Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 4 October 2015

Pengertian Demokrasi Definisi Sejarah, Keunggulan Karakteristik Elemen Menurut Para Ahli

Pengertian Demokrasi adalah berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat, dan “Kratos” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat.demokrasi jga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah.Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Dan corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui  persetujuan dengan cara  mufakatGregorius Sahdan S.IP, jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004, Hal. 12. Oleh karena  itu,  demokrasi yang  kuat adalah demokrasi yang bersumber dari nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat Zakaria Bangun, S.H.,M.H, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2008,Hal.2

Definisi Demokrasi Menurut Para Ahli

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin- pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan “demokrasi”George Sorensen,Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003,Hal.14

Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi Ibid.,Hal.18

J.W.Garner,    demokrasi    adalah    pemerintahan    yang    mirip   kepada perwakilan dimana pegawai-pegawai serta agen-agen pemerintahan dipilih oleh pengundi secara langsung dan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak pemilihnya.

Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan (sovereignty) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah.


Sejarah Demokrasi

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno, diciptakan suatu sistem dan gagasan mengenai kebebasan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara (city-state) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke 3 sebelum masehi) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dimuka dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad Pertengahan (600-1400). Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghaslkan suatu dokumen penting yaitu Magna Charta, dimana isi dokumen itu merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya.

Dalam perkembangannya di Abad Pertengahan, muncul dua kejadian sebagai    perubahan    sosial   dan    kultural,    yaitu    zaman    Abad Pencerahan (Renaissance) yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran tentang negara dan hokum dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755)  dan  Jean  Jacques  Rousseau (1712-1778) Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007, Hal.132 dan  Reformasi. Kedua masa itu mempersiapkan Eropa Barat untuk dalam masa tersebut menyelami masa Abad Pemikiran (Aufklarung) beserta Rasionalisme, suatu aliran pemikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh  Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (Ratio) semata.

Kebebasan berfikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan demokrasi di bidang politik. Kemudian dalam perkembangannya, muncul monarki-monarki absolut dimana anggapan Raja adalah segalanya. Namun kecaman dan pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas teori rasionalistis (contract social), dimana dalam pemikirannya bahwa prinsip keadilan berlaku bagi semua waktu serta semua manusia baik dia raja, bangsawan atau rakyat jelata.

Raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggrakan dan menciptakan ketertiban suasana dimana rakyat dapat memiliki hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Dan rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin. Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi Zakaria Bangun,S.H.,M.H, Loc.cit.,Hal. 3. Dan sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke 19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi   di tahap ini semata-mata bersifat politis dan medasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) dan hak-hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).

Karakteristik Demokrasi

Gagasan tentang demokrasi yang sangat besar dan seringkali tidak tertembus dalam hal pengertian secara umum, memungkinkan untuk mengenali beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan sebuah asosiasi agar dapat memenuhi suatu persyaratan yaitu bahwa seluruh anggota memiliki  hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan kebijakan. Adapun kriteria secara umum mengenai demokrasi adalah sebagai berikut: Robert A. Dahl, Loc.cit., Hal. 52-53
  1. Partisipasi Efektif
    Yaitu dimana sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat
  2. Persamaan Suara
    Ketika tiba akhirnya pembuatan keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
  3. Pemahaman yang Cerah
    Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.
  4. Pengawasan Agenda
    Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkan seperti itu.
  5. Pencakupan Orang Dewasa
    Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjdi penduduk tetap seharusnya memiliki kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.


Pemahaman tentang demokrasi dalam ilmu politik ada dua macam, yaitu demokrasi secara normatif dan demokrasi secara empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang hendak dilakukan oleh negara seperti ungkapannya “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Syarat suatu demokrasi normatif adalah memiliki karakteristik pokok sebagai berikut: Zakaria Bangun.,S.H.,M.H,Loc.cit.,Hal. 10 
  1. Adanya  konstitusi  yang  membatasi kekuasaan  dan  mengontrol aktivitas pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ataupun kombinasi antara keduanya.
  2. Pemilihan untuk para pejabat publik yang dilakukan secara bebas.
  3. Hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan.
  4. Kebebasan berekspresi.
  5. Kebebasan   pers   dan   adanya   akses   untuk sumber-sumber  informasi alternatif.
  6. Kebebasan berasosiasi.
  7. Adanya kesetaraan dalam hukum.
  8. Warga negara yang terdidik dan mengetahui terinformasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.


Demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang ditemukan atau dipraktikkan dalam kehidupan politik nyata. Dan adapun karakteristik demokrasi secara empirik, adalah sebagai berikut:
  1. Pemilihan umum.
  2. Terlaksananya prinsip check and balances.
  3. Rotasi kekuasaan yang objektif dan terbuka.
  4. Adanya partai politik yang demokratis.
  5. Menikmati hak-hak dasar.
  6. Persamaan di hadapan hukum.
  7. Akuntabilitas pejabat Ibid.,Hal.11-14


Elemen-Elemen Demokrasi

Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara adalah dengan memberi tolak ukur terhadap adanya elemen-elemen demokrasi di dalamnya. Walaupun, dalam setiap negara berbeda-beda dalam cara pandang maupun pengertiannya terhadap demokrasi. Namun secara umum, elemen-elemen demokrasi adalah:

1. Kompetisi
Kompetisi menyengkut tersedianya hak-hak dan kebebasan terutama bagi anggota sistem politik. Meningkatnya kompetisi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh oposisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan Georg Sorensen, Loc.cit.,Hal.20

2. Partisipasi
Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Pada rezim demokratis, seluruh warga negara dewasa memperoleh hak dan kebebasannya secara penuh. Tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari pemilihan pemimpin dan kebijakan. Melalui pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.

3. Kebebasan Politik dan Sipil
Tingkat kebebasan politik dan sipil diartikan sebagai kebebasan berpendapat, kebebasan pers (media), kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi, cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik di suatu negara.

Menurut Robert.A.Dahl,   kondisi  yang  diperlukan agar  pemerintahan demokrasi berjalan stabil adalah:
  1. Para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu “polisi dan militer” untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.
  2. Adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
  3. Potensi konflik dan pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi.
  4. Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki (demokrasi politik)


Dan     untuk mencapai   demokrasi   yang   stabil   dalam  suatu  negara, diperlukan suatu pemerintahan yang kuat, ciri-cirinya adalah:
  1. Memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korupsi.
  2. Memiliki elit politik yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi.
  3. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan.


Keunggulan Demokrasi

Robert A.Dahl mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi dasar demokrasi yangsaling berkaitan, yaitu:
  1. Tersedianya peluang persaingan bebas dan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik.
  2. Terdapat jaminan bagi partisipasi politik seluruh warga negara.


Oleh karena itu yang menjadi inti demokrasi adalah pemilihan  yang bersifat umum, bebas dan setara. Atas dasar prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl, maka yang terjadi adalah keunggulan demokrasi, yaitu  yang mendorong warga masyarakat untuk berinisiatif dan krestif untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan politik sesuai dengan hokum yang berlaku dalam negara tersebut.

Robert A.Dahl mengemukakan, ada beberapa hal pokok yang menjadi keunggulan dari aspek demokrasi, antara lain:
  1. Demokrasi membantu dalam mencegah timbulnya pemerintahan kaum autokrat yang kejam dan licik.
  2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
  3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
  4. Demokrasi melindungi orang-orang yang berkaitan dengan kepentingan pokok   mereka. Misalnya,  kelangsungan hidup,  cinta, tempat  bernaung, rasa hormat, pakaian, kebebasan memilih, memiliki keyakinan dan lain- lain.
  5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu, untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
  6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
  7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada  alternatif lain yang memungkinkan.
  8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
  9. Negara-negara demokrasi modern tidak berperang satu sama lain.
  10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Daftar Pustaka Makalah Demokrasi 

Pengertian Demokrasi Definisi Sejarah, Keunggulan Karakteristik Elemen Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment