

Pengertian Beauty Contest Keuntungan Kelemahan Syarat Pemilihan Mitra Usaha Aksi Korporasi, Aliansi Strategis dan Joint Venture Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment