Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Penyerahan (Levering) Definisi Feitelijke Juridische yang dianut KUHPerdata Menurut Para Ahli

Pengertian Penyerahan (Levering) adalah yang juga diistilahkan “levering”, “overdracht”, “opdracht” adalah merupakan tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Namum perlu dipahami bahwa peralihan atau berpindahnya  hak atas kekayaan dari seseorang kepada orang lain dapat terjadi dengan titel umum dan titel khusus.

Mr.N.E.Algra  &  Mr.K.Van   Duyvendijk(Mr.N.E.Algra & Mr K.Van Duyvendijk, Diterjemahkan oleh Simorangkir J.T.C., Pengantar Ilmu Hukum, Binacipta, Bandung,1983 , hal 224) mengemukakan;  Kekayaan  itu   mencakup segala hak dan utang. Peralihan suatu kekayaan, keseluruhan “laba dan beban”, disebutkan peralihan di bawah perbuatan perdata (titel) umum. Apabila hanya sebagian tertentu dari objek kekayaan itu yang pindah, maka hal itu disebut peralihan dibawah titel khusus.

Oleh karenanya penyerahan ini adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh  hak milik.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan 
Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan;
“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik  menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat,  dan  karena  penunjukan    atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa penyerahan itu merupakan salah satu cara memperoleh hak milik. Bahkan dari berbagai cara memperoleh hak milik yang disebut dalam Pasal 584 KUHPerdata tersebut di atas, maka sesungguhnya cara penyerahan ini merupakan cara yang paling sering terjadi dalam lalu-lintas hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya penyerahan itu adalah perbuatan hukum pemindahan hak milik atas kekuasaan yang nyata atas sesuatu benda dari pemilik semula ke tangan orang lain.

Definisi Penyerahan Menurut Para Ahli

Sri   Soedewi   Maschoen Sofwan(Sri Soedewi Maschoen Sofwan., op-cit, hal 67.) mengemukakan,   mengenai penyerahan  di  dalam KUHPerdata sering dipakai istilah-istilah lain, tetapi yang mempunyai pengertian yang sama dengan penyerahan, misalnya :
  1. Opdracht,
  2. Overdracht,
  3. Transport ini penyerahan atas benda tak bergerak,
  4. Cessie-penyerahaan untuk piutang atas nama,
  5. Inbreng-penyerahan dalam hal warisan. 


R.  Subekti(R.Subekti I., op-cit,hal 71.) mengemukakan,   perkataan  penyerahan   mempunyai   dua   arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (“feitelijke levering”).Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (“juridische levering”).

Perbedaan antara kedua jenis penyerahan tersebut tampak dengan nyata pada  benda- benda tidak bergerak, dimana hak milik atas benda tidak bergerak diserahkan atau berpindah dengan dilakukannya pencatatan (overschrijving)  akta  dalam  register  umum  dengan apa yang disebut akta transport (acte van transport), tetapi terlepas daripada itu terdapat penyerahan  nyata. Sebaliknya pada benda-benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yurudis pada umumnya berpadu berupa penyerahan nyata.

Sri   Soedewi   Masjchoen  Sofwan(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., op-cit,hal 67.) mengemukakan   menurut hukum   Perdata  yang dimaksud dengan penyerahan itu : penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu.

Penyerahan (levering) sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik oleh seseorang kepada orang lain bukanlah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan perbuatan hukum penyerahan (levering) merupakan tindak lanjut dari suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar atau yang disebut sebagai alas hak dari penyerahan itu. Dalam hal ini perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alas hak dari  penyerahan itu berupa perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst) antara pihak- pihak yang berdasarkan atas persesuaian kehendak yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan itu (obligatoir overeenkomst).

Adapun perjanjian-perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst) yang bertujuan memindahkan hak milik yang diatur dalam KUHPerdata adalah berupa perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar dan perjanjian hibah.

Dalam Code civil Perancis, kata penyerahan dikenal dengan  nama “Delivrance”, penyerahan yang dilakukan pada perjanjian jual beli, dianggap merupakan  penyerahan kekuasaan belaka saja atas sesuatu benda yang dijualnya, karena hak milik atas barang yang  dijual  menurut  Code  Civil Perancis  telah  berpindah  kepada  pembeli  pada  saat     terjadinya perjanjian jual beli. Berbeda halnya menurut sistim yang dianut oleh KUHPerdata (BW) justru sebaliknya dimana dengan perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan berpindahnya  hak  milik dan untuk itu masih diperlukan perbuatan hukum berupa penyerahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdata yang menyebutkan; “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612,613  dan 616.

Feitelijke Levering dan Juridische Levering

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam sistim KUHPerdata, beralihnya hak milik dari seorang kepada orang lain adalah pada saat dilakukannya penyerahan (levering) atas benda tersebut, bukan pada dibuatnya perjanjian yang menjadi alas hak (titel) dari peralihan hak milik tersebut. Dengan kata lain hak milik atas suatu benda belum berpindah saat perjanjian jual-beli atau tukar-menukar ataupun hibah dibuat, melainkan hak milik atas benda tersebut baru  berpindah setelah dilakukan penyerahan atau levering. Oleh karenanya penyerahan (levering) adalah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda.

Sebagaimana telah di kemukakan bahwa dalam KUHPerdata (BW), dikenal dua jenis penyerahan yaitu;
  1. Penyerahan secara nyata (feitelijke levering)
  2. Penyerahan secara hukum (yuridische levering).


Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, kecuali barang yang akan diserahkan itu berada dalam suatu gudang, maka penyerahannya cukup dilakukan dengan menyerahkan kunci dari gudang tersebut.

Penyerahan secara hukum (yuridische levering) yaitu perbuatan hukum memindahkan  hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut “akta van transport” dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu.

H.F.A.Vollmar(H.F.A.Vollmar II., op-cit, hal 230.) mengemukakan  bahwa  penyerahan  yuridis  adalah perbuatan hukum pada mana dan karena mana hak eigendom (atau salah satu hak harta kekayaan lain) diperalihkan.

Dari kedua istilah penyerahan ini, yaitu penyerahan secara hukum dan secara nyata, tentunya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan ini akan tampak  jelas dalam penyerahan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Terhadap penyerahan benda bergerak, penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (yuridiche levering) jatuh pada saat bersamaan, dalam arti dengan dilakukannya penyerahan secara pisik atas benda itu, maka ketika itu telah berpindah hak milik atas benda itu dan tidak diperlukan adanya akta van transport atau akta penyerahan, jadi cukup dilakukan secara dari tangan ke tangan.

Untuk penyerahan atas benda bergerak dapat dilihat dalam Pasal 612 KUHPerdata yang menyebutkan ;
“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan  hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”

Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (yuridische levering) nampak dalam penyerahan benda tidak bergerak, dimana pemindahan/pengalihan hak milik atas benda tidak bergerak ini tidak cukup dilakukan hanya penyerahan secara nyata kekuasaan atau pisik atas benda tersebut tetapi justru yang menentukan perpindahan hak milik atas benda itu adalah pada penyerahan secara yuridis (yuridische levering) yang dilakukan yaitu dengan cara membuat akta penyerahan yang disebut akta van transport dan didaftar di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu, misalnya untuk tanah dilakukan balik nama pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Sebagai contoh : si A menjual rumahnya kepada si B, si A sebagai penjual harus mengusahakan atau memungkinkan agar si B dapat mempergunakan rumah tersebut, hal ini  dapat dilakukan si A hanya dengan menyerahkan semua kunci-kunci rumah itu kepada si B, hal inilah yang dimaksud dengan penyerahan secara nyata (feitelijk levering). Namun hal ini belumlah berarti bahwa hak milik atas rumah tersebut telah beralih kepada si B, selama belum dilakukan penyerahan secara yuridis yaitu dengan membuat akte peralihan dihadapan PPAT dan melakukan balik nama di kantor pendaftaran tanah.

Untuk penyerahan atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya : tanah harus dilakukan dengan mendaftarkan akte jual belinya ke Kantor Kadaster (Kantor Balik Nama), hal ini dapat dilihat dari ketentuan bunyi Pasal 616 KUHPerdata :
“Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akte yang bersangkutan dengan cara ditentukan seperti dalam Pasal 620.

Saat ini khusus untuk peralihan hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960), dimana pasal tersebut menegaskan setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah sebagai jaminan ataupun sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang dalam peraturan ini disebut Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan tindakan yang demikian ini disebut dengan  penyerahan menurut hukum.

Sistem Penyerahan (Levering) Yang Dianut KUHPerdata

Berkaitan dengan sistem penyerahan (levering) ini dalam berbagai sistem hukum dikenal  apa yang disebut dengan “Causal stelsel” dan “Abstracts stelsel”.

Di dalam stelsel causal maka kekuatan yang berlaku dari penyerahan ditentukan oleh titel dari penyerahan itu, sedangkan didalam stelsel abstrak maka berlakunya penyerahan itu terlepas dari pada apa yang menjadi dasar atau yang menjadi titel dari penyerahan itu.

Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan( Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, loc.cit.) mengemukakan  bahwa  sistem hukum  yang terbanyak diikuti ialah yang menganut sistem Code Civil, yaitu perpindahan hak atas barang itu terjadi pada saat penutupan perjanjian sedangkan penyerahan merupakan suatu feitelijke-daad saja.

Pentingnya membicarakan kedua sistem penyerahan (levering) ini karena kedua sistem ini berkaitan dengan keabsahan perbuatan penyerahan (levering) tersebut dikaitkan dengan keabsahan dari perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst) yang menjadi dasar dari penyerahan dimaksud. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penyerahan (levering) sebagai suatu  perbuatan  hukum mengalihkan/memindahkan hak  milik  bukanlah  merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri melainkan penyerahan (levering) adalah merupakan perbuatan lanjutan dari suatu perbuatan hukum berupa persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang saling mengikatkan diri yang bertujuan mengalihkan/memindahkan hak milik yang disebut sebagai perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst) seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar- menukar dan perjanjian hibah.

Dengan kata lain apabila perjanjian yang menjadi dasar dari suatu penyerahan (levering) tersebut, misalnya perjanjian jual belinya, atau perjanjian tukar menukarnya ataupun perjanjian hibahnya dikemudian hari dibatalkan karena sesuatu hal, apakah serta-merta berakibat batalnya perpindahan/peralihan hak milik yang telah dilakukan tersebut atau apakah sebaliknya walaupun perjanjian obligatoirnya yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar atau hibahnya dibatalkan tidak serta merta membawa akibat kepada pembatalan peralihan hak milik tersebut.

Berkaitan dengan sistem yang dianut KUHPerdata mengenai pemindahan  atau  pengalihan hak milik yang terdiri atas dua tahapan yaitu tahap obligatoire overeenkomst dan tahap zakelijke overeenkomst sebagaimana telah diuraikan di atas, maka persoalan yang penting dalam hal ini adalah bagaimana keterkaitan antara kedua tahapan atau perbuatan hukum tersebut. Dengan kata lain berkaitan dengan hal tersebut timbul pertanyaan apakah sah pembalikan nama dalam jual beli atas benda tidak bergerak tersebut tergantung pada sah atau tidak sahnya perjanjian obligatoir? Ataukah harus dipandang terlepas dari obligatoir overeenkomst itu. Pertanyaan ini penting baik bagi pembeli yang telah menerima/memiliki benda tersebut terutama juga bagi pihak ketiga yang telah memperolehnya kemudian dari pihak pembeli misalnya pembeli tersebut kemudian menjualnya lagi kepada orang lain (pihak ketiga), karena ada kemungkinan perjanjian jual beli yang pertama tadi dibatalkan atas gugatan orang lain dengan dasar  misalnya  bahwa  penjual  tidak  berhak  menjual  benda  tersebut. Contohnya;  A menjual sebidang tanah kepada B yang telah diikuti dengan penyerahan bendanya dan telah dibalik- namakan atas nama B. Kemudian B menjual tanah tersebut kepada C. Atas gugatan X, pengadilan memutuskan membatalkan jual beli antara A dengan si B dengan alasan bahwa A tidak berhak menjual benda tersebut. Timbul pertanyaan apakah pembalikan nama yang telah dilakukan oleh B menjadi tidak sah dan bagaimana pula hak yang diperoleh oleh C dalam hal tersebut?

Terhadap contoh tersebut di atas, maka menurut sistem causal (“causal stelsel”) dengan dibatalkannya perjanjian jual beli tersebut, maka secara otomatis batallah juga peralihan hak milik tersebut, sedangkan menurut sistem abstrak (abstact stelsel) peralihan hak milik tersebut tetap sah walaupun perjanjian jual belinya dibatalkan.

R.Subekti( R. Subekti I., op-cit,hal 72) menyatakan  bahwa  menurut  pendapat  yang  lazim  dianut  oleh para  ahli hukum dan para hakim, dalam BW berlaku apa yang dinamakan “causal stelsel”, dimana memang sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir, misalnya, perjanjian jual beli atau perjanjian schengking dan sebagainya. Dalam sistem ini diberatkan pemberian perlindungan pada si pemilik, dengan mengorbankan kepentingan orang-orang pihak ketiga.

KUHPerdata   menganut   sistem   causal   (causal   stelsel)      yaitu   suatu sistem   yang menggantungkan sahnya penyerahan (levering) itu pada dua syarat ;
  1. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan (levering);
  2. Penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikkingsbevoegd) terhadap barang yang diserahkan.


Adapun dasar hukum dianutnya sistem causal ini dalam KUHPerdata adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata, pada kalimat yang  menyatakan, karena    penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas atas kebendaan itu.

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata tersebut mensyaratkan bahwa yang memindahkan hak milik itu haruslah orang yang berwenang (pemilik) sebagaimana disimpulkan dari Pasal 584 KUHPerdata yang menentukan bahwa penyerahan itu haruslah dilakukan oleh orang yang  berhak berbuat bebas atas kebendaan itu yang berarti haruslah sebagai pemilik, kecuali mengenai benda bergerak terdapat penyimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata yang menentukan bahwa mengenai benda bergerak, bezitter dianggap sebagai pemilik dan karenanya berhak memindahkan hak milik secara sah.

R.Subekti(R. Subekti III.,  op-cit, hal 13.)  mengemukakan “sistim abstrak”  yaitu  sistem yang dianut di Jerman   Barat.

Menurut sistem ini levering (yang dikonstruksikan sebagai suatu “zakelijke overenkomst”) sudah dilepaskan hubungannya dengan perjanjian obligatoirnya dan berdiri sendiri. Dengan demikian maka kalau di Prancis obligatoir dan zakelijke overeenkomst diperas menjadi satu, di negeri Belanda merupakan dua peristiwa yang interdependen, maka di Jerman Barat zakelijke overeenkomst itu dipandang sebagai dan dijadikan suatu perbuatan hukum (Rechtsgeschaft) tersendiri.

Pengertian Penyerahan (Levering) Definisi Feitelijke Juridische yang dianut KUHPerdata Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment