Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Jaminan Hari Tua Ketentuan Perjanjian Syarat Penerimaan Bagi Karyawan dan setelah tidak Bekerja

Pengertian Jaminan Hari Tua adalah merupakan sebuah perlindungan bagi karyawan yang diambil setiap bulannya dari upah karyawan yang bertujuan agar ketika karyawan telah pensiun kesejahteraan karyawan tetap dapat terjaga.



Hal ini membantu karyawan dalam hal :
  1. Program DPLK menyediakan manfaat pensiun bagi karyawan.
  2. Manfaat utama adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan karyawan pada masa pensiun.
  3. Selain itu juga menjaga kesinambungan penghasilan bagi ahli warisnya apabila karyawan meninggal dunia sebelum usia pensiun.


Selain itu, karyawan juga memperoleh manfaat lain yaitu : 
  1. Jaminan kesinambungan penghasilan di masa tua.
  2. Pendanaan yang “sudah pasti” dari Perusahaan.
  3. Disiplin menabung.
  4. Fasilitas pajak, yaitu iuran sebagai pengurang pajak penghasilan karyawan, dan hasil investasi dari program ini bebas pajak sampai dengan manfaat ditarik.
  5. Bebas sitaan.



Bagi PT. Bank, manfaat yang diperoleh yaitu :
  1. Untuk memenuhi kewajiban Pemberi Kerja kepada karyawannya, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167.
  2. Untuk mengatasi masalah cash flow di kemudian hari.
  3. Iuran Perusahaan dapat diakui sebagai biaya pensiun sehingga mengurangi pajak Perusahaan.
  4. Program yang murah dalam segi pembiayaan.
  5. Mempertahankan karyawan yang berkualitas.
  6. Faktor keunggulan dalam mendapatkan karyawan berkualitas


Oleh karena itu, perusahaan mewajibkan karyawan untuk mengikuti program DPLK. Karena selain memiliki manfaat bagi karyawan, DPLK juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Tidak heran banyak perusahaan yang saat ini telah memberlakukan ketentuan untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua. Karyawan merupakan salah satu aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu menunjukkan kepeduliannya atas kesejahteraan karyawan dengan menyediakan berbagai manfaat yang dapat membuat karyawan merasa bekerja ditempat yang nyaman sehingga menimbulkan semangat bekerja.

Jaminan hari tua ini dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena :
  1. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.
  2. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.


Apabila karyawan telah meninggal dunia, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan  sekaligus  kepada janda atau  duda atau  anak  sesuai  Pasal  26 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada janda atau duda atau anak dalam hal :
  1. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan hari tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa jaminan hari tua yang belum dibayarkan.
  2. Tenaga kerja meninggal dunia.


Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran jaminan hari tua dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.

Pengajuan pembayaran jaminan hari tua disampaikan kepada Badan Penyelenggara. Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua maka jaminan hari tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.

Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai wasiat maka jaminan hari tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim. Jaminan hari tua  dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55  tahun,  setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dalam Peratauran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


a. Dana Pesangon
XY Financial mempersembahkan program Dana Pesangon untuk melengkapi produk-produk yang sudah ada agar dapat memenuhi alternatif solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendanakan kewajiban karyawan.   Dana

Pesangon adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memiliki Nilai Tunai dan diadministrasikan secara kelompok (Pooled Fund) dan bukan secara individu.
Manfaat yang didapatkan:

Manfaat Bagi Karyawan
  1. Kepastian bahwa Peserta akan mendapatkan hak pesangon pada saat karyawan berhenti kerja, berupa nilai tunai yang telah didanakan oleh perusahaan.
  2. Uang Pertanggungan asuransi jiwa (bila Peserta meninggal dunia).
  3. Pembayaran manfaat secara sekaligus.


Manfaat Bagi Perusahaan
  1. Untuk membantu dalam proses pendanaan atas kewajiban Perusahaan kepada karyawannya apabila terjadi PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150-Pasal 172.
  2. Untuk mengatasi masalah cash flow di kemudian hari.
  3. Program yang fleksibel dalam segi pembiayaan, dimana iuran/ pendanaan bisa dilakukan sesuai dengan cash flow Perusahaan.
  4. Iuran ke depan atau iuran atas masa kerja lalu (Past Service Liability/ PSL) dapat digunakan sebagai pengurang pajak Perusahaan (deductable expense), sehingga bisa digunakan sebagai tax planning tool bagi Perusahaan.
  5. Besarnya pembayaran manfaat kepada Peserta dapat disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan oleh Perusahaan.


b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Program pensiun bagi Karyawan dengan iuran pasti
  1. Program DPLK menyediakan manfaat pensiun bagi Karyawan. Manfaat utama adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan Peserta pada masa pensiun.
  2. Selain itu juga menjaga kesinambungan penghasilan bagi ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.


Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga dapat dipelihara, tidak membebani orang lain pada saat pensiun.

Karyawan merupakan salah satu aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk  itu  perusahaan  perlu menunjukkan  kepeduliannya  atas      kesejahteraan karyawan dengan menyediakan berbagai manfaat yang dapat membuat karyawan merasa bekerja ditempat yang nyaman sehingga menimbulkan semangat bekerja.

Seiring terjadinya hubungan kerja antara karyawan dengan majikan dalam suatu wadah perusahaan, maka telah membuka peluang bahwa pada suatu waktu hubungan kerja tersebut akan berakhir pula. Berakhirnya hubungan kerja dapat disebabkan berupa hal diantaranya:
  1. Tenaga kerja memasuki usia pensiun.
  2. Tenaga kerja cacat total dan tetap.
  3. Tenaga kerja meninggal dunia.

Di sisi lain hubungan kerja dapat pula berakhir akibat timbulnya permasalahan antara karyawan dengan majikan yang lazim disebut sebagai perselisihan perburuhan. Di sisi lain yang menjadi kajian penulis adalah berakhirnya hubungan kerja yang tidak mungkin dihindari oleh setiap  tenaga kerja, yaitu memasuki usia pensiun, cacat total dan tetap ataupun  meninggal dunia. Pengadaan program jaminan hari tua merupakan satu langkah tepat untuk menjamin kehidupan sosial para karyawan setelah mereka tidak bekerja lagi.

Oleh sebab itu, maka perusahaan diwajibkan untuk mengikuti program ini, yaitu dengan cara mempertanggungkan karyawannya dalam program jaminan hari tua pada badan penyelenggara,

XY Financial mengatur program jaminan hari tua sebagai bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan pembayarannya dapat dilakukan apabila karyawan berhenti bekerja, karena telah mencapai usia 55 tahun atau cacat total dan tetap. Iuran untuk pembayaran program tabungan hari tua ditanggung oleh perusahaan dan karyawan dengan perincian adalah sebagai berikut:
  1. 3,7% upah dari perusahaan
  2. 2% upah dari karyawan

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut perusahaan diberi wewenang untuk melakukan pemotongan upah karyawan sepanjang yang menjadi kewajiban karyawan,  dan  wajib  membayarkannya  kepada XY  Financial   bersama-sama dengan iuran dari perusahaan dalam hal karyawan meninggal dunia sebelum usia 55 tahun, maka tabungan hari tua tersebut dibayarkannya kepada ahli warisnya.  Imam Soepomo, Pengantarr Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 145.

Kesejahteraan rutin karyawan dipandang perlu tetap terpelihara  dan bahkan ditingkatkan, di samping penjagaan terhadap resiko kecelakaaan kerja. Untuk memelihara sedapat mungkin kesejahteraan hidup yang stabil  dan langgeng, tentunya diperlukan suatu dana khusus untuk mengejawantahkannya secara praktis.

Sumber dana yang teraplikasi dalam bentuk tabungan merupakan langkah tepat sebagai jaminan bagi setiap karyawan setelah ianya tidak produktif lagi dalam arti memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau cacat total dan tetap.

Hal inilah yang dimaksudkan dengan dana tabungan bagi karyawan yang dikenal dengan program hari tua. Namun demikian perlu kiranya dibatasi bahwa tabungan hari tua tidaklah sama dengan pensiun. Tabungan hari tua merupakan dana tersendiri bagi karyawan dalam bentuk iuran yang mereka setorkan selama melaksanakan hubungan kerja ditambah iuran dari perusahaan, dihitung sejak karyawan tersebut bekerja dan tentu saja terdaftar sebagai peserta tabungan hari tua menurut ketentuan yang berlaku.

Dana tabungan hari tua merupakan suatu program yang dicanangkan oleh perusahaan sebagai jaminan masa depan dan kehidupan sosial yang memadai bagi setiap karyawan yang tidak produktif lagi.

Dari uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tabungan hari tua adalah bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberi bekal uang pada hari tua dan yang pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila tenaga kerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, atau cacat total dan tetap sehingga tidak dapat berpenghasilan. Imam Soepomo, Ibid, hal. 146.

Ketentuan Perjanjian Jaminan Hari Tua

Sesuai dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hajat hidup rakyat banyak, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka karyawan sebagai pendukung hak dan kewajiban di  dalam hubungan  kerja juga harus  dipikirkan kesejahteraan     sosial ekonominya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011, hal. 27.

Hari  tua  adalah  suatu  peristiwa  yang  tidak  bisa  dihindari oleh setiap manusia, demikian pula halnya dengan karyawan. Memasuki hari tua seringkali menimbulkan keresahan pada karyawan, hal ini disebabkan memasuki masa pensiun dimana pendapatan/penghasilan cenderung berkurang.

Di sisi lain produktivitas karyawan memasuki usia tua juga menurun. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya:

Kemampuan manusia bekerja terbatas, baik dalam berpikir maupun daya bekerja secara fisik. Oleh sebab itu didalam masyarakat dikenal istilah pensiun. Artinya berhenti bekerja pada perusahaan. Akibatnya upah yang diterima menjadi berkurang, bahkan sering menjadi kehilangan penghasilan. Timbullah keluhan jaminan hari tua. Sesungguhnya keluhan seperti  itu  tidak  akan  terjadi  sekiranya sejak  usia muda  telah membuat perencanaan. Rience G. Widyaningsih, Himpunan Materi-materi Penting dalam Menunjang Keberhasilan Studi Hukum Kerja, Armico, Bandung, 1983, hal. 94.

Untuk hal tersebut perusahaan bersama-sama dengan tenaga kerja turut mempersiapkan pertanggungan dalam bentuk dana hari tua yang dapat diterima oleh tenaga kerja memasuki usia pensiun untuk menjamin kesejahteraan karyawan setelah tidak bekerja lagi.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa tenaga kerja dalam menjalankan produktivitasnya harus dilindungi dari segala kemungkinan yang merugikan, baik yang diakibatkan karena kecelakaan kerja, maupun hilangnya pendapatan diakibatkan cacat, memasuki usia 55 tahun yang erat kaitannya dengan tenaga kerja tersebut.

“Adapun yang dimaksud dengan asuransi jaminan hari tua adalah suatu asuransi atau pertanggungan resiko yang diadakan khusus dalam bidang ketenagakerjaan atau perburuhan dengan maksud untuk memberikan jaminan bagi kedua belah pihak, baik yakni bagi pengusaha atau perusahaan maupun bagi karyawan”. A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini, Sari Hukum Perburuhan Aktual, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 65.

Merujuk pada pengertian jaminan hari tua sebagai pertanggungan atas setiap resiko sosial yang dapat menimpa karyawan, maka tujuan dari keberadaan XY Financial itu sendiri adalah:

Salah satu usaha yang lebih nyata untuk memelihara dan meningkatkan lesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, peningkatan kesejahteraan tersebut terutama ditujukan pada kesejahteraan kini dan hari tua, yaitu  pada saat mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya, penghasilan tenaga kerja secara langsung akan terhenti ataupun berkurang apabila mereka mengalami kecelakaan, menderita sakit atau mencapai usia lanjut dan setiap orang pasti mengalaminya, dan begitu juga apabila mereka tidak berstatus sebagai karyawan. Untuk inilah cara yang paling tepat mengadakan pertanggungan sosial yang dipikul oleh semua pihak.

Di dalam kenyataan sehari-hari dapat dikatakan masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan atau mengikuti program asuransi ini, padahal apabila ditelusuri lebih jauh, program ini demikian besar manfaatnya, baik bagi  pengusaha itu sendiri maupun bagi buruh atau karyawan. Untuk pembiayaan program jaminan hari tua ditanggung secara bersama-sama oleh perusahaan dengan karyawan. Untuk hal tersebut pihak perusahaan diberikan wewenang  untuk melakukan pemotongan tiap-tiap bulan dari upah tenaga kerja untuk kemudian disetorkan kepada xy Financial sepanjang hal tersebut adalah kewajiban dari karyawan, dan perusahaan wajib membayarkannya bersama-sama dengan iuran perusahaan.

Sedangkan untuk asuransi kematian iuran dalam program ini ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,5% (setengah persen) upah karyawan. Uang jaminan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dan bukan karena kecelakaan kerja. Di samping itu anak yang berhak menerima jaminan kematian dari tenaga kerja sebagai penerima jaminan pensiun yatim piatu adalah:
  1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan isteri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima jaminan pensiun janda atau duda. Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah selain anak yang dilahirkan selama perkawinan, juga anak yang lahir selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan itu terputus.
  2. Anak angkat yang disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di perusahaan..

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa latar belakang dikeluarkannya ketentuan tunjangan tabungan hari tua adalah merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk turut memikirkan kesejahteraan social karyawan setelah memasuki usia tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Syarat-syarat Penerimaan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi tenaga kerja setelah purna kerja sehingga dapat memberikan bekal untuk hidupnya atau  sebagai modal untuk membuka usaha, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi tenaga kerja dapat terjamin.

Adapun yang menjadi syarat-syarat penerimaan jaminan hari tua bagi setiap tenaga kerja adalah sebagai berikut:
  1. Memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun.
    Dalam hal ini jaminan tabungan hari tuanya akan diberikan kepada tenaga kerja setelah usia 55 tahun, dalam arti kata akan memasuki usia pensiun seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menurut ketentuan di perusahaan di mana si tenaga kerja tersebut bekerja.
  2. Cacat total dan tetap.
    Yang dimaksudkan dengan cacat total dan tetap di sini adalah suatu keadaan atau hilangnya fungsi anggota badan dari tenaga kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

    Keadaan cacat dari seseorang tenaga kerja haruslah dinyatakan atau dikuatkan dengan surat keterangan dari seorang dokter yang menyatakan keadaan cacat sehingga tidak mampu lagi bekerja.
  3. Meninggal dunia sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun.
    Seorang tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum memasuki usia 55 tahun juga mendapatkan jaminan hari tua. Dana jaminan hari tua tersebut akan diberikan kepada ahli waris dari yang meninggal dunia.


Dasar perhitungan jaminan hari tua yang dipakai untuk menentukan besarnya jaminan ialah besarnya iuran yang telah dibayarkan perusahaan dan karyawan kepada xy Financial pada bulan terakhir di mana karyawan diberhentikan dengan hak menerima jaminan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan bunga dari jumlah iuran tersebut, besarnya bunga simpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jaminan hari tua ini adalah:
  1. Usia.
  2. Masa bekerja.
  3. Lama kepesertaan.


Usia tenaga kerja tersebut ditetapkan berdasarkan tanggal kelahiran atau umur yang tercantum pada waktu tahun di mana tenaga kerja  menjadi tertanggung. Tanggal lahir ini tidak dapat diubah di kemudian hari dengan alasan apapun.

Apabila karyawan yang telah menjadi tertanggung pada badan penyelenggara meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka istri atau suami berhak mendapatkan jaminan hari tua janda atau duda tersebut.

Jaminan ini boleh diberikan pada bulan berikutnya karyawan yang bersangkutan meninggal dunia. Bilamana karyawan yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai istri atau suami, maka hak menerima jaminan beralih kepada anak-anaknya dan jaminan seperti ini disebut jaminan pensiun yatim piatu.

Hak untuk mendapatkan jaminan hari tua ini dapat berakhir atau hilang disebabkan oleh:
  1. Berakhir karena suatu peristiwa.
    Berakhir karena suatu peristiwa apabila duda atau janda penerima pensiun/jaminan tersebut menikah lagi, atau duda/janda tersebut meninggal dunia sedangkan tidak terdapat lagi anak yang berhak menerima jaminan sebagai penerima pensiun yatim piatu. Hak jaminan ini baru akan berakhir pada bulan berikutnya setelah pernikahan itu dilangsungkan.
  2. Hilang atau batalnya karena suatu keadaan apabila:
    • Pada waktu mengajukan permintaan jaminan hari tua tersebut ternyata terdapat suatu pemalsuan, baik pemalsuan surat-surat maupun pemalsuan orangnya.
    • Penerima jaminan hari tua tersebut dengan tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau menjadi karyawan di suatu negara asing (TKI).
    • Penerima jaminan hari tua tersebut, janda atau duda berdasarkan Keputusan Pejabat Pemerintah atau badan yang berwenang dinyatakan bersalah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang menentang pemerintahan.



Jaminan Hari Tua dan Hubungannya Dengan Karyawan Setelah Tidak Bekerja

Sebelum penulis menguraikan tentang hubungan jaminan hari tua dengan kesejahteraan karyawan setelah memasuki masa pensiun dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu.

Kesejahteraan sosial dalam berbagai bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk kepedulian sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok maupun masyarakat dalam  keseluruhannya. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan masalah-masalah sosial misalnya masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, serta pengembangan sumber daya manusia.urangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki.

Menurut Walker A. Friendlander, kesejahteraan sosial adalah :

Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga- lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standard hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi    dan    sosial    yang    memungkinkan    mereka  mengembangkan kemampuan sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. M. Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 29.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dikatakan bahwa :

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Ibid, hal. 30.  Tanggung jawab sosial merupakan unsur pokok dari pelayanan kesejahteraan sosial. Mobilitas sumber-sumber merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai keseluruhan dalam arti dapat disediakan oleh pemerintah atau masyarakat atau secara bersama-sama.

Mekanisme yang dapat dilaksanakan menurut keinginan masyarakat merupakan bagian penting bagi usaha kesejahteraan sosial. Bagi lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah, mekanismenya harus mencerminkan keinginan pemerintah karena lembaga-lembaga tersebut merupakan perwakilan pemerintah.

Yang paling penting dalam program tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah tidak mengejar keuntungan semata. Pelayanan dan barang-barang yang dihasilkan oleh ekonomi pasar dan terdiri oleh orang-orang dengan uang berdasarkan partisipasi kompetitif dalam ekonomi, bukanlah kesejahteraan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial yang erat hubungannya dengan mencari keuntungan, apabila suatu usaha bisnis penyelenggaraan fasilitas rekreasi, penitipan anak atau taman kanak-kanak bagi tenaga kerja.

Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial perlu adanya badan-badan atau lembaga-lembaga yang merupakan realisasi dan ciri-ciri kesejahteraan sosial yang utama, yaitu organisasi formal yang menjalankan usaha- usaha pelayanan kesejahteraan sosial, di dalamnya mencakup proses kepedulian sosial.

Dalam banyak hal, lembaga atau organisasi sosial sebagai wadah kegiatan sosial merupakan salah satu unsur penting dalam proses kepedulian sosial di samping adanya pekerja sosial, dan profesi=profesi lain yang bekerja dalam bidang kesejahteraan sosial.

Lembaga sosial pada dasarnya merupakan perwujudan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang melahirkan bentuk-bentuk program pelayanan yang bermacam-macam. Ini dapat dilihat dari bidang pelayanan sosial dalam praktek pekerjaan sosial. Dalam menjalankan fungsinya lembaga sosial dapat memberikan sanksi-sanksi dan sumber-sumber yang diperlukan pekerja sosial dan profesi lainnya yang terkait dalam menjalankan kegiatannya.

Merujuk kepada beberapa uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yanh dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan yang memadai baik materil maupun spiritual yang diliputi rasa ketentraman lahir dan batin serta suatu keadaan yang menjunjung tinggi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang paling asasi dari setiap manusia.

Apabila kita bandingkan definisi kesejahteraan sosial ini dengan asuransi jaminan hari tua, dapat dilihat hubungan yang erat karena jaminan hari tua pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan berupa bekal dan untuk kesejahteraan sosial ekonomi yang meliputi materil dan spiritual dari  tenaga  kerja.

Dengan demikian pemberian asuransi jaminan hari tua adalah merupakan salah satu usaha pendukung dari beberapa usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya di dalam aspek hukum ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka Makalah Jaminan Hari Tua

Pengertian Jaminan Hari Tua Ketentuan Perjanjian Syarat Penerimaan Bagi Karyawan dan setelah tidak Bekerja Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment