Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 4 June 2016

Pengertian Partai Politik Definisi Fungsi dan Sejarah Perkembangan di Indonesia Masa Kolonial, Orde Baru, Penduduk Jepang, Reformasi

Pengertian Partai politik adalah artinya suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefiniskan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu. (Sulistyowati, Perempuan Dan Hukum, Dalam Teks Representase Dan Pandangan, Jakarta: Yayasasn Obor Indonesia, 2006, hal.349)

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan   politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 403)

Definisi Partai Politik

Istilah partai bila ditelusuri dari kata asalnya berarti bagian atau pihak, di dalam masyarakat dimanapun secara alamiah terdapat pengelompokan- pengelompokan, salah satu pengelompokan masyarakat yang didasarkan atas persamaan paham dan ideologi dalam bentuk doktrin oleh Benyamin Constan disebut sebagai partai. Pendapat ini kemudian menjadi popular untuk memberikan batasan pengertian partai politik, Constans dalam hal ini mengatakan “A Party   is
a group of men professing the same political doktrine” (Miriam budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor, 1998, hal. 16)
Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan- kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua nation-state di dunia sudah memiliki partai politik. Partai politik dalam artian modern adalah sebagai salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Di Indonesia partai politik lahir ketika didirikan Sarikat  Islam pada tanggal 10 September 1912 oleh H.     Oemar

Said Tjokroaminoto.(Anthonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia, Medan: Fisip USU, 2002, hal.106) Sejak itulah partai politik dianggap menjadi wahana yang bisa digunakan untuk mecapai tujuan nasional.

Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas- aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.(Widagdo, H. B, Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta: PT. Gramedia, 1999, hal. 6)

Carl  J.  Frederik  mengatakan  bahwa  partai  politik  adalah   sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. dan Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik. (Widagdo, Ibid, hal.206)

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan. (Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 117)

Fungsi Partai Politik

Adapun fungsi dari partai politik itu sendiri adalah1(Ramlan Surbakti, Ibid., hal.161-121):
  1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
    Yaitu berfungsi sebagai komunikator politik berkaitan dengan kapasitas dan kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat.
  2. Sebagai Rekruitmen Politik
    Mencari anggota yang berkompeten dalam menjalankan kegiatan partai. Fungsi merupakan kelanjutan dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan. Rekruitmen politik menjamin kontinuitas dan  kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk mencari anggota.
  3. Sebagai Pengatur Konflik
    Dalam kehidupan yang demokratis tiap negara dan tiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing. Akibat dari kehidupan yang demokratis tersebut dapat menimbulkan pergeseran, perbenturan, pertentangan antar kepentingan dalam masyarakat. Pengatur konflik juga bertujuan untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar kelompok untuk memusyawarahkan dan mencari keputusan politik yang memuakan kepentingan berbagai kelompok.
  4. Sebagai Sosialisasi Politik
    Yaitu proses pembentukan dari orientasi politik para anggota masyarakat terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini mencakup  proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.



Adanya partai politik dianggap sebagai suatu yang wajar-wajar saja terutama dalam konteks nilai-nilai esensial sebuah demokrasi. Pada dasarnya mengatakan bahwa kedudukan partai politik dalam hubungan ini lebih condong mengarah kepada wacana sistem politik, dan sisi lain mengatakan bahwa kehadiran partai politik dilihat sebagai sarana untuk berpartisipasi. Sebagai sebuah organisasi, partai politik diharapkan menjadi wadah yang mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Partai politik sebagai wadah dalam menanamkan pendidikan politik, sudah sewajarnya para anggota partai politik dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah menjadi program dari partai tersebut. Bentuk dari partisipasi yang dilakukan anggota partai adalah dengan terlibat aktif dalam melakukan setiap kegiatan partai.

Sejarah Perkembangan Partai Politik

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik memainkan peranannya dalam kehidupan demokrasi. Partai politik lahir untuk pertama kali di  negara Eropa Barat. Dengan timbul dan berkembangnya suatu gagasan bahwa rakyat merupakan suatu faktor yang harus diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses kegiatan politik, maka lahirlah partai politik sebagai wadah aspirasi dan kepentingan yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan berkembang sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Bahwa keikutsertaan rakyat dalam proses kehidupan politik adalah penting di dalam suatu negara sehingga kehidupan demokrasi dapat terus berlanjut dan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya demokratisasi membutuhkan sarana saluran politik yang koheren dengan kepentingan masyarakat disuatu negara. Salah satu sarana yang dimaskud adalah partai politik, yang memiliki ragam fungsi, platform dan dasar pemikiran. Sejarah awal lahirnya partai politik bisa dipisah menjadi dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan parati politik yang lahir ekstraparlemen. Lahirnya partai politik yang berembrio dari dalam parlemen seperti disebutkan diatas lebih bersifat patronage party ( partai perlindungan)  serta cenderung tidak mempunyai disiplin administrasi yang rumit dan ketat.

Selanjutnya, perjalanan partai politik di Barat mengalami  perubahan sedikit demi sedikit. Partai politik dibentuk bukan atas permainan stereotipe para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Ide dasar pembentukan partai politik sudah menunjukkan indikasinya pada era Renaissance dan Aufklarung, manakala kekuasaan para raja dikecam dan mulai dibatasi, sebenarnya keinginan untuk membentuk partai politik sudah mulai bermunculan, terlebih hak pilih rakyat sudah diberikan secara luas. Adapun keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada pada waktu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan mendesak. Sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat, diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis  diantara  keduanya.

1. Masa Kolonial (Miriam Budiardjo, Op.cit., 423)

Partai politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi, apakah bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah) ataukah terng-terangan menganut asas politik/ agama (seperti Serikat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik/   sekuler   (seperti  PNI   dan  PKI),   memainkan  peranan  penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam membentuk sistem multi-partai.

Dengan didirikannya Volksraad maka beberapa partai dan organisasi bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dan volksraat, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan “Indonesische Nationale Groep” di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Diluar Voolksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai- partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Pada tahun 1939 di bentuk K.R.I. (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional), MIAI (Majelis Islami A’laa Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh).

Dalam kenyataannya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai mengalami kesukaran untuk bersatu dan membentuk satu front untuk menghadapi pemerintahan kolonial. Keadaan ini berlangsung sampai pemerintahan Hindia- Belanda ditaklukan oleh tentara kerajaan Jepang. Akan tetapi pola kepartaian yang terbentuk di zaman kolonial kemudian dilanjutkan dan menjadi landasan untuk terbentuknya pola sistem multi-partai di Zaman Kemerdekaan.

2. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
Kegiatan partai politik dalam zaman pendudukan Jepang di larang, hanya golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Masyumi. Akan tetapi satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan Partai Politik yang kemudian mendapatkan  sambutan yang antusias dari masyarakat. (Miriam Budiardjo, Ibid., hal 424)


3. Masa  Pemerintahan Parlementer dan Masa Demokrasi Terpimpin
Dengan demikian kepartaian kembali kepola multi-partai yang telah dimulai dari zaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai dalam arti bahwa dengan jelas telah muncul empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak bisa menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin partai- partai dipersempit ruang geraknya.

Mengenai partai dalam masa sistem parlementer pernah ditulis oleh Daniel S.   Lev: (Miriam Budiardjo, Ibid., hal 172)
 “sistem    kepartaian   di   Indonesia menunjukkan   beberapa   gejala kekacauan yang tidak asing bagi sitem multi-parti di dunia. Ada partai kecil yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari pada pendukungnya  dalam masyarakat. Disamping itu tidak ada partai yang mengembangkan sikap memikul tanggung jawab penuh seperti biasanya terdapat pada partai yang menguasai pemerintahan  tanpa  koalisi.   Sistem  parlementer  (di  Indonesia)  tidak    pernah memiliki kekuasaan sepenuhnya, kewenangan dan keabsahan dalam tata tertib politik, dan juga tidak dapat menguasai segala aspek situasi konflik politik. Pada akhirnya pemerintahan parlementer dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan ekstra parlementer seperti presiden dan tentara. Akan tetapi parati politik juga tidak luput dari kalangan mereka sendiri. Dan hal ini membantu timbulnya Demokrasi Terpimpin”.

4. Masa Pemerintahan Orde Baru
Dalam masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971 dimana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga partai besar lainnya yaitu NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision-making process untuk sementara  akan tetap terbatas. ( Miriam Budiardjo, Log.cit)

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai Islam yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia  (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan. Dengan  demikian pada pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1977 akan diikutsertakan dua partai politik dan Golkar.

5. Masa Reformasi
Periode reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. sejak itu hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik kearah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk medirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No.2/1999 tentang Partai Politik.  Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (executive heavy). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau nevengeschikt sebagaimana diamanatkan UUD 1945. (Miriam Budiardjo, Ibid., hal.449)

Hasil pemilu 1999 menujukkan bahwa tidak ada partai secara tunggal mendominasi pemerintahan dan tidak ada partai yang memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintah.

Menjelang pemilu 2004 partai-partai yang perolehan suaranya dalam pemilu 1999 tidak memadai dan karena itu tidak dapat mengikuti pemilihan umum, berbenah lagi untuk dapat ikut. Ada yang bergabung dan ada pula yang bermetamorfoses menjadi partai baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 31/2002 Tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Selain itu, partai yang sudah ada sejak pemilihan umum 1999, menjelang pemilu 2004 juga bermunculan lagi partai-partai baru. Pada awal 2003, akibatnya jumlah partai politik bertambah lagi sampai 237 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dalam usaha untuk megurangi jumlah partai, ditentukan juga persyaratan yang dinamakan dengan electoral threshold. Electoral threshold ini adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Electoral threshold untuk pemilihan  legislatif 3%  dari jumlah kursi di DPR dan untuk  pemilihan  presiden dan wakil presiden 3% dari jumlah kursi di DPR atau 5% dari perolehan suara sah suara nasional. (Miriam Budiardjo, Ibid., hal. 451)

Daftar Pustaka Makalah Partai Politik

Pengertian Partai Politik Definisi Fungsi dan Sejarah Perkembangan di Indonesia Masa Kolonial, Orde Baru, Penduduk Jepang, Reformasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment