Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh dan Sistem Perbankan Syariah

Pengertian Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk  dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat perkembangannya. Murabahah berasal dari kata ribh’u (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan  jumlah  keuntungan  yang  ditambahkan pada  biaya  tersebut.  Pada murabahah penyerahan dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil. Adrian Sutedi, op. cit., hal. 122

Al-Qur’an tidak memuat acuan langsung mengenai murabahah, walaupun ada beberapa didalamnya mengatur tentang penjualan, keuntungan, kerugian, dan perdagangan yang dapat dijadikan dasar dari transaksi murabahah. Demikian juga tidak ada hadis yang menjadi acuan dari berlakunya praktek murabahah. Para ulama awal seperti Malik dan Syafi’i yang scara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menunjukkan referensi hadis yang jelas. Al- Kaff, kritikus kontemporer tehadap murabahah menyebutkan bahwa murabahah merupakan salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya. Menurutnya, pandangan mengenai murabahab baru diungkapkan para ulama pada perempat pertama abad kedua Hijrah, atau lebih. Syafi’i menyatakan, jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang lainnya dan mengatakan

“jika kamu membelikannya untukku aku akan memberikan keuntungan begini” kemudian orang itu membelinya maka transaksi itu sah. Hal tersebut juga didukung oleh ulama Hanafi, Marghinani, yang membenarkannya berdasarkan kondisi penting  bagi  validitas  penjualan didalamnya,  dan  juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi’i lainnya, Nawawi, secara sederhana mengatakan bahwa: penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan. Abdullah Saeed, op.cit., hal. 137-138

Dalam ketentuan syara’ ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan pelaksanaan akad bai’al murabahah ini. Syarat-syarat tersebut adalah:
  1. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah
  2. Kontrak pertama harus sah, sesuai rukun yang ditetapkan
  3. Kontrak harus bebas riba
  4. Penjual harus memberitahu pembeli apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
  5. Penjual harus menyampaikan kepada pembeli mengenai semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika dilakukan secara utang.



Jika syarat 1, 2, dan 3 tidak dipenuhi, maka akad murabahah tidak terjadi. Secara prinsip, jika syarat dalam point 4, dan 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
  1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
  2. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang  yang dijual
  3. Membatalkan kontrak.


Murabahah seperti diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut belum dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pesanan pembelian, dimana penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Muhammad A. Syafi’i, op. cit., hal 102-103

Murabahah Kepada Pesanan Pembelian (KPP)

Seperti telah disinggung diatas, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan pembelian. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak bagi pembeli untuk membeli barangnya.Lihat Muhammad A. Syafi’i hal.103 yang mebahas tentang dasar mengikat atau tidaknya pesanan pembelian dalam bai’al murabahah menurut fiqih. Dalam kasus jual beli biasa misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Dalam transaksi murabahah pesanan pembelian, penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah( Beberapa bank Islam menggunakan istilah arboun untuk menyebut uang tanda    jadi tesebut.), yakni uang tanda jadi ketika ijab-qabul. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pembeli atas akad  tersebut. Bila  kemudian pemesan  menolak   untuk membeli barang yang dipesannya, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang tanda jadi tersebut. Bila pemesan memutuskan untuk tetap membeli barang yang dipesannya, ia tinggal membayar sisa harga yang disepakati.

Transaksi murabahah melalui pemesanan ini adalah sah menurut fiqih Islam, pendapat itu antara lain diungkapkan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’i, dan Imam Ja’far Al-Shiddiq. Adiwarman A. Karim, op. cit., hal. 115

Pembebanan Biaya dalam Murabahah

Para Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Ulama Maliki membolehkan biaya- biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu, dan biaya-biaya yang tidak  terkait  langsung  tetapi memberikan  nilai tambah pada barang itu.   Ulama Syafi’i(Ulama Syafi’i adalah ulama pengikut mazhab Syafi’i yang pemahamannya atas ayat Al-Qur’an didasari pemahaman Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Pemahaman beliau tersebut disebut mazhab Syafi’i yang merupakan mazhab yang diikuti mayoritas umat muslim di Indonesia.) membolehkan  membebankan  biaya-biaya  yang umum  timbul   dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya, begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak dapat dimasukkan kedalam komponen biaya. Ulama Hanafi, sependapat dengan ulama Syafi’i, berpendapat bahwa menambahkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli adalah boleh, namun biaya- biaya yang memang seharusnya dibebankan kepada penjual tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Senada dengan itu, ulama Hambali juga berpendapat bahwa semua biaya baik langsung, maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.


Secara ringkas, keempat mazhab(Mazhab adalah pendapat perseorangan terhadap pemahaman ayat Al-Qur’an sebagai upaya untuk penemuan hukum terhadap permasalahan yang ada dengan metode (manhaj) yang spesifik, dimana pendapat itu diikuti banyak orang dan dijadikan dasar dan pedoman pemahaman ayat Al-Qur’an oleh kebanyakan umat Islam. Ada 4 mazhab yang paling besar popular dikalangan umat Islam yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi’i. lihat Qodry Azizy, hukum Nasional ElektisismeHukum Islam dan Hukum Umum,  (Jakarta, Teraju, 2004) hal. 38) sepakat untuk membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab ulama tersebut juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang  berguna. Pembebanan biaya tidak langsung yang harus dilakukan oleh penjual dibolehkan oleh ketiga mazhab kecuali ulama Maliki. Yang terpenting, pembebanan biaya tidak langsung yang tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal- hal yang berguna tidak dibolehkan. Adiwarman A. Karim, op.cit., hal. 114

Pengertian Pembiayaan murabahah

Murabahah dalam Sistem Perbankan Syariah

Murabahah merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan pembelian barang baik lokal ataupun internasional. Bank-bank Islam menerapkan murabahah untuk memberikan pembayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun kliennya tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (mark-up)    atas    dasar    cost-plus    profit.    Biasanya dalam   murabahah yang pembayarannya oleh nasabah secara cicilan, maka barang yang dibeli nasabah dari bank menjadi agunan, yang peralihan atas barangnya terjadi secara proporsional sampai pembayarannya lunas. Penggunaan murabahah yang ditemui di perbankan syariah umumnya adalah murabahah kepada pesanan pembelian (KPP).

Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah Indonesia diatur dalam fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur hal-hal berikut ini: Jaih Mubarok, op. cit., hal 64-66
1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.

  • Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
  • Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
  • Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
  • Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri serta pembelian ini harus sah dan bebas riba
  • Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
  • Bank kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  • Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
  • Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakaan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
  • Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli baranng dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.


2. Ketentuan murabahah kepada nasabah
  • Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
  • Jika bank menerima permohonan tersebut, bank  harus  membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
  • Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan  nasabah harus menerima (membeli) barangnya sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian itu mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  • Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
  • Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
  • Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah
  • Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
    • Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
    • Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.


3. Jaminan dalam murabahah
  • Jaminan didalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
  • Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang


4. Utang dalam murabahah
  • Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya denagn transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada bank
  • Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh utangnya.
  • Jia penjualan barang tersebut menyebbkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan


5. Penundaan pembayaran dalam murabahah
  • Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
  • Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.


Daftar Pustaka untuk Makalah Pembiayaan Murabahah

Pengertian Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqh dan Sistem Perbankan Syariah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment