Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Kurator Tugas Kewajiban Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Pengertian Kurator Adalah Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.


Di samping tugas utama tersebut, kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yang dapat diinventarisasi dari UU Kepailitan dan PKPU, antara lain :
  1. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).
  2. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
  3. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor atas semua  keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 UU Kepailitan dan PKPU).
  4. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai pengajuan gugatan atau  meneruskan perkara  yang  sedang  berlangsung,  ataupun   menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 (1) UU Kepailitan dan PKPU).
  5. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).
  6. Dalam waktu paling lama 5 hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana maksud Pasal 113, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU).
  7. Kurator wajib :
    • Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit; atau
    • Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
  8. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UU Kepailitan dan PKPU).
  9. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor (Pasal 84 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).
  10. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dengan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU).
  11. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lama 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU).
  12. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 UU Kepailitan dan PKPU).
  13. Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik debitur pailit kecuali hakim pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 119 UU Kepailitan dan PKPU).
  14. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing- masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma- cuma (Pasal 119 UU Kepailitan dan PKPU).
  15. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kurator yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan    menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit (Pasal 120 UU Kepailitan dan PKPU).
  16. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib  diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
  17. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana pedamaian dalam rapat (Pasal 146 UU Kepailitan dan PKPU).
  18. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU).
  19. Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitur di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan  hukum tetap (Pasal 167 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
  20. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU).
  21. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU).
  22. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitur pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).Ibid, hal. 144-146.



Tanggung Jawab Kurator

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh  kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan  kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.Ibid, hal. 151.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  tersebut. Hal  ini  tegas  dinyatakan  dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain : Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.Ibid. 

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).Ibid. 

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun    kurator    harus    memberikan    tanggapan     kepada     hakim pengawas   atas   surat   keberatan   tersebut   paling  lambat  3  hari   setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, hakim  pengawas  harus  memberikan  penetapan  paling  lambat  3  hari setelah  tanggapan   dari   kurator   sudah   diterima   oleh   hakim   pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Ibid, hal. 152.

Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap :
  1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan  untuk  kesehatan,  tempat tidur  dan  perlengkapannya  yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
  2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian   dari  suatu jabatan   atau  jasa,  sebagai  upah,  pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;
  3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.
Tugas Kewajiban Tanggung Jawab Kurator

Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan  dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang,   tidak   dapat   dibebankan   pada   harta   pailit,   dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Imran Nating, Op. Cit, hal 115.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan  dengan itikad baik.

Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit.Ibid. 

Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap  harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab  yang  sangat  berat  karena  kurator  bukan  saja bertanggung  jawab    atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU.

Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU,  sehingga  dalam  hal  ini  sulit      untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator  tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum). Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankrupcty law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta : Tatanusa, 2000), hal. 72.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian  apabila  telah memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (onrechtmatige daad), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (onrechtmatige daad) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, diantaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semual. M.  A.  Moegni  Djojodirjo,  Perbuatan  Melawan  Hukum,  (Jakarta  :  Pradnya Pramita, 1979), hal. 102. Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam hukum  pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh- sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan  PKPU.Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03.  Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan  Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak- pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administasi kepada kurator diantaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai   anggota   asosiasi. Dengan   diberhentikan  dari   asosiasi   (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebgai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diluar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila  kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu sanksi administasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

Daftar Pustaka Makalah Makalah dalam hukum Kepailitan

Pengertian Kurator Tugas Kewajiban Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment