Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 12 October 2015

Pengertian Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dengan Surat Paksa serta Dasar Hukum, Bunga Tata Cara

Pengertian Penagihan Pajak adalah Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Hutang pajak yang timbul harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang diutus oleh pemerintah dalam melakukan tindakan penagihan adalah fiskus. Fiskus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya.


Menurut Moeljo, SH dengan bukunya yang berjudul “ Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara “ menjelaskan bahwa penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan menurut Undang-undang Perpajakan.

Menurut Rachmat Soemitro, SH dengan bukunya yang berjudul “ Azas dan Dasar Perpajakan 2 yaitu tepatnya pada halaman 67 ( enam puluh tujuh) cetakan tahun 1988 menjelaskan bahwa penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan undang- undang perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 angka , menjelaskan bahwa pengertian dari penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. Adapun tujuan dari dilaksanakannya penagihan adalah supaya pelunasan hutang Wajib Pajak yang dilakuakan oleh Fiskus harus terarah agar terpenuhi tujuan yang diharapkan sebelumnya.

Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum untuk melakukan penagihan pajak diatur dalam UU KUP, misalnya untuk:
  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 14 disebutkan “ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak”.
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 disebutkan “ Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”
  3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6.



Bunga Penagihan Pajak

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Wajib Pajak yang tidak membayar hutang pajak tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini sebagai bunga penagihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 pasal 19 apabila Wajib Pajak kurang bayar atau tidak membayar tagihan pajak tepat pada waktunya, maka Wajib Pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai saat pembayaran pajak tersebut dilakukan. Pengenaan bunga sebesar 2% sebulan ini juga dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang.


Contoh :
Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Dengan batas akhir pelunasan tanggal 7 Juni 2008. Jumlah pembayaran  sampai dengan tanggal 7 Juni 2008 Rp 8. 000. 000, 00. Pada tanggal 1 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut: 


Pajak  yang  masih harus dibayar ------------------------ Rp 20. 000. 000,00

Dibayar sampai pada jatuh tempo pelunasan. ----------------Rp   8. 000. 000,00
-----------    _
Kurang   bayar --------------------------------------------Rp  12. 000 000,00

Bunga 1(satu) tahun:

(1 x 2% x 12. 000. 000,00) =  Rp 120. 000, 00



Daluarsa Penagihan Pajak

Pada ketentuan Undang-undang yang sebelumnya, daluarsa penagihan pajak adalah 10 (sepuluh) tahun. Dengan adanya perubahan Undang-undang yang  baru yaitu menjadi 5 (lima) tahun. Daluarsa penagihan tertangguh karena surat paksa telah diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut .

Selain dari telah diterbitkannya surat paksa, daluarsa penagihan juga tertangguh karena terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal  penerbitan Surat  Ketetapan     Pajak tersebut.

Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Penagihan pajak Seketika dan Sekaligus adalah dalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 2 yang menyatakan bahwa penagihan pajak seketika dilakukan apabila :
  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimilikinya atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
  3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
  4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
  5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga ataub terdapat tanda-tanda kepailitan.

Tata Cara Penagihan Pajak

Dasar  Hukum  Penagihan  Pajak  ada  diatur  dalam   Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu Dasar Hukum Penagihan Pajak juga diaturb dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dasar Penagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak ( STP ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan ( SK Keberatan ), Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yangb harus dibayar bertambah.

Pelaksanaan Penagihan Pajak harus dapat dilaksanakan sesuai dengan  tata cara yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak digugat dalam Pengadilan  Pajak sebagai berikut :
  1. Pelaksanaan Penagiahan diawali dengan penerbitan Surat  Teguran,  Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat setelah 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
  2. Apabila Hutang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
  3. Apabila Hutang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat dari 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  4. Apabila jumlah hutang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melaksanakan Pengumuman Lelang.
  5. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan yangb masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 ( empat  belas ) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melaluib Kantor Lelang.
  6. Surat Paksa dapat diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak Surat Paksa dapat diterbitkan apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Biaya Penagihan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka pada pasal 16 menyatakan bahwa :
  1. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000 ( seratus ribu   rupiah) untuk setiap pelaksanaan SPMP.
  2. Besarnya biaya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayarkan oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah :
    • 1 secara lelang 1% ( satu persen ) dari pokok lelang
    • 2 tidak secara lelang 1% ( satu persen dari hasil penjulan.
    • Biaya penagihan pajak serta biaya tambahan penagihan pajak merupakan penerimaan Negara bukan pajak.



Berikut ini beberapa data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang Penerbitan Surat Teguran, Surat Penyampaian Surat Paksa, dan Pelaksanaan Penyitaan :

Tabel  Penerbitan Surat Teguran Tahun 2008



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode Triwulan I ( Januari s.d Maret ) Tahun 2008, dari seluruh produk hukum yang diterbitkan berkaitan dengan yaitu :
  1. Wajib Pajak Badan seperti : STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pengurangan, SK Keberatan, dan Putusan Banding sebanyak 527  buah.tetapi hanya 118 buah atau sekitar 22,39 % Surat Teguran yang harus diterbitkan.
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi, dari 1.408 buah produk hukum hanya 1.385 buah atau sekitar 98,37 % Surat Teguran yang telah diterbitkan.


Hal ini mengindikasikan bahwa sebagianbn besar ketetapan pajak  yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kecenderungan agak sulit untuk dilunasi apabila dibandingkan dengan ketetapan pajak bagi Wajib Pajak Badan. Sebahagian besar produk hukum tersebut telah dilunasi sebelum Surat Teguran tersebut diterbitkan melalui :
  1. Pembayaran ( SSP )
  2. Pemindahbukuan  ( Pbk )
  3. Keputusan Pengurangan
  4. Pembatalan Ketetapan
  5. Keputusan Keberatan
  6. Putusan Banding


Periode Triwulan II terlihat bahwa pelunasan Ketetapan Pajak melalui cara-cara diatas menjadi sangat besar baik bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.. Tetapi kondisi tersebut belumdapat dijadikan ukuran bahwa kepatuhan Wajib Pajak sudah sangat tinggi. Karena hal ini masih sangat perlu dikombinasikan dengan sejauh mana suatu Ketetapan Pajak dihasilkan. Ketetapan Pajak yang berkualitas hanya didapat dari proses yang berkualitas juga.

Gejala akan kesangsian atas kondisi kepatuhan Wajib Pajak tampaknya sedikit terjawab apabila kita melihat frekuensi penerbitan Surat Teguran pada Triwulan III. Prosentase penerbitannya bagi Wajib Pajak Badan masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi Triwulan I. Dan kondisi ekstrim ini terlihat pada data penerbitan Surat Teguran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dimana kuantitasnya lebih besar dari pada kuantitas produk hukum yang diterbitkan. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa penerbitan Surat Teguran masih dilakukan secara manual.  Sehingga dapat terjadi adanya ketetapan pajak pada triwulan sebelumnya yang belum diterbitkan Surat Teguran walaupun telah jatuh tempo. Penerbitan Surat Teguran baru akan dilakukan pada triwulan sebelumnya.

Memasuki kegiatan penagihan aktif selanjutnya terlihat bahwa dalam Triwulan I Tahun 2008 pelaksanaan penyampaian Surat Teguran bagi Wajib Pajak Badan hanya 15 buah atau jika di persentasikan kira-kira sebesar 12,71 yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dari 1.385 buah Surat Teguran hanya 5 buah atau sekitar 0,36 % yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Paksa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek ,yaitu :
  1. Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui SSP
  2. Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Pbk
  3. Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Keputusan Pengurangan
  4. Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Pembatalan Ketetapan
  5. Ketetapan Pajak telah dilunasi sebelum penerbitan Surat Paksa melalui Putusan Banding]


Kondisi ekstrim terjadi pada Triwulan-II, dimana jumlah Surat Paksa yang disampaikan jauh lebih besar daripada jumlah Surat Teguran yang diterbitkan, bahkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi seluruh Surat Paksa bukan berasal dari Surat Teguran yang diterbitkan pada Triwulan-II. Dari sisi positif hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Surat Teguran telah dilunasi sebelum batas waktu penyampaian Surat Paksa. Sementara dari sisi negatif kondisi ini  dimungkinkan oleh sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak sebagai pihak yang harus menerima Surat Paksa dimaksud.

Pada Triwulan-III frekuensi penyampaian Surat Paksa terlihat kembali pada kondisi normal baik bagi Wajib Pajak Badan maupun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sejalan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya, minimnya Surat Paksa yang dapat disampaikan disebabkan penyampaian Surat Paksa membutuhkan waktu yang relative panjang mengingat sulitnya menemukan pihak-pihak yang bersedia menerima Surat Paksa tersebut.

Apabila produktivitas penyampaian Surat Paksa pada setiap triwulan di atas dibandingkan dengan batasan minimal prestasi setiap Juru Sita dalam melakukan tindakan penagihan aktif terlihat bahwa kinerja KPP Pratama  belum maksimal. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor:  SE-01/PJ.045/2007  tanggal  09  April  2007  Standar  Prestasi  Penyampaian  Surat

Paksa setiap Juru Sita untuk KPP Pratama di Kanwil Sumatera Utara I adalah 15 buah per bulan. Mengingat bahwa di KPP Pratama terdapat 4(empat)orang Juru Sita, maka setiap triwulan paling tidak seharusnya terdapat produksi penyampaian Surat Paksa sebanyak :
4 Orang X 3 Bulan X 15 SP = 180 SP


Apabila produktivitas pelaksanaan Penyitaan pada setiap triwulan diatas dibandingkan dengan batasan minimal prestasi setiap Juru Sita dalam melakukan tindakan penagihan aktif terlihat bahwa kinerja KPP Pratama belum maksimal. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 01/PJ.045/2007 tanggal 09 April 2007 Standar Prestasi Pelaksanaan Penyitaan setiap Juru Sita untuk KPP Pratama adalah 8 kali perbulan. Mengingat bahwa di KPP Pratama terdapat 4(empat) orang Juru Sita, maka setiap triwulan paling tidak terdapat produksi pelaksanaan Penyitaan sebanyak :
4 Orang X 3 Bulan X 8 SPMP = 96 SPMP


Daftar Pustaka untuk Makalah Penagihan Pajak

Departemen Republik Indonesia, Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak.

Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Mulyono, Eugenia Liliawati, Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan, Harvarindo, Jakarta, 1999.

Soemitro, Rachmat, Pajak Bumi dan Bangunan, PT.Eressco, Jakarta, 1989.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pengertian Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dengan Surat Paksa serta Dasar Hukum, Bunga Tata Cara Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment