Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 3 June 2016

Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Tujuan Dana Sasaran Program Organisasi Pelaksana dan Syarat Masyarakat Penerima

Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai) - Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah. (Sumber:www.transparansi.or.id)


Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT-RTS pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang pasti merasakan beban yang berat dari kenaikan harga BBM.  (Sumber: http://www.depsos.go.id)

Bantauan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu bidang dari program PKPS- BBM yang diberikan kepada keluarga mskin dalam bentuk uang sejumlah Rp 100.000 setiap bulan sekali yang dapat diambil melalui kantor pos yang ditunjuk untuk mencairkan dana tersebut. (Sumber:news.okezone.com)

Istilah-istilah yan digunakan dalam Petunjuk Teknis antara lain adalah:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran.
  1. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin.
  2. Daftar Nominatif adalah rekapitulasi jumlah penerima dana dan jumlah besar uang berdasarkan kecamatan/ kabupaten/ kota dan provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
  3. Kartu Kompensasi BBM (KKB) adalah Kartu Identitas Penerima Kompensasi Subsidi BBM yang berisikan data penerima untuk keperluan penarikan.
  4. Giro Utama adalah Rekening Giro atas nama PT. Pos Indonesia yang dibuka di Kantor Cabang BRI Jakarta untuk menampung Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran dari Kas Negara atas permintaan Departemen Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
  5. Kanca BRI adalah Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia seluruh Indonesia yang mengelola Giro Kantor Pos yang menampung Dana Bantuang Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.
  6. Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai pihak yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.
  7. Giro Kantor Pos adalah Giro yang dibuka di Kanca BRI untuk menampung pelimpahan Dana Bantuan Langsung Tunai dari Rekening Giro Utama.
  8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial untuk mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  9. Kantor Pos Pemeriksa yang selanjutnya disebut KPRK adalah Unit yang ada di organisasi PT. Pos Indonesia.
  10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut  TKSM adalah terdiri dari Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
    (Sumber:www.pikiran-rakyat.com)



Tujuan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk memberian Bntuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), ditujukan untuk memberikan kompensasi terhadap pengurangan subsidi bahan bakar minyak. guna :
  1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhandasarnya.
  2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
  3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. (Sumber:http://www.depsos.go.id)


Sasaran Program dan Besar Bantuan Langsung Tunai

Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan oleh BPS. yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin(poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh  wilayah Indonesia. Sasaran Program BLT adalah kepada keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil pendataan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.   Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah   Tangga Miskin dikeluarkan dan berlaku mulai 10 September 2005. (Sumber:http://www.depsos.go.id)

Operasionalisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai bagi RTS adalah Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran BLT- RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing,     sehingga masing-masing lembaga     bertanggung- jawab   terhadap kelancaran bidang tugas masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal, maka masing-masing lembaga saling berkoordinasi. (Sumber:http://www.depsos.go.id)


Organisasi Pelaksana BLT

Pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai berada dibawah Departemen Sosial Republik Indonesia. Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program BLT Lintas Kementerian dan Lembaganya sebagai berikut :
  1. Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Departemen Sosial
  4. Departemen Dalam Negeri
  5. Departemen Komunikasi dan Informatika
  6. Badan Pusat Statistik
  7. PT Bank Rakyat Indonesia
  8. PT Pos Indonesia


Dalam pelaksanaan Program BLT-RTS difasilitasi penyediaan Unit Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan. Tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing instansi sebagai berikut : (Sumber:http://www.jabar.go.id)

a. Kewajiban Departemen Sosial
  1. Menyiapkan dana berdasarkan Daftar Nominatif Rumah Tangga Sasaran.
  2. Menyampaikan Surat Perintah kepada PT. Pos Indonesia untuk membayarkan Dana BLT-RTS
  3. Menyalurkan dana dengan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan PTBRI (Persero) Tbk sesuai dengan Daftar Nominatif Penerima BLT-RTS yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
  4. Menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran BLT-RTS bersama dengan Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT Pos Indonesia (Persero), dan PT BRI (Persero) Tbk.
  5. Bersama dengan MenkoKesra, Bappenas, Depdagri, Depkominfo, BPS, Dinas/ Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan rapat-rapat koordinasi lintas sektor, supervisi, monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan penyaluran BLT -RTS.
  6. Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) di DepartemenSosial yang  ditetapkan  melalui  Keputusan Menteri Sosial  Nomor 27/HUK/ 2008 tentang Tim Pelaksana Program BLT-RTS. Penanggung Jawab Program di Departemen Sosial adalah Sekretaris Jenderal Departemen Sosial sedangkan Ketua Pelaksana merangkap Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial, dibantu jajaran dari lintas unit Departemen Sosial.
  7. Membuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI tentang pelaksanaan penyaluran BLT -RTS.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)


2. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero).
  1. Menyiapkan Rekening Giro Utama di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Veteran yang berfungsi untuk menampung dana BLT-RTS dari DIPA Departemen Sosial yang akan disalurkan kepada Rekening Giro Kantor Pos.
  2. Mencetak dan menyalurkan KKB ke KPRK seluruhIndonesia  berdasarkan Daftar Nominatif, selanjutnya KPRK menyalurkan KKB kepada Rumah Tangga Sasaranbekerja sama denganAparat Desa setempat, TKSM dan aparat keamanan bila diperlukan
  3. Melaporkan realisasi penyaluran KKB kepada Departemen Sosial dan selanjutnya menyampaikan rencana penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai
  4. Mencetak KKB baru untuk Rumah Tangga Sasaran pengganti yang telah ditetapkan melalui musyawarah rembug desa dan telah dilegalisir oleh Kades/Lurah.
  5. Membayarkan Dana BLT-RTS sesuai dengan daftar nominatif dan realisasi penyaluran KKB.
  6. Pembayaran Dana BLT-RTS dilakukan atas dasar KKB pemilik Rumah Tangga Sasaran dengan menunjukkan identitas atau bukti diri yang sah
  7. Menyediakan fasilitas kotak Pos (PO Box) pengaduan pelaksanaan pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai.
  8. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT–RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri Sosial. Pada setiap Kantor Pos Bayar melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan sebagai berikut:
    • Melakukan penjadwalan pembayaran dan menetapkan lokasi  pembayaran, yang diikuti dengan membuat pengumuman di lokasi pembayaran yang sebelumnya ditetapkan.
    • Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: BPS, Kepolisian dan Pemda (Lurah,Camat, dsb).
    • Menyiapkan tenda-tenda, kursi-kursi dan alat pengeras suara
    • Menyiapkan kartu antrian.
    • Melakukan penyortiran KKB duplikat yang disusun secara berurutan sesuai dengan lokasi tempat pembayaran dan jadwal pembayaran.
    • Menyiapkan uang kertas sejumlah Rp 300.000,- (Tahap I) dan Rp 400.000,- (Tahap II) untuk mempercepat proses pembayaran
    • Menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan (P3K).
    • Melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan pihak keamanan untuk turut membantu dan mendampingi pelaksanaan penyaluran.
  9. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama Rumah Tangga     Sasaran yang sakit, ibu hamil, penyandang cacat dan lanjut usia.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)



c. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia.
  1. Bank Rakyat Indonesia menyiapkan dana atas permintaan PT. Pos Indonesia.
  2. Bank Rakyat Indonesia membebaskan biaya administrasipembukaan rekening danmembebaskan atas kewajiban setoran pertama dalam pembukaan giro di Kanca BRI Jakarta Veteran dan Kanca BRI seluruh Indonesia.
  3. Bank Rakyat Indonesia memberikan kemudahan kepada PT. Pos Indonesia  untuk memindahbukukan/ mentransfer dana dari Rekening Giro Utama ke Rekening Giro Kantor Pos seluruh Indonesia.
  4. BRI menyampaikan laporan keuangan mutasi rekening giro utama dari giro Kantor Pos melalui layanan Cash Management BRI.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)
Pengertian BLT Bantuan Langsung Tunai

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik
  1. Menyediakan data Rumah Tangga Sasaran penerima BLT-RTS yang dikategorikan : Rumah Tangga Sangat Miskin, Rumah Tangga Miskin, Rumah Tangga Hampir Miskin.
  2. Updating lapangan, verifikasi, dan evaluasi Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
  3. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT–RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)


e. Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Provinsi
  1. Mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat provinsi, dan: ketua pengelola UPP-BLT adalah kepala dinas/ instansi sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi sosial yang dapat bertugas secara intensif selama proses pelaksanaan Program BLT-RTS. Bila dipandang perlu dapat melibatkanlintas sektor sebagai anggota pengelola UPP-BLT.
  2. Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadappelaksanaan BLT- RTS, termasukpengelolaan Unit Pelaksana Program BLT-RTS di tingkatkabupaten/ kota dan kecamatan.
  3. MengkoordinasikanDinas/ InstansisosialKabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pendampingan terhadap PT. Pos Indonesia pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat)
  4. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta RTS yang sakit).
  5. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT–RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)


f. Kewajiban Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota
  1. Mengelola UnitPelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat kabupaten/kota, dan: ketua pengelola UPP-BLT adalah Kepala Dinas/ Instansi Sosial, sekretaris dan anggota ditetapkan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi Sosial yang dapat bertugas secara intensif selama proses pelaksanaan Program BLT-RTS. Bila dipandang perlu dapat melibatkan lintas sektor sebagai anggota pengelola UPP-BLT.
  2. Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksaaan BLT- RTS, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT-RTS di kecamatan.
  3. Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos Indonesia pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat).
  4. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta Rumah Tangga Sasaran yang sakit).
  5. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT–RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)


g. Kewajiban Kecamatan (Camat)
  1. Mengelola Unit Pelaksana Program BantuanLangsung Tunai (UPP-BLT) pada tingkat kecamatan.
  2. Memantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/desa/ kelurahan yang akan  terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKB dan penyaluran dana BLT- RTS, serta pengendalian dan pengamanan di lapangan.
  3. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan- pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan.
  4. Menginformasikan (sosialisasi) program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
  5. Memantau Petugas Kantor Pos pada saat distribusi KKB untuk sampai pada sasaran Rumah Tangga Sasaran.
  6. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat Keamanan.
  7. Memantau penyelesaian masalah oleh Desa/ Kelurahan (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT,dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait pada tingkat kecamatan.
  8. Membuat laporan pelaksanaan Program BLT–RTS sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)


h. Kewajiban Desa/ Kelurahan
  1. Membantu Petugas Kantor Pospada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.
  2. Bersama-sama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti Rumah Tangga Sasaran yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak, melalui rembug desa/ kelurahan yang dihadiri unsur- unsur Kepala Desa/ Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna.
  3. Melakukan pendampingan dan membantu Petugas Kantor Pos pada saat pembagian KKB dan pembayaran BLT-RTS dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang taruna, Taruna Siaga Bencana/ TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) dan Aparat Keamanan setempat.
  4. Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi (antara lain pada saat penetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana BLT, dll.)
  5. sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya. (Sumber:http://www.depsos.go.id)


i. Kewajiban Tim Pengendali Terpadu
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran dana BLT-RTS, dibentuk Tim Pengendali terpadu yang terdiri dari unsur :
  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  2. MenteriKoordinator Bidang Perekonomian.
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  4. Menteri Keuangan.
  5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  6. Menteri Sosial.
  7. Menteri Dalam Negeri.
  8. Menteri Komunikasi dan Informatika.
  9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
  10. Jaksa Agung RI.
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  13. Kepala Badan Pusat Statistik.
  14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  15. Para Gubernur.
  16. Para Bupati/Walikota (Sumber:http://www.depsos.go.id)


j. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Program BLT-RTS bagi Rumah Tangga Sasaran adalah:
  1. Merencanakan langkah-langkah strategis dan operasionalpendistribusian KKB dan penyalurandana BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran
  2. Mengidentifikasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT-RTS
  3. Mengkoordinasikan jajaran/ perangkatatau jaringan/ mitra kerja pada tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dandesa/kelurahanpada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Program BLT-RTS
  4. Melakukan pembahasan dan membantu penyelesaian masalah (antara lain pada saatpenetapan Rumah Tangga Sasaran, distribusi KKB, penyaluran dana    BLT-RTS, dll.) sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait
  5. Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasimasyarakat  (Perguruan Tinggi, Dunia Usaha danTokoh Masyarakat) dalam menyukseskan pelaksanaan Program BLT RTS
  6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BLT-RTS secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing anggota tim koordinasi.
    (Sumber:http://www.depsos.go.id)



Persyaratan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Lngsung Tunai

Ada 14 poin syarat warga miskin yang layak menerima BLT, disebut sebagai variabel kemiskinan.
  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing masing anggota keluarga
  2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
  3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
  4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
  5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
  6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik
  7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah
  8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu
  9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel
  10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
  11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
  12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.
  13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
  14. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.


Selain 14 poin di atas, ada satu catatan tambahan: Bila ada anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD,  pensiunan PNS/TNI/ Polri, maka keluarga tersebut tidak termasuk penerima BLT. (Sumber:http://blogberita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima- blt/1810208/19.25)

Mekanisme Alokasi Dana BLT

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT-RTS adalah: 
  1. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
  2. Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam system database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.
  3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
  4. Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
  5. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  6. Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh indonesia
  7. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/ Kelurahan.
  8. Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar.
  9. Pembagian KKB kepadaRumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat desa/ kelurahan, TenagaKesejahteraan SosialMasyarakat,serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
  10. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos  atau  di lokasi-lokasi  pembayaran  yang  telah  ditetapkan.  Terhadap KKB Penerima dilakukan pencocokan dengan Daftar Penerima (Dapem), yang kemudian dikenal sebagai KKB Duplikat
  11. Pembayaran terhadap penerimaKKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar Rp. 400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia.
  12. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, makaproses bayardilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
  13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT- RTS oleh tim terpadu.
  14. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.
  15. Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-RTS, akan dilaksanakan pemutakhiran data (updating) terhadap data Rumah Tangga Sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009,
  16. Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM). Dengan demikian, padamasa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan    lintassektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.
    (Sumber:Data Kecamatan Ampek Angkek)


Daftar Pustaka untuk Makalah Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Tunai

Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Tujuan Dana Sasaran Program Organisasi Pelaksana dan Syarat Masyarakat Penerima Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments:

  1. mohon maaf sebelum'y...harusnya pemerintah terus melkukan evaluasi entah 3thn 1x atw 5thn 1x...karena dari tahn ke tahun ekonomi masyarkt setiap individu'y psti berubah...
    contoh 1:waktu thn 2011 si A ekonomi'y d bwah standar krn wktu itu ank2 msih kcil2...selang bberp thn ank2 dia sdh besar dn bs mmbntu khidupn orng tua'y..
    contoh 2: thn 2011 si B ekonomi'y mapan tp selng bbrp thn usia si B brtmbh tua jd untuk krj sj gk mmpu...
    jd pemerntah wajib mlakukn evaluasi

    ReplyDelete