Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian Makanan Halal Definisi yang Diharamkan, Kriteria Label Halal Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen

Pengertian Makanan Halal adalah Dalam ensiklopedi hukum Islam makanan yaitu :“segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar. Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu:segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’ “. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agana RI, Jakarta, 2003. hal. 3.


Definisi Makanan Halal Menurut Para Ahli

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui  mulut.Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan  Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jakarta 1982, hal. 525. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata at-ta’am dan jamaknya al-atimah yang artinya makan-makanan. Adib Bisri dan munawwir AF; kamus Indonesia Arab, Pustaka Progressif, Surabaya, 1999. Hal. 201

Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar. Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam  yaitu:segala sesuatu yang  menyebabkan seseorang tidak dihukum jika   menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agana RI, Jakarta, 2003. hal. 3.

Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama ( Depag ) menyebutkan bahwa :

“ makanan adalah: barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam”. Ibid.

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur’an dan hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur’an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma’dan qiyas (ra’yi/ijtihad) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali  oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syub-had (menimbulkan keraguan).

Dan para ulama telah ijma’ tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya  efek  sampingan  (side-effect).  Dengan  demikian  sebagian     ulama’ memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman. Hussein Bahresy, Pedoman Fiqh Islam, Surabaya, Al-Ikhlas, 1981, hal. 303.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal,tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash  (dalil)  yang  shahih  (tidak  cacat  periwayatannya) dan  sharih      (jelas maknanya)  yang  mengharamkannya. Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Solo, Era Intermedia, 2003, hal. 36.

Sebagaimana  dalam  sebuah kaidah fikih yang artinya :
Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.” Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang, Dina Utama, 1994, hal. 127.

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur’an antara lain  surat Al-Baqarah : 29 yang artinya berbunyi :
Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi. (Al-Baqarah: 29).

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmannya dalam al Qur’an mengenai kata tha’am yang berarti ”makanan” yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata akala yang berarti ”makan”sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah ”makanlah” sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu ”minum” yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut syariba terulang sebanyak 39 kali. Tiench Tirta winata, Makanan Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Ilmu Gizi” Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006, hal. 1

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah Swt mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh- tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan  hewan adalah halal kecuali    yang beracun  dan  membahayakan  nyawa manusia. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Op.Cit. hal. 7.

Dasar  hukum  Al-  Qur’an tentang makanan halal diantaranya yaitu :
Artinya ”dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kammu beriman kepadaNya”. QS. Al- Mai’dah 88).

Juga dalam surat An- Nahl Artinya : Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadan-Nya menyembah. (QS. An-Nahl).

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.

Sebenarnya Dalam Al Qur’an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173. “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah  Maha Pengampun,  Maha  Penyayang” (QS.  Al-Baqoroh
{2} : 173).

Makanan yang di Haramkan

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:
  1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak di sembelih ; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat di sembelih, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh di makan.
  2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
  3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
  4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.


Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :
  1. Halal dzatnya
  2. Halal cara memperolehnya
  3. Halal dalam memprosesnya
  4. Halal dalam penyimpanannya
  5. Halal dalam pengangkutannya
  6. Halal dalam penyajiannya. Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, Jakarta, 2003, hal. 17


Kriteria Makanan Halal

Pengertian kehalalan makanan bisa di kategorikan menjadi dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau subtansi barangnya.

Makanan halal secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati)dan hayawan (binatang). Thobieb Al-asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani, Jakarta, Al Mawardi Prima, 2003, hal.125.

Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :
  1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
  2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
  3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Op.Cit. hal. 8.
Pengertian Makanan Halal

Label Halal Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan piranti hukum yang melindungi konsumen, dan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat untuk mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Selanjutnya juga merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Sebagai dasar hukum penegakan hak-hak konsumen, maka Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen atas dasar keterbukaan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Bagaimanapun juga konsumen mempunyai satu kekuatan dan kekuatan ini di Indonesia adalah konsumen muslim sebagai pemeluk agama mayoritas. Pelaku usaha atau produsen sangat berkepentingan sekali terhadap konsumen muslim ini, sehingga mereka harus senantiasa mempertimbangkan produknya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, termasuk   soal   halal   dan   haram.   Produsen   akan   merasa   ketakutan atau kelabakan bila produknya diboikot oleh konsumen muslim, karena dinyatakan tidak halal atau haram.

“Karena itu perlu penyadaran terhadap konsumen muslim dalam menggunakan haknya sebagai muslim terhadap produk yang diperolehnya di Pasar”. Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2001, hal. 33. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disyahkan pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku sejak tanggal diundangkan tersebut. Oleh Undang-Undang  ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 ayat (1)). Adapun tujuan perlindungan konsumen ini adalah:
  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri,
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses  untuk mendapatkan informasi,
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen      sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung jawab dalam berusaha,
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.


Meskipun Undang-Undang perlindungan konsumen lebih banyak memberikan perhatian atau kepedulian kepada kepentingan konsumen, namun tidak berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Paling tidak hal ini tergambar dari adanya aturan tentang hak-hak pelaku usaha serta asas-asas perlindungan konsumen. Harus pula diakui kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah berbeda, baik terhadap penggunaan barang atau jasa maupun pelaksanaan kegiatannya.

Kepentingan konsumen yang menonjol adalah perlindungan bagi keamanan jiwa, kesehatan tubuh yang tidak membahayakan diri, keluarga atau rumah tangganya dan harta benda. Semantara bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu berkaitan dengan kepentingan komersial mereka dalam menjalankan usaha, seperti mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong. Termasuk juga cara memperoduksi, mengangkut dan memasarkannya serta menghadapi persaingan usaha.

Dari kaca pandang hukum perlindungan konsumen berkaitan erat dengan perlindungan hukum, sehingga materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Dalam konteks ini Undang-Undang No. 8  Tahun 1999 telah mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Hak  dan kewajiban ini merupakan antinoni dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha pada dasarnya menjadi hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur lebih banyak dari hak pelaku usaha, sedang kewajiban pelaku usaha lebih banyak daripada kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 – 5 semantara hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 – 7.

Bila diperhatikan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa menjadi hak yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan hak ini, konsumen bebas untuk memilih barang atau jasa yang diinginkan berdasarkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang atau jasa yang digunakan, dan bila merasa dirugikan, konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, bahkan sampai pada konpensasi dan ganti rugi.

Sementara itu kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat sebagai manifestasi konsumen menekankan tuntutan terhadap itikad baik pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik ini dikaitkan dengan kewajiban lainnya berupa penjaminan mutu, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan, serta kewajiban memberi kompensasi dan ganti rugi    kepada konsumen.

Selain itu dalam rangka perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah menetapkan secara detail beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Diantaranya adalah larangan memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualannya. Juga larangan tidak memberi informasi secara lengkap dan benar yang berkaitan dengan produksi yang diperdagangkan, seperti barang rusak, cacat dan tercemar atau barang bekas. Bahkan memberi informasi yang benar, jelas dan jujur ini merupakan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Larangan juga dilakukan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Larangan ini berarti, adanya label halal merupakan kewajiban yang harus dicantumkan bila pelaku usaha menyatakan produk yang dihasilkannya adalah halal dikonsumsi bagi Umat Islam. Karena itu, pelaku usaha harus memenuhi segala ketentuan berproduksi secara halal. Karena itu pelaksanaan pensertifikatan atas suatu produk untuk dinyatakan halal merupakan suatu keharusan sebelum suatu produksi sampai ke tangan konsumen. Karena hal tersebut merupakan suatu dasar diterapkan hak-hak konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam.


Daftar Pustaka Makalah Makanan Halal

Pengertian Makanan Halal Definisi yang Diharamkan, Kriteria Label Halal Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments: