Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Pengertian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Daerah

Pengertian Penyertaan Modal adalah Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada UUPT. Di dalam UUPT pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan. Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006)  hal. 91.


Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di  dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang   saham   ke   dalam   suatu   badan   usaha   yang   berbentuk perseroan terbatas. Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa “pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang”. Dari penjelasan pasal 27 ini kiranya jelas bahwa saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyetoran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas. 

Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan,  salah  satu  sifat  utama  dari saham ini adalah sekali dimasukkan/disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor, adalah dengan cara pemindahan   hak atas saham-saham tersebut kepada pihak lain (penjualan), dan demikian mendapatkan pengembalian dari setoran yang telah dilakukan tersebut, atau dengan melakukan likuidasi sehingga pemegang saham akan menerima hasil dari likuidasi. Untuk itulah maka diadakan bursa atau pasar sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi pengalihan hak tersebut. Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal. 92.

Saham (stock) dapat di defenisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada suatu perseroan tersebut.TjiptonoDarmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 5.

Oleh karena saham merupakan penyertaan modal dari pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Dengan demikian besarnya pemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap modal perseroan.Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal 92.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan daerah, Undang-Undang No.13 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota . Modal adalah uang yang dipakai untuk usaha (misalnya berdagang). Trisno  Yuwono  dan  Pius  Abdullah, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia    Praktis, (Surabaya: Arkola, 1994) hal. 286. 

Perseroan sebagai lembaga penanaman saham adalah juga sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. M. Yahya Harahap,  Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hal. 34.

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham   yang  bersekutu  mengumpulkan  modal   untuk  melaksanakan    kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 31 ayat 1. Namun untuk modal bank umum tetap harus memiliki modal minimum, yang  diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4895). Dimana Bank sesuai dangan ketentuan tersebut harus menyediakan modal inti paling kurang 5 persen dari ATMR  (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). http://banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/FAQ_pbi_101508a.pdf, diakses pada tanggal 19 Maret 2012, Pukul 11.32 WIB.

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (aandeelhouder, shareholder). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Ibid , hal 34. Pemerintah KotabPenuh dalam hal ini adalah sebagai (aandeelhouder, shareholder) yang bertanggung jawab penuh terhadap penyertaan modal ke Bank . Dimana dalam hal ini penyertaan modal ini dilakukan oleh dan dipertanggung jawabkan pejabat yang berwenang dalam hal  ini adalah Walikota. Sedangkan dalam rangka kekuasaan pengelolaan  tersebut  dilaksanakan  oleh  kepala satuan  kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pada umumnya masyarakat menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat  di  daerah,  tentang  bagaimana  pembangunan  dilaksanakan   berdasarkan persepsi dan  kehendak  mereka   (ekonomi-politik). Suara Pembaharuan, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hal. 45.

Secara  umum  penyertaan modal yaitu suatu usaha usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Apabila Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan ada sesuatu yang kurang dalam undang-unadang ini, yakni pengertian tentang saham atau penyertaan modal tidak dapat ditemukan penjabarannya secara implisit. Dalam undang-undang ini hanya ditemukan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Pasal 24 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia   (KBBI)Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka) hal. 861. dijelaskan  beberapa pengertian saham anatara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham  berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor, saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam Kamus

Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Boerhanoedin St. Batuah dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia, (Bandung: Binacipta,1983) hal. 2. dikemukakan,  aandeel  (bld),  saham  (ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaima dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbeda- beda menurut jenis perseroan. UUPT tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 55.

Rumusan yang lebih konkret tentang saham atau penyertaan modal ini dijabarkan juga dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir, tertanggal 12 Agustus 1991 Tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan kredit dengan Agunan Saham. Dalam pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjual belikan di pasar modal maupun yang tidak.

Jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan yang khusus   mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam Undang-Undang No. 5  Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah telah diatur berbagai aturan tersebut. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan,  kecuali  jika  ditentukan  lain  dengan  atau  berdasarkan       Undang- undang. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang  Perusahaan Daerah.

Apabila  perseroan   terbatas   tersebut   berupa  perusahaan   yang  ada disertakan modal pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, maka beberapa Peraturan Daerah (Perda) tetap haru berlaku juga terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya. Bank adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada bidang perbankan pada umumnya. Peran pemerintah daerah baik itu Provinsi  ataupun Kabupaten/Kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana hal- hal yang penting atau cabang-cabang yang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusai oleh Negara dalam hal ini daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau  BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya  perusahaan-perusahan  milik  daerah  ini  tidak  ada  bedanya  dengan perusahaan swasta, kecuali eksistensi unsur pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut.

Definisi Penyertaan Modal Pemerintah

Syarat-Syarat Penyertaan Modal

Keberadaan lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi atau penyertaan modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya  investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri. Semakin baik pelayan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini terdengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang, dan memerlukan biaya yang besar. Ini disebabkan adanya dua lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi di Indonesia, yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal  Daerah).

Masing-masing lembagi ini memiliki kinerja yang berbeda. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Mataram: Raja Grafindo Persada,2007)  hal. 227.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin  untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kota 

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing- masing.Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004) hal. 82. Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut.

Dalam melakukan penyertaan modal pada Bank  Pemerintah Kota tentunya harus mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 dimana penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam  bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau  jenis  transaksi  tertentu  yang  berakibat  Bank  memiliki  atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-5-10-2003.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2012, Pukul 01.53 WIB. Hasil dari penanaman modal ini tentunya juga harus sesuai dengan banyaknya modal yang ditanam dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota  hasil dari penanam modal. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah  dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Perseroan Terbatas (PT) Bank  dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas bersifat tertutup. Perseroan tertutup, pada dasarnya berbeda dangan perusahaan perorangan. Bahkan mirip dengan perusahaan perseroan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha dagang (UD) yang benar-benar usaha perorangan (Sole proprietorship). Coraknya sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut: Yahya, Op. Cit, hal. 40.
  1. Seluruh saham atau modal perseroan, dibagi menjadi dua kelompok.
  2. Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Modal demikian, misalnya dikelompokkan  atau digolongkan kepada saham istimewa dan hanya dimiliki oleh orang tertentu dan kelompok tertentu dan terbatas. 
  3. Kelompok modal yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun,di sebut Perseroan Terbatas (PT) terbuka. Namun bukan berarti PT tersersebut memperdagangkan sahamnya di bursa.

Berdasarkan penjelasan yang ringkas di atas maka dapat disimpulkan PT. Bank adalah termasuk perseroan terbatas yang bersifat sebagian tertutup. Saham pada Bank  dapat dimiliki oleh banyak pihak dalam hal ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi  beserta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi  , namun  tidak  dapat  dimiliki  oleh  masyarakat  secara umum. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_bisnis/Bab_1.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2012, Pukul 08.00 WIB.

Pemerintah  Kota    dalam  hal  ini  tidak  salah  bila        melakukan penanaman modal daerahnya pada Bank.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyimpan anggarannya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada masing-masing daerahnya. Bank  sebagai bank daerah juga berkewajiban untuk menyalurkan dana yang dikumpulkan pemerintah daerah sebagai tambahan modal bank daerah, kepada masyarakat Provinsi  sebagai bantuan kredit pada masyarakat (bisa perorangan dan/atau Badan Hukum).

Pemerintah Kota  sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota  No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah Pada Bank  berkewajiban untuk menanamkan modalnya dengan syarat,Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota  No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank . sebagai berikut :
  1. Penyertaan modal pada Bank  dilakukan dalam bentuk uang tunai.
  2. Modal yang disertakan pada Bank merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara fisik merupakan bentuk saham yang dipegang daerah, yang pengelolaannya dipegang oleh Badan Usaha Milik Daerah. Seperti halnya modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.


Penanaman modal yang dilakukan Pemerintah Kota  tentunya juga harus memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Kota  sendiri. Tentu, dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk melihat terlabih dahulu melihat keuntungan-keuntungan yang akan di dapat oleh daerah. Setelah tersebut barulah pemerintah Kota bisa untuk berupaya memenuhi syarat-syarat penanaman modal daerah pada bank daerah.

Jenis-Jenis Penyertaan Modal

Jenis penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kota  pada  Bank  merupakan jenis  penanaman modal  atau  investasi      secara langsung. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Investasi  yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam     2 (dua) bentuk/jenis, yaitu :
  1. Investasi surat berharga, adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27). Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Pasal 1 ayat ( 27) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
  2. Investasi langsung, adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Polanya bisa bermacam-macam, perusahaan yang menjalankan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau CV, dana yang dihasilkan dapat ditukarkan pada perusahaan tersebut. Dengan kata  lain dana menjadi equity pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk equity biasanya akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh berupa deviden akan dibagikan setiap akhir tahun. Model ini tidak berbeda dangan membeli saham di pasar modal. Hanya saja, saham di pasar modal dengan mudah bisa diperjualbelikan dan harganya bisa naik turun. Sementara, jika menempatkan dana sebagai saham di perusahaan yang belum go public, harganya lebis bersifat statis. http://djgbierz.blogspot.com/2011/01/investasi-langsung.html, diakses pada tanggal 8 Maret 2012, Pukul 16.59 WIB.



Daftar Pustaka Makalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Daerah

Pengertian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Daerah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments:

  1. FBS IndonesiaBroker Terbaik – Dapatkan Banyak Kelebihan Trading Bersama FBS,bergabung sekarang juga dengan kami
    trading forex fbsindonesia.co.id
    -----------------
    Kelebihan Broker Forex FBS
    1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
    2. SPREAD DIMULAI DARI 0 Dan
    3. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANK LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya

    Buka akun anda di fbsindonesia.co.id
    -----------------
    Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
    Tlp : 085364558922
    BBM : FBSID007

    ReplyDelete