Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 21 October 2015

Pengertian Belanja Daerah Definisi dan Jenis serta Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Belanja Pemerintah Kabupaten

Pengertian Belanja Daerah adalah Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya  atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

Definisi Belanja Daerah Menurut Para Ahli

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Menurut Halim (2002 : 68), “Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”.

Jenis Belanja Daerah

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:
a. Belanja Administrasi Umum
Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:
  1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
  2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang  tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
  4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.


b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik
Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:
  1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
  2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
  4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.


c. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
  1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
  2. Belanja aparatur yaitu belanja yang menfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.


d. Belanja Transfer
Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan meupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.  Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:
  1. Angsuran Pinjaman
  2. Dana Bantuan
  3. Dana Cadangan


e. Belanja Tak Tersangka
Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

 Belanja Daerah

Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pemerintah Kabupaten

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja  bagi pemerintah daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lain. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama yang membiayai belanja daerah karena jumlahnya yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat   kepada   daerah   otonomi   dalam   kerangka   kesatuan     Republik

Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi diberikan kepada daerah kota dan daerah kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kondisi ini ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

Sesuai dengan kriteria transfer pusat ke daerah point otonomi dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka.  Tidak  boleh ada pembatasan yang sedemikian ketat sehingga sebahagian besar keputusan di daerah harus mengikuti atau mengacu kepada ketentuan pusat. Demikian juga halnya dalam pengalokasian pendapatan daerah dalam hal ini Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh  daerah.  Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila prioritas belanja antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda    satu sama lainnya. Prioritas belanja daerah akan sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah. Rencana Strategis merupakan gambaran apa yang diinginkan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang, sehingga rencana strategis (RENSTRA) memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daftar Pustaka Makalah Belanja Daerah

Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik    Indonesia,Undang-Undang  No.  32  tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengertian Belanja Daerah Definisi dan Jenis serta Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Belanja Pemerintah Kabupaten Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment