Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Kredit Sindikasi Perbankan Dasar Hukum, Ciri, Manfaat, Definisi Menurut Para Ahli

Pengertian Kredit Sindikasi adalah Stanley Hurn dalam bukunya syndicated loan memberikan defenisi mengenai kredit sindikasi atau syndicated loan adalah : “A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent.”  Sutan Remy, op.cit, hal. 2 dikutip dari Stanley Hurn, Syndicated Loans, 1990,  hal.1


Defenisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi, yaitu :
  • Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi
  • Kedua, defenisi tersebut  menyatakan  bahwa  kredit  sindikasi  adalah  kredit  yang  diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi.
  • Ketiga, defenisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
  • Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.


Dasar Hukum Kredit Sindikasi

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kredit sindikasi,
adalah:
  1. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (LNRI Tahun 1967 No. 34, Tambahan LNRI No. 2842).
  2. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (LNRI Tahun 1968 No. 68, Tambahan LNRI No. 2865).
  3. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 dan No. KEP- 562/KMK-011/1982 tanggal 1 September 1982.
  4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SK No. 6/44/Kep/Dir/UPK/1973.
  5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No.21/50/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, tentang BMPK kepada Debitur atau Debitur Group.
  6. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No/ 21/10/BPPP, tanggal 27 Oktober 1988 perihal BMPK kepada Debitur atau Debitur  Group.
  7. SK Direksi BI, No. 21/51/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang sindikasi kredit kepada pengurus dan atau pemegang saham.
  8. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus atau pemegang saham.
  9. SE  kepada  semua  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  bukan  Bank  di  Indonesia  No.  21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya.
  10. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472).
  11. UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992.
  12. SK Direksi BI  No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.


Ciri-ciri Kredit Sindikasi

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi antara lain :
1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit
Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya kredit sindikasi dibagi atas dua jenis, yaitu club loan dan consortium lending. Club loan adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja, biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh setiap anggota sama besar sekalipun tidak selalu demikian. Consortium lending mengandung pengertian bila jumlah kredit sedemikian besar sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk club loan.

2. Besarnya jumlah kredit
Kredit sindikasi adalah satu teknik bagi bank untuk dapat membiayai debitur meskipun kredit yang dimohonkan oleh debitur telah melewati BMPK dengan cara membentuk sindikasi di antara kreditur. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang berjumlah kecil dimana tidak alasan bagi bank untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit tersebut.

Apabila bank tersebut merasa bahwa resiko terlalu besar bila seluruh permintaan nasabah itu sendiri meskipun tidak melewati BMPK maka bank dapat juga membentuk suatu sindikasi untuk membiayai debitur.

3. Jangka waktu
Pada umumnya Kredit sindikasi berjangka waktu menengah atau jangka waktu panjang, sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan untuk jangka waktu pendek. Dalam terminologi sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksud dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Namun pada umumnya jangka waktu pendek sampai dengan satu tahun, menengah antara 1-5 tahun sedangkan panjang di atas 5 tahun.

4. Bunga
Pada umumnya, bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali. Bagi kredit-kredit yang diberikan dalam mata uang asing, misalnya Amerika Serikat ditetapkan dengan mengambil patokan LIBOR (London Interbank Offered Rate) atau SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate).

Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang waktu kredit. Penetapan bunga dengan cara mengambang dipandang  lebih adil bagi bank-bank peserta kredit sindikasi dan nasabah, di samping itu juga bagi bank dapat lebih memberikan kepastian dalam kaitannya dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus disediakan bagi debitur.

Oleh karena dana yang diperoleh bank berjangka waktu pendek dan setiap kali berbeda- beda tingkat bunganya, maka adalah lebih baik bunga kredit ditetapkan secara mengambang dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat bunga perolehan dananya.

5. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah
Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tersebut lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing Bank peserta tidak sama besar. Namun apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan satu pemberian kredit dalam suatu sindikasi kredit maka akan sulit pelaksanaannya bila masing-masing peserta menghendaki tingkat bunga yang berbeda.

6. Tanggung jawab berbagi
Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukan kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari bank peserta dalam sindikasi tidak bersifat tanggung renteng, artinya bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing- masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana satu bank menjamin bank lain.

7. Dokumentasi kredit
Dokumentasi kredit yang sama bagi semua peserta kredit sindikasi   merupakan ciri yang penting dari kredit  sindikasi.

Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank-bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank   di antara peserta sebagai agen untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kredit   ditandatangani.

8. Publisitas
Ciri yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi untuk dipublisitaskan.

Manfaat Kredit Sindikasi

1. Bagi Kreditur
Ada beberapa manfaat bagi suatu bank untuk membiayai nasabahnya dalam bentuk kredit sindikasi dengan bank-bank lain. Beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah BMPK.
  2. Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko  dengan bank-bank lain.
  3. Jika sebelumnya dikenal penuh persaingan dalam merebut hati nasabah, sekarang setelah membentuk sindikasi dituntut sikap kebersamaan dan kegotongroyongan melalui kerjasama ini bank-bank kredit dapat tukar menukar informasi bagi kemajuan masing- masing.
  4. Bila sindikasi itu di antara bank yang sudah mapan dan bank kecil maka akan terjadi transfer pengetahuan dari bank yang sudah mapan kepada bank kecil.
  5. Sindikasi juga akan memperluas akses bank-bank kreditur di kalangan pengusaha terutama bagi bank-bank yang jaringannya masih sangat terbatas.
  6. Bank dapat mencari sumber pendapatan selain dari suku bunga yaitu dengan cara  menjadi arrangers kredit sindikasi.
  7. Analisa kredit akan makin cermat, karena adanya banyak bank yang terjun ke kredit sindikasi, tentu menciptakan analisa yang makin tajam, bila dibandingkan dengan bila hanya dianalisa sendiri.
  8. Peluang bank untuk membiayai proyek-proyek besar, hal ini akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas kemampuan bank-bank nasional baik dalam negeri maupun manca negara.
  9. Kredit sindikasi diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi setiap peserta sindikasi, hanya ada satu dokumentasi kredit, administrasi dan satu agen.


2. Bagi Nasabah
Bagi nasabah kredit sindikasi memberikan manfaat sebagai berikut :
  1. Bagi suatu bank, sekalipun mampu memberikan kredit yang berjumlah besar tetapi belum tentu bersedia untuk memberikan jumlah yang sama bagi setiap pemohon karet. Suatu bank mungkin mampu dan bersedia memberikan kredit sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) kepada suatu perusahaan yang mempunyai modal sebesar Rp. (satu) triliun, namun hanya bersedia memberikan kredit sebesar Rp. 10 (sepuluh) miliar untuk suatu perusahaan dengan modal sebesar Rp. 50 (lima puluh) miliar saja.
  2. Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank, cukup berhubungan dengan satu bank.
  3. Kredit sindikasi memungkinkan bagi satu nasabah untuk memupuk record dengan  banyak bank melalui pengaturan oleh bank sendiri yang bertindak sebagai arrangers  untuk kredit sindikasi itu.
  4. Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut lebih-lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank-bank besar yang ternama.
  5. Nasabah bisa mendapat dari berbagai bank tentang segala hal yang kurang mengenai proyek yang sedang ditangani.




Pemilihan Sistem Hukum Yang Berlaku dan Juridiksi Pengadilan

Sindikasi kredit dapat dibentuk dengan para peserta hanya terdiri dari lembaga- lembaga pemerintah pemberi kredit dalam negeri atau dengan para peserta pemberi kredit internasional yang berasal dari berbagai negara. Apabila kredit sindikasi tersebut merupakan sindikasi kredit internasional maka mengenai pemilihan hukum siapa atau hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi sengketa di antara pihak terkait dalam perjanjian kredit sindikasi menjadi masalah. Apakah akan diberlakukan hukum dari agen bank, pihak penerima kredit, pemberi pinjaman, tempat ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi,  atau hukum salah satu negara yang sama sekali tidak terkait dengan perjanjian kredit sindikasi.

Pemilihan sistem hukum dan juridiksi pengadilan ditentukan sendiri oleh para pihak dengan mencantumkan klausula khusus dalam perjanjian kredit sindikasi. Pada umumnya bagi sindikasi kredit di dalam negeri hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak menutup kemungkinan diperjanjikan lain yang menentukan diberlakukannya hukum negara lain. Menurut sistem hukum perjanjian Indonesia dimungkinkannya hal yang demikian itu mengingat diberlakukan azas kebebasan berkontrak.

Pada kredit sindikasi mungkin diberlakukan transaksi keuangan internasional,  dimana terkait berbagai sistem hukum yang menimbulkan ketidakpastian yaitu :
  1. Menyangkut validitas dari hukum yang diberlakukan, penegakan dari ketentuan sistem hukum dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang menjadi landasan bagi transaksi internasional.
  2. Menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang dimaksud.
  3. Sampai sejauhmana sistem hukum lain akan mempengaruhi transaksi kredit tersebut.


Untuk meminimalkan ketidakpastian itu di dalam praktek diupayakan menerapkan satu sistem hukum saja yang ditempuh dengan cara memasukkan dalam perjanjian kredit sindikasi klausula pilihan hukum.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih hukum yang diberlakukan bagi kredit sindikasi.
  1. Kebebasan untuk memilih hukum yang akan diberlakukan
    Harus dipertimbangkan sampai sejauhmana suatu sistem hukum memperbo-lehkan para pihak dari suatu transaksi untuk memilih hukum tersebut dalam mengatur validitas dan pelaksanaan dari perjanjian serta hak dan kewajiban dari para pihak. Juga apakah sistem hukum tersebut memperbolehkan untuk dipilih dalam mengatur suatu transaksi dimana sistem hukum tersebut sedikit atau sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan transaksi tersebut.
  2. Kepastian dan harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang ada.
    Hal ini merupakan pertimbangan yang paling penting bagi para pihak karena menyangkut klausula-klausula tertentu yang tercantum dalam suatu dokumen perjanjian memungkinkan para pihak untuk memperoleh kepastian dari sistem hukum yang dipilih dalam menghadapi kejadian-kejadian di kemudian hari.

    Kebutuhan akan kepastian adalah dapat diduganya apa yang akan diputuskan dalam pengadilan berkenaan dengan satu kasus sangat penting untuk dapat dirinci dalam perjanjian kredit. Keadaan-keadaan bila hal itu terjadi dapat memberikan hak mutlak bagi bank peserta sindikasi untuk mengakhiri seketika suatu perjanjian dan menuntut agar kreditur melunasi seluruh kredit yang terutang sebelum jangka waktu berakhir.

    Menurut sistem hukum anglo saxon apabila para pihak dalam suatu perjanjian mencantumkan hak dan kewajiban mereka berdasarkan klausula-klausula yang dirumuskan secara jelas hakim tidak boleh menafsirkan klausula-klausula tersebut, namun harus diartikan sesuai dengan kata-kata yang telah jelas itu. Dan hakim tidak diperkenankan menambah klausula-klausula lain dalam perjanjian dengan tujuan agar perjanjian itu menjadi adil dan patut.

    Menurut sistem hukum kontinental pengadilan mempunyai wewenang untuk mencampuri perjanjian para pihak berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian yang terjadi bukan suatu kejadian yang serius, kerugian yang tidak terbukti, hak tersebut bertentangan dengan keadilan atau gabungan dari faktor-faktor tersebut.
  3. Kecanggihan dari sistem hukum yang dipilih
    Adalah penting bahwa terminologi dan ketentuan-ketentuan dari sistem hukum yang dipilih mampu mengakomodasikan konsep-konsep, transaksi-transaksi dan struktur- struktur yang canggih dan kompleks dari transaksi-transaksi internasional.
  4. Bahasa
    Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kredit sindikasi biasanya berhubungan dengan bahasa yang biasa dipakai dalam dunia internasional. Maka pada umumnya sistem hukum yang dipilih adalah hukum Inggris.
  5. Forum litigasi
    Adalah sangat memudahkan para pihak apabila pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah juga pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih bagi perjanjian kredit sindikasi. Pilihan mengenai pengadilan mana yang mempunyai jurisdiksi utama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul yang berkenaan dengan perjanjian kredit sindikasi juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut :
    • Kecakapan dan efektifitas dari putusan pengadilan dan sistem hukum yang akan dipilih.
    • Apakah berdasarkan sistem yang akan dipilih itu terdapat suatu pengadilan khusus yang dimiliki hakim-hakim yang telah berpengalaman memutus sengketa yang biasa pada perjanjian kredit sindikasi.
    • Sampai sejauhmana putusan-putusan dari pengadilan yang sistem hukum yang akan dipilih itu diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan negara lain yang didasarkan pada perjanjian pengakuan timbal balik di antara negara-negara itu.


Daftar Pustaka Makalah Kredit Sindikasi

 Sutan Remy, op.cit, hal. 2 dikutip dari Stanley Hurn, Syndicated Loans, 1990,  hal.1

Pengertian Kredit Sindikasi Perbankan Dasar Hukum, Ciri, Manfaat, Definisi Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment