Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 3 June 2016

Pengertian Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Terhadap Prestasi Kerja

Pengertian Pemberdayaan adalah Menurut Shardlow (dalam Rukminto,2003:55), menyatakan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau komunitas mengontrol kehidupan mereka sendiri dan memperoleh kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri.


Pengertian yang lebih spesifik mengenai pemberdayaan dikemukakan oleh Deepa Narayan (2002:14-15), yaitu : “Empowerment is the expansion  of assets and capabilities of people to paticipate in, negotiatie with influence, control, and hold accountable institutions that affaect their lives.”

Dari pengertian tersebut, pemberdayaan menyangkut dua hal, yaitu:

  • Pertama, perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya. Aset yang dimaksud adalah materi, baik fisik maupun keuangan. Kemampuan yang dimaksud adalah segala yang melekat dalam diri masyarakat dan yang memampukan mereka untuk menggunakan aset-aset mereka dengan cara yang beraneka ragam untuk menuingkatkan kesejahteraan mereka. Kemampuan menyangkut human capabilities (kesehatan yang baik,  pendidikan,  dan produktivitas,  atau hal lain    seperti skill), social capabilities (kepemilikan sosial, kepemimipina, hubungan kepercayaan, kepemilikan identitas, nilai-nilai yang mendukung kehidupan dan kemampuan untuk mengorganisir), political capabilities (kemampuan untuk mewakili dirinya sendiri atau orang lain, akses infomasi, membentuk asosiasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara).

  • Kedua, tujuan pemberdayaan agar masyarakat berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, mengontrol, serta meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka.


Di antara beragam defenisi pemberdayaan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan; Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok; Sebagai tujuan, pemberdayaan menunujuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan ditentukan oleh seluruh jajaran anggota organisasi dan partisipasi masyarakat sekitarnya. Kegagalan pelaksanaan pemberdayaan dalam suatu organisasi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainny, disebabkan oleh dua faktor.

  • Pertama, ketidakmampuan anggota organisasi yang bersangkutan, terutama di bidang sciencies (wawasan keilmuan), skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan), dan kesehatan, dan fisik maupun rohani.
  • Kedua, ketidakberdayaan yang disebabkan adanya tekanan atau ancaman pihak lain, baik secara internal maupun secara eksternal.


Pandangan Cook (dalam Makmur,2007:119) tentang pemberdayaan, terutama bagi anggota organisasi merupakan alat untuk memperbaiki  kinerja, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai kepada tingkat bawahan operasional dalam orgainisasi. Setiap individu yang memiliki keberdayaan akan mampu menciptakan wajah dan warna organisasi, serta akan mendapatkan kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Keuntungan utama adanya upaya pemberdayaan dalam organisasi adalah peningkatan kinerja sehingga hasilnya akan semakin besar pula karena setiap anggota organisasi, anggota masyarakat, maupun aparatur pemerintah merasa memiliki tanggungjawab.

Keberhasilan dalam pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan sendiri, tetapi juga dapat mengontrol perbuatan-perbuatan atau kemampuan- kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakn pekerjaan atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan  pada pemikiran kognitif (akal atau rasio), sedangkan  tindakan  berlandas pada pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia.

Komponen utama pemberdayan yang dimaksud disini adalah anggota organisasi, pemerintah dan masyrakat. Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi :
  1. menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk tidak menggantungkan harapannya kepada pihak lain.
  2. memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia dapat menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
  3. memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
  4. kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh  suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan pemberdayaan,, baik pada diri sendiri maupun orang lain. (Makmur,2007:120-121)


Pemberdayaan harus dimulai dari suatu proses yang dilandasi kebenaran dan kejujuran dalam memanfaatkan budaya, kekuasaan, dan sumber daya lainnya dari setiap anggota masyarakat maupun setiap setiap anggota aparatur pemerintah. Penilaian tentang pemberdayaan tentunya akan mengarah kepada kesadaran yang lebih luas mengenai apa yang perlu mendapat perhatian ataupun upaya apa yang perlu diubah dan apa yang tidak perlu diubah. Pemberdayaan tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan suatu  proses  yang  memerlukan perencanaan  yang  menyeluruh, pemikiran yang mendalam, prosedur yang benar, pemantauan yang tepat, dan peningkatan terus menerus dari seluruh aspek kehidupan.

Dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan (Sedarmayanti, 2000 :75) :
  1. Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
  2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering  disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.


Aparatur Pemerintah

Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan aparatur negara adalah alat-alat perlengkapan negara yang meliputi aparatur legislatif, aparatur eksekutif, aparatur yudikatif, aparatur konsultatif, dan aparatur pemerikasaan. Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara tersebut. Oleh karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur aparatur negara di antara unsur-unsur aparatur negara lainnya.

Pengertian Pegawai Negeri menurut UU No. 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam  pertauran  perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu  jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis Pegawai Negeri dalam UU No. 43 Tahun 1999, pasal 2 yaitu :
  1. Pegawai Negeri terdiri dari :
    • Pegawai Negeri Sipil
    • Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
    • Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
    • Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  3. Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara (pemerintah) yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, PNS mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peranan tersebut, PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar diperoleh PNS yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat.


Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Pemberdayaan aparatur pemerintah berarti peningkatan efektivitas, menghendaki dilakukannya perubahan administrasi (birokrasi)  atau reformasi kinerja aparatur pemerintah.(Wibowo, 2001:200).

Pemberdayaan aparatur pemerintah adalah segala usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.(Widjaja,1995:60).

Sarundajang (1997:214) menegaskan pemberdayaan aparatur pemerintah adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan.

Dari beberapa defensi di atas, pemberdayaan aparatur pemerintah berarti usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur terhadap tugas pemerintahan dan pembangunan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat dan sistem penggajian guna terciptanya efektivitas dan efisiensi dari tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Usaha Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Sumber daya manusia merupakan unsur yang esensial dan modal dasar dalam pembangunan nasional. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara harus terus dikembangkan untuk dapat menghasilkan suatu prestasi kerja yang baik dalam peneyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kualitas, kemampuan serta semangat dan kegairahan kerja para aparatur pemerintah. Berdasarkan penjelasan dari beberapa defenisi di atas, hal ini dapat dilakukan antara lain :

1) Pengadaan Pegawai
Pengadaan pegawai adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien membantu mencapainya tujuan organisasi.

Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Penempatan  pegawai  harus  sesuai  dengan  keinginan  dan   keterampilan. 

Dengan demikian, gairah kerja dan disiplinnya akan lebih baik serta menunjang terwujudnya tujuan.

Lowongan formasi dalam sesuatu unit kerja organisasi pemerintahan pada umumnya disebabkan tiga hal, yaitu :
  1. Adanya PNS yang berhenti karena : pensiun, minta berhenti dan lain-lain..
  2. Adanya perluasan organisasi pemerintahan.
  3. Adanya lowongan untuk melakukan tugas baru.


Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan PNS harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun dalam arti kualitas. Tata cara dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil dimulai : perencanaan– pelamaran– penyaringan- pengangkatan.

2) Pembinaan Karier
Setiap pegawai dimanapun selalu mendambakan kemajuan dalam kehidupan kekaryaannya. Artinya setiap orang ingin kemajuan meniti karier sedemikian rupa sehingga selama aktifnya berkarya ia menduduki jabatan dan pangkat yang lebih tinggi yang berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar dan penghasilan yang besar.

Yang dimaksud dengan karier ialah konsekuensi kedudukan atau jabatan yang dipangku oleh seorang dalam kehidupan kekaryaannya, dimulai sejak ia pertama kali diangkat sebagai pegawai tetap hingga mencapai usia  pensiun setelah mana yang bersangkutan meninggalkan “panggung” kekaryaan (Siagian,2001:194).

Dalam sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan kerja bekerja, menaikkan status sosial, wewenang dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai. Tetapi sebaliknya, apabila tidak ada sistem pembinaan karier yang baik atau secara formal ada sistem itu tetapi tidak dilaksanakan dengan baik,  akan dapat menimbulkan frustasi pegawai.

3) Pendidikan dan Latihan
Pendidikan dan pelatihan merupakan dua hal yang hampir sama maksud pelaksanaannya, namun ruang lingkupnya membedakan karakteristik kedua kegiatan tersebut. Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap para pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja serta pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir pada seorang pegawai.

Pelatihan merupakan proses membantu para tenaga kerja atau pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan yang sekarang  atau  yang akan datang melalui pengembangan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak. Pelatihan merupakan kegiatan lini dan staf yang tujuannya mengembangkan kepemimpinan untuk memperoleh produktivitas pegawai.

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan dan latihan adalah agar para pegawai dapat melaksanakan pekerjaan mengembangkan pengetahuannya demi terlaksananya tujuan yang hendak dicapai.

Dalam hal ini pegawai yang diharapkan memiliki kompetensi, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar kan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat harus dapat meningkat fungsi dan tugas pokoknya untuk itulah perlu diadakan pendidikan dan pelatihan demi menunjang prestasi kerja.

Diklat adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu instansi untuk memperbaiki mutu, pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan pegawai sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam suatu organisasi tersebut.

Terdapat suatu anggapan bahwa pemerintah dapat memperoleh pegawai yang memenuhi persyaratan dari pasar tenaga kerja, dan oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pegawai tidak diperlukan. Anggapan seperti ini jelas tidak betul, terutama bila kita hubungkan dengan tugas pemerintah di bidang pembangunan, karena dengan fungsi pembangunan tersebut pemerintah harus memperhatikan penemuan-penemuan atau teknologi- teknologi baru yang terus menerus ditemukan oleh negara maju, sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengirimkan pegawai untuk belajar dan melakukan alih teknologi bahkan bila mungkin mengembangkannya. Dalam kondisi yang demikian inilah pemerintah mengalami kesulitan untuk merekrut pegawai yang siap pakai langsung dari pasar tenaga kerja. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai agar pemerintah memiliki pegawai-pegawai yang mampu melaksanakan tugas pemerintahan.

Oleh karena itu dalam pasal 2 PP 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS ditentukan bahwa tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah :
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila, UUD  1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia.
  2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
  3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
  4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan, serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PNS.


Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya PNS yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

4) Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan
Komponen terbesar dari suatu sistem imbalan ialah upah dan gaji. Sebagaimana yang diketahui pembedaan upah dan gaji terletak pada status penerimanya. Biasanya upah diberikan kepada para pegawai berstatus tidak tetap seperti pegawai harian atau pegawai lain yang dipekerjakan atas dasar kontrak atau sedangkan gaji diberikan kepada para pegawai tetap.

Menurut Hasibuan (2003:89) besarnya komponen ini, yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada para pegawai, adalah disebabkan oleh kenyataan bahwa upah dan gaji terdiri atas beberapa jenis, seperti :
  • Gaji pokok
  • Tunjangan jabatan
  • Tunjangan istri
  • Tunjangan anak
  • Upah lembur
  • Tunjangan


Adapun usaha dari kesejahteraan pegawai meliputi :
  • Program pensiun dan tabungan hari tua
  • Asuransi kesehatan
  • Tabungan perumahan
  • Asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil


Dengan demikian, usaha-usaha pemberdayaan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja sehingga dapat menciptakan suatu sistem pelayanan dan pengolahan administrasi yang baik.

Daftar Pustaka Makalah Pemberdayaan Aparatur Pemerintah:

Rukminto, Adi Isbandi. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas ( Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : LPFE UI

Narayan,  Deepa.  2002.  Empowerment  and   Poverty  Reduction     Partisipation
Source Book. Washington DC : World Bank

Makmur. 2007. Filsafat Administrasi. Jakarta : Bumi Aksara

Sedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bandung : Mandar Maju

Sarundajang. 1997. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara. Jakarta : PT.  Penebar Swadaya

Widjaja, A.W. 1995. Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo.

Siagian, P.Sondang. 1994. Kiat Meningkatkan produktivitas Kerja. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Hasibuan, Malayu.1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Pengertian Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Terhadap Prestasi Kerja Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment