Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 25 October 2015

Pengertian Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana dan Faktor Penyebab Kejahatan

Pengertian Kebijakan kriminal adalah pada hakekatnya adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.


Definisi Kebijakan Kriminal Menurut Para Ahli

Sudarto, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu : Barda Nawawi Arief (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung :  PT. Citra Aditya Bakti, hal. 1
  1. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
  2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
  3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.


Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan defenisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non- penal).

Marc Ancel menyatakan bahwa Penal policy (kebijakan hukum pidana), adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.  Ibid., hal. 23

Secara umum politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia ke masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Lebih lanjut Sudarto mengungkapkan bahwa pelaksanaan politik  hukum pidana  berarti mengadakan pemilihan dalam   rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat-syarat keadilan dan dayaguna. Dikutip dari disertasi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Studi Di Kota Palembang), Oleh Mahmud Mulyadi, 2006, hal. 95

A. Mulder mengemukakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan; 
  • seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; 
  • apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; 
  • cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Barda Nawawie Arief, Op.Cit., hal. 28


Ruang lingkup politik hukum pidana meliputi masalah yang cukup luas, meliputi evaluasi terhadap pemberlakuan hukum pidana yang berlaku saat ini untuk terjadinya perbaikan di masa yang akan datang, bagaimana penerapan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana upaya pencegahan terhadap kejahatan (dalam hal ini hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang penting dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil.

Berbicara upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor tersebut bepusat pada masalah-masalah yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Secara global, upaya non-penal menduduki posisi yang utama dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Definisi Kebijakan Kriminal

Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan telah dibahas dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana,  Cuba dan disebutkan dalam Dokumen A/CONF. 144/L.3, yaitu sebagai berikut : Ibid., hal. 52
  1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan, ketiadaan perumahan yang  layak dan sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
  2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial dan keran memburuknya ketimpangan- ketimpangan sosial;
  3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
  4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
  5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
  6. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan tidak cukupnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan kehidupan bertetangga;
  7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
  8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
  9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang teroganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
  10. Dorongan-dorongan  (khususnya  oleh  media  massa)  mengenai  ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran.


Kondisi seperti yang ada diatas adalah masalah-masalah yang akan sangat sulit dipecahkan apabila hanya mengendalkan pendekatan penal saja. Oleh karena itu pemecahan masalah ini harus didukung dengan pendekatan non-penal yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita mengetahui bahwa kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat sendiri. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat  tidak akan dapat diselesaikan dengan pendekatan penal. Karena pendekatan penal tidak dapat menyentuh penyebab kejahatan sampai ke akar-akar permasalahan.

Tujuan utama dari pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengeruh pencegahan terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak  dan  remaja,  kegiatan  Karang  Taruna, Pramuka,  kegiatan  pesantren kilat selama liburan sekolah; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi atau aparat keamanan lainnya; dan sebagainya. M. Hamdan (2003), Politik Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 28


Daftar Pustaka Makalah Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana

Pengertian Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana dan Faktor Penyebab Kejahatan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

2 comments:

  1. maaf saya mau tanya yang dimaksud upayanon penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, sistemnya gimana ya?

    ReplyDelete
  2. maaf saya mau tanya yang dimaksud upayanon penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, sistemnya gimana ya?

    ReplyDelete