Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Pengertian Militer dan Sipil Definsi Tipe orientasi serta Sejarah Keterlibatan Dalam Politik

Pengertian Militer adalah  dalam bahasa Inggris  “military”  adalah “the soldiers;  the  army, the armed  forces”Lihat AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1974, hal. 536 yang  dalam bahasa Indonesia dapat  diartikan prajurit   atau tentara; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut dan atau mariner serta udara.

Definisi Militer

Dalam studi hubungan sipil-militer, para peneliti dan pengamat militer sering berbeda pendapat mengenai siapa pihak militer itu. Amos Perlmutter membatasi konsep militer hanya ditekankan kepada semua perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, aspirasi dan orientasi yang bersifat politik, tidak memandang kepangkatan, apakah perwira tinggi,  menengah atau pertama.Amos Perlmutter, Militer dan Politik,  Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000, hal.25  Pendapat lainnya, Cohan menyebutkan bahwa pihak militer   dapat berupa personal militer, lembaga militer atau hanya perwira senior.Lihat Elliot A. Cohan, “ Civil Military Relation in the Contemporary World”, sebagaimana dikutip oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer, Jakarta: FISIP UI, 1999

Para pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri, seperti Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohardiprojo Lihat Sayidiman Suryohadiprojo, Hubungan Sipil-militer di Indonesia: Suatu Pembahasan, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-militer, Jakarta: FISIP UI,1999 mendefenisikan militer berkaitan dengan kekuatan  bersenjata,  yaitu   TNI  sebagai  organisasi kekuatan  bersenjata    yang bertugas   menjaga  kedaulatan  negara.   Sedangkan  Hardito,Bagus A. Hardito, “Faktor Militer dalam Transisi Demokrasi di ndonesia”, disunting oleh Rizal Sukma  dan J. Kristiadi, dalam Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia, Jakarta: CSIS, 1999,  hal.144 membatasi  pihak militer ditekankan pada para perwira profesional.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi yang bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini militer merupakan suatu lembaga, bukan individu, yang menduduki posisi dalam organisasi militer.

Tipe-tipe Orientasi Militer

Tipe-tipe orientasi militer dari setiap negara berbeda satu sama lainnya. Hal ini tergantung pada bagaimana peran pihak militer didalam pemerintahan. selain itu juga tergantung pada system politik yang dianut oleh negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya.

Menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara bangsa modern masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang dilembagakan, yakni: Amos Perlmutter, Op.cit., hal. 14

a. Prajurit Profesional
Perwira professional di zaman modern mempunyai ciri-ciri sebagai  berikut: 1) keahlian (manajemen kekerasan) 2) pertautan (tanggung jawab kepada klien, masyarakat atau negara) 3) korporatisme (kesadaran kelompok dan organisasi birokrasi) 4) ideology (semangat militer). Ciri-ciri ini dapat dijumpai dalam semua lembaga militer baik di negara maju ataupun berkembang.

Selain itu menurut Huntington militer yang professional mempunyai tiga ciri yaitu : Pertama, keahlian sebagai karakter utama yang karena keahlian ini profesi militer kian menjadi spesifik serta perlu pengetahuan dan keterampilan. Militer memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk mengorganisasi, merencanakan, dan mengarahkan aktivitasnya, baik dalam kondisi perang maupun damai. Kedua, militer profesional mempunyai tanggung jawab sosial yang khusus. Selain mempunyai nilai-nilai moral yang harus terpisah sama sekali dari insentif ekonomi, perwira militer mempunyai tanggung jawab kepada negara. Ini berbeda dengan paradigma yang lazim sebelumnya bahwa militer seakan-akan ”milik pribadi” komandan dan harus setia kepadanya, yang dikenal dengan sebutan ”disiplin mati”. Sebaliknya, pada profesionalisme, perwira militer berhak mengontrol dan mengoreksi komandannya, jika komandan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rasional. Ketiga, militer profesional memiliki karakter korporasi yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat. Ketiga ciri militer profesional tersebut melahirkan apa yang disebut oleh Huntington dengan the military mind, yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara.

Begitu pula dalam dunia militer, profesionalitas tidak hanya dimaknai sebagai kemahiran atau kemampuan dalam menggunakan senjata, tetapi tanggung jawab akan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas dalam masalah pertahanan negara. Dalam pandangan Huntington, profesionalitas militer tidak hanya dalam konteks mahir dalam menggunakan senjata dan dilatih dalam tugasnya saja, tetapi juga harus dapat menggunakan kemampuan analisis, pandangan luas, imajinasi dan pertimbangan.

Profesionalisme menyangkut keseimbangan antara keahlian dan tanggung jawab sebagai pelindung negara. Prajurit professional klasik timbul apabila suatu koalisi sipil memperoleh supremasi terhadap tentara. Prajurit dengan keahlian profesionalnya menjadi pelindung tunggal negara. Lembaga militer yang merupakan unit korporasi berjuang keras untuk menjaga hubungan ini. Dalam hal ini tentara telah mempercayakan pengelolaan negara kepada sipil. Tentara dalam hal ini hanya berkonsentrasi kepada tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

b. Prajurit Pretorian
Tentara pretorian adalah tentara yang timbul akibat dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sipil. Pretorian selalu diintervensi oleh kaum sipil. Oleh karena itu kemudian muncullah semacam pemberontakan dari pihak militer yang kemudian berujung pada penguasaan militer didalam segala bidang kehidupan.

Menurut Perlmutter kaum pretorian memang lebih sering timbul di masyarakat  yang  bersifat  agraris atau  transisi  atau  secara  ideologis  terpecah- pecah. Ibid., hal. 18

Intervensionisme atau  kecenderungan  tentara  dalam  hal  ini bersifat permanen. Tentara dapat melakukan perubahan konstitusi dan menguasai negara. Hal ini dapat mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap keprofesionalan tentara. 

Frederick Mundel Watkins mendefenisikan pretorianisme sebagai suatu kata yang sering dipakai untuk mencirikan suatu situasi dimana militer dalam  suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom di dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual  atau  ancaman penggunaan kekuatan.Frederick Mundel Watkins, Encyclopedia of the Social Science, Edisi tahun 1993 dalam Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 65


Perlmutter  membedakan tipe  tentara  pretorian dalam dua  kategori  yaitu tipe tentara pretorian yang paling ekstrim (tipe penguasa) dan tipe yang kurang ekstrim (tipe penengah). Amos Perlmutter, Op.cit., hal. 156 Tentara pretorian penguasa mendirikan eksekutif yang independen dan suatu organisasi politik untuk mendominasi masyarakat dan politik. Jenis tentara pretorian penguasa ini mempunyai ciri, yaitu: 
  1. menolak orde yang berlaku dan menentang keabsahannya, 
  2. tidak mempercayai pemerintahan sipil dan tidak mengharapkan akan kembali ke tangsi, 
  3. mempunyai organisasi politik dan cenderung memaksimumkan militer, 
  4. yakin bahwa pemerintahan militer merupakan satu-satunya alternatif yang dapat mengatasi kekacauan politik, 
  5. memvorpolitisir profesionalisme, 
  6. beroperasi secara terbuka dan tidak takut akan aksi pembalasan kaum sipil.


Sedangkan tentara pretorian penengah tidak mempunyai organisasi politik dan tidak banyak menunjukkan minat dalam penciptaan ideology politik. Jenis tentara ini mempunyai ciri, yaitu: 
  1. menerima orde sosial yang ada dan tidak mengadakan pembaharuan fundamental didalam rezim atau struktur eksekutif, 
  2. kesediaan untuk kembali ke tangsi setelah perdebatan dan konflik diselesaikan, 
  3. tidak mempunyai organisasi politik yang berdiri sendiri dan tidak berusaha memaksimumkan kekuasannya, 
  4. menentukan batas waktu bagi pemerintahan militer dan mengalihkan kepada pemerintahan sipil yang dapat diterima, karena mereka memandang pemerintahan tentara yang berkelamaann merugikan integritas profesinya, 
  5. keprihatinan pemikiran tentang peningkatan profesionalisme, 
  6. disebabkan karena ketakutannya terrhadap  keterlibatan terbuka dalam politik, maka cenderung beroperasi dibelakang layar sebagai kelompok penekan yang mempengaruhi pemerintahan sipil untuk bereaksi terhadap tuntutan rakyat dan tidak perlu bagi militer untuk campur tangan secara terang-terangan,
  7. takut terhadap pembalasan pihak politisi maupun penduduk sipil.


Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara pretorian modern jika militer telah menguasai bidang politik. Militer memegang peranan didalam eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu, eksekutif tidak berfungsi dengan baik. Negara ini timbul karena adanya kelompok-kelompok yang bersimpati pada pihak militer sehingga terjadilah istilah political decay yang dapat merusak citra pemerintahan yang dipimpin oleh militer.

c. Tentara Revolusioner Profesional
Tentara revolusioner professional hampir sama dengan tentara pretorian. Hanya saja jika tentara pretorian melakukan intervensi secara terang-terangan dengan melakukan pengambilalihan terhadap kepemimpinan negara, maka tentara revolusioner professional melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Jenis tentara ini memberikan dukungan terhadap kaum revolusioner yang menginginkan perubahan.

Tentara ini bukan merupakan hasil dari pendidikan militer, melainkan lahir dari panggilan negara untuk berjuang bersama revolusi. Dari pertama masuk tentara, jenis tentara ini sudah mengalami politisasi dan memiliki hubungan yang simbolik sifatnya dengan revolusi itu sendiri. Tentara revolusioner tidak mengenal adanya pendaftaran dan penerimaan perwira, melainkan kesadaran sendiri untuk ikut bergabung membela kepentingan revolusi. Oleh karena itu tentara revolusi tidak ada pembatasan jumlah tentaranya. Tentara revolusi adalah angkatan bersenjata massal, suatu bangsa yang di persenjatai.

Tentara revolusioner professional enggan berdamai dengan rezim yang baru, terutama bila angkatan bersenjata sebelumnya memainkan peranan penting dalam perang pembebasan yang revolusioner itu. Sebelum dan selama revolusi tentara selalu setia kepada gerakan partai. Bila gerakan partai menjadi sama dengan  negara  atau  rezim,  maka  ia   lebih  setia  kepada  bangsanya     daripada rezimnya.Ibid., hal. 22

Kaum revolusioner  mutlak  harus  setia  kepada  revolusi dan ajaran-ajarannya. Tujuan pokok rezim revolusioner adalah subordinasi segala peralatan kontrol ditangan gerakan partai dan ideologinya. Jadi ideology kaum revolusioner akan mencakup semua persyaratan prajurit professional pada saat terakhir.

Semua nilai orientasi militer tersebut merupakan hasil dari tradisi para perwira militer yang cenderung mematuhi dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan oleh militer untuk mendapat keabsahan dari masyarakat luas.


Sejarah Keterlibatan Militer Dalam Politik

Proses pembentukan kekuatan bersenjata melawan penjajah berasal dari pemuda yang mempunyai semangat dan keberanian yang tinggi serta siap berkorban untuk membela bangsa dan negara. Pada awalnya dibentuk dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu diubah lagi menjadi Tentara Keamanan Indonesia (TKI), kemudian diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia  (TNI), hingga pada bulan November 1958 TNI akhirnya diubah lagi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terbagi lagi dalam Angkat Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepolisian. Pada dasarnya, meskipun telah melewati perjalanan panjang dalam pembentukannya dan beberapa kali melakukan perubahan nama, kekuatan politik ini dari dulu hingga sekarang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan di Indonesia.

Sejarah lahirnya peran politik tentara di Indonesia pada awalnya dikarenakan perang melawan penjajah Belanda. Pada masa itu, tentara tidak hanya memgang peranan sebagai fungsi militer saja tetapi juga fungsi diluar militer. Banyak para perwira militer yang ikut aktif dalam urusan masalah ekonomi dan semua masalah diluar militer. Hal ini mengakibatkan semakin jauhnya intervensi militer  dalam politik.  Lama-kelamaan  membuat  militer  merasa  paling  berhak untuk ikut mengurusi masalah pemerintahan karena dianggap paling berjasa memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa sejak awal, ciri utama tentara Indonesia ialah turut berpartisipasi dan berperan diluar bidang politik. Ini disebabkan oleh kelemahan struktural tentara itu sendiri, yang belum mempunyai aturan yang jelas mengenai peran dan fungsi mereka. Hal ini memicu perbedaan pendapat, perselisihan, konflik, dan perebutan pengaruh antara kelompok pejuang bersenjata dengan pihak pemerintah atau politisi.

Selain untuk kekuasaan, salah satu unsur yang mendorong berlangsungnya militerisme adalah ketidakpercayaan para elit militer terhadap kemampuan para politisi sipil. Artinya bahwa perwira-perwira militer yang berorientasi dan berambisi dalam politik akan melakukan intervensi jika pemerintahan sipil gagal menjaga stabilitas politik dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Kegagalan ini akan mengurangi legitimasinya dan membuka kesempatan kepada militer untuk melakukan intervensinya. Para politisi sipil, sebagaimana dicontohkan dalam era Soekarno, menurut persepsi Orde Baru tidak mampu membangun negara. Orang-orang sipil juga tidak mempunyai organisasi yang rapi dan penuh disiplin sebagaimana ABRI, padahal pembangunan membutuhkan pengorganisasian yang baik.

Keterlibatan militer dalam bidang nonmiliter disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari: 1) nilai-nilai dan orientasi para perwira militer, baik secara individu maupun kelompok, 2) kepentingan- kepentingan korps material militer. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi-kondisi sosial politik dalam negeri.

Secara umum ada lima alasan militer memilih terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan   negara. (Dapat dilihat di http://www.sinarharapan.co.id/berita/0406/23/opi02.html)

Pertama,   militer   beranggapan  bahwa keterlibatannya dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara sebagai sebuah hak sejarah. Hak yang menjadi legitimasi militer untuk terlibat dalam  penyelenggaraan kekuasaan Negara adalah bahwa militer memiliki ‘saham’ atas lahirnya sebuah Negara. Alasan ini biasanya menghinggapi negara yang proses kelahirannya didahului oleh perjuangan kemerdekaan. Indonesia adalah salah satu negara yang militernya haus akan kekuasaan politik, karena alasan hak sejarah,  hal ini dipertegas dengan adanya konsep matang Jalan Tengah yang dirumuskan Nasution, dan kemudian ‘dipatenkan’ dengan Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Kedua, komitmen untuk menjaga integrasi bangsa dan Negara. Komitmen ini selaras dengan keinginan dari militer untuk dapat dilibatkan dalam segala yang berhubungan dengan integrasi bangsa. Ketiga, ajakan dan lemahnya politisi sipil. Maraknya keterlibatan militer dalam pemerintahan disebabkan karena ajakan dan lemahnya politisi sipil. Kelemahan politisi sipil tersebut ditujukan dengan membangun dan mengajak militer masuk ke dalam gelanggang politik.  Kelemahan ini makin mengemuka apabila makin meruncingnya konflik antar politisi sipil sendiri.

Keempat, desakan dari internal militer untuk mengambil alih ataupun ikut terlibat dalam politik pemerintahan, karena pemerintahann yang berkuasa cenderung korup dan membawa bangsa kearah yang membahayakan keutuhan  dan integrasi bangsa. Desakan ini bentuknya  beragam, namun secara umum   ada dua pola, yakni; melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, dan melakukan negoisasi dengan politisi sipil. Akan tetapi dari dua pola tersebut banyak yang dilakukan oleh militer untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan dengan melakukan kudeta.

Kelima, bila rakyat menghendaki. Alasan ini terasa klise, namun kenyataannya bahwa banyak dari masyarakat di belahan dunia lainnya masih berharap agar militer dapat meluruskan dan membuka ruang kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat. Keinginan rakyat agar militer terlibat dalam politik pemerintahan merupakan realitas dari trauma masyarakat akibat ketidakjelasan arah pemerintahan sipil membawa bangsa dan Negara ini. Kehendak rakyat ini pada akhirnya akan menjadi boomerang bagi keterbelengguan akibat pola pemerintahan yang menutup sama sekali ruang politik bagi masyarakat.

Keterlibatan militer dalam penyelenggaraan Negara, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan efek negatif bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia, maupun belahan dunia lainnya. Kondisi ini membuat irama demokrasi menjadi tidak dalam porsi yang selaras dengan hakikat penyelenggaraan Negara. Watak tentara yang bertolak belakang dengan prinsip- prinsip demokrasi membuat Negara yang memiliki kecenderungan keterlibatan militer yang tinggi seperti Indonesia terkungkung oleh rezim otoriter; baik yang didukung oleh militer ataupun jenderal militer yang menjadi rezim itu sendiri.

Masuknya tentara dalam politik kemudian menjadikan tentara memiliki peranan ganda. Peranan tentara dalam politik dan pertahanan ini kemudian dikukuhkan menjadi suatu doktrin yang dinamakan Dwi Fungsi ABRI. Artinya peran ABRI tidak hanya terbatas dalam bidang pertahanan (peranan militer)   dan keamanan saja tetapi juga dalam bidang sosial politik, atau lebih umum lagi berperan di banyak bidang diluar bidang pertahanan dan keamanan itu sendiri.

Pengertian Sipil

Istilah sipil dalam bahasa Inggris “civilian” yakni (person) not serving with armed forces”AS.Hornby, Op.cit., hal. 151 (seseorang yang bekerja di luar profesi angkatan bersenjata). CohanElliot A.Cohan, dalam Bambang Yudhoyono.,  Loc.cit mendefenisikan pihak sipil dapat berupa masyarakat umum, lembaga pemerintah dan swasta, para politisi dan negarawan. Suhartono membatasi pihak sipil sebagai masyarakat politik yang diwakili oleh partai politik. Sayidiman Suryohardiprojo memberikan batasan pengertian sipil sebagai semua lapisan masyarakat.Sayidiman Suryohardiprojo, Loc., cit

Dari berbagai pengetian diatas maka dibuat suatu pengertian secara universal bahwa istilah sipil adalah semua orang baik individu atau institusi yang berada diluar organisasi militer. Dalam kajian ini, pengertian sipil dibatasi hanya pada masyarakat politik, dengan alasan bahwa orientasi analisis dalam kajian ini adalah praktek-praktek politik kedua belah pihak dalam memperebutkan kontrol efektif atas kekuasaan pemerintah. Masyarakat politik merupakan integrasi diantara masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu negara.

Daftar Pustaka Makalah Militer dan Sipil 

Pengertian Militer dan Sipil Definsi Tipe orientasi serta Sejarah Keterlibatan Dalam Politik Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment