Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 19 October 2015

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Macam Macam Peran Pemerintah dalam Perlindungan serta Sejarahnya

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 terdapat berbagai pengertian yang berhubungan dengan jaminan sosial tenaga kerja, yaitu :
  1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
  2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.


Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:
  1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
  2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  3. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yag terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa  atau wajar dilalui.
  4. Cacat adalah keadaan hilang atau berkuragnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
  5. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
  6. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.


Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang   selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut  denga risiko. Risiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha.

Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko  itu. Instrument atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.

Jaminan sosial dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah Social Security. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu Undang-Undang yang bernama The Social Security Act Of 1935. Kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand Tahun 1938 sebelum secara resmi dipakai oleh ILO (International Labour Organization). Menurut ILO : “Social Security pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya/sangat berkurangnya penghasilan”. Astek Menjawab, loc. cit.

Sedangkan Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengataka bahwa :

“Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa- peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis  dan/atau  jaminan  keuangan terhadap  konsekuensi  ekonomi     dari peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”. Sentanoe Kertonegoro, loc. cit.

Sejalan dengan dua pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 2 ayat (4)nya menggariskan bahwa :

“Jaminan Sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna  memelihara taraf kesejahteraan sosial”. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. (dkk), loc. cit.

Kalau  diperhatikan  ketiga  pengertian  di  atas,  maka  nampaknya     ketiga pengertian tersebut memberikan pengertian jaminan sosial dengan begitu luasnya, seakan-akan jumlah sscial itu sendiri telah mencakup bidang pencegahan dan penyembuhan serta bidang pembinaan, ketiga bidang ini kalau dikaitkan lebih  jauh lagi akan apa yang dinamakan Perlindungan Buruh, sehingga akan amat luaslah ruang lingkupnya. Kalau kita akan membicarakan jaminan sosial bagi pekerja dengan bertumpunya pada defenisi di atas, maka yang dimasukkan ke dalam jaminan sosial ini hal-hal yang bersangkutan dengan :
  1. Jaminan sosial itu sendiri
  2. Kesehatan keja, dan
  3. Keselamatan dan keamanan kerja Ibid., hal. 100


Namun kenyataannya menunjukkan, bahwa Hukum Perburuhan Indonesia tidak memasukkan Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan Kerja di dalam konsepsi jaminan sosial, hal ini berarti, bahwa Hukum Perburuhan Indonesia mendefikasikan jaminan sosial itu secara murni atau secara sempit, seperti yang dikemukakan oleh Imam Soepomo, bahwa “Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di  luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya”. Imam Soepomo, loc. cit.

Pengertian jaminan sosial secara sempit ini lebih dipertegas lagi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-03/MEN/1980 yang dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan, bahwa :

“Program jaminan sosial adalah program yang meliputi jaminan sakit,  hamil, bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacad dan meninggal  dunia bagi tenaga kerja dan/atau kelurganya”.

Untuk mempermudah pengertian, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan :

  1. Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit dalam pengertian yang luas jaminan sosial ini meliputi pula usaha-usaha yang berupa:
    • Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (social security).
    • Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacad, dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial (social assistance).
    • Pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (sosial infra struktur).
  2. Hukum Perburuhan Indonesia memberikan pengertian jaminan sosial secara sempit, dengan bentuk-bentuk seperti yang akan diuraikan pada sub-sub bab berikutnya. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. (dkk), op. cit., hal. 101


Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Gerakan jaminan sosial dimulai pada permulaan abad ke-19 di Eropa Barat. pada waktu itu di negara-negara tersebut sudah berlaku perundang-undangan kemiskinan (poor law) di mana orang-orang miskin dapat memperoleh bantuan dari pemerintah.

Peraturan perundangan kemiskinan ini pada mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kelaparan dan ketelantaran sehingga menghindari kemungkinan terjadinya gejolak sosial. Namun mengingat pada waktu itu di  Eropa Barat terjadi pula proses industrialisasi yang menimbulkan golongan masyarakat  baru,   yang  terdiri  dari  para  buruh  dengan  upah   yang      rendah, mengakibatkan perundangan kemiskinan itu dituntut pula agar berlaku bagi mereka. Dengan berlakunya peraturan perundangan kemiskinan tersebut,  bagi para kaum buruh di Eropa Barat, maka dimuailah suatu momentum baru yang mendasari prinsip-prinsip jaminan sosial bagi buruh yang peraturan perundangannya baru bisa dibentuk beberapa tahun kemudian.

Secara bertahap sampai dengan tahun 1880 terdapat tiga metode yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan (jaminan social) bagi buruh dari ketelantaran, yaitu :
  1. Tabungan Kecil
    Dengan metode ini prinsip jaminan sosial tidak mencapai sasarannya. Upah buruh/tenaga kerja yang sudah sedemikian kecilnya tidak mungkin akan disisihkan/disisakan lagi untuk tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sudah dapat dikatakan tidak mencukupi apalagi untuk ditabung
  2. Tanggung Jawab Pengusaha
    Maksud dari metode ini adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh yang terkena risiko kerja, sepenuhnya pada pengusaha (employers liability). Metode ini didasarkan atas prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggung jawab atas buruh itu, termasuk pula atas kemungkinan keselamatan kerja yang bisa saja dialami oleh buruh berlangsungnya hubungan kerja tersebut.


Di Indonesia metode ini pernah dipergunakan, baik semasa Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan KUH Perdata, maupun setelah kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947. Namun karena tetap dianggap mempunyai kelemahan, maka metode ini pun ditinggalkan. Suatu  contoh dapat dikemukakan dari KUH Perdata pasal 1602w.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa buruh yang tertimpa kecelakaan kerja dapat menuntut majikan(yang tentu saja lewat pengadilan) untuk memberikan ganti kerugian. Tuntutan ini dapat dilakukan dengan alasan, bahwa majikan telah melalaikan kewajibannya untuk memelihara alat-alat sehingga buruh tertimpa kecelakaan.

Namun seperti yang telah dikemukakan di atas, meskipun metode tanggung jawab pengusaha ini mempunyai beberapa kelemahan namun Negara kita pernah mempergunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947.

a. Metode Asuransi Komersial
Untuk meringankan beban tanggung jawab pengusaha dalam menanggung ganti rugi kecelakaa kerja, pada akhir abad ke-19 digunakan metode asuransi. Mula-mula metode ini hanyalah berupa metode yang biasa saja atau bisa dikatakan primitif karena anggota masyarakat (buruh) secara periodik dan teratur mengumpulkan uang untuk memberikan batuan pemeliharaan medis atau penguburan bagi para anggota yang menderita risiko.

Pada awalnya, metode ini membawa hasil. Tetapi lama kelamaan sering jaminan yang dijanjikan tidak terpenuhi karena faktor manajemen yang tidak teratur. Karena itu maka pemerintah turun tangan dengan memberi pengaturan, pengawasan dan pembatasan kegiatan usaha-usaha yang dapat dilakukannya secara efisien. Pengelolaan bidang usaha tersebut akhirnya dikelola secara komersial sehingga mirip dengan perusahaan asuransi yang kita kenal sekarang  ini.

Karena sudah bersifat komersial maka sulit diharapkan metode ini akan mencapai sasaran dalam memberikan jaminan sosial secara kolektif yang menyangkut risiko sosial dan ekonomis, seperti pertanggungan sakit, hamil dan bersalin misalnya. Apabila dipaksakan, kemungkinan risiko yang hanya bisa dicakup oleh perusahaan komersial hanyalah asuransi jiwa saja.

Karena alasan-alasan tersebut di atas maka di negara-negara yang sedang berkembang tidak ada yang mempergunakan metode asuransi komersial ini.

b. Metode Asuransi Sosial
Program asuransi sakit. Kemudia dalam tahap berikutnya tahun 1884 ditambah dengan program asuransi kecelakaan kerja. Dan pada tahun 1889 dilengkapi dengan Program Asuransi Pensiun hari tua dan cacat.

Penemuan asuransi sosial memberikan teknik yang mantap dan baik dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja.

Asuransi sosial ini dikatakan mantap dan baik karena mengandung sifat- sifat sebagai berikut :
  1. Dibiayai dari iuran pekerja, pengusaha dan mungkin saja pemerintah;
  2. Jaminan dibayarkan dari iuran tersebut;
  3. Hak buruh didasarkan atas iurannya;
  4. Tidak diperlukan adanya tes kebutuhan; semua pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan menjadi peserta tanpa memandang kesehatan dan besar kecilnya risiko kerja.


Menyadari akan baiknya sistem asuransi sosial ini maka pemerintah mempergunakan sistem/metode ini melalui/berdasarkan: Peratuaran Menteri Perburuhan Nomor 3 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977.

Dari uraian tersebut mengenai sejarah terbentuknya jaminan social bagi pekerja ini, maka dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia dalam sejarah jaminan social bagi pekerja-pekerjanya pernah memakai metode-metode tanggung jawab pengusaha dan metode asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 3 Tahun 1964 jo Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 3 Tahun  1967,  dan  yang terakhir  yang  sedang  hangat-hangatnya    diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977. Ibid., hal. 102

Macam-Macam Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berbicara tentang macam-macam jaminan sosial tenaga kerja, maka tidak terlepas dari pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 6 ayat (1) yang menjadi ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi:

  1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  2. Jaminan Kematian (JK)
  3. Jaminan Hari Tua (JHT)
  4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Maimun, op. cit., hal. 85

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947; adalah Undang-Undang tentang Kecelakaan. Oleh karena itu maka undang-undang ini memberikan jaminan kecelakaan/menderita sakit dalam hubungan kerja yang meliputi jaminan sosial untuk :
  1. Jaminan Sosial/Tunjangan untuk Sakit (perawatan dan pengobatan)
  2. Jaminan Sosial/Tunjangan Cacat (yaitu tunjangan kepada buruh sendiri)
  3. Jaminan Sosial/Tunjangan Meninggal dunia, janda/duda, dan anak yatim piatu. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. (dkk), op. cit., hal. 114


Jaminan-jaminan sosial di atas diberikan kepada yang berhak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing kecelakaan. Namun karena undang-undang ini dikeluarkan Tahun 1947 maka tentu saja jumlah pemberian ganti kerugian (jaminan) nya sudah tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang.

Dalam praktek, yang berlaku sekarang adalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977). Namun ini hanya terbatas pada pekerja yang menjadi peserta ASTEK saja. Bagi yang tidak, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 masih tetap berlaku bagi mereka.

a. Jaminan Sosial/Tunjangan untuk Sakit
Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan sakit dalam hal ini adalah sakit yang berhubungan dengan pekerjaan/hubungan kerja. Jadi bukan semacam sakit malaria atau sakit kepala, panas dan lain-lainnya yang satu, dua atau tiga hari akan sembuh. Sakit yang akan mendapatkan tunjangan adalah sakit yang diderita lebih dari tiga hari dan nyata-nyata penyakit itu disebabkan oleh karena adanya hubungan kerja atau alat-alat kerja.

Besarnya tunjangan sakit tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947. Yang jelas, bahwa segala biaya pengobatan dan perawatan termasuk obat-obat yang berkaitan dengan penyakitnya harus diberikan penggantian kerugian. Oleh karena itu, segala kwitansi atau bukti-bukti pembayaran lainnya dari si penderita harus disimpan untuk nanti setelah dia sembuh egala biaya tersebut dapat dimintakan penggantian kerugian kepada pengusaha..

Di samping itu, bagi pekerja yang terkena kecelakaan, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit akan mendapatkan tunjangan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947. Besarnya tunjangan itu adalah sebesar upahnya setiap hari selama 120 hari. Apabila setelah lewat 120 hari pekerja ini belum juga sehat, dan  tenaganya belum pulih untuk bekerja maka    tunjangan  itu menjadi 50% dari upah setiap hari selama pekerja yang bersangkutan belum mampu bekerja. Pembayaran tunjangan ini dilakukan setiap waktu para pekerja menerima upahnya, kecuali jika antara pengusaha dan pekerja yang bersangkutan telah dibuat perjanjian lain dari pada itu.

Dalam hal menentukan mampu tidaknya seorang pekerja untuk bekerja kembali, setelah mengalami kecelakaan tentunya diperlukan jasa seorang dokter penasihat. Dokter ini adalah dokter khusus yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kecelakaan tersebut.

b. Jaminan Sosial/Tunjangan Cacat
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 sebetulnya membagi pengertian cacat ini ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
  1. Cacat yang mengakibatkan pekerja untuk sementara tidak mampu bekerja, dan
  2. Cacat yang mengakibatkan pekerja untuk selama-lamanya tidak mampu bekerja.


Cacat yang tersebut pada poin 1 (satu) bahwa tidaklah termasuk yang namanya cacat, sebab yang namanya cacat menurut persepsi adalah keadaan yang mengakibatkan seorang pekerja itu selamanya tidak mampu lagi mengerjakan yang biasa ia lakukan.

Sedangkan kalau tidak mampu bekerjanya itu hanya untuk sementara saja maka itu bukanlah cacat, tetapi itu digolongkan ke dalam keadaan sakit. Dari tunjangan untuk ini sudah diuraikan pada sub a di atas.

Sedangkan tunjangan untuk pekerja yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan selamanya pekerja tersebut tidak akan mampu lagi untuk bekerja, sudah ditentukan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947.

Tunjangan tersebut harus sudah dibayar oleh pengusaha setelah dokter penasihat menyatakan, bahwa pekerja karena kecelakaan tersebut selamanya tidak akan mampu lagi bekerja.

Untuk lebih jelasnya mengenai berapa besarnya tunjangan cacat untuk selamanya tidak mampu bekerja ini, akan kami kutipkan lampiran Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1947 sebagai berikut :

Selama-lamanya tidak mampu bekerja karena  kehilangan : Persentase Tunjangan x besar  upah:
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
3. Lengan kanan dari sendi ke bawah 35
4. Lengan kiri dari sendi ke bawah 30
5. Tangan kanan dari atas pergelangan ke bawah 30
6. Tangan kiri dari atas pergelangan ke bawah 28
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25
11. Kedua belah mata menjadi buta 70
12. Sebelah mata menjadi buta 30
13. Pendengaran pada kedua belah telinga 40
 14. Pendengaran pada sebelah telinga 10
15. Ibu jari tangan kanan 15
16. Ibu jari tangan kiri 12
17. Telunjuk tangan kanan 9
18. Telunjuk tangan kiri 7
19. Satu jari lain dari tangan kanan 4
20. Satu jari lain dari tangan kiri 3
21. Salah satu ibu jari kaki 3
22. Salah satu ibu jari kaki yang lainnya 2

Perlu diperhatikan bahwa :
  1. Bagi orang kidal, kalau kehilangan salah satu lengan atau jari, maka keterangan kanan dan kiri yang tersebut dalam daftar tersebut di atas, diperuntukkan letaknya;
  2. Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan yang tersebut di atas, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya  persen dari tiap-tiap anggota;
  3. Anggota badan yang tidak dipakai sama sekali karena lumpuh dianggap sebagai hilang.


Perlu diperhatikan, bahwa menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) bagian apabila seorang pekerja yang mengalami cacat sehingga dia tidak mampu lagi bekerja untuk selama-lamanya dan ternyata cacatnya itu tidak terdapat dalam table di atas, maka besarnya tunjangan ditentukan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter penasihat. Jika terjadi perselisihan antara    pegawai  pengawas dengan dokter penasihat mengenai hal ini Menteri Tenaga Kerja yang harus menetapkan dengan mengingat pertimbangan Menteri Kesehatan.

Di samping itu, jika cacatnya pekerja tersebut keadaannya sedemikian rupa sehingga di rumahnya dia sama sekali tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa dia lakukan sebelum dia menderita cacat itu, maka besarnya tunjangan adalah 50% dari upah sehari untuk setiap harinya.

Dan jika dengan kecelakaan/cacat itu menyebabkan si pekerja secara terus- menerus memerlukan bantuan orag lain bagi dirinya maka besarnya tunjangan dinaikkan menjadi 70% dari upah.

c. Jaminan Sosial/Tunjangan Meninggal Dunia
Jika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan yang diderita di dalam hubungan kerja, maka semua ahli waris yang menjadi tanggungannya mendapatkan tunjangan/jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947.

Pemberian tunjangan ini hanya dapat dilakukan secara berkala/tiap bulan, kecuali dengan persetujuan pegawai pengawas tunjangan berkala ini dapat doganti menjadi tunjangan sekaligus apabila :
  1. Jika dengan pemberian tunjangan sekaligus itu keluarga yang ditinggalkan pekerja ini tidak akan menjadi terlatar hidupnya;
  2. Jika keluarga/ahli waris yang ditinggalkan pekerja akan meninggalkan Indonesia;
  3. Jika perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan merupakan suatu hukum yang akan dibubarkan;
  4. Jika majikan perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan  meniggal dunia, dan warisannya aka dibagi oleh para ahli warisnya.


Sedangkan besarnya tunjangan/jaminan sosial bagi ahli waris pekerja yang meninggal dunia adalah sebagai berikut :
  1. Sebesar 30% dari upah setiap hari untuk jandanya. Jika terdapat lebih dari seorang janda, maka tunjangan yang 30% harus dibagi rata di antara mereka. Kemudian jika pekerja yang meninggal adalah wanita, maka suami yang ditinggalkannya akan mendapat tunjangan 30% dengan syarat suaminya itu tidak mempunyai pekerjaan;
  2. Sebesar 15% dari upah setiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, dan belum berumur 16 tahun atau belum kawin. Jika anak itu dengan meninggalkan pekerjaan menjadi yatim piatu maka banyaknya tunjangan ditambah menjadi 20%;
  3. Paling banyak 30% dari upah setiap hari untuk tiap hari bagi ayah dan ibu, atau jika pekerja itu tidak mempunyai ayah dan ibu, kepada kakek dan nenek yang nafkahnya sebagian besar dicarikan oleh pekerja yang meninggal dunia. Pemberian tunjangan untuk ayah dan ibu atau kakek nenek ini dapat dilakukan apabila pemeberian tunjangan untuk janda/duda dan anak-anak pekerja telah dilakukan secara penuh. Artinya, tunjangan dapat diberikan kepada mereka apabila janda/duda dan anak-anak   pekerja tidak lagi mendapatkan tunjangan; misalnya karena janda/duda itu kawin lagi, dan anak-anaknya sudah berumur lebih dari 16 tahun.
  4. Paling banyak 20% dari upah setiap hari bagi cucu pekerja yang tidak berorang tua lagi dan nafkanhnya dicarikan sendiri oleh pekerja. Tunjangan untuk cucu pekerja ini juga dapat diberikan apabila penerima tunjangan pada poin 1,2 dan 3 sudah menerima secara penuh.
  5. Paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua wanita dari pekerja yang nafkahnya dicarikan oleh pekerja.


Tunjangan ini baru dapat diberikan apabila penerima yang tersebut pada poin 1, 2, 3 dan 4 sudah menerima secara penuh.

Di atas telah dikatakan, bahwa tunjangan-tunjangan bagi ahli waris pekerja dapat pula diberikan secara sekaligus bila pegawai pengawasan mengizinkan. Besarnya pemeberian tunjangan secara sekaligus ini ditetapkan :
  1. Sama dengan 48 kali tunjangan setiap bulan, apabila tunjangan telah diberikan secara berkala kurang dari 1 (satu) tahun;
  2. Sama dengan 40 kali tunjangan setiap bulan, apabila tunjangan telah diberikan secara berkala selama 1 (satu) tahun lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;
  3. Sama dengan 24 kali tunjangan setiap bula, apabila tunjangan telah diberikan secara berkala selama 3 (tiga) tahun lebih.


Selain tunjangan-tunjangan bagi para ahli waris di atas, apabila pekerja meninggal dunia ahli warisnya juga akan mendapatkan tunjangan uang kubur.

Besarnya tunjangan uang kubur ini ketika Undang-Undang Nomor 33  Tahun 1947 seratus dua puluh lima rupiah.

Jumlah yang Rp 125,00 tentu saja untuk saat sekarang tidak ada gunanya, dan oleh karenanya perlu disesuaikan. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang akan menyesuaikan jumlah tunjangan kubur di atas sampai sekarang tidak muncul-muncul.

Karena tidak ada peraturan yang menyesuaikan besarnya uang kubur, maka praktek yang berlaku adalah kebijaksanaan dari majikan perusahaan. Artinya, besar tunjangan uang kubur yang diberikan kepada ahli waris pekerja adalah tergantung dari kebijaksanaan majikannya. Akibatnya, besar uang tunjangan  kubur di masing-masing perusahaan adalah berbeda. Dan ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, jalan yang paling baik adalah memasukkan semua pekerja menjadi peserta ASTEK.

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dalam Jamsostek telah bekerja sama denga tujuan agar setiap tenaga kerja yang telah mendaftarkan kepersertaannya mendapatkan jaminan dan santunan serta biaya ganti rugi ketika terjadi peristiwa dalam hubungan kerja.

Depnaker ( Departemen Tenaga Kerja) sebagai wakil pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan mencakup bidang yang sangat luas. Departemen adalah badan yang berwenang serta berkewajiban untuk mengawasi dan    menyelesaikan segala masalah-masalah yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai badan yang berwenang dalam pengerahan dan pembinaan tenaga kerja.

Depnaker sebagai wakil pemerintah mempunyai tugas antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Menyediakan dan penggunaan tenaga kerja
b. Pengembangan dan perluasan kerja
c. Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja
d. Pembinaan hubugan ketenagakerjaan
e. Pengurusan syarat-syarat dan jaminan sosial
f. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja
g. Pembinaan norma-norma keselamatan kerja Imam Soepomo, op. cit., hal. 42

Pasal 19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999,  berbunyi bahwa pengawasan terhadap ditaatinya keputusan menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tersebut di atas yang dalam hal ini adalah Depnaker masih dapat dikatakan/ terbilang belum efektif yang masih bersifat pasif atau masih bersifat menunggu. Hal ini mungkin karena ketidak harusan pengusaha dalam mendaftarkan setiap tenaga kerjanya ke pihak penyelenggara PT Jamsostek.

Pembinaan dan pengawasan tehadap penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja oleh badan penyelenggara (PT Jamsostek) dilakuka oleh yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan (Menteri Tenaga Kerja). Dalam  melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut menteri yang bersangkutan dapat melakukan pemeriksaan langsung setiap waktu.

Pembinaan yang berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan regulasi (Peraturan Perundang-undangan) dilakukan bersama oleh Menteri tenaga Kerja dan menteri keuangan. Pembinaan dan pengawasan yang berkaita dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dilakukan bersama oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada perusahaan Perseroan (Perserio) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal da Pembinaan BUMN, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap badan penyelenggara Jamsostek (PT Jamsostek) dilakukan oleh Menteri Keuangan. Zulaini Wahab, Jaminan Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 167

Menteri Tenaga Kerja dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor :PER-05/ MEN /1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Di samping itu, laporan keuangan PT Jamsostek yang diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bukan oleh kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen.

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya hanya dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah dalam hal ini Depnaker melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan- ketentuan perundang-undangan tersebut.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan hendaklah dengan melakukan peninjauan langsung perusahaan-perusahaan untuk melihat keadaan tenaga kerja dan menanyai langsung kepada tenaga-tenaga kerja tentang pelaksanaan Jamsostek di perusahaan tersebut. Sehingga dengan demikian tenaga kerja merasa terlindungi dan dengan demikian tercapai pulalah sekaligus tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Ada empat persoalan asuransi tenaga kerja yang ditawarkan oleh Jamsostek bagi manfaat pekerja dan masing-masing memiliki besaran persentase potongan gaji yang berbeda-beda. Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) iuran sebesar (5,7%) dari gaji karyawan bersangkutan dibebankan kepada perusahaan (3,7%) dan pekerja sendiri (25). Program Jaminan Kesehatan (JKS) besar iuran variatif dengan rentang (3%) hingga (6%) dari gaji karyawan yang dibebankan seluruhnya kepada perusahaan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga dibebankan seluruhnya   kepada   perusahaan   untuk   menggunakan   dengan   rentang  antara (0,24%) hingga (1,74%) dari gaji karyawan. Untuk program Jaminan Kematian (JKM) dibebankan seluruhnya kepada perusahaan dengan persentase (0,30%). Maimun, op. cit., hal. 97

PT (Persero) Jamsostek memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pemungutan iuran, yakni UU No. 3/ 1992 dan PP No. 15/1995. Hak pungut ini bertemu dengan adanya kebutuuhan perusahaan dan pekerja akan adanya asuransi social tenaga kerja. Disinilah letak kekuatan PT (Persero) Jamsostek.

Pemerintah masih dibatasi kendala pendanaan untuk mewujudkan konsep ideal jaminan sosial universal yang dibiayai oleh APBN dalam rangka pelaksanaan amanat UUD 1945 pasal 34 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Secara ideal, sebagaimana yang telah diterapkan di Negara-negara Eropa, sebagian dari pajak yang disetorkan ke APBN disisihkan untuk program jaminan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia hal ini menemui kendala karena masih belum optimalnya pemasukan pajak.

Status hukum BUMN bagi perusahaan merupakan permasalahan bagi PT (Persero) Jamsostek dalam memberikan pengembalian manfaat yang optimum bagi pekerja. Indonesia dan Cina adalah salah satu dari sedikit negara yang memberikan bada hukum BUMN bagi institusi penyelenggara jaminan sosialnya, suatu hal yang ditinggalkan oleh negara-negara lainnya. Program jaminan sosial merupakan program publik yang diwajibkan oleh UU dimana iuran dan investasi yang dikumpulkan bukanlah merupakan pendapatan, melainkan utang institusi penyelenggara  yang harus  dikembalikan kepada  peserta. Dikatakan  sebelumnya merupakan program publik yang diwajibkan karena sistem jaminan sosial merupakan salah satu program welfare state yang hanya memberikan benefit standar minimum, suatu hal yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh asuransi komersial.

Dalam penyelenggaraan jamsostek, PT (Persero) Jamsostek juga menghadapi masalah akibat ketergantungan yang besar pada pihak regulator, terutama dalam hal law enforcement dan perbaikan benefit. Dalam penyelenggaraan jaminan sosial di banyak Negara, badan penyelenggara melakukan law enforcement sendiri sehingga dapat melakukan akses langsung ke perusahaan-perusahaan. Jadi Departemen teknik terkait yakni Depnaker semestinya dikembalikan fungsinya sebagai “wasit” dan regulator yang baik dalam penyelenggara jamsosotek. Sebagai contoh, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari para perusahaan untuk  mengikuti perintah UU No. 3 Tahun 1992, seperti pelaporan jumlah pegawai dan gaji yang menyimpang dari jumlah semestinya, yang sulit untuk ditindak secara tegas oleh badan penyelenggara karena wewenang untuk menindak dimiliki Depnaker. Kadang aparat Depnaker yang mestinya menjadi “wasit” yang baik justru makin memperkeruh situasi ini.

Dari segi peluang PT (Persero) Jamsostek, jumlah peserta dari tahun ke tahun terus meningkat seiring meningkatnya jumlah pekerja di sektor formal, yang memang selama ini menjadi target pasar penyelenggara PT Jamsostek.

Pertambahan peserta terasa berjalan tersendat-sendat dan target pasar potensial dari sektor formal saja masih, 12 juta (tahun 2000). Peluang pasar yang ada sangat besar apalagi bila juga masuk ke lingkup sektor informal  dengan jumlah pekerja sektor informal ini yang sangat besar, sebanyak 62,35 juta orang. Adanya prinsip “law of big number” mengharuskan tercapainya angka peserta dalam jumlah besar, sehingga selayaknya badan ini dibantu agar dapat berkonsentrasi melakukan perannya sebagai agen pembangunan.

Ancaman yang dihadapi oleh PT (Persero) Jamsostek timbul dari sikap pemerintah yang dirasakan kurang tegas atau mengabaikan kekacauan yang  terjadi. Antara sesama BUMN penyelanggara asuransi sosial dibiarkan terjadi kompetisi yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Penyimpangan dari konsep ideal ini diperparah dengan dimungkinkannya penyelenggara dari konsep satu BUMN oleh UU No. 3 Tahun 1992. Tidak adanya sikap yang tegas dari pemerintah (yang mengesankan ambivalensi sikap pemerintah), dan dorongan untuk mencetak laba sebanyak mungkin baik BUMN menyebabkan lahirnya praktek penawaran paket asuransi kesehatan oleh PT Askes kepada perusahaan- perusahaan yang memberatkan penyelanggaraan Jamsostek. Hal ini timbul karena adaya tumpang tindih antara UU No. 3 Tahun 1992 yang mewajibkan perusahaan menjadi anggota jamsostek, dan PP No. 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (4) yang membeloehkan perusahaan untuk tidak mengikuti program jaminan kesehatan dasar apabila sudah menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik. Seharusnya ditarik garis yang tegas antara paket jaminan  kesehatan minimum  yang  diselenggarakan  oleh  badan  penyelenggara jamsostek yaitu PT (Persero) Jamsostek dan paket asuransi kesehatan plus yang boleh ditawarkan oleh swata atau PT Askes yang dalam hal ini berlaku sebagai perusahaan swasta, sehingga kedua jenis paket ini tidak perlu dan tidak bisa dicampuradukkan. Ibid, hal. 04

Bila dibandingkan dengan ketiga BUMN lain di bidang asuransi, yaitu PT (Persero) ASKES, ASABRI, TASPEN, jelas catatan prestasi keuangan di atas lebih baik. Oleh sebab itu peran pemerintah sebenarnya pada jaminan sosial tenaga kerja pada kecelakaan kerja adalah mendaftarkan tenaga kerja kepada PT Jamsostek dan Departemen Tenaga Kerja untuk mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan yang diderita oleh tenaga kerja.

Daftar Pustaka Makalah  Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Macam Macam Peran Pemerintah dalam Perlindungan serta Sejarahnya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment