Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 4 October 2015

Pengertian Pemilihan Umum Fungsi Sistem Definisi Munurt para Ahlid dan Undang Undang

Pengertian Pemilihan Umum - Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998. Hal. 7. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1.

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hal. 2.

Sebagai  suatu  bentuk   implementasi  dari  demokrasi,   pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya    yang    berhak    menciptakan    produk    hukum    dan  melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat  yang  digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. M. Mahfud, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hal. 221-222.


Pemilihan  umum  ternyata  telah  menjadi  suatu  jembatan   dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Ronald Chilcotte, Op. cit. Hal. 23.

Sistem Pemilihan Umum.

Pada hakekatnya pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan- Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai  variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:
  1. Sistem Perwakilan Distrik/ single member constituencies
  2. Sistem Perwakilan Proporsional.


Sistem Perwakilan Distrik
Karakter utama dari sistem perwakilan distrik dimana wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan/daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan di badan perwakilan rakyat yang dikehendaki.

Misalnya anggota DPR ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan/constituencies, sehingga setiap distrik pemilihan akan diwakili satu orang wakil, yang mengumpulkan suara mayoritas di distriknya, tidak perlu mayoritas mutlak, cukup mayoritas relatif. Pemilihan dilakukan sekali sejalan, karena suara-suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan lain tidak dapat digabungkan dengan suara-suara yang tidak terpilih menjadi hilang.

Ciri pokok sistem pemilihan distrik yang membedakan dengan sistem pemilihan proporsional adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik/ tanda gambar partai, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh parpol di suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya orang distrik tersebut atau orang dari distrik lain, tetapi yang pasti orang tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Dengan demikian hubungan antara para pemilih dengan calon sangat akrab/dekat, sebab logikanya para  pemilih tentu akan memilih calon yang paling dikenal reputasinya dan kredibilitasnya. Karena calon yang dipilih biasanya warga distrik atau pernah cukup lama tinggal di distrik tersebut, maka ia akan dapat  lebih  mengetahui   dan akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dari distrik yang diwakilinya.

Kebaikan yang lain karena dalam sistem distrik tidak ada penggabungan suara antar distrik pemilihan, maka sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan kepartaian. Hal ini dimungkinkan karena bagi partai politik yang kalah dalam suatu distrik akan memperhitungkan kekuatannya pada pemilu yang akan datang. Apabila jumlah suara dengan partai calon y6ang terpilih sangat jauh, maka partai politik tersebut terpaksa mencari penggabungan atau berkoalisi dengan partai lain yang relatif memiliki persamaan ideologi atau program, guna meraih kemenangan dalam distrik yang bersangkutan. Walaupun demikian, beberapa ilmuwan politik menyangsikan kecenderungan itu, karena banyaknya indikator yang menentukan penggabungan itu baik faktor UU, kepribadian partai, sosio budaya, serta kondisi dan kepentingan sosial, ekonomi, keagamaan maupun profesi.

Disamping kebaikan-kebaikan diatas, sistem distrik mengandung keburukan antara lain, wakil-wakil yang terpilih memungkinkan hanya memperjuangkan aspirasi distriknya yang diwakilinya. Keburukan lain manakala kontestan pemilu cukup banyak, suara akan terpecah kedalam banyak partai politik, akibatnya kalau dihitung yang dinamakan suara mayoritas hakekatnya minoritas dari seluruh jumlah yang masuk. Disamping itu karena satu distrik satu wakil dan perhitungan suara secara mayoritas dengan tidak memungkinkan parpol yang besar tidak akan menguasai secara mayoritas pada Badan Perwakilan rakyat.

Sistem distrik ini dapat berjalan dengan baik pada kondisi masyarakat yang telah mencapai tahap kedewasaan tertentu. Nazarudin menentukan dua tolak ukur tentang tingkat kedewasaan masyarakat; pertama, tingkat rasionalitas menentukan kemampuan rakyat didalam menjalankan dan menjatuhkan pilihan terhadap berbagai calon yang saling bersaing di distrik mereka. Dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, masyarakat dapat memilih diantara program-program partai yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Kedua, ditentukan oleh tingkat kesadaran politik yang tinggi, dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi akan dapat memilih ikatan-ikatan ideologis, melainkan karena program  yang ditawarkan disamping kemampuan menilai perilaku partai yang diwakili oleh seorang calon.


b. Sistem Perwakilan Proporsional.
Dalam sistem perwakilan proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan, karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah presentase suara yang diperoleh masing-masing parpol.

Dalam sistem perwakilan proporsional dikenal dengan dua sistem yakni, hare system dan list system. Dalam hare system atau single transferable vote pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan utama, kedua dan  seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Penggabungan atau pengalihan suara ini memungkinkan parpol yang kecil mendapat kursi dibadan legislatif, yang semula mungkin tidak dapat imbangan suara yang ditentukan. Konsekuensi dari sistem ini perhitungan suara agak berbelit-belit dan butuh kecermatan. Berbeda dengan lity system pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu

Kebaikan dari sistem ini pertama, tidak ada suara yang terbuang karena perhitungan yang dilakukan secara nasional. Kedua sering dianggap lebih demokratis dibanding sistem distrik, karena partai minoritas pasti ada wakilnya dibadan legislatif. Ketiga, karena semua parpol memperoleh kursi dibadan legislatif yang tidak ditentukan secara distrik, maka sistem tersebut akan mewujudkan badan legislatif yang bersifat nasional.

Disamping kebaikan diatas terdapat pula keburukan-keburukan yakni; pertama, perhitungan suara berbelit-belit karena digabungkan secara nasional maka dapat dipastikan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kedua;  karena yang dipilih bukan orang tapi tanda gambar parpol, akibatnya hubungan antara pemilih dengan yang dipilih tidak erat, boleh jadi aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat pemilih bukan urusannya tapi urusan parpol. Ketiga; kekuasaan parpol sangat besar, karena parpollah yang menentukan  siap-siapa yang akan diajukan sebagai calon, akibatnya wakil-wakil yang duduk dilembaga legislatif bukan lagi wakil rakyat, tetapi tak lebih wakil parpol. Keeempat; sistem ini memiliki kecendrungan partai akan bertambah, hal ini mungkin karena partai minoritas pasti terwakili karena adanya penggabungan suara, disamping karena ambisi seseorang ingin duduk sebagai pimpinan parpol.

Dr. Pipit R Kartawijaya, ketua KIPP eropa dan LSM Watch Indonesia dalam tulisan kontroversi sistem proporsional daftar tertutup, menyebut tiga sistem pemilihan didalam sistem pemilihan proporsional yaitu terdiri dari :
  1. Sistem proporsional daftar tertutup
  2. Sistem proporsional daftar terbuka dan
  3. Sistem proporsional daftar bebas.


b.1. Sistem Proporsional Daftar Tertutup.
Dalam sistem ini, pemilih datang ke bilik suara dan kemudian memilih tanda gambar partai yang dianggap bisa memperjuangkan kepentingan pemilih. Partisipasi pemilih dalam menentukan wakilnya sangat rendah. Pemilih sama sekali tak pernah mengetahui sosok calon yang akan dipilihnya.

b.2 Sistem Proporsional Daftar Terbuka
Dalam sistem proporsional, lewat daftar terbuka pemilih yang memiliki satu suara dapat memilih satu nama dari sederat nama wakil rakyat yang ditawarkan parpol itu. Disebut pemilih bukan memilih orang dan bukan gambar partai. Disebut terbuka sebab sang pemilih bisa memilih salah satu caleg yang dijajakan secara transparan. Setiap pemilih akan memilih nama wakilnya di legislatif pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sistem ini, partai politik tak lagi sepenuhnya berkuasa. Kertas suara yang akan dipilih dalam pemilu tidak hanya berisi nama dan gambar partai tetapi juga berisi nama calon anggota legislatif. Dengan sistem ini, seorang calon pada urutan nomor besar, bisa saja terpilih mengalahkan calon pada nomor urutan kecil. Ini akan terjadi jika pemilih tak hanya memilih tanda gambar partai, namun juga memilih nama caleg favoritnya, yang mungkin saja berada pada nomor-nomor besar.

b.3. Sistem Proporsional Daftar Bebas.
Sistem proporsional dengan daftar bebas, sang pemilih memiliki banyak suara, sehingga ia bisa royal memilih beberapa nama caleg. Bahkan lebih dari itu sang pemilih boleh memilih calon legislatif berbeda dari satu partai politik peserta pemilu.

Dari ketiga sistem ini Indonesia menggunakan/ menganut sistem proporsional dengan stelsel daftar sejak pemilu 1971 sampai pemilu 1999. Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2004 Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (pasal 6 ayat 1 UU No 12 tahun 2003). Kemudian pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem  distrik berwakil banyak (pasal 6 ayat 2 UU No 12 tahun 2003).


Fungsi Pemilihan Umum.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik
Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun  yang  melanggarnya.  Menurut  Ginsberg,

fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua,  melalui  pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b. Fungsi Perwakilan Politik.
Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.
Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur

institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat
Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi Syamsuddin Haris. loc.cit.

Daftar Pustaka Makalah Pemilihan Umum 

Pengertian Pemilihan Umum Fungsi Sistem Definisi Munurt para Ahlid dan Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment