Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 16 October 2015

Pengertian Kartu Kredit Definisi, Macam, Jenis, Mekanisme Cara Penggunaannya dan Dasar Hukum

Pengertian Kartu Kredit adalah- Kebanyakan masyarakat mengartikan Kartu Kredit ini sebagai kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan dari pemakaian Kartu Kredit sebagai metode transaksi pembayaran pada saat ini maka sangat perlu untuk mengetahui apa arti sebenarnya kartu kredit tersebut. Beberapa ahli membuat definisi tentang Kartu Kredit ini  berbagai  macam istilah diantara adalah:

Definisi kartu Kredit Menurut Para Ahli

  1. Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, 1991, Surat Berharga, Media Cipta, Jakarta, hal. 2
  2. Muhammad  Djumhana  memberikan  definisi  kartu  kredit  adalah      alat pembayaran pengganti uang tunai. Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 192
  3. Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (card issuer) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. Munir Fuady, 1995, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan  Praktik,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 217
  4. Menurut Imam Prayogo Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa aja yang diinginkan yakni di tempat- tempat mana saja cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit., hal. 335


Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu antara lain sebagai berikut: Andra Tanady, 2006, Skripsi: Klaim Nasabah Kartu Kredit atas Permintaan Pembayaran yang Tidak Bertransaksi, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 26
  1. Kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit.
  2. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit (card issuer) kartu dengan persyaratan tertentu.
  3. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau Perusahaan Pembiayaan.
  4. Jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu.
  5. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik.
  6. Dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran didalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu.

Dengan memperhatikan definisi kartu kredit tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah fasilitas Kartu Kredit yang diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki penghasilan dengan pagu kredit sesuai kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang mempergunakan sarana berupa kartu plastik yang berguna sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat yang terkait dengan jaringan Kartu Kredit tersebut.

Pihak-pihak dalam Kartu Kredit

Dalam bisnis kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait dalam lingkup kerjanya. Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah: Dita Pratiwi, 2007, Tesis: Aspek-aspek Hukum tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dalam Penerbitan Kartu Kredit Ditinjau dari KUH Perdata di Citibank Medan, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 47
  1. Pihak penerbit (card issuer)
  2. Pihak pemegang kartu kredit (card holder)
  3. Pihak penjual barang atau jasa (merhant), dan
  4. Pihak perantara



1.  Pihak Penerbit (Card Issuer)
Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari: Ibid, Hal. 48
  1. Bank.
  2. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
  3. Lembaga keuangan, yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.


2. Pihak Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)
Card holder atau card member diartikan sebagai pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan kartu pada merchant/pedagang. Card holder adalah orang yang memegang kartu kredit  secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut. Andra Tanady, op.cit, Hal. 31

Keuntungan-keuntungan  yang  diperoleh  pemegang  kartu  kredit   antara  lain: Ibid, Hal. 31
  1. Keamanan
  2. Praktis
  3. Penggunaan internasional
  4. Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai
  5. Mendapatkan asuransi perjalanan
  6. Pembayaran yang fleksibel
  7. Pembayaran PIN (Personal Identification Number)


3. Pihak Penjual Barang/Jasa (Merchant)

Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat di mana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, merchant adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran kartu kredit dari pemegangnya. Tempat- tempat   yang   menerima   kartu   kredit   sebagai   alat   memberikan   tanda atau menempelkan lago dari kartu kredit yang diterima. Imam Prajogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit, Hal. 51 Tidak semua tempat dapat menjadi merchant dari kartu kredit. Untuk dapat menjadi merchant bagi salah satu kartu kredit, terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu: Ibid, Hal. 53
  1. Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai merchant
  2. Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia menjadi merchant.


Untuk memperlancar para merchant dalam melayani transaksi dengan kredit maka bank memberikan penjelasan-penjelasan kepada merchant tentang mekanisme pelayanan transaksi yang akan diuraikan dalam bagian selanjutnya dalam skripsi ini. Di samping itu, kepada merchant diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:Ibid, Hal. 54
  1. Alat printer untuk mecetak huruf-huruf timbul yang ada pada kartu  kredit pada lembaran bukti transaksi
  2. Sale draft, yaitu formulir yang disediakan bank sebagai sarana merchant mencatat transaksi, dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank
  3. Daftar hitam (black list atau collection bulletin), atau sering disebut care recovery bulletin yang memuat nomor kartu yang telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 (tujuh) hari
  4. Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel di meja  kasir atau pintu


Seperti halnya card holder, terhadap setiap merchant pun ditentukan pula batas atau yang biasanya disebut floor limit. Maksud floor limit adalah batas jumlah harga pembelian yang dapat dilayani langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak bank. Ibid, Hal. 55

4. Pihak Perantara (Acquirer)
Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Andra Tanady, op.cit, Hal. 51 Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank-bank di mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit.Ibid, Hal. 51Bank-bank ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu.

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Dalam suatu transaksi jual beli barang/jasa, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang/jasa yang dibelinya. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan uang tunai ataupun dengan cara kredit yaitu menggunakan surat berharga atau kartu kredit.

Mekanisme penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:Lindawaty, 2000, Skripsi: Aspek Yuridis tentang Pelaksanaan Kartu Kredit pada Bank Lippo Cabang Medan, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 40

a. Nasabah mengajukan aplikasi permohonan menjadi Card Holder.
Penerbit kartu (bank) menilai permohonan tersebut apakah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pemegang kartu kredit adalah:
  1. Applicant berusia 18-65 tahun.
  2. Pendapatan yang memadai (tergantung kepada jenis card).
  3. Mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk karyawan.
  4. Melampirkan dokumen-dokumen penunjang sebagai berikut:
    • KTP/SIM/Pasport
    • Kartu Keluarga
    • Foto
    • Surat Keterangan Penghasilan (slip gaji)
    • Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atau fotokopi buku tabungan atau deposito
    • Akte Pendirian
    • Surat Izin Usaha Perseroan (SIUP)
    • Surat Izin Praktik
    • Surat jaminan (pribadi/perusahaan)


Penilaian kelayakan pemberian kartu kredit pada prinsipnya sama dengan cara-cara penilaian pada pinjaman kredit komersial lainnya, yang berdasarkan: Ibid, Hal. 41
  1. Character adalah watak dari orang yang akan diberi kartu, kejujuran, kesungguhan dalam memenuhi janji dan keinginan untuk memenuhi janji.
  2. Capacity adalah kemampuan calon dari calon card holder untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.
  3. Condition of economy adalah kondisi ekonomi calon pemegang kartu pada saat memohon menjadi anggota.
  4. Capital adalah ukuran tentang sumber-sumber modal yang dimiliki.
  5. Collateral adalah jaminan yang diperlukan dari pemegang apabila tidak dapat membayar. Jaminan tersebut dapat berupa personal guarantee, blocking deposito/tabungan, mobil dan sebagainya.

Apabila permohonan disetujui, penerbit kartu/bank menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Pemohon kartu kredit tersebut resmi menjadi pemegang kartu.

Aplikasi permohonan yang ditandatangani nasabah telah disediakan penerbit/bank dalam bentuk blanko. Aplikasi permohonan inilah yang kemudian merupakan Perjanjian Kartu Kredit bagi penerbit/bank dengan pemegang apabila penerbit/bank menyetujui permohonan tersebut.

Pada umumnya kartu kredit memuat hal-hal sebagai berikut: 
  1. Nama penerbit
  2. Nomor kartu kredit
  3. Tahun sejak menjadi pemegang kartu
  4. Masa mulai berlakunya kartu
  5. Masa habis berlakunya kartu
  6. Nama pemegang kartu kredit
  7. Tanda tangan pemegang kartu


b. Di lain pihak, merchant-merchant mengadakan kerja sama dengan penerbit kartu/bank. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh penerbit/bank. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Usahawan.
Perjanjian Kartu Kredit dan Perjanjian Usahawan telah disediakan oleh bank dalam bentuk blanko. Dengan demikian berarti bahwa ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak telah dicetak dalam blanko tersebut. Perjanjian demikian dinamakan dengan perjanjian baku.

c. Pemegang melakukan transaksi jula beli dengan merchant. Setelah menerima kartu kredit, merchant wajib memeriksa kartu kredit tersebut, apakah masih berlaku dan tidak tercantum dalam Warning Bulletin. Proses  pemeriksaan kartu kredit/otorisasi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara:
  1. Secara manual/voice authorization, yaitu dengan menggunakan  imprinter.
    Merchant menggesekkan kartu pada mesin imprinter kemudian mengisi data pemegang dan jumlah belanja pada sales slip dan menelepon ke bagian otorisasi acquirer bank untuk meminta otorisasi atas transaksi yang dilakukan nasabah. Petugas otorisasi menginput secara manual data yang diberikan ke Terminal Cardpac, dan selanjutnya data tersebut    diteruskan ke penerbit. Penerbit akan memberikan respon berupa disetujui atau ditolak. Pihak otorisasi akan menyampaikan respon yang muncul di Terminal Cardpac kepada merchant melalui telepon.
  2. Secara otomatis yaitu dengan menggunakan alat POS (Point of Sales Terminal) dan atau EDC (Electronic Draft Capture). Merchant hanya memasukkan data pemegang dan jumlah belanja pada mesin POS/EDC dan menggesekkan kartu tersebut, maka secara otomatis data akan diteruskan kepada penerbit/acquirer bank. Penerbit/acquirer bank akan membalas dengan memberikan respon berupa diterima atau ditolak. Dalam hal ini Floor Limit yang diberikan adalah Rp. 0,- atau tidak ada karena otorisasi dilakukan secara otomatis melalui sistem.
    Alat-alat yang dipergunakan dalam otorisasi dipinjamkan secara gratis oleh pihak penerbit/bank kepada merchant dan harus dikembalikan apabila Perjanjian Usahawan berakhir. Penentuan pemberian alat tergantung kepada besarnya jumlah transaksi kartu kredit pemegang yang dilakukan pada merchant.


Setelah proses otorisasi selesai, merchant memberikan sales slip untuk ditandatangani oleh pemegang kartu. Sales slip tersebut terdiri dari 3 (tiga) eksemplar, yaitu:
  • 1 (satu) eksemplar untuk penerbit
  • 1 (satu) eksemplar untuk pemegang
  • 1 (satu) eksemplar untuk merchant
Definisi Kartu Kredit


d. Merchant memberikan barang dan sales slip kepada pembeli/pemegang. Pada tahap  ini,  telah terjadi  transaksi  jual  beli  barang  di  mana  pembeli    telah menerima baranag dan membayar dengan kartu kredit sedangkan penjual/merchant telah menerima pembayaran berupa sales slip yang di dalamnya tercantum jumlah tagihan dan tanda tangan pemegang/ pembeli. Sales slip tersebut akan dipakai merchant untuk menagih kepada penerbit/acquirer. Merchant tidak dapat menagih tanpa adanya sales slip tersebut. Sales slip merupakan alat bukti bagi merchant bahwa ia berhak atas pembayaran tersebut. Di sini seolah-olah sales slip merupakan surat berharga karena merupakan alat bukti, tetapi pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit baru kemudian muncul sales slip. Jadi sales slip bukan merupakan alat bayar dan juga tidak dapat dipindahtangankan.

e. Merchant akan menagih kepada penerbit/acquirer bank dalam tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak transaksi terjadi. Sedangkan bagi merchant yang dilengkapi dengan alat POS/EDC, merchant  tersebut harus menyerahkan sales slip dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender setelah transaksi terjadi. Proses penagihan dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu:
  1. Cara I yaitu tanpa melalui acquirer bank, langsung kepada penerbit. Hal  ini terjadi apabila penjual barang atau jasa merupakan merchant pada penerbit kartu kredit pembeli. Merchant menyerahkan sales slip kepada issuer akan membayar sebesar jumlah nominasi transaksi dikurangi merchant discount atau biaya diskon yang telah disetujui antara penerbit dengan merchant. Merchant discount adalah biaya administrasi yang harus dibayar oleh merchant kepada penerbit/bank untuk setiap kali transaksi.

    Besarnya merchant discount adalah berkisar antara 2,5-3,5% (dua koma lima sampai tiga koma lima persen), tergantung kepada :
    • Jumlah dan jenis alat otorisasi
    • Jumlah transaksi
    • Volume kartu kredit
    • Jenis kartu kredit (visa atau master)
  2. Cara II yaitu dengan melalui acquirer bank. Hal ini terjadi karena penjual barang/jasa bukan merupakan merchant pada penerbit kartu kredit pemegang atau pembeli. Merchant menagih kepada acquirer bank di mana dia menjadi merchant dengan menyerahkan sales slip yang telah ditandatangani pemegang kepada acquirer bank. Kemudian acquirer bank akan membayar kepada merchant dengan dikurangi merchant discount. Tagihan tersebut kemudian diteruskan ke penerbit kartu kredit yang akan membayar kepada acquirer bank dan penerbit akan menagih kepada pemegang kartu.


f. Penerbit akan memberikan tagihan (billing statement) kepada pemegang pada tanggal tertentu setiap bulan atas transaksi yang telah dilakukan pemegang. Tanggal pengiriman billing statement adalah berdasarkan kepada jenis kartu dari pemegang.

g. Pemegang kartu mencocokkan billing statement dengan kopi sales slip yang diterimanya dari merchant, dan bila cocok dia akan membayar. Pemegang kartu dapat membayar sebagian atai seluruh tagihan penerbit/bank. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan yaitu mendebet secara   langsung   rekening   tabungan/deposito   pemegang   kartu (charge card). Untuk cara pembayaran yang terakhir, sebelumnya pemegang kartu memberikan kuasa kepada penerbit untuk mendebet secara langsung rekening tabungan/deposito pemegang kartu dengan menandatangani surat kuasa yang disediakan oleh penerbit. Apabila pemegang kartu terlambat membayar atau membayar sebagian dari tagihan, maka dia akan dikenakan bunga.Dewi Indriastuti, Selasa 5 April 2011, Gesek Berarti Hutang, Harian Kompas No. 270 Tahun ke-46, Hal. 17

Jadi cara pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tidak sama dengan surat berharga. Walaupun sama-sama berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi kartu kredit tidak dapat digolongkan surat berharga karena kartu kredit tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan bukan merupakan alat bukti bagi merchant tetapi sales slip-lah yang merupakan alat bukti bagi merchant untuk melakukan penagihan, tetapi sales slip tidak dapat dipindahtangankan. Jadi dalam hal ini  sales slip merupakan surat yang berharga bagi merchant.


Jenis-jenis Kartu Kredit

Dalam membagi jenis-jenis kartu kredit, ada beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan yaitu:
  1. Lokasi penggunaan
  2. Sistem pembayaran


1. Lokasi penggunaan
Apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut: 

a. Kartu kredit internasional
Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Walaupun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya yang kebetulan sedang berada di Eropa misalnya, dapat saja membeli barang/jasa yang ada di Eropa tersebut dengan memakai kartu kredit yang bersangkutan. Contohnya yaitu Visa Card, Master Card, American Express dan sebagainya.

b. Kartu kredit lokal
Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasi internasional. Contohnya Lippo Card, BCA Card, CIMB Niaga Card, Mandiri Card, Bukopin Card dan sebagainya. Namun demikian hampir semua kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia dapat dipergunakan di manca negara.


2. Sistem pembayaran
Apabila sistem pembayaran yang dipergunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

a. Kartu kredit (dalam arti sempit)
Dengan kartu kredit ini yang sering disebut juga Credit Card, pembayaran dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus.

Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa.

b. Kartu pembayaran lunas
Kartu pembayaran lunas atau sering disebut juga dengan Charge Card. Penggunaanya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit), di mana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang/jasa. Bedanya dengan kartu kredit (dalam arti sempit) hanya pada cara pembayarannya oleh pihak pemegangnya. Dengan sistem pembayaran lunas, sesuai dengan namanya, maka pihak pemegang kartu tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya, jadi tidak dibayar secara cicilan. Sehingga dengan menggunakan kartu pembayaran lunas, yang terjadi sebenarnya hanyalah penundaan pembayaran, yakni tidak dilakukan pada saat pembelian barang/jasa kepada pihak penjual, tetapi pada saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut sehingga pihak pemegang dalam melakukan pembelian barang/jasa tidak perlu membawa-bawa cash ke mana-mana untuk berbelanja.

Selain jenis-jenis kartu kredit tersebut di atas, kartu kredit juga dapat dibedakan sebagai berikut: Subagyo, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, hal. 47-48
  1. Berdasarkan sudut pandang penerbitan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan  lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinners Club dan American Express.
  2. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja misalnya kartu kredit Visa dan Master Card, sedangkan kartu kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat bermain golf atau kartu belanja Carrefour yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja di swalayan Carrefour.
  3. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit), kartu kredit dibedakan atas kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic memiliki limit kredit antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kartu kredit Gold memiliki limit kredit antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dasar pembedaan ini adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan.
  4. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti Personal (Primary) Card dan Company Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card.



Dasar Hukum Kartu Kredit

Perkembangan kartu kredit dapat dikatakan masih relatif baru apabila dibandingkan dengan alat bayar lainnya seperti uang cash dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Perjanjian antara para pihak
    Sistem hukum di Indonesia menganut asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.
  2. Perundang-undangan
    Seperti telah disebutkan bahwa baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi   ada   berbagai   perundang-undangan   lain   yang   dengan     tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut:
    • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9 Tahun 2009).
      Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah usaha kartu kredit (credit card). Sementara dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan  bahwa yang dimaksud dengan usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
    • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 (Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 (Kepmenkeu No. 448/KMK.017/2000) tentang Perusahaan Pembiayaan.
      Pasal 2 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 menegaskan bahwa salah satu dari lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.
    • Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU No. 7 Tahun 1992) yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan.
      Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam UU No.  7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf i dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.
    • Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
      Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (PBI AMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara  khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam PBI AMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI AMK juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Dwi Silfia, 2010, Skripsi: Analisis Hukum mengenai Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 16 


Daftar Pustaka untuk Makalah Kartu kredit

Pengertian Kartu Kredit Definisi, Macam, Jenis, Mekanisme Cara Penggunaannya dan Dasar Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment