Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 4 June 2016

Pengertian Neoliberalisme Definisi Ciri dan Lembaga Pendukung Respon Kebijakan Pemerintah

Pengertian Neoliberalisme adalah sistem  perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada  setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah hanya menjalankan fungsi deregulasi bagi mekanisme pasar dan hanya untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan”. Coen Husain Pontoh, Malapetaka Demokrasi Pasar, Yogyakarta, Resist Book, 2005, Hal. 67 


Definisi Neoliberalisme

Mansour Fakih menyebutkan bahwa saat ini adalah saat berakhirnya era developmentalism, suatu proses perubahan sosial pasca Perang Dunia II yang dibangun diatas landasan paham modernisasi. Namun di negara-negara pusat kapitalisme, jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme telah lama disiapkan bahkan sejak krisis kapitalisme di tahun 1930-an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme (neoliberalisme) Mansour Fakih.  Jalan Lain ; Manifesto Intelektual Organik, Yogyakarta: Insist Press, 2002.  Halaman 184 

Kata  Neo dalam neoliberalisme sebenarnya merujuk kepada bangkitnya kembali bentuk aliran ekonomi liberalisme lama yang cikal bakalnya dipicu oleh karya Adam Smith yang menumental, The Wealth of Nations, di tahun 1976. Filsuf moral asal Inggris itu, yang juga bapak  mazhab ekonomi klasik atau yang lebih populer disebut dengan perumus kapitalisme modern, mempropagandakan pentingnya penghapusan intervensi negara atau pemerintah dalam mekanisme ekonomi, Sebagai gantinya Smith, menganjurkan agar pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri, melakukan deregulasi, serta menghilangkan segala bentuk hambatan (tarif dan non tarif) dan restriksi. Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar akan menciptakan keteraturan ekonomi. Smith menggunakan  teorinya tentang “tangan-tangan tersembunyi” (invisible hand) yang menurutnya bakal mengatur dan mengorganisir seluruh relasi dan kehidupan ekonomi  dan juga mendorong setiap individu untuk mencari sebanyak-banyaknya keuntungan ekonomi.  (Khudori, Neoliberalisme menumpas petani, Yoyakarta, Resist Book, 2004, Hal 16 )

Negara yang menganut sistem demokrasi-menurut pemahaman neoliberalisme, daya tahan sebuah negara ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Seperti yang  telah menjadi perdebatan teori-teori pembangunan bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai hanya jika membebaskan pasar dari intervensi negara sehingga tercipta kompetisi dan akhirnya akan menghasilkan efisiensi dan produktifitas ekonomi yang tinggi. Sehingga terciptanya masyarakat yang lebih terdiferensiasi, dan  perluasan kearah pluralisme sosial dan  pluralisme politik. Oleh sebab itu menurut ideologi neoliberalisme, persamaan kebebasan ekonomi setara dengan kebebasan politik.                                                  
Dengan kata lain, kebebasan dan pluralisme politik hanya mungkin terjadi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Inilah yang disebut Przeworski sebagai tarnsisi yang mengambil strategi  “Modernizatioan via internationalization”. Menurut strategi ini, demokrasi menjadi stabil jika negara-negara yang mengalami transisi mengintegrasikan diri kedalam sistem ekonomi dunia, yang dikombinasikan dengan peniruan ekonomi, politik, dan pola budaya negara-negara kapitalis maju.(Log. cit, Coen Husain Pontoh Hal. 20: menurut hipotesis ini kemakmuran atau kelimpahan ekonomi merupakan syarat kunci keberadaan kehidupan dmokasi. )

Baca Praktik Neoliberalisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Petani
Menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kebenaran dari tesis bahwa demokrasi bisa berjalan semestinya dan  bertahan jika bersanding dengan kebijakan neoliberalisme? Faktanya hampir seluruh negara yang menjalankan kebijakan “Modernizatioan via internationalization” mengalami bencana krisis ekonomi dan politik yang akut. Kebijakan neoliberalisme yang dijalankan secara agresif ternyata menjerumuskan negara-negara yang mengalami transisi ke tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian politik liberal yang dijalankan gagal karena membawa negara kepada kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang tinggi. 

Ciri Neoliberalisme 


Beberapa ciri neoliberalisme yang menyebabkan kekuatan negara di reduksi oleh kekuatan modal, seperti: 
  1. Pasar yang berkuasa, bukan pemerntah atau negara. Membebaskan kegaiatan swasta dari peraturan dan kebijakan pemerintah, walaupun kegiatan membawa dampak yang buruk terhadap rakyat dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari gencarnya tekanan swasta terhadap pemerintah untuk memperlemah serikat buruh serta perlunya penurunan upah buruh, bebasnya swasta membeli dan menggunakan tanah selama-lamanya dan seluas-luasnya.
  2. Mengurangi biaya untuk fasilitas dan pembangunan umum. Umpamanya dana untuk pendidikan, kesehatan, Penyediaan air bersih, dan pembangunan daerah secara umum harus dikurangi. 
  3. Mencabut peraturan-peraturan yang menngganggu keuntungan ekonomi. Misalnya dengan menghapus atau mengganti  peraturan tentang melestarikan lingkungan, jaminan kondisi kerja, atau peaturan tentang kesehatan makanan dan lain-lin. 
  4. Privatisasi/swastanisasi  dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas dan eisiensi pelayanan kepada rakyat, maka perusahaan milik negara harus dijual, termasuk penjualan jenis-jenis usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya perusahaan air, listrik, sekolah, rumah sakit, Bank, dan perkeretaapian. 
  5. Mencabut bantuan sosial. Bantuan negara/ pemerintah untuk orang miskin harus dicabut. 
  6. Pasar bebas. Di tingkat internasional, paham neoliberalisme berusaha untuk memudahkan perdagangan antar negara. Salah satu untuk mencapai kondisi ini maka diperlukan untuk mencabut semua konrtol yang dianggap menghalangi pasar bebas. Misalnya tentang bea/cukai, halangan investasi dan aliran lalulintas modal. 
  7. Monopoli teknologi yang hanya dapat dikuasai dan dikelola oleh pemilik modal untuk produksi masal. 
  8. Cendrung menggunakan militer dan kekerasan sebagai alat untuk mengintervensi disamping pasar bebas. 


Apabila dorongan untuk mencari keuntungan individual adalah kapasitas yang alamiah, maka tidak boleh ada intervensi  pemerintah atau monopoli negara karena hal itu hanya akan mengganggu kebebasan  individu dalam berkompetisi. Dari gagasan inilah lahir apa yang kemudian disebut dengan pasar bebas  (free markets), sebagaimana yang kita kenal saat ini.konsep lainnya dari neoliberalisme adalah comparative advantage (keunggulan komparatif). Menurutnya, setiap bangsa harus memaksimalkan kekayaannya bukan atas dasar surplus perdagangan, malainkan mengambil keuntungan dari pambagian kerja  (division of labour) internasional berdasarkan perdagangan bebas. Smith berkata “bila sebuah negara asing dapat mensuplai kita dengan komoditi yang lebih murah dibanding yang kita buat sendiri, maka lebih baik kita membelinya dari mereka, dari sebagian hasil industri kita sendiri yang punya kelebihan-kelebihan  dari yang lain”. Inilah hukum  comparative advantage  yang masih hidup dan banyak dipraktekan serta diamalkan di banyak negara hingga sekarang. 

Neoliberalisme kemudian dikenal sebagai sebuah kendaraan yang mengusung satu proyek besar dunia; globalisasi pasar, dengan cara-cara seperti bagaimana yang disebutkan oleh Manfred B.  Steger, bahwa kelompok globalis neoliberal berupaya menyemaikan pengertian yang tidak kritis mengenai “globalisasi” kealam pikir masyarakat dengan klaim yang mereka sebut sebagai keuntungan universal dari liberalisasi pasar,  yaitu : peningkatan standar hidup global, efisiensi ekonomi, kebebasan individu dan demokrasi, serta kemajuan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya (Manfred B. Steger. GLOBALISME; Bangkitnya Ideologi Pasar, Jogjakarta: Lafadl Pustaka,  2005. Halaman 17 )

Menurut Mansour Fakih, Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi dan proses produksi dari Perusahaan Transnasional (Trans National Corporations-TNCs) dengan dukungan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institutions-IFIs) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (World Trade Organization-WTO) Log. Cit,.Mansour Fakih. Jalan Lain ; Manifesto Intelektual Organik. Hal. 192

Dengan demikian, proses neoliberalisme yang diwacanakan berakibat pada monopoli negara-negara kaya terhadap negara berkembang di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di Asia, Indonesia merupakan contoh yang paling baik untuk menggambarkan bagaimana dampak dari hegemoni neoliberalisme tersebut khususnya bagi para petani. Pengkerdilan peran negara menyebabkan negara tidak mampu melindungi petani, nelayan, dan rakyatnya secara maksimal.  

Dengan monopoli yang demikian maka  irama permainan pertanian global akan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama koorporasi-koorporasi transnasional (TNC). Dengan kekuatannya TNC-TNC ini menghisap surplus yang besar dari negara-negara dunia ketiga dan subsidi dari negara-negara tempat TNC beroperasi. Perkembangan-perkembangan ini akan  meluncur seiring dengan tersingkirnya dan marjinalisasi petani-petani kecil, baik yang ada di negara maju dan yang tersebar di negara sedang berkembang dan miskin di belahan selatan dunia. Dengan kekuatan lobynya untuk menyetir  dan mempengaruhi setiap keputusan penting dalam berbagai kesepakatan-kesepakatan multilateral serta institusi-institusi keuangan global penyebar ideologi neoliberalisme, pertanian dunia akan berada dalam cengkraman neoliberalisme. Inilah yang dinamakan neoliberalisme pertanian.         

Neoliberalisme dan Lembaga Pendukungnya 

1.  WTO (World Trade Organization) 
Salah satu strategi untuk melancarkan agenda Neoliberalisme tersebut diantaranya melalui lembaga WTO. GATT (General Agreement on Trade and Tariff)   merupakan suatu kesepakatan multilateral yang menciptakan kerangka kerja sama perdagangan internasional. GATT dibentuk pada tahun 1948 dengan tujuan untuk menghapuskan proteksi perdagangan melalui penghapusan tarif dan kuota. Semakin lama GATT semakin berpengaruh pada beberapa perundingan perdagangan yang kemudian menghasilkan pemotongan tarif. Ada beberapa putaran perundingan yang dilakukan berturut-turut mulai di Jenewa (1947), Annecy  (1948), Kennedy (1964-1067), Tokyo (1973-1979) dan putaran Uruguay  (1986-1994). Log. Cit,  Irma Yanni, Melawan Neoliberalisme, Petani Press, Hal. 52

Putaran Uruguay merupakan perundingan yang komprehensif.  Sampai dengan masa berakhirnya pada tahun 1994 dalam suatu pertemuan tingkat menteri di Marakesh, Maroko. Putaran Uruguay telah menghasilkan suatu reformasi global di bidang perdagangan dan hasilnya juga semakin luas termasuk memasukan sektor pertanian dan tekstil di dalam kesepakatannya. Di putaran Uruguay  ini juga cakupan perdagangan dunia telah diperluas dengan memasukan hal-hal lain seperti GATS (kesepakatan umum tentang perdagangan dan jasa), TRIPS (kesepakatan tentang HAKI atau hak milik intelektual), TRIMS (kesepakatan tentang ketentuan investasi). Yang pada akhirnya putaran Urugay ini mencapai kesepakatan untuk membentuk organisasi perdagangan dunia WTO  (World Trade Organization).                                                  
WTO secara formal terbentuk pada tanggal 1 januari 1995, dimana satu per lima anggotanya adalah negara yang sedang berkembang. Tidak lama setelah putaran Uruguay berlalu beberapa anggotanya mengkritik WTO dan menyatakan WTO hanya mengakomodir kepentingan negara-negara maju saja. Satu kritik pedas  yang disampaikan oleh Luis Fernando Jaramillo yang mengatakan: Ibid, Hal. 54. Luis Fernando Jaramillo adalah ketua dari kelompok G77 di New York dan utusan tetap Colombia di PBB. 

”Cukup jelas bahwa hasil putaran Uruguay tidak dilaksanakan untuk kepentingan negara-negara yang berkembang.....dan tidak diragukan lagi, negara yang berkembang merupakan pihak yang kalahbaik secara perorangan ataupun kolektif.” 

WTO merupakan suatu arena konflik politik-ekonomi guna mengembangkan kompetisi dan menciptakan kesempatan untuk melakukan  kompetisi dan menciptakan kesempatan monopoli dan ekspansi usaha. Intinya adalah untuk meliberalisasi  pasar guna memenuhi ambisi negara-negara kapitalis agar pasar Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dapat terbuka bebas. Negara-negara maju ini sangat membutuhkan pasar untuk menjual surplus produksinya dan mengeluarkan modalnya sehingga bisa mendapat bahan baku yang murah dan upah buruh yang sangat murah guna mengembangkan monopoli usahanya agar berkembang dan tidak bangkrut. Bukan hanya barang yang bisa bergerak bebas tapi juga termasuk jasa dan investasi juga harus bebas bergerak.                                              

Negosiasi-negosiasi perdagangan dunia banyak dilakukan di forum WTO. Negosiasi tersebut akan mendorong negara-negara  di dunia untuk melakukan perdagangan bebas. Perdagangan bebas akan menguntungkan satu pihak dan membebani pihak  yang lain. Contohnya, perjanjian perdagangan melarang hampir semua subsidi termasuk juga untuk sarana produksi pertanian. Kondisi tersebut menekan pendapatan petani di negara-negara berkembang yang tidak mendapatkan subsidi seperti yang terjadi di Indonesia. 

Perjanjian perdagangan tersebut menggariskan tentang perlunya keseragaman sistem perdagangan dunia. Langkah ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perdagangan. Hal tersebut akan mengakibatkan negara anggota WTO suka atau tidak suka, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian berdasarkan komitmen yang disepakati. Di sektor pertanian, akan merubah sistem pertanian di negara-negara berkembang secara radikal. 

Padahal kondisi sosial, ekonomi,  politik dan budaya negara-negara berkembang jelas tidak sama dengan kondisi negara-negara maju. Akibatnya praktek perdagangan tersebut cederung menjadi perdagangan yang yang tidak adil, dan bahkan menghisap akibat level playing field yang berbeda antara negara maju dengan negara-negara berkembang. Hal ini terlihat pada termarjinalisasikanya posisi petani berlahan sempit (gurem) dengan melakukan praktek pertanian  dengan teknologi sederhana yang menghuni negara-negara berkembang. Dan di sisi lain, petani di negara maju selain mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dengan penguasaan lahan yang luas dan menggunakan teknologi modern. Sudah sangat jelas yang terjadi kemudian adalah ketidak adilan akibat peraturan yang unfair. 


a. AoA (Agreement on Agriculture) 
Sebelum putaran Uruguay, pertanian tidak termasuk dalam negosiasi perdagangan multilateral. Putaran Uruguay memasukan perdagangan hasil-hasil pertanian termasuk tekstil dan sandang kedalam kesepakatan perdagangan internasional. 

Secara tradisional, suatu negara selalu mengenakan tarif ( bea dan cukai), hal ini guna mengontrol import produksi hasil pertanian dan sebagai suatu instrumen untuk melindungi dan mengembangkan pertaniannya. Beberapa negara maju terutama USA dan Eropa memberikan subsidi pada produksi pertaniannya sehingga ekspor yang  dilakukan menjadi berharga sangat murah, sehingga merusak pasar di tingkat internasional.  (Ibid, Hal. 55 )

Ketentuan tentang pertanian (AoA) berusaha menciptakan sistem perdagangan hasil pertanian yang berorientasi pasar. Menghapuskan subsidi dan proteksi terhadap hasil pertanian, sehingga menghasilkan kehancuran di pasar produksi pertanian dunia. AoA juga mengharuskan pengurangan subsidi terhadap produk-produk pertanian dan ekspor hasil pertanian. 

Wilayah kerja AoA terdiri dari: 
  • Akses pasar(pengurangan tarif dan pembatasan impor) 
  • Pengurangan subsidi terhadap pertanian 
  • Pengurangan subsidi ekspor hasil pertanian. 


AoA juga mengatur ketentuan tentang kesehatan termasuk juga stadar pangan higiensi dan ketentuan inspeksi. Setiap angota harus membuat komitmen dalam wilayah kerja ini menurut jadwal tertentu. 

b. TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) 
Selain perjanjian pertanian, perjanjian WTO lain yang membawa perubahan mendasar pada sektor pertanian adalah persetujuan mengenai hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights/TRIPs). Sejak januari  tahun 2000, negara-negara berkembang anggota WTO berkewajiban melakukan harmonisasi undang-undang nasionalnya agar sejalan dengan kesepakatan TRIPs. Hasil putaran Uruguay, TRIPs meurpakan salah satu hasil utama yang paling kontroversial dan memicu perdebatan di seluruh dunia. Sebab, perjanjian itu dianggap tidak konsisten dengan tujuan WTO.                       

Untuk sektor petanian, pasal  27 merupakan pasal yang paling sering dipermasalahkan, yaitu yang berisi antara lain 1, Paten diberikan untuk semua penemuan, baik dalam  bentuk produk atau proses,tanpa melihat tempat dari mana asal dan pembuatan suatu penemuan dan dalam semua bidang teknologi. 2, Negara anggota WTO dapat menetapkan penemuan yang tidak diberikan paten, sepanjang penemuan tersebut tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. 3, Negara-negara anggota WTO dapat menetapkan penemuan yang tidak dapat diberikan hak paten, seperti metode pemeriksaan, pengobatan dalam rangka penanganan manusia dan hewan. (Log Cit, Hudori, Neoliberalisme menumpas petani, Yogyakarta, Resist, Hal 94 )

Bila dicermati isi dari TRIPs  dapat memunculkan beberapa implikasi pematenan atas mahluk hidup pada masyarakat tradisional dan petani, seperti halnya masyarakat petani tidak lagi dapat menjalankan aktifitas yang biasa mereka lakukan- yang terkait erat dengan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tanpa seijin pemegang paten. 

Bila perlindungan paten diberlakukan, seyogyanya petani dan masyarakat tradisional juga unya  hak untuk mendapatkan paten atas benihnya, persoalannya, ketentuan TRIPs mengatakan paten hanya dapat diberikan bagi inovasi yang dapat digunakan dalam skala industri. Padahal poses-proses bioteknologi yang menghasilkan bibit unggul tidaklah berdiri sendiri, tetapi perlu kearifan masyarakat tradisional. 

Akhirnya TRIPs memunculkan sejumlah implikasi serius, yang dalam konteks pertanian, terutama keragaman hayati. TRIPs akan mendorong terjadinya privatisasi keragaman hayati yang berada dalam kancah publik. Padahal sejarah mengajarkan, privatisasi sumber daya publik selalu berakhir dengan kerusakan atau penipisan sumber daya tersebut melalui monopoli kepemilikan keragaman hayati beserta pengetahuannya, menegasikan inovasi tradisional masyarakat adat/lokal, membuka peluang pembajakan sumber daya hayati yaitu pengambilan dan pemanfaatan bahan hayati, terutama sumber daya genetika beserta kearifan tradisional masyarakat adat tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat setempat, dan mendorong erosi keragaman hayati. 

2.  International Monetary Fund (IMF) 
Kehancuran dunia khususnya kehancuran ekonomi dunia sebagai akibat Perang Dunia II telah mendasari pertemuan diBretton Woods Hampshire Amerika Serikat pada 1-22 Juli 1944 yang dihadiri oleh 45 perwakilan pemerintahan. Pertemuan ini memunculkan pembentukan 

International Monetary  Fund (IMF). IMF dibentuk oleh 29 negara dengan menandatangani artikel perjanjian guna mengatasi depresi yang sangat besar yang dialami Amerika Serikat pada  tahun 1930-an yang berdampak pada perekonomian negara-negara dunia ketiga. 

Adapun tujuan pembentukan IMF melalui promosi kerjasama moneter/keuangan internasional (Bank Dunia/World Bank) adalah untuk peningkatan perdagangan internasional dengan memberikan hutang kepada negara-negara yang telah menjadi anggotanya. Menurut IMF agar hutang tersebut bisa dikembalikan maka negara-negara yang diberikan bantuan tersebut harus menjalankan Structural Adjusment Program (SAP). Termasuk didalamnya adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap Dolar, pertumbuhan yang berorientasi ekspor, privatisasi, dan peningkatan praktek-praktek yang mendukung pasar bebas. 

Dengan kata lain negara yang ingin meminjam kepada IMF harus dengan syarat yang berakibat pada: (1), dipinggirkannya peran pemerintah sebagai badan publik dalam penyediaan berbagai layanan dasar untuk publik, (2) menjadikan berbagai jasa layanan dasar penunjang hidup sebagai barang dagangan (komoditas) yang dikuasai swasta, dan (3) sebagai konsekuensi dari keduanya, terjadinya pergeseran berbagai interaksi sosial dan kultural yang semula berorientasi pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jasa layanan dasar untuk diri mereka sendiri direduksi secara implisit menjadi hubungan antara konsumen dan produsen atau justru antara penjual dan pembeli. Pada kondisi rendahnya akses publik terhadap modal/kapital, hal ini  akan mengakibatkan akses masyarakat  kepada berbagai jasa layanan dasar serta politik menjadi sangat rendah. 

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana bantuan (pinjaman) kepada IMF dengan syarat yang ditentukan IMF tersebut  telah mendesak pelaksanaan konsep pembangunan di bidang industri dan berorientasi ekspor. Pada gilirannya mau-tidak mau akan mengurangi jumlah perluasan lahan pertanian di Indonesia. Pengurangan luas lahan pertanian ini dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan lahan bagi pengembangan lokasi atau kawasan industri baik itu industri pabrik, perkebunan, pariwisata, perumahan dan pembangunan skala besar lainnya. 

Pada dasarnya kebijakan oleh IMF  tersebut dikemas di dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Memorandum of Economic and Financial Policy (MEFP), yang lebih poluler disebut dengan Letter of Intent(LoI). LoI tersebut harus disetujui dan dilaksanakan pemerintah Indonesia. Untuk merealisasikan langkah-langkah dalam  LoI, melalui Bank Dunia maupun ADB (Bank Pembangunan Asia) telah menyediakan dana pinaman yang harus digunakan untuk melaksanakan sejumlah langkah mandat reformasi yang berbentuk penyesuaian struktural.Ibid, Hal. 194 

Salah satu dampak penyesuaian  struktural IMF  dan Bank Dunia tersebut bisa disaksikan pada sektor pertanian, dimana penyesuaian ini pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan kita. Penyesuaian yang tertuang dalam LoI tersebut direspon oleh pemerintah  dangan mengeluarkan kebijakan, antara lain penghapusan monopoli import berbagai komoditas pangan pokok dan strategis (beras, gula, terigu dan gandum), penetapan tarif bea masuk, penghapusan subsidi pangan, penghapusan subsidi pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian kepada petani.                            

3.  Multi National Coorporations (MNCs) 
Dari uraian tentang implikasi neoliberalisme terhadap petani diatas, kita dapat memahami bagaimana sesungguhnya ”perang” yang terjadi antara negara khususnya dunia ketiga dengan  MNCs dalam perebutan kekuasaan ekonomi. Negara dilucuti peran dan kekuasaanya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dipaksa untuk tunduk pada kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa MNCs tersebut. 

Perkembangan peragangan yang  terjadi dewasa ini adalah berkembangnya pertanian bioteknologi lewat rekayasa genetika yang menghasilkan tanaman transgenik. Lewat rekayasa genetika pertanian transgenik telah meluas. Keberhasilan komersialisasi produk transgenik didukung oleh kemampuannya dalam posisi yang  acceptable dalam ranah sosio-politik, dan ini sangat disadari oleh perusahaan multi nasional. Pelipatgandaan model tersebut sangat progresif dengan penambahan jumlah luasan tanaman transgenik yang sangat fantastis. Misalnya sebesar 46% kedelai yang ditanam di seluruh dunai  saat ini adalah  merupakan kedelai transgenik. Ibid, Hal. 49, rekayasa genetika merupakan teknologi untuk mengubah susunan materi genetic sel hidup untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan atau bahkan mengubah fungsi-fungsi secara berbeda dengan sel-sel yang lain yang tidak mengalami manipulasi. 

Singkatnya adalah terjadi monopoli teknologi dan beserta globalisasi paradigma monokultural. Karena benih dipatenkan, petani yang semula bisa menangkarkan bibit untuk keperluannya  sendiri, kini mereka dipaksa untuk membeli benih produk MNC dengan harga yang sangat mahal dan tidak bisa di benihkan kembali oleh petani. Saat ini Monsanto memiliki hak paten pertama untuk teknologi rekayasa genetika yang berhubungan dengan riset tanaman transgenik (Monsanto merupakan perusahaan penelitian produk transgenic yang tidak lain adalah sponsor utama MNC. ). Maka semua pengguna bioteknologi dasar tersebut harus meminta ijin dan membeli dari Monsanto. Ini memicu kontroversi karena ide dasar hak paten adalah publik mendapatkan akses ke produk yang aman. 

Respon kebijakan pemerintah 

Selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis beras yang paling parah.  Akibat krisis pangan yang akut di pedesaan, terjadi penjarahan terhadap perkebunan, hutan, bahkan tambak. Krisis ekonomi ini diyakini punya andil besar terhadap kejatuhan Preisden Soeharto. Kelangkaan pangan merupakan persitiwa politik yang mengguncangkan, kala ”warga berulangkali menunjukan kemampuannya untuk menjatuhkan pemerintahan yang gagal dalam kebijakan pangan ini”. Sejauh sebuah rezim mampu mengontrol sumber-sumber dasar tersebut, menjaganya dari ancaman kelangkaan, dan yang jauh lebih penting adalah menstabilkan harga dikalangan konsumen dan konstituen strategis maka sejauh itu pula stabilitas politik dapat dijamin dengan mantap. Bagitu juga  sebaliknya, kekuasaan politik dapat terguncang karena gagal menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini akan lebih nyata lagi terlihat di berbagai negara berkembang dan miskin, seperti di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Dalam masyarakat politik seperti itu, persoalan pangan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik yang laten dan bisa menyebabkan keguncangan sewaktu-waktu.                                                  

Untuk mengantisipasi kekacauan politik dan ekonomi yang kian memburuk, Pemerintah Indonesia merepone dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang kooperatif dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Hal tersebut menghasilkan beberapa kebijakan yang  tertuang dalam Undang-Undang publik, seperti keluarnya: 
  
1.  Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 (tentang perkebunan) 
Sejarah penguasaan tanah agraria di Indonesia sejak jaman feodal dikuasai oleh raja-raja secara mutlak. Feodalisme adalah sistem perekonomian dimana raja dan keluarganya merupakan tuan dan rakyat adalah abdi. Jadi dalam sistem feodalisme, alat produksi  seperti tanah merupakan milik raja, bangsawan. Juga rakyat adalah milik raja yang tenaganya dapat diserahkan demi kepentingan penguasa tersebut. 

Begitu juga pada masa kolonial dapat digambarkan secara umum bahwa penguasaan tanah dikuasasi oleh para penjajah kapitalisme kolonoalis Belanda dengan berbagai kesepakatan dengan para Raja. Sistem kolonial ini ditandai dengan 4 ciri pokok yaitu: dominasi, eksploitasi dan depedensi. Prinsip dominasi terwujud dalam  kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Dominasi ini pada umumnya didukun oleh keunggulan militer kaum penjajah dalam menguasai dan memerintah penduduk pribumi. Dengan demikian pribumi dikenakan ”tanam paksa”, kerja rodi dan dipaksa untuk tidak memiliki modal produksi sendiri seperti tanah. 

Dengan tuntutan perkembangan kapitalisme tersebut pada tahun 1602 mereka membentuk gabungan perseorangan Belanda atau disebut dengan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC diberi oleh pemerintah Belanda hak eksklusif dalam melakukan monopoli perdagangan di daerah jajahannya demi memenuhi kebutuhannya. Noer Fauji Rachman, Dinamika Perjalanan Politik Agraria, Bandung, 1994 hal 12. 

Demikian hal ini berlangsung selama berabad-abad, yang menimbulkan penindasan dan penderitaan bagi penduduk pribumi yang berkepajanjangan. Hal ini terlihat dari pengembangan usaha pertanian perkebunan dengan satuan-satuan berskala besar. 

Akibat sosial dari penguasaan  dari tanah sebagai alat produksi pertanian oleh kolonial adalah hubungan kelas sosial antara kelas sosial yang terlibat adalah buruh dengan pemilik modal: buruh adalah mayoritas manusia yang menjual tenaga kerja yang dipertukarkan dengan upah  

Hak rakyat atas tanah merupakan hak dasar dari setiap manusia dan rakyat mempunyai hak pengelolaan yang  bersifat mandiri dan mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pengelolaanya. Demikian juga hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat sosio religius sehingga tanah tidak dapat hanya dipandang sebagai aset produksi semata. 

Hak rakyat atas tanah sebagai hak dasar manusia harus dijamin ketersediaanya oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semesta. Penguasaan tanah secara terpusat  pada individu maupun kelompok dengan skala besar tidak dibenarkan dan negara sebagai penjamin harus melaksnakan fungsinya untuk melakukan distribusi tanah untuk pemenuhan hak dasar tersebut. 

Udang-Undang perkebunan tetap memandang tanah sebagai asset produksi semata. Tanah yang mempunyai hubungan sosial religius apabila dibutuhkan untuk usaha perkebunan dan di atas tanah tersebut terdapat masyarakat atau hak rakyat terlebih dahulu ada mereka wajib dilakukan musyawarah. Prinsip musyawarah pada dasarnya memang merupakan sebuah prinisip yang sangat diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Undan-Undang perkebunan tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar musyawarah karena musyawarah diarahkan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. 

2.  Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 (tentang sumber daya air) 
Air merupakan potensi yang ada di alam, menjadi kebutuhan yang mendasar bagi semua mahluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu air menjadi bagian syarat terpenuhinya hak azasi manusia. Hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak dasar manusia. Privatisasi pengelolaan air dan komersialsiasi sebagaimana terdapat dalam undang-undang no.7 tahun 2004 bertentangan dengan hak dasar tersebut. Sementara hak ini dijamin oleh UUD 1945. Undang-undang sumber daya air no.7 tahun 2004 ini membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan penguawas regulasi. Negara sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem  air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. 

Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminya keselamatan dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air.  Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. 

Atas dasar itulah, substansi  yang mendorong privatisasi dan komersialisasi air dalam undang-undang no.7 tahun 2004 akan membahayakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh laspisan masyarakat. Air menjadi salah satu contoh upaya pemilik modal global untuk menguasai sumber daya negara berkembang dan bertujuan untuk menarik keuntungan. Agenda libealisasi yang dititipkan pada sejumlah undang-undang merupakan pola umum yang dijalankan lembaga kapitalis global. 

Undang-undang ini mendapat penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat. Terdapat pasal-pasal yang memberikan peluang pengelolaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air kepada swasta yang tidak dibatasi. 

Dengan demikian privatisasi tidak sebatas penyerahan penyediaa air minum, namun juga pengelolaan air untuk berbagai kepentingan, khususnya irigasi pertanian, energi dan industri. Undang-undang yang baru ini lebih didominasi oleh kepentingan ekonomis. Pengaruh Bank Dunia ikut menentukan substansi dan kepentingan yang diperjuangkan oleh undang-undang ini. 

Hadirnya undang-undang no. 7 tahun  2004 tentang sumber daya air merupakan bagian dari persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL  (Water resources sector adjusment loan) sebesar USD 300 juta yang ditandatangani pada april 1998. sejak tahun 1998 kebijakan tentang air yang baru tersebut dirumsukan dengan ketelibatan Bank Dunia, Bapenas dan Kimpraswil. Seak awal Bank Dunia telah menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak akan memberikan pinjaman baru apabila kebijakan pengelolaan air, khususnya untuk irigasi pertanian tidak diubah. 

Undang-undang ini memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai air (air tanah, segala bentuk air permukaan dan sebagian badan sungai). Instrumen Hak Guna Usaha dalam pasal 7,8, dan 9 (35 UU Sumber Daya air No.7 Tahun 2004 pasal 7: (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air, (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya., Pasal 8: (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.,(2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila, (a) cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; (b) ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau (c) digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.(3) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pasal 9: (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi) menjadi dasar alokasi dan penguasaan sumber-sumber  air kepada swasta. Instrument Hak Guna Usaha ini menjadi dasar pengelolaan air dan menjiwai sebagian besar pasal-pasal dalam undang-undang seumber daya air. Undang-undang ini juga membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria penggunaan sehari-hari dan pertanian rakyat yang ditentukan pemerintah, akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial. Oleh karena itu maka penggunaan air di luar batasan tersebut akan diwajibkan mendapatkan izin dan tentunya akan dikenakan biaya. Begitu banyak aktivitas masyarakat yang selama ini dilakukan tanpa nuansa komersial akan terhambat terhadap akses air tersebut. Dengan adanya batasan penggunaan air kepada masyarakat, maka alokasi air bagi kepentingan akan semakin besar. Pengaturan ini membuat pemanfaatan  air mengalir kepada kepentingan komersial semakin besar dan yang mampu dari sisi eknomi.  
                                                 
Dengan adanya undang-undang yang  mengatur tentang air tersebut, swasta memiliki peluang yang cukup besar untuk menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Sumber-sumber air bersama masyarakat dapat dikuasakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada swasta atau perorangan untuk mengelolanya. 

Walaupun dalam isi undang-undang tentang air no. 7 tahun 2004 tidak menyebutkan ”privatisasi” namun jelas  pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukan adanya agenda privatisasi. 
                                                                                                                                           
Privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air, dan irigasi pertanian dimungkinkan oleh undang-undang sumber daya air ini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 40 (ayat 4 dan 5). Pasal 40 ayat 4: Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Ayat 5: Pengaturan terhadap 
pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:  
a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; 
b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan 
c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. 
   
Pertanian akan menjadi mahal oleh karena mendapatkan air akan membutuhkan biaya yang lebih besar ditengah tingginya biaya produksi tani seperti pupuk, bibit dan pemasaran hasil pertanian yang tidak menentu. Petani yang mendapatkan air dari pengelola swasta akan membayar biaya pengelolaan air. Beban ini menjadi bertambah besar karena menurut undang-undang sumber daya air (pasal 41  ayat 3) maka pembangunan dan pemeliharaan irigasi menjadi tangungan petani dan tidak lagi disubsidioleh pemerintah. Petani khususnya petani sawah , tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian dengan kondisi seperti  ini. Dan agenda kedaulatan pangan akan semakin jauh dari harapan rakyat Indonesia. 

Disamping itu juga beberapa undang-undang yang dihasilkan seperti undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, undang-undang no.22 tahun 2001 tentang minak dan gas bumi, dan undang-undang no.11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok  pertambangan terdapat muatan yang meliberalisasi sumber-sumber pertanian. Secara tidak langsung, lahirnya  undang-undang ini akan merugikan pertanian dan mementingkan kekuatan modal asing.   

Daftar Pustaka Makalah Neoliberalisme

Pengertian Neoliberalisme Definisi Ciri dan Lembaga Pendukung Respon Kebijakan Pemerintah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment