Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Islam Penyebab dan Akibat Alasan Pihak yang Berhak Mengajukan Menurut UU

Pengertian Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.Ahmad Ajhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII press, yogyakarta, 2000, hal 85.  Fasakh disebabkan dua hal Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan UUP, kencana, jakarta, 2006, hal 253 :

  1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
  2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalan kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumahtangga itu dilanjutkan.

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang- undang perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.http://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/pemmbatalan-perkawinan/diakses pada tanggal 18 juni 2013

Pembatalan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam UUP pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syatrat-syarat untuk  melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti nietig zonder  kracht  (tidak  ada  kekuatan)  zonder waarde  (tidak  ada  nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklraad, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. Martiman P, Hukum Perkawinan Indonesia, Center Publishing, Jakarta, 2002, hal. 25

Istilah dapat dibatalkan dalam UUP ini berarti dapat difasidkan, jadi relatif nietg. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.Ibid

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik pihak kelaurga atau pejabat berwenang sehingga perkaiwnan itu terlanjut terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap UUP atau hukum munakahat.

Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Selanjutnya dalam skripsi ini penyebab pembatalan perkawinan yaitu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal dan tidak sah dikarenakan salah satu pihak telah memalsukan identitas, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III melakukan perkawinan tanpa ada persetujuan dari wali nasab yang sah, dan di nikahkan dengan wali yang tidak sah. Perkawinan ini tidak lah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan dan apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan, maka mereka telah berbuat zina yang sesuai apa yang diatur dalam QS. AN- NISA’ :24.

Kemudian dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan langkah- langkahnya meliputi:

  1. Pendaftaran Perkara,
  2. Penunjukan Majelis Hakim,
  3. Pemanggilan Pihak-pihak,
  4. Sidang Pertama,
  5. Tahap Jawab-berjawab,
  6. Tahap Pembuktian,
  7. Tahap Penyusunan Konklusi,
  8. Musyawarah Majelis Hakim,
  9. Pengucapan Keputusan.

Selain langkah-langkah tersebut pihak Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan seorang saksi. Sementara itu perkawinan yang batal dan tidak   sah menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan tersebut. Maka akibat hukum dalam pembatalan tersebut akta nikah yang bersangkutan tidak berkekuatan  hukum lagi. Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut putus sebagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan landasan hukum yang dipakai dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan meliputi:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
  3. Al-Qur’an,
  4. Hadits,
  5. Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan  ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri (Pasal 38 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975)

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
  2. Suami atau istri artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
  4. Pejabat pengadilan.
Sedangkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
  2. Suami atau istri
  3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
  4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang- undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.


Alasan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selamanya atau permanen. Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan bila ada alasan atau alasan yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.http://www.referensimakalah.com/2012/07/sebab-sebab-pembatalan-perkawinan-dalam.html  diakses tanggal 14 april 2013 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 26 dan 27 diatur mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan.
Pasal 26 menyebutkan :

  1. Apabila perkawinan dilakukan dan dilangsungkan oleh pejabat atau pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
  2. Hal untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 menyebutkan :

  1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
  2. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau pun istri.
  3. Apabila ancaman itu telah berhenti, atau yang beralah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.

Sedangkan Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila :

  1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat orang istri. Dalam  Hukum Islam laki-laki hanya boleh memiliki empat orang istri dikarenakan takut seorang laki-laki tersebut tidak dapat adil kepada istri-istrinya
  2. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili’annya.
  3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lainyang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan sudah habis masa iddahnya.
  4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan.
  5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya Pasal 71 KHI diaturbmengenai suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

  1. Seorang  suami  melakukan  poligami  tanpa  izin  Pengadilan   Agama.
    Seorang laki-laki jika ingin melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya maka laki-laki tersebut haruslah meminta izin dari istri yang pertama, dan meminta izin dari Pengadilan Agama jika tidak ada dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki- laki tersebut tidak sah.
  2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang).
  3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
  4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika kedua belah pihak belum mencapai umur yang di atur undang-undang maka kedua belah pihak dapat meminta izin ke Pengadilan Agama.
  5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
  6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari ketentuan pembatalan perkawinan yang diatur oleh Pasal 70-71 KHI terikat bahwa perkawinan yang batal dan pernikahan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang melanggar larangan perkawinan, sebagai mana yang diatur oleh Pasal 39 KHI. Sementara ketentuan Pasal 72 KHI sama dengan ketentuan Pasal 27 UUP.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami isteri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan kepengadilan agama diwilayah tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan atau kepengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan atau ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, jakarta PT Raja Grafindo Persadia jakarta, hal 52

Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Islam

Beberapa  tata   cara   mengajukan  permohonan   pembatalan  perkawinan yaitu:
  1. Pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73)
  2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1) atau Rbg Pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
  3. Penggugat, Tergugat harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124 dan 125)
  4. Penggugat dan Tergugat secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164 atau Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
  5. Penggugat atau Tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima  salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  6. Penggugat dan Tergugat menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
  7. Setelah menerima akta pembatalan, sebagai Penggugat segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm diakses tanggal 14 april 2013

Batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun pihak istri dapat mengajukan pembatalannya.Ibid, diakses tanggal 14 april 2013

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 28 ayat (1).

Demikian juga dalam KHI pada Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan :

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

Dalam hal ini perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang dianggap tidak pernah ada sejak awal pernikahan berlangsung. Setelah dibatalkannya perkawinan, kedua suami istri tersebut dianggap tidak pernah menikah.


Akibat Pembatalan Perkawinan

Akibat dari pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang dianggap tidak pernah ada dan suami istri tersebut sudah dianggap tidak pernah menikah. Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.


Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :  Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Karya Cipta, Semarang, 1978, hal 25-28

1. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku   surut,   sehingga   dengan   demikian   anak-anak   ini   dianggap   sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu: Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 hal. 83-84
  1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
  2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka  berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari  usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama,  tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
  3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.


Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
  1. Harta milik bersama.
  2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
  3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.


Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri–sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 86 menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut  terhadap :
  1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
  2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
  3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekeuatan hukum  yang tetap.

Daftar Pustaka Makalah Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Islam Penyebab dan Akibat Alasan Pihak yang Berhak Mengajukan Menurut UU Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment