Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Pengertian Lembaga Pembiayaan Jenis Perkembangan di Indonesia Pengaturan Hukum (Leasing, Factoring, Credit Card, Ventura Capital)

Pengertian Lembaga Pembiayaan adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.


Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiyaan. Lembaga keuangan meliputi:
  1. badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan  termasuk juga pembiayaan.
  2. badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.Neni Sri  Imaniyati,  Hukum Bisnis Telaah  Tentang  Pelaku dan  Kegiatan   Ekonomi, Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2009, hlm. 69

Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (financial institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (financial assets). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik  penyediaan dana untuk membiayai usaha productif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.Abdul Kadir Muhamad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 8

Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:
  1. Sewa guna usaha (leasing) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.  Sepanjang perjanjian sewa guna usaha (leasing) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.
  2. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka  pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut, dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (without recourse) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (with recourse). Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (without recourse) adalah kegiatan anjak piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya  piutang. Sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (with recourse) adalah kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
  3. Usaha kartu kredit (credit card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
  4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan  untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan.
  5. Modal Ventura (ventura capital) mulai dikenal sejak munculnya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan disusul dengan keluarnya SK. Menkeu No. 2151/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal Ventura sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk   penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit melalui perbankan dimana resiko kegagalan pengembalian kredit ditanggung oleh pihak debitur, risiko kegagalan modal ventura ditanggung bersama antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan PPU. Di samping itu, perbedaan lain dengan pembiayaan melalui kredit perbankan dengan pembiayaan melalui modal ventura tidak dibutuhkan adanya jaminan (anggunan) seperti yang  disyaratkan oleh bank. Modal ventura bekerja bukan atas dasar jaminan yang diberikan  tetapi  atas  dasar  penilaian  akan  berhasil dan      berkembangnya kemajuan usaha yang dijalankan.Anna Maria Wahyu Setyowati, 1998, Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998, hlm. 42  Modal ventura pada hakekatnya   bersedia membiayai pada tahap-tahap tertentu dari suatu usaha (Pasal 4 SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988). Disamping itu, pembiayaan yang dilakukan PMV pada PPU merupakan pembiayaan dalam bentuk khusus yakni ikut serta dalam bentuk penyertaan modal yang sifatnya sementara (Pasal 4 ayat (2) SK. MENKEU No. 1251.013/1988). Keterlibatan PMV dan PPU didasarkan  pada adanya suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Modal Ventura.Ibid     Perjanjian modal ventura dari segi hukum adalah perjanjian tentang kegiatan pembiayaan dan pengembangan perusahaan antara pihak pemberi dana (PMV) dan pihak penerima dana (PPU). Berdasarkan perjanjian tersebut  pihak  pemberi dana  membiayai  pendirian,  pengembangan,  perbaikan atau pengambil alih perusahaan penerima dana melalui penyertaan saham, pinjaman atau jenis pembiayaan lainnya. Erman Rajagukguk, Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Nopember – 2 Desember 1992, hlm. 3
  6. Perdagangan surat berharga (securities company) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan  diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah-pindah tangan.R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 98     Surat-surat berharga dapat diperdagangkan, yang gunanya untuk  memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga itu. CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1979, hlm. 127


Perkembangan Lembaga Pembiayaan Di Indonesia

Dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga  yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk  kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan  memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hlm. 281


Definisi Lembaga Pembiayaan

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga  pembiayaan  adalah  badan  usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
  1. badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
  2. kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
  3. penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
  4. barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
  5. tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
  6. masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2


Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.
  2. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
  3. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (non collateral basis)  karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (collateral basis).
  4. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu bank  umum  dapat  menciptakan  uang  giral yang dapat   mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.
  5. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang     No.10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Lembaga perbankan itu sendiri termasuk lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, seperti, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya.

Pengaturan Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan

Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini.

Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No.61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995. Selain peraturan- peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah :
  1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan  dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
  3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung  pengembangan investasi dan ekspor non migas.
  4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
  5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.


Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah tiba saatnya tersedia peraturan yang lebih memadai dan tidak hanya sekedar berbentuk Kepres dan Surat Keputusan Menteri. Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan, yang diharapkan disini adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum Lembaga Pembiayaan merupakan hal urgen harus ada dalam konteks perkembangan dibidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut.

Perkembangan dibidang bisnis menuntut secara cepat agar bidang hukum juga dapat mengimbanginya, seperti dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat menyertai perkembangan dibidang bisnis, membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum dibidang itu ditelaah ulang, agar tetap up to date, seirama dengan perkembangan masa. Jika yang mengatur perbankan dikenal adanya hukum perbankan, atau yang mengatur tentang kredit dikenal dengan hukum perkreditan, maka sudah seyogyanya  tentang pembiayaan (finance) dikenal cabang hukum bisnis yang namanya hukum pembiayaan.

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.

Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan  pada pertengahan tahun 1997. Ketika izin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mangalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irrational  run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan seagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan seara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini ialah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan itu sendiri.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian penjaminan, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan-sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Bank sabagai obyek yang menjadi tanggungjawab Lembaga Penjamin Simapanan. Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan undang-undang tentang  perbankan  yaitu  Bank  Umum  dan  BPR  (Bank  Pembiayaan   Rakyat).

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun dikenakan sanksi administrsi, denda, dan pidana.


Pengawasan Atas Lembaga Pembiayaan Di Indonesia

Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Lembaga perbankan itu sendiri termasuk lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, seperti, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Kemudian sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan atas lembaga pembiayaan di Indonesia beralih menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan.

Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Atas Dana Simpanan Milik Nasabah Yang Disimpan Dalam Sistem Perkoperasian

Pengertian perlindungan konsumen yang termaktub dalam undang-undang yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Pasal 1Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen Kepastian hukum ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008),  hlm. 8

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan  masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.Az. Nasution, Op. Cit., hlm. 11 Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak- hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Ibid., hlm. 12

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui  undang-undang  khusus,  memberi  harapan  agar  pelaku  usaha     tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak- haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Ibid., hlm. 5

Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen bertujuan: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
  3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
  4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
  5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
  6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.


Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:
  1. memberdayakan konsumen dalam memilih,menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
  2. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsure-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.
  3. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.


Dari ketiga tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha, ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya mengahadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

Berkaitan dengan dana nasabah yang disimpan dalam sistem  perkoperasian yakni undang-undang perlindungan konsumen menjamin bahwa dana yang disimpan anggota koperasi akan tetap terjaga dengan baik dan aman. Kemudian jika ada perjanjian pinjaman antara anggota koperasi dengan koperasi maka undang-undang ini juga akan melindungi hak dari anggota koperasi yang melakukan perjanjian dengan koperasi.

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada anggota koperasi karena anggota termasuk juga dalam kategori konsumen jika ia membutuhkan dana pinjaman dari koperasi, dan koperasi dapat dikategorikan pelaku usaha sebab koperasi menyediakan jasa atau sarana untuk pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Disinilah diperlukan peranan  perlindungan konsumen agar hak-hak dari konsumen terjaga.

Daftar Pustaka untuk Makalah Lembaga Pembiayaan

Pengertian Lembaga Pembiayaan Jenis Perkembangan di Indonesia Pengaturan Hukum (Leasing, Factoring, Credit Card, Ventura Capital) Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment