Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Pengertian Pencucian Uang Definisi Sejarah, Tahap, Proses dan Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana

Pengertian Pencucian Uang adalah Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian  pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.  Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang,( Bandung :Citra Aditya Bakti,   2008). hlm.1.
Sedangkan pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
“pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan  pengertian  tindak  pidana  pencucian uang  dapat  dilihat    ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan   itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.   http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html. Diakses pada tanggal 28 Februari 2014

Kemudian salah satu ahli yaitu Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang sebagai berikut:
“pencucian uang (money laundering) adalah proses yang dilakuakan  untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal- usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.” Alford,money laindering. N.C.J Int’l & Com (Reg.Vol 19: 1994), hlm. 437.

Melihat dari pengertian atau penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (money laundering) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Atau proses yang dilakukan sesorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari  pemerintah  atau  otiritas  yang  berwenang melakukan  penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam  sistem keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.  Ibid.,hlm. 15.

Menurut  N.Welling,  yang  menjadi  objek  utama  dalam  pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N.Willing uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu: Sutan Reny Sjahdeini. Op.Cit., hlm.9.

  1. Melalui pengelakkan pajak (tax evasion) , yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
  2. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (drug sakes), perjudian gelap (ilegal gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan (smugglig), dan kejahatan kerah putih (white collar crime).

Awalnya yang menjadi objek pencucian uang yang  paling  utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC di Amerika Serikat, maka pada saat itu kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang,  disebutkan bahwa yang menjadi objek Tindak Pidana Pencucian uang adalah :

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayan yang diperoleh dari tindak pidana: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Korupsi;
b. Penyuapan;
c. Narkotika;
d. Psikotropika;
e. Penyelundupan tenaga kerja;
f. Penyelundupan migran;
g. Di bidang perbankan;
h. Di bidang pasar modal;
i. Di bidang perasuransian;
j. Kepabeanan;
k. Cukai;
l. Perdagangan orang;
m. Perdagangan senjata gelap;
n. Terorisme;
o. Penculikan;
p. Pencurian;
q. Penggelapan;
r. Penipuan;
s. Pemalsuan uang;
t. Penjudian;
u. Prostitusi;
v. Di bidang perpajakan;
w. Di bidang kehutanan;
x. Di bidang lingkungan hidup
y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara lanngsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pada tahun 1988 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering, diadakan konvensi internasional yaitu United Nation Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention. Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang. Dengan demikian, lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi drug trafficking dan mendorong agar    semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang. Yunus Husein. Artikel Hukum Pidana: Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2006. http://www.ditjenphka.go.id/article_file/Press%20realease%20CCPCJ.doc Dan untuk membuat para pelaku perdagangan narkotika tidak mudah menggunakan uang hasil kejahatan narkotika tersebut, umumnya pelaku perdagangan narkotika illegal mencuci uangnya terdahulu, sehingga perlu dibuat rezim anti pencucian uang.

Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan Juli tahun 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani money laundering yang disebut dengan The Financial Action Task Force (FATF)Bismar Nasution., Op.Cit., hlm. 2-3., sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik money laundering, dimana FATF memperediksikan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotika berkisar antara US $ 300 milyar dan US $ 500 milyar. N.H.T.Siahaan,Loc.Cit., hlm.1.

FATF memasukkan Indonesia tanggal 22 Juni 2001, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam Non Cooperative Countries Territories (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus money Laundering. Kesembilan belas negara lainnya itu adalah Mesir, Rusia, Hongoria, Israel, Lebanon,  Filippina,  Myanmar,  Nauru,  Nigeria,  Niue,  Cook  Island,    Republik

Dominika, Guatemala, St.Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukrania. Ibid, hlm. 1,2.
Alasan FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut berdasarkan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonsia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara  kegiatan money  laundering. Dalam the 40 FATF Recommendations, Indonesia dianggap tidak kooperatif dengan Rekomendasi ke-15 yang menyatakan agar bank memberikan perhatian khusus kepada suatu transaksi yang tidak benar latarbelakangnya berupa melaporkan kepada petugas yang berwenang. Untuk lebih jelas, di bawah ini Rekomendasi ke-15 tersebut yang telah dikutip:  N.H.T.Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2002). hlm.2.

“if Financial institution suspect that funds stem from a criminal activity, they should be required to report promptly their suspicious to the competent authorities.”

Hingga pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCTs setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Unang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suau dasar hukum yang lebih komprehensif di negara  kita untuk memerangi prakteik money laundering.

Money Laundring yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang didefenisikan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang : sebagai perbuatan menempatkan, mentranrfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga   seolah– olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: dalam defenisi tersebut terdapat kata “seolah – olah”,sehingga walaupun proses pencuci an uang hasil tindak pidana yang dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan  Uang”. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime no money laundering). Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money laundering ) dalam  Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat dalam: http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK- PIDANA-PENCUCIAN-UANG-MONEY-LAUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF, akses tanggal 14 november 2013

Pemerintah bersama badan legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang–undang Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak Pidana

Pencucian. Undang–undang ini secara otomatis mencabut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan Umum Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahap-tahap proses pencucian uang

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu kejahatan pencucian uang, karena kita telah ketahui bahwa kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang (money laundering)  ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap placement
Tahap penempatan( placement ) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan ( financial sistem) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain–lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai kedalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara–cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham–saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang Negara lain. Bismar Nasution, Op.Cit.,hal 19

b. Tahap layering
Tahap (layering) merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penepatan (placement). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil Placement ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram“ tersebut. Layering dapat pula dilakukan  dengan transaksi jaringan Internasional  baik melalui bisnis yang sah atau Perusahaan–perusahaan “shell”( perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).ibid

Teknik lain dari layering ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut. Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. , hlm. 36.

c. Tahap intergration
Tahap menggunakan harta kekayaan (intergration), suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana  yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah–olah menjadi harta kekayaan yang “halal”. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang di “cuci” melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan–kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan   yang menjadi sumber dari uang tersebut. Bismar Nasution, Op. Cit, hlm. 20.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey Robinson, tahap placement adalah tahap yang paling rentan (vulnerable) bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut kedalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun, sekali uang  haram itu berhasil di konversikan ke dalam nomor–nomor (rekening bank) yang muncul di suatu layar komputer dan nomor–nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar–mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana digambarkan diatas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu.  Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, hlm. 63.

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang

Praktek money laundering tidak mudah memberantasnya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara, menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong, yaitu sebagai berikut: Ibid, hlm. 39-50.

  1. Faktor Globalisasi
    Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku money laundering dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar pertahun berasal dari  pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.
  2. Faktor cepatnya kemajuan teknologi
    Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.
  3. Faktor rahasia bank yang begitu ketat
    Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan azas “know your customer”. Penerapan pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
  4. Faktor belum diterapkannya azas “Know Your Customer”
    Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh- sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatau bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).
  5. Faktor electronic banking
    Dengan diperkenalkannnya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (Automated Teller Machine) dan wire transfer. Electroric memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut cyber laundering.
  6. Faktor electrinic money atau e-money
    Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut yang merupakan suatu sistem yang secra digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku  electronic commerce melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai cyberspace atau cyber laundering. Mengakibatkan semakin sulitnya untuk melacak kejahatan pencucian uang tersebut.
  7. Faktor layering
    Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan yang terakhir hannyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu Bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
  8. Faktor pemberi jasa hukum (lawyer)
    Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh  diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.
  9. Faktor kesungguhan pemerintah
    Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.
  10. Faktor peraturan setiap negara
    Belum adanya peraturan-peratran money laundering di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadi pratek money laundering menjadi subur.
Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencucian uang (money laundering) begitu komplek. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek money laundering ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi pelaku money launering untuk melakukan aktifitasnya baik dalam suatu negara maupun terhadap negaranya sendiri.

Pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

Dalam  peraktek pencucian uang  (money  laundering)  terdapat beberapa dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain: Ibid., hal 7

  1. Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba,  penyeludup dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
  2. Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram yang sangat besar.
  3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
  4. Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
  5. Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (Undermining in the Legitimate Privet sector). Salah satu dampak mikro ekonomi pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pelaku kejahatan seringkali menggunakan Perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses ke dana haram yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka  untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dijual oleh Perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga yang jauh di bawah  pasar. Bahkan perusahaan ini dapat saja menjual barang-barang tersebut di bawah harga produksinya. Dengan demikian mereka akan memiliki competitive advantage terhadap perusahan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan menjadi bangkrut.
  6. Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap   kebijakan   ekonominnya.   Diperkirakan   jumlah   uang hasil kejahatan yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 sampai 5 persen dari gross domestic product dunia, atau sekurangnya US$ 600.000 juta. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (emerging market countries), dana tersebut dapat mengurangi anggaran Pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali Pemerintah atas kebijakan ekonominya.
  7. Dampak negatif lain dari pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi negara. Tidak satupun negara, terlebih pada masa ekonomi global ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai  akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan dunia akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan, dan rusaknya reputasi akan mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena   kejahatan   pencucian   uang   (money   laundering)   tersebut   baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Bismar Nasution, Op. Cit, hlm. 1.

Beberapa dampak negatif dan kerugian yang di timbulkan oleh kegiatan pencucian uang maka dapat disimpulkan penting adanya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kegiatan atau kejahatan pencucian uang (money laundering) ini telah memperoleh perhatian besar dari banyak negara. Setidaknya l5 negara di dunia, yang termasuk dalam anggota Financial Action TaskForce on Money Laundering (FATF) telah menyatakan perang terhadap pencucian uang.

Daftar Pustaka Makalah Pencucian Uang

Pengertian Pencucian Uang Definisi Sejarah, Tahap, Proses dan Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment