Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian Label Produk Pangan Pengaturan Pelabelan Bagi Konsumen Dalam Mendapatkan Perlindungan dan Informasi

Pengertian Label adalah - Dalam media massa baik media elektronik maupun media cetak, telah menginformasikan adanya perubahan arah yang terjadi pada industri pangan di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan bertumbuhnya industri pangan fungsional dan pangan suplemen. Pangan fungsional adalah pangan yang tidak hanya memberikan zat-zat gizi esensial pada tubuh manusia, melainkan juga memberikan efek perlindungan terhadap tubuh bahkan untuk penyembuhan terhadap beberapa gangguan penyakit. Pertumbuhan pangan fungsional ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen yang berhubungan erat dengan makanan, gizi dan kesehatan. Disamping hal tersebut, tuntutan kehidupan modern sekarang ini telah mengakibatkan konsumen menjadi sangat sibuk. Motif inilah yang digunakan oleh para produsen pangan untuk menggencarkan produk suplemen makanan. Artikel Purwiyatno Hariyadi, Gizi dan Kesehatan, Mencermati Label dan Iklan Pangan, diunduh pada tanggal 28 Mei 2013 dari situs http://google.com/pelabelanprodukpangan/bloggerpurwiyatno/gizidankesehatanmencermatilabelda niklanpangan.

Pengedaran produk pangan baik fungsional maupun suplemen tersebut dapat terlihat dari label dan iklan produk-produk pangan yang ditawarkan oleh para produsen pangan. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak iklan dan label, yang menggunakan berbagai istilah yang tidak atau kurang jujur, dan cenderung menyesatkan. Bahkan sering dijumpai pula berbagai klaim yang “terkesan” atau “seolah-olah ilmiah” sehingga membingungkan dan menyesatkan konsumen.

Penggunaan iklan pangan juga diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1996, pemerintah berkewajiban mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang  diperlukan agar iklan mengenai pangan yang diperdagangkan, tidak memuat keterangan yang menyesatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 33 UU No. 7 Tahun 1996 menyatakan, setiap label dan/atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan, harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. N.H.T. Siahaan, Op.cit., hal.140.

Khusus yang berkaitan dengan keyakinan atau agama, Pasal 34 UU No. 7 Tahun 1996 menentukan, setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan agama atau kepercayaan tersebut. Pasal ini mengacu kepada pencantuman label halal sesuai dengan Hukum Islam. Ibid

Sebagaimana ditentukan Pasal 7 butir b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban Pasal 7 butir b ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menentukan, bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan produk tersebut. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha tersebut, diaturlah mengenai pelabelan dan iklan produk pangan dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 1 angka 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 menentukan yang dimaksud dengan “Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut  Label”. Akan tetapi, sebelum PP No. 69 Tahun 1999 tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat telah ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pengertian label pangan yang sama terdapat juga pada Pasal 1 angka 15 UU No. 7 Tahun 1996 tersebut.

Pelabelan produk pangan menjadi penting karena merupakan sarana informasi dari produsen kepada konsumennya mengenai produk yang akan dijualnya. Sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk perisa yang ditambahkan pada produk yang akan dikonsumsinya. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, dimana semua pihak akan memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Sehingga akan memudahkan dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari terciptanya persepsi yang salah.

Label Sebagai Perwujudan Dari Hak Konsumen Mendapatkan Informasi

Setiap produk pangan yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan berbagai media atau mencantumkannya dalam atau  diluar kemasan produk pangan (label pangan). Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit., hal.34.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen ditutup-tutupi. Warta Konsumen No. 01 Th XXVII Januari 2000, hal.31.

Akan tetapi dalam praktiknya, standar pelabelan produk pangan seringkali dilanggar oleh pelaku usaha. Akibatnya, banyak konsumen yang menderita kerugian hingga menjadi korban yang menghilangkan nyawa konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Kendatipun para konsumen  ada yang memprotesnya secara terang-terangan, tetapi lebih banyak yang berdiam diri dan tetap menjadi silent victim.

Di dalam Pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 mengenai Label Pangan secara umum ditentukan bahwa:

  1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
  2. Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian pada Pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan mengenai standar isi dari label pangan bahwa:

  1. Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
  2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
    • Nama produk;
    • Daftar bahan yang digunakan;
    • Berat bersih atau isi bersih;
    • Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
    • Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Banyak khalayak umum (konsumen) yang menganggap label adalah merek. Masyarakat kurang dapat membedakan label dengan merek. Dengan adanya  ketentuan  dari  Pasal-Pasal  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa      label berbeda dengan merek. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. Merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.Rachmad Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.48.

Ditinjau dari fungsinya, merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya serta sebagai jaminan atas   mutu barangnya.Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.89.   Merek  yang  kuat  ditandai  dengan  dikenalnya  suatu  merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen memakai merek yang tinggi. Merek dapat diperjelas ke dalam 3 (tiga) hal berikut:

  1. Nama (brand name): Aqua, Rinso, LG, Samsung, Acer, Windows, Gucci, Versace, Calvin Klein (Ck), Sony, dan sebagainya.
  2. Simbol (mark): gambar beruang pada susu Bear Brand, gambar kereta kuda pada California Fried Chicken (cfc), gambar orang tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan Tango, simbol bulatan hijau pada Sony Ericsson, simbol sayap pada motor Honda, dan masih banyak contoh- contoh lainnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Karakter Dagang (trade character): si domar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gery, dan sebagainya.

Dari ketiga hal ini, telah jelas bahwa label dan merek sangat berbeda. Merek lebih difungsikan sebagai tanda pengenal, pembeda, alat promosi suatu produk, sedangkan label sebagai sumber informasi yang lebih lengkap bagi konsumen karena di dalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk.

Informasi sebagai pengertian merupakan stimulasi yang secara konsisten menggerakkan perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima informasi. Vincent Gaspersz menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan keputusan-keputusan yang akan datang.

Pada dasarnya informasi merupakan data yang penting yang dapat memberikan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Suatu informasi tersebut berguna atau tidak tergantung kepada:

  1. Tujuan Si Penerima Informasi : apabila informasi itu tujuannya untuk memberi bantuan, maka informasi itu harus membantu si penerima dalam apa yang ia usahakan untuk memperolehnya.
  2. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data : dalam menyampaikan dan mengolah data, inti pentingnya informasi harus dipertahankan. Jadi, dengan informasi tersebut orang akan memperoleh keterangan yang jelas mengenai sesuatu hal.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan/atau jasa tersebut. Dengan transaksi konsumen dimaksudkan diadakannya hubungan hukum (jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu.

Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang persyaratan dan/atau cara memperolehnya, terutama jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.

Diantara berbagai informasi tentang barang dan/atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit., hal.71.

Adapun label merupakan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Label pada Barang.

Informasi dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.Ibid Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Agnes M. Toar, Op.cit., hal.55.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu  penyebab  terjadinya kerugian  terhadap  konsumen  adalah  terjadinya  mis- representasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan mis-representasi banyak sekali disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu,  sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.cit., hal.54-55.

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam gugatan konsumen terhadap produsen. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut, dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena brosur dikategorikan sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual-beli meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

Pertimbangkan hakim yang menggolongkan perbuatan produsen sebagai wanprestasi diatas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya, yang dapat menuntut ganti kerugian hanya pihak yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha. Pembebanan tanggung gugat/tanggung jawab terhadap produsen yang merepresentasikan suatu produk secara tidak benar, baik dengan alasan wanprestasi maupun dengan alasan perbuatan melanggar hukum, merupakan suatu sarana yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, karena dengan adanya pertanggungjawaban/pertanggunggugatan tersebut dapat membuat produsen lebih berhati-hati dalam merepresentasikan suatu produk tertentu, sehingga konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar terhadap suatu produk.

Representasi suatu produk dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang   dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu larangan yang berkaitan dengan representasi tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) f dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Disamping larangan tersebut masih banyak larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan, jaminan atas barang tersebut, serta pemberian hadiah kepada pembeli.

Pengertian Label Produk Pangan

Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi produk dalam UU No. 8 Tahun 1999, jika tidak terpenuhinya ketentuan tersebut oleh produsen yang merugikan konsumen, maka produsen dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Itu artinya, konsumen tidak harus terikat dengan perjanjian dengan pelaku usaha dalam menggugat pelaku usaha. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 memberikan  perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang tidak terikat dengan pelaku usaha sebagaimana halnya dalam ketentuan Section 402 B Rest 2d of Tort. Anak Agung Ayu Diah Indrawati, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan, Tesis untuk Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hal.102.

Peringatan juga sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk konsumen, sedangkan peringatan digunakan untuk menjamin keamanan penggunaan produk tersebut. Peringatan yang juga bagian dari pemberian informasi kepada konsumen adalah bagian pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan penggunaan  suatu produk.Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.73.   Dengan  demikian  produsen  (pabrikan)  yang memproduksi produk tersebut wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Dalam hal ini berarti tugas produsen tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam pasar.

Suatu produk pangan konsumen yang dibawa ke pasaran tanpa petunjuk cara pemakaian/petunjuk penggunaan dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan yang sederhana, misalnya saja “simpan ditempat yang sejuk dan hindarkan dari jangkauan anak-anak” dan berlaku juga terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan tersebut maupun petunjuk-petunjuk penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai produk.

Kelalaian dalam menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam produk memungkinkan timbulnya bahaya tertentu dan akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena secara hukum produk tersebut  dikategorikan sebagai produk cacat instruksi yang telah membahayakan konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mengetahui adanya kecenderungan bahaya pemakaian produk tersebut.

Permasalahan yang sering timbul ialah bahwa produsen telah menyampaikan petunjuk penggunaan dan peringatan secara jelas pada label suatu produk tetapi konsumen yang tidak membaca instruksi produk tersebut dengan jelas ataupun instruksi tersebut tidak mengundang perhatian konsumen untuk dibacanya. Akan tetapi, jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif dalam menyampaikan instruksi tersebut yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Instruksi juga ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen berupa instruksi suatu produk juga merupakan kewajiban produsen/pelaku usaha agar produknya tidak dianggap cacat karena ketiadaan   informasi.   Begitu   juga   dengan   konsumen   wajib   membaca  atau mengikuti petunjuk/prosedur pemakaian dan peringatan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan dari konsumen sendiri.

Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah konsumen dapat menentukan/memilih produk pangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Memberikan informasi yang salah, menyesatkan dan tidak jujur melalui label adalah melanggar hak konsumen. Melanggar hak orang lain berarti pula melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, memberikan informasi yang benar mengenai produk berarti membantu konsumen menentukan pilihannya secara benar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Ini berarti juga memberikan kesempatan kepada konsumen mempergunakan haknya yang lain, yakni hak untuk memilih.

Sebaiknya produsen tidak mengharapkan konsumen memilih produknya karena praktis, khilaf/sesat, tetapi cerminan dari keinginan dan kesesuaian dengan kebutuhannya. Dengan demikian, kebanggaan bagi produsen jika produk pangannya benar-benar diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Atas dasar inilah produsen menyusun kebijakan/strategi pengembangan melalui usahanya. Dengan demikian, memberi informasi yang benar melalui label adalah kebutuhan bersama antara konsumen dan produsen karena akan memberi keuntungan kepada produsen dan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

Pelabelan Produk Pangan Bagi Konsumen Dalam Mendapatkan Perlindungan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan memberikan definisi bahwa “Pangan adalah segala sesuatu sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang  diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Informasi mengenai pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena manusia hidup bergantung dengan pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar (kebutuhan primer) bagi keberlangsungan hidup manusia.

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berharkat, bermartabat dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur terpenting dan tujuan utama dalam pembangunan nasional Indonesia.  Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan/makanan yang bergizi serta tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan manusia serta menjamin ketersediaan pangan yang memadai dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman dan bergizi tersedia secara memadai, diperlukan upaya mewujudkan suatu sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Maka produk pangan yang beredar dikalangan masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan pangan yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang. Satu- satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia adalah SNI (Standar Nasional Indonesia). SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Agar SNI dapat diterima oleh para stakeholder, maka SNI menganut 6 (enam) asas, yaitu:

  1. Asas Keterbukaan,
  2. Asas Transparansi,
  3. Asas Konsensus dan Tidak Memihak,
  4. Asas Efektif dan Relevan,
  5. Asas Koheren, dan
  6. Asas Berdimensi Pembangunan.

Pada dasarnya, produk pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat melalui suatu proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran sampai produk pangan tersebut ada ditangan konsumen. Agar proses-proses tersebut memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi makanan perlu diaplikasikan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif.

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan bagi pelaku usaha. Salah satu bentuk larangan bagi pelaku usaha yaitu dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar   yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Op.cit., hal.42. Dalam memproduksi produk pangan tersebut, pelaku usaha tidak boleh melalaikan kewajibannya untuk mencantumkan label dalam produk pangan produksinya. Dari label pangan tersebut, konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kualitas, isi, dan kuantitas maupun hal-hal lain yang diperlukan oleh konsumen.

Tanpa adanya informasi yang jelas tersebut akan timbul kecurangan- kecurangan yang merugikan para konsumen pangan. Permasalahan pangan di Indonesia yang banyak terjadi adalah para pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga merugikan masyarakat.

Produk pangan yang kadaluarsa, menggunakan bahan pewarna yang  tidak diperuntukkan dalam makanan, berformalin, mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan konsumen hingga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi yang mengkonsumsi makanan itu adalah anak-anak. Pelaku usaha banyak melakukan penipuan pada label pangan produknya. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap label harus memuat keterangan mengenai  pangan  dengan  benar  dan  jujur.  Produk  pangan  seharusnya   tidak dinyatakan, dideskripsikan atau dipresentasikan secara salah sehingga menyesatkan atau menjurus munculnya tanggapan yang salah terhadap karakter produk pangan tersebut.

Informasi yang benar dan tidak menyesatkan yang ada dalam label pangan inilah yang hendaknya diartikan sama, baik oleh pemerintah bagi kepentingan pengawasan, pelaku usaha/produsen bagi keperluan persaingan usaha yang sehat dan konsumen guna keperluan menentukan pilihannya dalam pemenuhan kebutuhannya.

Oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam label harus dikaji dan dievaluasi berdasarkan prinsip ilmiah yakni bersandar pada fakta dan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut sangat penting dalam perdagangan bebas yang menyangkut dunia internasional. Akan tetapi, fakta dan data ilmiah tersebut bisa berubah setiap waktu. Maka diperlukan transparansi dan pengharmonisasian informasi.

Bentuk informasi yang lebih komprehensif dan benar pada label dan  iklan pangan dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi memberikan pendidikan kepada konsumen. Makin tinggi tingkat kesadaran  hukum masyarakat, maka makin tinggilah penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya memberikan pendidikan kepada konsumen tidak harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat juga melewati media massa  dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit., hal. 40-41.  Sehingga hak-hak dari konsumen  dapat terlindungi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum mengenai produk pangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undagan dibidang  makanan tersebut merupakan sarana pokok pengawasan dibidang makanan. Manfaat peraturan perundang-undangan tersebut yakni: Soedjajadi Keman, Sistem Pengawasan Makanan di Indonesia, (Surabaya : Universitas Airlangga), diakses tanggal 21 Maret 2013 melalui situs http://www.google.com/SistemPengawasanMakanandiIndonesia/UniversitasAirlangga.

  1. Sebagai landasan hukum aparat pemerintah.
  2. Keseragaman tindakan dalam pengawasan makanan untuk melindungi masyarakat terhadap makanan yang merugikan kesehatan.
  3. Sebagai pedoman yang wajib ditaati masyarakat.
  4. Pedoman yang diikuti produsen dan distributor makanan.

Peraturan perundang-undangan tentang makanan tersebut haruslah memuat pokok-pokok aturan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Pokok-pokok yang dimuat dalam peraturan tersebut terdiri atasIbid.:

  1. Hal-hal yang dilarang dan sanksi terhadap pelanggaran.
  2. Hal-hal yang bersifat membina produsen agar memproduksi makanan  yang memenuhi persyaratan

Meskipun pengaturan mengenai produk pangan begitu banyak, akan tetapi, yang mengatur secara spesifik dan lengkap mengenai pelabelan produk pangan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sesuai dengan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, produsen dan importir pangan wajib untuk memberikan keterangan dan/atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk pangan dalam label tersebut.

Pasal 1 dan Pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 menginstruksikan agar label dalam produk pangan harus wajib dicantumkan baik di dalam dan/atau di kemasan pangan. Akan tetapi, perlu diperhatikan pencantuman label tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak luntur atau  rusak,  dan  diletakkan  pada  bagian  kemasan  produk  pangan  yang mudah untuk dilihat dan dibaca oleh konsumen. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya asas manfaat, asas keamanan, dan keselamatan konsumen sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang telah dikaji oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mana banyak ditemukan penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan dan informasi yang menyesatkan konsumen.

Dalam Pasal 3 ayat (2) point a, c, dan d merupakan bagian utama dari label. Bagian utama yang dimaksud yaitu bagian yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh konsumen. Nama produk pangan sangat penting karena nama produk tersebut menunjukkan identitas mengenai produk tersebut. Bagian utama produk pangan ini juga harus memberi penjelasan mengenai produk tersebut, dan menunjukkan sifat dan/atau keadaaan yang sebenarnya produk. Begitupun gambar yang terdapat pada label produk tersebut juga menunjukkan keadaan sebenarnya.

Penggunaan suatu nama produk pangan tertentu yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), diberlakukan wajib melalui Keputusan Menteri Teknis. Nama produk berbeda dengan nama dagang. Nama dagang merupakan merek. Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang merupakan tanda pembeda produk yang satu dengan produk lainnya. Contoh, nama produk : Mentega, nama dagang/merek : Blue Band.

Daftar bahan yang digunakan (ingredient list) merupakan daftar yang memuat setiap jenis bahan yang diformulasi dalam produk pangan, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Pencantuman bahan-bahan yang digunakan harus secara berurutan dimulai dari bahan yang dominan digunakan berdasarkan berat bahan. Dalam hal menyebutkan nama bahan baku harus dalam nama umum atau yang lazin digunakan atau nama yang ditetapkan dalam Standar Nasional  Indonesia  (SNI).  Dengan  pencantuman  bahan-bahan  yang digunakan pada label, konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam standar internasional, khususnya dengan dipelopori oleh munculnya Nutritional Labeling and Education Act (NLEA) di AS, label pangan hendaknya mencantumkan informasi gizi. Di Indonesia, penggunaan informasi gizi pada label ini belum memasyarakat. Beberapa produk terlihat sudah mulai mengacu pada peraturan internasional ini. Pada label produk pangan di Indonesia kebanyakan hanya mencantumkan daftar ingridien (atau bahan baku). Sayangnya, daftar bahan baku ini secara salah dinyatakan sebagai komposisi.

Secara umum, informasi gizi perlu diberikan kepada konsumen sehingga konsumen bisa berhitung seberapa besar kontribusi produk pangan tersebut pada dietnya secara keseluruhan. Karena itulah maka informasi gizi ini perlu diperbandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), yaitu angka atau dosis keperluan akan zat gizi, terutama untuk lemak, lemak jenuh, kolesterol, karbohidrat, protein, serat, sodium, dan potassium, vitamin dan mineral esensial.

Di Indonesia, angka kecukupan gizi ini biasanya dievaluasi, dibahas dan ditetapkan melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Namun sayangnya, standarisasi pencantuman informasi gizi ini belum dilakukan. Hal ini menyebabkan informasi gizi yang dicantumkan pada label sangat beragam.

Berat bersih atau isi bersih merupakan pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Penggunaan ukuran isi (liter, milliliter (ml), dan sejenisnya) untuk makanan dan minuman cair, ukuran berat (kg, gram, dan sejenisnya) untuk makanan padat dan makanan semi padat atau kental. Khusus pangan yang menggunakan medium cair maka berat bersih harus diukur dengan medium cair setelah ditiriskan (drained weight), yang disebut berat tiris.

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia juga merupakan bagian utama dari label. Pihak yang memasukkan  pangan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  berbeda  dengan  pihak yang mengedarkan produk pangan. Nama dan alamat pihak yang mengedarkan (distributor) produk pangan yang berisi informasi nama jalan, nama kota, kode pos, dan nama negara juga harus dicantumkan dalam label produk pangan tersebut. Hal tersebut sangatlah penting untuk mempermudah konsumen jika suatu waktu produk pangan yang dihasilkan tersebut menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.

Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah diubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 mendefinisikan bahwa tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan produk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen, sedangkan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah diubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 mendefinisikan bahwa makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsanya. Makanan yang rusak kemasan dan segelnya baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Dari pencantuman tanggal kadaluarsa tersebut pada label, maka konsumen dapat mengetahui batas tanggal suatu produk makanan masih layak dikonsumsi atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/Menkes/Pe/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah diubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991.

Pencantuman tanggal kadaluarsa ini berdasarkan aspek keamanan yang parameter utamanya adalah pencemaran mikrobiologi, seperti jamur dan bakteri pembusuk makanan serta kelayakan konsumsi yang parameter utamanya adalah organil eptik yakni penampakan, rasa, tekstur, bau dan kandungan kimiawi. Konsumen yang mengkonsumsi produk pangan yang telah melewati masa kadaluarsanya akan menimbulkan gejala keracunan dan/atau jika bakteri Clostridium    Botulinum    berkembang    dapat    menyebabkan    kematian  pada konsumen. Oleh sebab itu, konsumen baik dewasa dan anak-anak harus proaktif dan kritis dalam hal ini.

Semua produk pangan yang akan di perjual-belikan dalam wilayah Indonesia, baik produk lokal maupun produk import, harus didaftarkan dan memiliki nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebelum diedarkan ke pasar hingga sampai ke tangan konsumen. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan juga wajib dicantumkan pada label kemasan pangan. Kode produksi dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat. Bagi Badan POM, nomor pendaftaran produk pangan ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus maka akan mudah ditelusuri siapa produsen produk pangan dan mempermudah dalam melakukan penarikannya, hal ini diatur dalam Pasal 30 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Produk-produk makanan dan minuman yang beredar di warung, toko, pasar, dan supermarket, makan nomor pendaftaran yang terdapat dibagian depan label produk pangan terdiri atas kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederetan angka. Adapun pembagian penomoran kode pendaftaran tersebut, yaitu:

  1. Penomoran dengan kode SP adalah Sertifikat Penyuluhan merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil (mikro) dengan modal terbatas dan pengawasan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Madya hanya sebatas penyuluhan.
  2. Penomoran dengan kode MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan produk pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  3. Penomoran dengan kode ML diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk import, baik berupa kemasan langsung maupun kemasan isi ulang.

Produsen yang memiliki beberapa lokasi pabrik produksi yang berlainan tempat,  tetapi  memproduksi produk  yang  sama,  diberikan  penomoran  dengan kode MD berdasarkan kode lokasi produk. Maka sering dijumpai suatu produk pangan yang sama, tetapi memiliki nomor kode MD yang berbeda karena lokasi produksi berbeda. Hal ini dapat meringankan produsen jika terjadi kasus terhadap suatu produk pangan dari merek tertentu, yang mengakibatkan produksi dari produk tersebut harus dihentikan. Penghentian produksi hanya didasarkan pada lokasi yang memproduksi produk dengan kode MD yang bermasalah.

Nomor pendaftaran ini tetap berlaku sepanjang tidak adanya perubahan yang menyangkut komposisi produk pangan, perubahan proses produksi dan lokasi pabrik produksi dan lain-lain. Jika terjadi perubahan, maka produsen produk pangan tersebut harus melaporkan perubahan tersebut kepada Badan  POM. Apabila perubahan tersebut dinilai terlalu besar, maka produk  tersebut harus diregistrasi ulang ke Badan POM dan mendapatkan kembali nomor dan kode produksi yang baru sesuai dengan perubahannya.

Pendaftaran produk pangan untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk  produk pangan lokal diperlukan fotokopi surat izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Formulir Pendaftaran tersebut dapat diperoleh di Bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan (Badan POM), yang beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23 Gedung D, Lantai III, Jakarta Pusat, Telp. (021)-4245267. Setelah formulir tersebut diisi dengan lengkap dan benar, diserahkan kembali bersama contoh produk pangan dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan.

Penilaian dalam mendapatkan nomor pendaftaran produk pangan disebut penilaian keamanan pangan. Klasifikasi penilaian pangan ada 2 (dua) macam, yaitu:

  1. Penilaian Umum adalah untuk semua produk yang beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran.
  2. Penilaian ODS (One Day Service) adalah untuk semua produk yang beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

Pada bagian keempat belas PP No. 69 Tahun 1999 menentukan mengenai keterangan lain yang wajib dicantumkan pada label produk pangan olahan  tertentu, yakni:

  1. Pasal 38 yang menyebutkan “Keterangan pada Label tentang Pangan Olahan yang diperuntukan bagi bayi, anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan,dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia.
  2. Pasal 39 menyebutkan:
    • Pada Label untuk Pangan Olahan yang memerlukan penyiapan dan/atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan/atau penggunaannya  dimaksud.
    • Apabila tercantum keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan pada label, maka pencantuman keterangan dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan pangan.
    • Pasal 40 menyebutkan “Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantumkan pada Label”.

Pada Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 69 Tahun 1999 mengatur keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Penggunaan bahasa dalam label juga harus jelas  dan mudah dibaca. Penggunaan bahasa dalam label bukan hanya bahasa Indonesia, Arab dan Latin, tetapi juga disesuaikan dengan bahasa asal produk bila produk tersebut merupakan produk import. Hal ini dilakukan sejak adanya implementasi liberalisasi perdagangan dalam kerangka perdangan bebas Asean China (Asean China Free Trade Agreement/ACFTA).

Penggunaan bahasa Indonesia pada label pangan juga dapat  menimbulkan ketidakpahaman konsumen yang bukan warga negara Indonesia. Akan tetapi, penggunaan bahasa Indonesia pada label pangan berperan penting dalam perlindungan konsumen. Dengan adanya label yang berbahasa Indonesia, konsumen dapat mengetahui informasi dari produk yang dibelinya sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan merugikan konsumen.

Pelabelan produk pangan terdiri atas 2 (dua) bagian, label utama produk dan label tambahan produk pangan. Pelabelan tambahan produk pangan disebut pelabelan perisa. Sesuai dengan SNI 01-7152-2006 tentang Bahan Tambahan Pangan: Persyaratan Perisa (tambahan produk pangan) dan Penggunaan dalam Produk Pangan, pelabelan perisa yang digunakan dalam suatu produk pangan adalah sekurang-kurangnya mencantumkan nama kelompok perisa dalam komposisinya. Dalam SNI tersebut, jenis perisa dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu perisa alami, perisa identik alami, perisa artifisial dan perisa hasil proses panas. Jadi, jika suatu produk pangan menggunakan perisa alami jeruk, maka dalam komposisinya dapat dinyatakan sebagai berikut:

  1. Komposisi: ...., perisa alami; atau
  2. Komposisi: ...., perisa alami jeruk.

Adapun pelabelan bagi sediaan perisa yang dijual secara ritel, maka pelabelannya sama dengan bahan tambahan pangan secara umum yaitu harus sesuai dengan Permenkes No. 722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan ketentuan lain seperti Keputusan Kepala Badan POM RI No. 00.05.52.4321  Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan.Sofhiani Dewi, Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Badan POM RI, “Pelabelan Perisa Produk Pangan”, diakses tanggal 21 April 2013, dari situs : http://sofhianidewi.blogspot.com/pelabelanperisaprodukpangan. Pada kemasan sediaan perisa tersebut harus dicantumkan keterangan sebagai berikut:

  1. Tulisan ”Bahan Tambahan Pangan”
  2. Nama golongan bahan tambahan pangan, dalam hal ini: ”Perisa”
  3. Nama kelompok perisa. Untuk perisa campuran, nama tiap senyawa perisa tidak perlu disebutkan, cukup digunakan istilah yang menggambarkan ekspresi dari perisa tersebut. Misalnya “perisa alami jeruk”.
  4. Nomor kode internasional (jika ada)
  5. Isi bersih atau berat bersih
  6. Nama dan alamat produsen
  7. Tanggal kedaluwarsa untuk sediaan perisa dengan masa simpan tidak lebih dari 18 bulan.
  8. Kode produksi
  9. Nomor pendaftaran produsen
  10. Nomor pendaftaran sediaan perisa
  11. Petunjuk/takaran penggunaan, tidak boleh menggunakan takaran yang setara.

Dengan keterangan yang lengkap mengenai identitas dan cara penggunaan sediaan perisa yang dijual secara ritel, dapat memudahkan konsumen dalam menggunakannya dengan benar, baik untuk keperluan Industri Rumah Tangga Pangan maupun untuk keperluan rumah tangga. Sehingga  diharapkan tidak terjadi penggunaan bahan tambahan pangan yang salah, termasuk perisa oleh konsumen yang dapat mengakibatkan makanan atau minuman yang diproduksinya menjadi tidak aman.

Dengan demikian, pelabelan produk pangan, baik label utama produk pangan dan label perisa tambahan produk pangan memberikan suatu informasi yang berdampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk dan meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap penggunaan suatu produk pangan yang juga memberikan keuntungan bagi para produsen/pelaku usaha pangan. Juga meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintah melalui Badan POM dan YLKI dalam mewujudkan produk pangan yang ama dan bergizi sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Indonesia.


Daftar Pustaka Maalah Label

Pengertian Label Produk Pangan Pengaturan Pelabelan Bagi Konsumen Dalam Mendapatkan Perlindungan dan Informasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment