Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Pengertian Notaris Definisi Syarat Pengangkatan, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Kode Etik Yang Harus Dipatuhi Notaris

Pengertian Notaris adalah Menurut pengertian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.


Definisi Notaris Menurut Para Ahli

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  atau orang lain.G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit. hal.31

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdata.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:
  1. Warga negara Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
  4. Sehat jasmani dan rohani;
  5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
  6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
  7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat,  atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.



Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Dalam pengertian Notaris, tersirat bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal mana berarti bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (ambtshalve). Wewenang Notaris dinyatakan   dengan    perkataan-perkataan    “mengenai    semua    perbuatan, perjanjian, dan ketetapan”. G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit. hal.39

Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu: Ibid, hal.49
  1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat  itu;
  2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
  3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta dibuat.
  4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.


Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan  akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:
  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  7. Membuat akta risalah lelang.



Mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk:
  1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta;
  4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
  6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam  satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  13. Menerima magang calon Notaris.


Mengenai larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 dimana Notaris dilarang:
  1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
  7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
  8. Menjadi Notaris Pengganti, atau
  9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.


Kode Etik Yang Harus Dipatuhi Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik.

Para Notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika  profesi tersebut kedalam kode etik Notaris. Kode etik Notaris menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka 2. Menyebutkan bahwa kode etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang  teguh kepada kode etik jabatan Notaris. Kode etik adalah  tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh     anggota     profesi     itu     sendiri     dan     mengikat     mereka   dalam mempraktekkannya. Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta; Bigraf Publishing, 1995) hal.29

Dengan  demikian  kode  etik  Notaris  adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Kode etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad meliputi:  jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/viewFile/74/69 diakses tanggal 9 Maret 2014 jam 15.27

a. Etika Kepribadian Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional
  1. Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik;
  2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
  3. Taat hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia
  4. Memiliki perilaku profesional
  5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan.


b. Etika melakukan tugas jabatan
  1. Bertindak jujur, mandiri tidak berpihak penuh rasa tanggung  jawab;
  2. Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari;
  3. Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku;
  4. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah;
  5. Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik;
  6. Dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.




c. Etika pelayanan terhadap klien
  1. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
  2. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya;
  3. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
  4. Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain;
  5. Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
  6. Dilarang berusaha agar seseorang berpindang dari Notaris lain kepadanya;
  7. Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas  yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.


d. Etika hubungan sesama rekan Notaris
  • Aktif dalam organisasi Notaris;
  • Saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan;
  • Harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris;
  • Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama Notaris, baik moral maupun material;
  • Tidak menjelekkan ataupun mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya    dan    ditemui    kesalahan-kesalahan    yang    serius atau membahayakan kliennya, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
  • Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
  • Tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar.


Kode etik ini wajib diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris. Hal ini mengingat bahwa profesi Notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya. Untuk memberikan rasa aman bagi para pengguna jasanya, Notaris harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Notaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan terhadap apa yang ia lakukan terhadap klien maupun masyarakat.

PertanggungJawaban Notaris Atas Akta Yang Dinyatakan Batal  Demi Hukum

Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa Notaris dalam membuat akta tidak mungkin disalahkan, karena apabila dikaitkan dengan sejarah dari lembaga Notariat itu sendiri, tugas Notaris hanya sebagai sekretaris dari masyarakat yang menghendaki perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat dituangkan dalam suatu akta otentik. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatatkannya kedalam sebuah akta.

Tetapi tidak dapat juga dikatakan Notaris lepas dari tanggung jawab apabila terjadi pembatalan akta yang dibuat olehnya. Notaris hanyalah  manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan yang mungkin   saja terjadi dalam praktek kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.


Dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 semakin mempertegas adanya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang diperbuatnya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila Notaris melanggar ketentuan-ketentuan pasal yang ada didalam Pasal 84 Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga menimbulkan kerugian terhadap para pihak maka Notaris wajib atau dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada prinsipnya wujud pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah:

1. Pertanggungjawaban secara administratif
Apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran Pasal 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menerangkan apabila Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1), huruf a s/d k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan atau Pasal 63 dapat dikenakan sanksi berupa:
  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis;
  3. Pemberhentian sementara;
  4. Pemberhentian dengan hormat;
  5. Pemberhentian dengan tidak hormat.


2. Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris yang karena kelalaiannya dalam membuat akta telah merugikan orang lain maka apabila di pengadilan terbukti bersalah,  Notaris tersebut dapat dihukum untuk mengganti kerugian, bunga, biaya atau memulihkan keadaan hukum seseorang karena perbuatannya, kesalahannya telah menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki.

3. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana

Apabila dalam pemeriksaan pengadilan Notaris terbukti bersalah dalam mengakibatkan akta yang batal demi hukum, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris secara Hukum Pidana dapat berupa:
a. Hukuman Pokok:
  1. Penjara
  2. Kurungan
  3. Denda


b. Hukuman tambahan
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu
  2. Perampasan beberapa benda tertentu yang menjadi barang bukti Tanggung jawab dan ketelitian Notaris dituntut sangat besar dalam membuat suatu akta. Notaris bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahkan Notaris bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan.


Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik Notaris.


Daftar Pustaka untuk Makalah

Pengertian Notaris Definisi Syarat Pengangkatan, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Kode Etik Yang Harus Dipatuhi Notaris Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment