Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Fungsi Tujuan dan Sejarah

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah dan Sejarah - Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang  besar   bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya.


Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (rush).

Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan seakan guncang karena dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah  atau  Non-Performing   Loans  yang   memprihatinkan,   yaitu  sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut. O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 51.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran   bank,   termasuk   simpanan   masyarakat   (blanket   guarantee) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap  Kewajiban Pembayaran Bank Umum“  dan Keputusan Presiden  Nomor 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat“. Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, terjadi penarikan dana masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini didorong karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Ibid., hlm. 46.

Sesungguhnya pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-undang   No.7 tentang Perbankan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut dunia perbankan. Seiring dengan perkembangan dan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks terutama setelah Indonesia dilanda krisis moneter maka pada tahun 1998 diubah dengan Undang-undang No.10. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut adalah antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini.

Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Menjadi wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank tersebut juga membina bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari   2004   Menteri   Keuangan   membentuk   Unit   Pelaksana    Penjaminan Pemerintah (UP3). Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 77.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat  dengan LPS sebagai upaya  untuk  lebih  menguatkan  kondisi moneter pada saat itu. Salah satu isi dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut  dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Program penjaminan simpanan yang sangat luas lingkupnya memang telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetapi luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih  kuat dalam bentuk undang-undang.

Pengertian asuransi simpanan sebenarnya berbeda dengan asuransi pada umumnya, ada dua perbedaan mendasar yaitu: Pertama, dalam asuransi simpanan ada tiga pihak yang menjadi subjek yaitu penyelenggara asuransi simpanan sebagai pihak penanggung, bank sebagai pihak tertanggung, dan nasabah bank sebagai pihak yang menerima manfaat penanggungan. Kedua, kewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian. Pada asuransi yang wajib membayar premi adalah pihak yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya  yang diasuransikan sedangkan dalam asuransi simpanan, premi   dibayar oleh bank sedangkan yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugia adalah nasabah yaitu nasabah penyimpan. O.P. Simorangkir, Op.Cit., hlm. 89.

Pentingnya untuk melindungi uang masyarakat yang disimpan di bank mulai disadari terutama setelah terjadinya krisis moneter yang dilanda Indonesia pada tahun 1998. Kemudian baru pada tahun 2004 pemerintah menyesahkan Undang-Undang No.24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang pada dasarnya suatu usaha untuk menjamin dan melindungi uang nasabah.

Pada tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16 negara. Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada tahun 2004 di Indonesia maka menjadi negara yang ke 69 di dunia dan negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini hampir separuh yaitu 32 negara berada di Eropa. Sisanya 36 negara terdistribusi di Afrika, Asia, Timur Tengah dan benua  Amerika masing-masing 10, 9, 3, dan 14 negara.

Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi yang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem penjamin simpanan, 52 negara menerapkan sistem dengan sumber pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan pembiayaan dari publik atau negara. Cile merupakan satu-satunya negara yang menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan pada seluruh rakyat. Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya malakukan pembiayaan secara privat dari bank yang menjadi anggota sistem ini.

Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu: 1) Skema di mana LPS dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan tertentu; 2) LPS sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta; 3) LPS dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat. Ibid., hlm. 99.

Distribusi  dari  68  negara  yang  telah  menerapkan  sistem     penjaminan simpanan berdasarkan tiga skema pengelolaanya seperti yang telah disebutkan adalah 33 negara menetapkan sistem penjaminan simpanan dengan lembaga yang dikelola oleh badan pemerintah.

Sebanyak 24 negara termasuk Amerika Serikat, Canada, dan Kamerun menyerahkan pergelolaan lembaga penjamin simpanan kepada gabungan pihak privat dan pemerintah. Selebihnya, 11 negara yang meliputi 8 negara Eropa, seperti

Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris melakukan pengelolaan lembaga penjamin simpanan yang sepenuhnya dilakukan oleh privat, yang merupakan kepemilikan bersama dari semua bank anggota sistem atau lembaga privat yang sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan bank anggota sistem.

Skema sistem seperti yang telah dijelaskan di atas, menurut  penelitian yang pernah dilakukan sangat menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan simpanan. Misalnya sistem penjamin simpanan yang di suatu negara menerapkan premi dengan berbasis risiko belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Di  lihat dari perspektif fairness, seharusnya penerapan premi harus berbasis risiko, akan tetapi kenyataannya hanya 22 negara diantaranya Amerika Serikat yang menetapkan premi berbasis risiko, sedangkan sisanya 46 negara yang diantaranya banyak negara-negara maju seperti Perancis, Belanda, Inggris, Kanada, Austria, Jerman, dan Jepang masih menetapkan premi yang tidak berbasis risiko atau flat.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket  guarantee).  Hal  ini  ditetapkan  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  26

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut  dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti dimuat pada Pasal 4 UU LPS. No.4 Tahun 2004 yaitu: 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2) Turut   aktif   dalam   memelihara   stabilitas   sistem   perbankan   sesuai    dengan kewenangannnya.

Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan terdiri  dari  XVI Bab dan 103 Pasal, terdiri atas ketentuan umum, pembentukan, status dan tempat kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang, penjaminan simpanan nasabah bank, penyelesaian penanganan bank gagal, likuidasi, organisasi, kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan, rencana kerja, dan anggaran tahunan, pelaporan dan akuntabilitas, hubungan dengan lembaga lain, kerahasiaan data, sanksi administratif dan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah amanat dari Pasal 37 b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Amanat untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada sekitar tahun 1997. Krisis tersebut telah memaksa pemerintah mengambil kebijakan drastis disektor perbankan antara lain adalah dengan mencabut ijin usaha sejumlah bank. Namun oleh karena tidak adanya peraturan yang cukup mengatur perlindungan nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. “Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi  pada  1  November  1997  industri  perbankan  mengalami   rush sebagai     konsekuensi runtuhnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap   perbankan nasional”. Zulkarnain Sitompul, “Penjaminan Dana Nasabah Bank, Dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee”, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 23. No. 3 Tahun 2004, hlm. 78.

Oleh  Johannes  Ibrahim  dijelaskan  bahwa  pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan untuk  mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mewujudkan  sistem perbankan   yang   sehat   dan  stabil. Johannes Ibrahim, “Dilematis Penerapan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 24. No. 1 Tahun 2005, hlm. 42.

Undang-undang   ini   dimaksudkan  untuk menyempurnakan program penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini telah diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain Keputusan Presiden (Keppres) dan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengaeasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif dalam meminimalisasi kasus-kasus kerugian nasabah karena tindakan bank.

Seperti halnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu sarana dalam hal menjamin simpanan nasabah pada suatu bank.  Pembentukan LPS ditujukan agar nasabah yang memiliki uang tidak melarikan uangnya ke luar negeri dengan alasan bank di Indonesia kurang memiliki  tanggung jawab. Pembentukan LPS ini disebabkan maraknya kejahatan perbankan di Indonesia yang berakibat dipailitkannya atau dilikuidasinya bank sehingga pemerintah   perlu   melakukan   penjaminan   atas   simpanan    nasabah    dengan membentuk LPS ini.

Pembentukan LPS ini merupakan beban yang cukup mahal yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat di sektor perbankan. Pemerintah harus mencadangkan dana untuk pembentukan lembaga ini sekurang- kurangnya sebesar Rp. 4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) dan berkisar Rp. 8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah).Ibid., hlm. 47.

Dengan dana yang begitu besar bukan berarti pemerintah dapat  sedemikian saja meningkatkan kepercayan masyarakat atas praktek perbankan di Indonesia  dan menggunakan mata uang rupiah sebagai legal tender.

Ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi menjadi pemicu terjadinya pelarian dana secara besar-besaran keluar dari Indonesia. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memberikan kepercayaan penuh bagi nasabah. Nasabah tetap memiliki kebebasan untuk menempatkan dana dimanapun juga sesuai prinsip kebebasan berkontrak.

Dengan demikian maka kejahatan perbankan teramat riskan sekali terhadap perekonomian suatu masyarakat dan negara. Karena efek yang ditimbulkannya adalah ketidak percayaan, dan sangatlah sulit sekali mengembalikan kepercayaan tersebut, bahkan sangat mahal sekali.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Indonesia Deposit Insurance Corporation adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah  perbankan di Indonesia.Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, “Lembaga Penjamin Simpanan”, http:\\www.google.com\Lembaga Penjamin Simpanan - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm, diakses tanggal 20 September 2010.  Dengan keadaan  ini  maka  Setiap  bank  yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada  tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut  dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Ibid.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.  LPS  berfungsi menjamin  simpanan nasabah  bank  dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.


Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi dan Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian  lembaga  penjamin  simpanan  pada  dasarnya  dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian  terbesar  dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan  ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun  bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda- tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah   kepanikan   nasabah   dengan   jalan   menyakinkan   nasabah    tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. Hari Sugeng Raharjo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Perlindungan Konsumen atau Pemeliharaan KepercayaanKonsumen Bank.P Buletin Hukum Peroankan dan Kebangsentralan (Volume 3 No.3), hlm. 24.

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan  didasarkan pada beberapa pertimbangan:
  1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana  secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
  2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
  3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan  komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (capital flight) yang dapat  mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara. Kwik Kian Gie. Likuidasi Bank dan Ekomya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 105.


Menilik pengalaman Amerika Serikat, pembentukan lembaga penjamin simpanan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu guna mencegah terjadinya banking panic.Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap indistri bank secara keseluruhan. Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya akibat pencabutan ijin usaha suatu bank. Sehingga dampak merosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan bank panic dapat dicegah sesegera mungkin.

Alasan dan kondisi di ataslah yang menjadi latar belakang didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan diberlakukannya UU No. 24 tahun 2004 tentang Pendirian LPS.


Hal-Hal Yang Dijamin Dalam Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/  atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud bentuk lainnya adalah bentuk simpanan pada bank syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Bentuk simpanan nasabah di bank syariah yang dijamin berbentuk:
  1.  Giro dengan prinsip wadiah.
  2. Tabungan dengan prisip wadiah.
  3. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqcqyadah yang resikonya ditanggung oleh bank dan/atau.
  4. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia.


Mengenai simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.

Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (benificiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (benificiary) yang bersangkutan.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah:
  1. Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006.
  2. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sejak tanggal22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006.
  3. Paling  tinggi  sebesar  1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah),  sejak  tanggal   22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007.
  4. Paling tinggi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.


Dalam rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, apabila LPP mencabut izin usaha bank, Lembaga Penjamin Simpanan akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan: simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverfikasi.

Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:
  1. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank.
  2. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar.
  3. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukuka n oleh bank.
  4. Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah.
  5. Susunan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank.
  6. Neraca dan rinciannya, dan.
  7. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.


Untuk pengajuan klaim, Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang- kurangnya dua surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim, dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:
  1. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
  2. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.


Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5  Oima)  tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.


Daftar Pustaka Makalah Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Fungsi Tujuan dan Sejarah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment