Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syarat, Jenis dan Penyelenggaraan Administrasi

Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan komsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah.http://id.wikipedia.org/wiki/kredit_pemilikan_rumah, Diakses pada 20 Desember 2013.2014 Sedangkan pada Bank Tabungan Negara tempat penulis mengadakan penelitian, KPR didefinisikan sebagai kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni.Hasil Wawancara Staff Loan Service BTN Cabang Medan Pada Tanggal 18 Februari


Tujuan adanya kredit pemilikan rumah beberapa sumber, maksud dan tujuan diberikannya layanan kredit pemilikan rumah sudah jelas artinya  membantu para nasabah yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mempunyai uang secara cash/tunai dalam jumlah banyak. Tujuan tersebut agar lebih ditekankan pada kebutuhan primer karena rumah merupakan tempat untuk tinggal dan unutk melakukan kegiatan lain. KPR merupakan sarana fasilitator untuk mendapatkan suatu kredit khususnya rumah.

Agunan yang diperlukan untuk kredit pemilikan rumah adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR Pembelian, sedangkan KPR Multiguna atau KPR Refinancing yang menjadi agunan adalah rumah yang sudah dimilki.

Karena masuk dalam kategori konsumtif maka peruntukan KPR haruslah untuk kegiatan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti pembelian stok barang dagangan, modal kerja, dan lain sebagainya.

Syarat-Syarat Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Ketentuan umum dan syarat-syarat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dibawah ini mutlak untuk dipenuhi oleh pemohon, karena itu apabila pemohon tidak menyetujui salah satu syarat maka Bank Tabungan Negara Cabang Medan tidak akan bersedia meneruskan proses pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hasil Wawancara Dengan Staff Loan Service BTN Cabang Medan Pada Tanggal 18 Februari 2014.

1. Ketentuan umum bagi calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu:

a. Golongan pengusaha
Yaitu semua pengusaha warga negara Indonesia yang bergerak diberbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja bank Tabungan negara Cabang Medan seperti sektor pertanian, perdangan, dan jasa lain yang karena usahanya tersebut layak diberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

b. Golongan pengahasilan tetap
  1. Semua golongan pegawai negeri yang dimaksud dalam PP No. 6 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 yaitu:
    • PNS
    • ABRI 
    • Pegawai BUMN
    • Pegawai Perusahaan Daerah
    • Pensiunan dari PNS atau ABRI
  2. Pegawai tetap dari perusahaan swasta maupun wiraswasta mapan.


2. Persayaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu :
  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
  • Umur minimal 21 tahun dan pada saat kredit lunas umur maksimum 55 tahun (untuk pegawai) dan 60 tahun (untuk wiraswasta/profesional).
  • Memiliki pekerjaan dan pengahasilan tetap.
  • Mengajukan permohonan fasilitas KPR dengan dilampiri  dokumen sebagai berikut :
    1. Photocopy KTP pemohon dan KTP suami/istri.
    2. Photocopy Kartu Keluarga.
    3. Potocopy Surat Nikah/cerai.
    4. Photocopy NPWP pribadi atau perusahaan dengan surat pernyataan bahwa pajak dibayar/ditanggung oleh perusahaan.
    5. Photocopy rekening batara atas nama pemohon.
    6. Photocopy SK terakhir gaji pegawai dan surat keterangan penghasilan pemohon dan suami/istri.
    7. Photocopy SIUP/TDP/Izin praktek Profesi bagi pengusaha/profesional.


Jenis-Jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Pemerintah melalui kalangan perbankan menyediakan fasilitas kredit pemilikan  rumah  yang  biasa disebut  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Pada saat ini di Indonesia dikenal ada 2 (dua) jenis KPR: bi.go.id, diakses pada tanggal 20 Desember 2013

1. KPR Subsidi
KPR Subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa : Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

2. KPR Non Subsidi
KPR Non Subsidi yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara, adalah sebagai berikut : Hasil Wawancara Dengan Staff Loan Service BTN Cabang Medan Pada Tanggal 18 Februari 2014.

a. KPR Subsidi
KPR Subsidi adalah KPR dengan dana 85% dari pemerintah. KPR ini diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi rendah yang ingin memiliki rumah pribadi namun tidak ada uang tunai untuk membeli atau membangunnnya. Sistem bunga yang berlaku adalah bunga berjenjang dimana setiap tahunnya BTN berhak menaikkan bunga tersebut hingga menginjak tahun tertentu dari 15 tahun masa kredit dengan pemberitahuan diawal sebelum akad kredit. KPR Subsidi ini dapat dibedakan menjadi :

1) Rumah Sederhana Sehat (RSS)

Menurut Keputusan Menteri Pemukiman & Prasarana Wilayah Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat No.403 Tahun 2002, yang dimaksud rumah sehat sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kavlingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal. Persyaratan  umum untuk dapat mengambil kredit KPR RSS ini pada Bank BTN adalah  sebagai berikut :
  • Luas tanah 200m2.
  • Bunga 6% per tahun untuk gaji Rp.350.000 s/d Rp.500.000, dan 8% untuk gaji Rp.500.000 s/d Rp. 900.000.
  • Masa kredit maksimal 15 tahun.
  • Uang muka 15% dari harga jual sebesar 30 juta.



2) Subsidi Swagriya

Paket KPR Subsidi Swagriya diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi rendah yang ingin membangun rumah diatas tanah milik pribadi dengan jaminan berupa tanah tersebut. Persyaratan umum dari KPR Subsidi Swagriya adalah sebagai berikut :
  • Besar kredit 90% dari anggaran untuk membangun rumah dan tidak lebih dari 75% nilai tanah.
  • Bunga 15% per tahun.
  • Masa kredit maksimal 15 tahun.


b. KPR Komersil
KPR Komersil adalah KPR yang disediakan bagi masyarakat selain yang telah ditetapkan pemerintah sebagai masyarakat ekonomi bawah. Pada Bank BTN KPR komersil juga dibagi menjadi 2 macam,yaitu :

1) Griya Utama
KPR Griya Utama disediakan oleh BTN untuk masyarakat ekonomi menengah dengan persyaratan :
  • Pilihan tipe rumah 27 atau 36.
  • Bunga 14.5% per tahun untuk kredit sebesar dibawah 50juta, bunga 14% untuk kredit diatas 50 juta hingga 150 juta, dan bunga 13% untuk kredit diatas 150 juta.
  • Harga jual tidak ditentukan.


2) Swagriya
Sama dengan KPR Subsidi Swagriya namun tanpa subsidi dari pemerintah dengan ketentuan seperti KPR Griya Utama.


c. KPR Ruko
KPR Ruko disediakan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis yang ingin mendirikan bangunan bertingkat berfungsi sebagai  tempat usaha dan rumah sekaligus. Persyaratan umum dari kredit ini adalah :
  • Bangunan 2 lantai.
  • Bunga 15% per tahun.
  • Masa kredit maksimal 15 tahun.


Jenis KPR dengan pembagian kriteria seperti diatas berlaku sejak tahun 2002, sebelumnya jenis KPR yang ditawarkan oleh BTN lebih bervariatif namun dengan pertimbangan efisiensi serta efektivitas modal yang dikeluarkan BTN maka dirubahlah jenis-jenis KPR tersebut.

Penyelenggaraan Administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Dalam rangka menyelenggarakan proses administrasi KPR sehingga mampu mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR serta memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan debitur KPR, penyelenggaraan KPR oleh perbankan perlu didukung oleh pembakuan proses administrasi KPR sejak tahap originasi KPR sampai dengan KPR disekuritisasi. Penyelenggaraan administrasi KPR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/ 38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010 

1. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Organisasi KPR
Dalam rangka originasi KPR oleh unit KPR, bank wajib paling kurang memisahkan pelaksanaan lima proses sebagai berikut :

a. Penawaran KPR
Dalam rangka penawaran KPR, Bank wajib menyediakan dokumen penawaran KPR tersendiri yang merupakan dokumen yang disampaikan kepada nasabah dalam rangka penawaran KPR yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut :
  1. Persyaratan calon debitur KPR yang paling kurang mencakup persyaratan kewarganegaraan dan persyaratan penghasilan.
  2. Persyaratan KPR yang paling kurang mencakup :
    • Persyaratan agunan KPR, yaitu :
      • Hak Tanggungan (HT) atas Tanah dan Bangunan.
      • Akta Jaminan Fidusia terdiri atas :
        • Semua tagihan, hak, wewenang dan klaim uang ganti rugi  asuransi yang timbul berdasarkan polis asuransi kerugian dan asuransi jiwa debitur.
        • Tagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang timbul karena terdapatnya pemutusan hak debitur atas tanah sebelum jatuh waktu berakhirnya hak tersebut.
    • Persyaratan minimum uang muka KPR sebagai berikut :
      • Paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari nilai harga jual tanah dan bangunan.
      • apabila uang muka KPR kurang dari 20% (dua puluh per seratus)  dari nilai harga jual tanah dan bangunan, maka KPR wajib dijamin oleh lembaga penjamin dengan besarnya penjaminan yang  ditetapkan berdasarkan rasio antara jumlah maskimum pemberian KPR oleh Bank dibandingkan dengan nilai agunan.
    • Persyaratan asuransi yang mencakup kewajiban untuk :
      • Asuransi jiwa untuk masing-masing debitur KPR dengan nilai pertanggungan yang paling kurang sama dengan nilai KPR yang diberikan bank.
      • Asuransi umum yang paling kurang mencakup proteksi terhadap kebakaran dengan nilai pertanggungan paling kurang sama dengan hasil penilaian bangunan rumah pada saat pemberian KPR.
      • Asuransi wajib dilengkapi dengan suatu bankers clause untuk kepentingan bank sebagai originator.
    • Biaya KPR yang akan menjadi beban debitur KPR dan rinciannya.
    • Penalti yang dikenakan untuk pelunasan KPR yang dipercepat  (prepayment penalty) dan pinalti atas keterlambatan debitur dalam pemenuhan kewajibannya.
    • Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi debitur untuk bisa  melakukan refinancing KPR.
    • Persyaratan dokumen untuk pengajuan permohonan KPR.
  3. Porsi pemberian KPR oleh Bank diatur sebagai berikut :
    • Porsi pemberian KPR oleh Bank paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari harga jual tanah dan bangunan, sehingga angka rasio antara jumlah maksimum KPR yang bisa diberikan bank terhadap nilai agunan (Loan to Value Ratio) paling tinggi adalah 80% (delapan puluh per seratus).
    • Formula untuk penetapan jumlah maksimum KPR sebagai berikut :  Jumlah Maksimum KPR yang bisa diberikan bank = 80% x nilai taksasi terhadap harga jual tanah dan bangunan yang terendah antara penilaian bank dan penilaian independent appraisal


Sistem perhitungan angsuran KPR dan metode  pembayaran  angsuran  KPR.

Kebijakan bunga KPR dan sistem perhitungan bunga KPR yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
  • Tingkat bunga KPR.
  • Bunga KPR tetap atau bunga KPR yang bisa disesuaikan.
  • Formula perhitungan bunga KPR.
  • Kondisi yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bunga KPR.
Pengertian KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

b. Analisis Permohonan KPR
Dalam rangka memelihara konsistensi di dalam melakukan analisis permohonan KPR, bank wajib paling kurang membakukan hal-hal sebagai  berikut:
  1. Metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas kemampuan membayar calon debitur.
  2. Metode dan formula dalam rangka melakukan penilaian atas agunan.
  3. Kriteria independent appraisal dalam rangka melakukan penilaian agunan.
  4. Format Laporan Analisis Permohonan KPR.
  5. Format Laporan Penilaian Agunan.


c. Pengambilan Keputusan KPR
Dalam rangka pengambilan keputusan KPR, bank wajib menetapkan prosedur baku paling kurang dalam rangka :
  1. Menyampaikan keputusan secara tertulis tentang penerimaan atau penolakan permohonan KPR calon debitur termasuk alasan apabila dilakukan penolakan.
  2. Mengevaluasi hasil pengambilan keputusan kredit dalam rangka memastikan tidak terdapatnya penyimpangan di dalam proses pengambilan keputusan KPR serta menetapkan kebijakan perbaikan yang diperlukan.
  3. Menatausahakan dokumen keputusan kredit dari masing-masing pemohon KPR.
  4. Pelaksanaan Akad Kredit


Dalam rangka pelaksanaan akad kredit, bank wajib menetapkan prosedur baku paling kurang dalam rangka memastikan :
  1. Kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan untuk akad kredit.
  2. Terdapatnya surat keterangan resmi (cover note) dari notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi di instansi pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan.
  3. Perjanjian Kredit paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut :
    • Perjanjian KPR harus memuat :
      • Pernyataan debitur bahwa agunan yang diserahkan kepada bank  tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
      • Pernyataan debitur untuk tidak menjaminkan kembali agunan yang telah diserahkan kepada bank.
    • Perjanjian KPR didukung oleh dokumen yang :
      • Memadai dan masih berlaku.
      • Dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia.
      • Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
    • Perjanjian KPR memuat klausula yang menentukan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur serta pernyataan jaminan antara kreditur awal dan debitur terkait dinyatakan berakhir, dalam hal terdapat pelunasan penuh atas jumlah yang wajib dibayar oleh debitur berdasarkan perjanjian KPR.
    • Perjanjian KPR memuat mekanisme penagihan angsuran KPR dan kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penagihan angsuran KPR secara kolektif.
    • Perjanjian KPR memuat sistem perhitungan suku bunga KPR, termasuk kemungkinan perubahan suku bunga KPR dan kondisi yang mendasari terjadinya perubahan suku bunga KPR serta waktu pemberlakukan perubahan suku bunga KPR.
    • Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada bank yang memungkinan bank untuk melakukan penjualan putus dalam rangka sekuritisasi atau kemungkinan untuk melakukan Repo terhadap KPR debitur.
    • Perjanjian KPR memuat hak dan tanggung jawab bank dan debitur KPR dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan.
    • Perjanjian KPR memuat persetujuan debitur kepada bank untuk menggunakan data/informasi terkait debitur dan/atau agunan KPR dalam rangka melakukan sekuritisasi KPR.


d. Pencairan Kredit 
Dalam rangka pencairan kredit, bank wajib menetapkan prosedur baku sekurang-kurangnya dalam rangka :
  1. Memastikan telah dipenuhinya kewajiban calon debitur KPR yaitu paling kurang sebagai berikut:
    • Menyerahkan dokumen pendukung permohonan KPR yang sah yang antara lain terdiri dari sertifikat hak atas tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampirannya, Sertifikat Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang telah ditanda tangani oleh calon debitur KPR, dan polis asuransi jiwa dan polis asuransi kerugian atas bangunan.
    • Menanda tangani perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pengikatan agunan.
    • Memberikan kuasa kepada Notaris atau PPAT untuk menyerahkan secara langsung kepada Bank dokumen-dokumen yang terkait dengan agunan seperti sertifikat hak atas tanah dan bangunan, Sertifikat Hak  Tanggungan atas tanah dan bangunan dan/atau Sertifikat Fidusia yang disampaikan oleh penjual tanah dan bangunan.
    • Membuka rekening pada bank sebagai kreditur asal KPR dan memberikan kuasa pendebetan rekening tersebut kepada bank dalam rangka pembayaran angsuran KPR.
    • Melunasi biaya KPR.
  2. Menata usahakan dokumen pencairan kredit dari masing-masing debitur  KPR.


2. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Bank
Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR, bank wajib melakukan hal-hal yang paling kurang sebagai berikut :

a. Membangun komunikasi dengan debitur KPR melalui unit Customer Loan Service (CLS). Unit Customer Loan Service bank paling kurang mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut :
  1. Melayani kebutuhan informasi debitur KPR.
  2. Memastikan penyelenggaraan penagihan angsuran KPR yang sesuai dengan kebijakan bank.
  3. Memastikan terselesaikannya permasalahan pinjaman KPR dari debitur.


b. Menatausahakan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi. Dalam rangka penatausahaan dokumen KPR yang merupakan aset bank dan dokumen KPR yang sudah disekuritisasi,  bank wajib memiliki prosedur baku paling kurang dalam rangka :
  1. Penerimaan, penatausahaan, peminjaman dan penyerahan kembali dokumen KPR.
  2. Pemeliharaan dokumen KPR.
  3. Pengamanan dokumen KPR.


c. Mengelola data dan informasi KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi. Dalam rangka pengelolaan data dan informasi KPR yang merupakan aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, bank wajib paling kurang memiliki sistem informasi untuk :
  1. Mendukung pemantauan dan penyusunan laporan rutin kinerja debitur KPR.
  2. Menyampaikan informasi kinerja debitur KPR dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi kepada investor KPR, bagi bank yang telah melakukan sekuritisasi KPR.


d. Memantau secara periodik kinerja debitur KPR yang menjadi aset bank dan kinerja debitur KPR yang sudah disekuritisasi. Dalam rangka pemantauan secara periodik kinerja debitur KPR yang menjadi aset bank dan KPR yang sudah disekuritisasi, bank wajib paling kurang :
  1. Memiliki format baku laporan kinerja debitur KPR yang paling kurang mencakup informasi tentang pembayaran angsuran KPR, tunggakan  KPR, perubahan status debitur KPR, terjadinya pelunasan KPR yang dipercepat (prepayment) dan terjadinya refinancing.
  2. Memiliki informasi mengenai kinerja debitur yang bersangkutan atas fasilitas kredit dari Bank selain KPR termasuk kartu kredit.


e. Mendukung proses penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection).
Dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection), bank wajib paling kurang menyusun sistem dan prosedur operasional mengenai collection baik yang dilakukan oleh unit kerja bank dengan menggunakan tenaga collector yang merupakan pegawai bank maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga termasuk alternatif tindak lanjut penanganan permasalahan collection.

f. Melaksanakan eksekusi agunan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan, bank wajib paling kurang melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Menetapkan prosedur baku dalam rangka eksekusi agunan.
  2. Memastikan proses dan tahapan eksekusi agunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  3. Menetapkan jangka waktu penyelesaian eksekusi agunan.



3. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Pihak Ketiga
Dalam menjalankan fungsi sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR, bank dapat menunjuk pihak ketiga untuk dan atas nama bank bertindak sebagai Penyedia Jasa (Servicer) KPR terbatas pada :
a. Penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR. Dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan dokumen KPR oleh pihak ketiga, bank wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Terdapatnya kriteria yang paling kurang memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen KPR debitur dalam rangka seleksi pihak ketiga yang menjadi mitra bank sebagai penyelenggara penatausahaan dokumen KPR.
  2. Terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara bank dengan pihak penyelenggara penatausahaan dokumen KPR yang paling kurang memuat:
    • Wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak.
    • Mekanisme penyelesaian permasalahan.
    • Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.


b. Penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection) atau penyelenggaraan eksekusi agunan. Dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian pembayaran angsuran KPR (collection) atau     penyelenggaraan eksekusi agunan oleh pihak ketiga, bank wajib paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Terdapatnya kriteria dalam rangka seleksi pihak ketiga yang akan menjadi mitra bank sebagai penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan.
  2. Terdapatnya pedoman tertulis yang ditetapkan oleh bank sebagai acuan penyelenggaraan collection atau penyelenggaran eksekusi agunan oleh pihak ketiga.
  3. Terdapatnya perjanjian kerjasama secara tertulis antara bank dengan pihak penyelenggara collection atau penyelenggara eksekusi agunan yang paling kurang memuat :
  4. Wewenang dan tanggung jawab kedua belah pihak.
  5. Mekanisme penyelesaian permasalahan.
  6. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama.



Dafatar Pustaka Makalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Sudah di letakkan dia akhir kalimat dengan tulisan berukuran kecil

Pengertian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syarat, Jenis dan Penyelenggaraan Administrasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

3 comments:

  1. dear penulis,
    Mohon disertakan nama penulis dan tahun penulisannya. Saya membutuhkan halaman ini sebagai referensi

    ReplyDelete
  2. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Aris. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah penipuan oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 Juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah dia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan kehilangan Sety saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia Dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekening bulanan.

    ReplyDelete
  3. Halo, saya mary harry, seorang pemberi pinjaman uang pribadi, apakah Anda berada di utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? Saya telah terdaftar dan disetujui. Aku memberikan pinjaman kepada reputasi dan tingkat individu Tersedia dalam 2%. Aku memberikan pinjaman kepada lokal dan internasional untuk semua orang yang membutuhkan pinjaman, dan dapat membayar kembali pinjaman, di seluruh dunia. Aku memberikan pinjaman melalui transfer rekening atau cek bank juga mendukung. Tidak memerlukan banyak dokumen. Jika Anda ingin mendapatkan pinjaman dari reputasi kami. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: maryharryloanfirm@gmail.com
    balasan...

    ReplyDelete