Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Pengertian Illegal Fishing Definisi Zona Ekonomi Ekslusif Dalam Hukum Internasional pada UNCLOS 1982

Pengertian Illegal Fishing adalah Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (illegal fishing), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing). Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat. Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/ http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan/tanggal diakses 23 Juni 2013



Definisi Zona Ekonomi Ekslusif

Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan kemudahan- kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai.

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan  dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk: P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia,Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009. hal. 63.
  1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut lepas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
  2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.


Pengaruh zona ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan.

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak-hak lainnya, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada UU No. 5 Tahun 1983.

Namun UU ini tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/ warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut, dalam hal perekonomian.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional, merupakan langkah rejim hukum internasional ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk: Ibid, hal 64.
  1. Tetap   menjaga   bentuk   wilayah   lautan   agar   dapat   dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan pembatasan kegiatan- kegiatan yang dapat mengarah pada rusaknya sumber daya alam hayati.
  2. Melindungi kepentigan negara-negara dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga hak, baik negara pantai maupun tidak berpantai.
  3. Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya sumber daya yang ada.


Ketentuan umum undang-undang tentang ZEEI ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat didasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati yang terdapat didasar laut dan tanah di bawahnya serta  ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tersirat suatu batasan bahwa kegiatan yang     menyangkut kepentingan tersebut harus tunduk kepada ketentuan yang ada, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dapat dilaksanakan, hal ini diperlakukan sepanjang tidak ada aturan lain sebagai pemecahan.

Dengan direalisasikannya wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dan aspek lainnya, yaitu: Ibid, hal 65.
  1. Menambah luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta persegi.
  2. Menambah intensifnya pengawasan wilayah laut secara preventif maupun refresif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam hayati, khususnya ikan maupun penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan.
  3. Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus diusahakan dan diimbangi keadaannya
  4. Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.


Konsekuensi tersebut menimbulkan dampak bagi negara-negara asing, dengan membandingkan pada kondisi yang ada sebelumnya http://mukhtar-api.blogspot.com/2012/11/dampak-negatif-iuu-fishing-terhadap.html,tanggal diakses 23 Juni 2013:
  1. Mempersempit wilayah operasional dan ekonomi pada umumnya. Dimana laut yang secara hukum internasional merupakan laut bebas yang dapat diupayakan tanpa melalui prosedur nasional suatu negara. Namun keadaan tersebut berubah setelah adanya yurisdiksi dan hak berdaulat atas wilayah tersebut. Sebagai akibat lanjut dari perubahan tersebut bahwa setiap kegiatan asing yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, harus ada izin dengan persyaratan yang telah ditentukan serta diatur dalam hukum nasional suatu negara tanpa mengabdikan hukum internasional yang berasal dari konvensi.
  2. Memperketat kewaspadaan dalam melaksanakan kegiatan kelautan yang dimungkinkan melangkah dan melanggar jalur ketentuan hukum nasional suatu negara yang telah disinkronkan dengan hukum internasional.


Secara formil harus memperhatikan dan tunduk pada 2 (dua) ketentuan  hukum yaitu:
  • hukum nasional
  • hukum internasional.


Secara materiel dua ketentuan diatas tidak ada bedanya dimana prinsip- prinsip hukum nasional tidak bertentangan dengan hukum internaasional, sehingga tidak ada dilema dalam penerapannya.

Di dalam pergaulan masyarakat internasional bentuk-bentuk dampak sebagai konsekuensi logis diberlakukannya hukum internasional, bukan merupakan halangan dalam mengupayakan kekayaan laut yang ada.

Pada prinsipnya batas wilayah kelautan suatu negara yang menyangkut masalah ZEEI tidak mempunyai pengaruh diluar kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Misalnya, untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan masih dapat dilakukan secara bebas (freedom of navigation and over flight ) selain itu juga adanya kebebasan dalam hal pemasangan kabel-kabel dan pipa dibawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

Zona Ekonomi Eksklusif terbatas bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung dibidang yang lainnya. Mengingat bahwa diwilayah tersebut Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 5 tahun 1983, bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan wilayah laut Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas sejauh 200 mil laut yang diatur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Sebagaimana dimaksud diatas, keadaan laut 200 mil tersebut adalah  diluar laut wilayah yang telah diatur dalam UU No.4/Prp/1960, dengan ketentuan sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar atas titik terluar pulau atau bagian pulau wilayah Indonesia. Sedangkan laut dalam jarak 200mil lebih dalam arti diluar wilayah ZEEI merupakan laut bebas dan wilayah ini hanya terjangkau oleh hukum internasional, sehingga tidak ada kedaulatan suatu negarapun yang meliputi wilyah tersebut.

Penambahan luas wilayah laut perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya bagi aparat yang mempunyai kewenangan khusus dalam menangani segala kegiatan di ZEEI.

Peningkatan kewaspadaan pada kapal-kapal asing yang mengarungi wilayah ekonomi ekslusif dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran,  maupun kapal-kapal asing yang telah diizinkan oleh pemerintah Indonesia untuk membudidayakan sumber alam hayati. Peningkatan kewaspadaaan ini dilakukan mengingat    semakin    luasnya    wilayah    Indonesia    dan    semakin    majunya perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaaan sumber daya, misalnya telah banyak didapati alat-alat canggih ultra ringan dengan kemampuan yang luar biasa serta sudah dimodifisir dalam berbagai bentuk dengan multiguna.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dibuat untuk menampung segala permasalahan diatas, sehingga secara dini dapat dicegah, yang berarti pula menunjukkan kewaspadaan pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut.

Dalam melaksanakan pengelolaan serta konversi sebagai upaya yang bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam di ZEEI, telah ditetapkan tingkat pemanfaatannya oleh peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984, dengan maksud agar ada kehati-hatian dalam pengelolaan yang selalu memperhatikan tujuannya.

Dalam UU ZEEI masih mengatur yang bersifat makro dengan tujuan mampu menjangkau segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan wilayah ekonomi laut, meliputi: Ibid, hal 68
  1. Hal- hal yang bersifat pokok yang memerlukan pengaturan pelaksanaan  antara lain dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati secara praktis harus dilandasi persetujuan internasional antara pemerintah republik   Indonesia   dengan   negara   asing   yang berkepentingan,  dengan memperhatikan bahwa sumber daya alam hayati pada dasarnya mempunyai daya pulih kembali dalam waktu relatif lambat.
  2. Masalah ganti rugi yang diganjarkan sebagai akibat tindakan-tindakan yang dilakukan dan bertentangan dengan aturan perundangan yang ada terutama bertalian dengan:
    • Pulau-pulau, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
    • Di bidang ilmiah mengenai kelautan yaitu dalam hal melakukan penelitian laut.
    • Pencemaran lingkungan laut dan perusakan sumber daya alam kecuali:
      • Karena peristiwa alam diluar kemampuannya
      • Kerusakan karena kelalaian pihak ketiga.


Semuanya itu ditentukan dari hasil penelitian ekologis sebagai langkah pembuktian, sehingga diketahui butir, jenis dan besarnya kerugian yang timbul.

Pembatasan melalui tindakan preventif dengan dikeluarkannya bentuk-bentuk peraturan melalui penunjukkan atau dikaitkan dengan berupa peraturan lainnya yang secara hierarki dalam kedudukan yang setingkat atau dibawahnya, hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat dilakukan sebaik baiknya dengan cara memberikan wewenang serta tanggung jawab secara instansi, sehingga dapat membawa kedalam keadaan yang tertib, aman dan terpelihara kepentingan laut.

Definisi Ilegal Fishing Menurut Hukum Internasional

Ketentuan tentang Illegal Fishing pada UNCLOS 1982

Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas (strading  fish stocks) dan jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratoy fish stock), telah menimbulkan keprihatinan dunia. Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan jenis ikan yang beruaya antara Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) suatu negara dan negara lain, sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara. Jenis ikan yang beruaya jauh merupakan jenis ikan yang beruaya dari ZEE ke laut lepas dan sebaliknya yang jangkauannya dapat melintasi perairan beberapa samudera, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan baik di ZEE maupun di laut lepas yang berbatasan dengan ZEE.

Oleh karena itu, kerja sama internasional dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Pada lanjutan penjelasan umum persetujuan konvensi ini yang kemudian telah diratifikasi sesuai UU No. 21 tahun 2009 dinyatakan bahwa konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS) 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (stradding fish) serta jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish).

Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyusun suatu persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk Agrement for the implementing of the Provision of th UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Strading Fish stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995). UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para  pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.

Dalam perkembangannya, sediaan sumber daya ikan di laut lepas, khususnya jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis beruaya jauh, terus mengalami penurunan secara drastis. Hal ini telah mendorong masyarakat masyarakat internasional untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, telah dihasilkan sebuah agenda (agenda 21) yang mengharuskan negara-negara mengambil langkah yang efektif melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik pada tingkat regional maupun global, untuk menjamin bahwa perikanan di Laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan Hukum Laut 1982.

Pada sisi lain, keberadaan hukum laut pada tahun 1982 ini merupakan peraturan dasar yang dijadikan pedoman oleh semua negara pantai untuk  mengatur masalah sumber daya perikanan dan kelautan. Namun demikian, hal ini tidak dapat terwujud karena masing-masing negara pantai mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu,perserikatan Bangsa-bangsa tetap mendorong untuk tunduk dan patuh pada hukum laut 1982 tersebut, yang kemudian telah diatur pula dalam agenda 21 namun tetap tidak berhasil.

Perlindungan ikan di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam Pasal 61-64 serta di Pasal 116 dan Pasal 117, Hukum Internasional yang mengatur tentang Perlindungan Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Koservasi Sumber Kekayaan Hayati : Pasal 61,UNCLOS 1982
  1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.
  2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub- regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.
  3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
  4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
  5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha  perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional  maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.


Selain Perlindungan, Pemanfaatan atas ikan juga diatur dalam Hukum Internasional. Pasal 62,UNCLOS 1982
  1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
  2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
  3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk inter alia pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian  dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.
  4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
    • pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
    • penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota- kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu   atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
    • pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
    • penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yagn boleh ditangkap;
    • perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
    • persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan
    • penempatan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
    • penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut  di pelabuhan Negara pantai;
    • ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
    • persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
    • prosedur penegakan.
  5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.


Persediaan Jenis Ikan yang Terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya juga diatur dalam Hukum Internasional. Pasal 63,UNCLOS 1982
  1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan  persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.
  2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang  termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secaralangsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.


Jenis bermigrasi jauh (highly migratory species), yang terdapat di dalam Hukum Internasional. Pasal 64,UNCLOS 1982
  1. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat  organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.
  2. Ketentuan ayat 1 berlaku disamping ketentuan lain Bab ini.


Didalam UNCLOS 1982 bagian 2 tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati Di laut Lepas.

Hak untuk menangkap ikan dilaut lepas diberikan kepada semua Negara- negara dengan batas-batas tertentu.  Pasal 116, UNCLOS 1982

Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :
  • kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
  • hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan
  • ketentuan bagian ini.


Peraturan tentang Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan warganegaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Pasal 117, UNCLOS 1982 Semua Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Penegakan hukum terhadap Illegal Fishing yang terdapat dalam UNCLOS seperti Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Negara pantai. Pasal 73, UNCLOS 1982
  1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
  2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
  3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara- negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
  4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.


Daftar Pustaka Makalah Illegal Fishing

Pengertian Illegal Fishing Definisi Zona Ekonomi Ekslusif Dalam Hukum Internasional pada UNCLOS 1982 Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment