Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 3 June 2016

Pengertian Implementasi Kebijakan Definisi Menurut Para Ahli

Pengertian Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.  (Subarsono, 2005:90)


Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: 
  1. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan; 
  2. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 
  3. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masayarakat miskin; 
  4. apakah letak sebuah program sudah tepat: 
  5. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan 
  6. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.


Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 
  2. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
  3. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.  (Subarsono, 2005:93)


Definisi Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu  mengatur  secara efektif dan efisien sumber  daya,  Unit-unit  dan teknik   yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.  (Tangkilisan, 2003:9)

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.  (Tangkilisan, 2003:17)

Jones (1977) menganalisis masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus  usaha-usaha  untuk  mencari  apa  yang  akan  dan  dapat  di  lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:
  1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
  2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
  3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.
    (Tangkilisan, 2003:18)
Pengertian Implementasi Kebijakan

Faktor Keerhasilan Implementasi Kebijakan 

Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:
  1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
  2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
  3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.
    (Tangkilisan, 2003:21)


Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan 

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:
  1. Informasi
    Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan  isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan kebijakan itu.
  2. Isi Kebijakan
    Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
  3. Dukungan
    Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
  4. Pembagian Potensi
    Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.
    (Tangkilisan, 2003:22)


Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tuju├án tersebut.  (Winarno, 2002:113)


Daftar Pustaka untuk Makalah Implementasi Kebijakan

Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005 

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman    Offset. 2003.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. Kebijakan Publik Yang Membumi. Jakarta: Lukman Offset. 2003.

Pengertian Implementasi Kebijakan Definisi Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment