Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 12 October 2015

Pengertian Penyitaan Pelaksanaan Dasar Prosedur Hukum Pada Barang Bergerak dan Tidak Oleh Penanggung Pajak

Pengertian Penyitaan adalah merupakan serangkaian tindak lanjut dari Surat Paksa, yang mana apabila dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya , maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.



Yang dimakdud dengan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk  menguasai barang Penanggung Pajak yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, atau pada tempat lain dapat berupa, antara lain :
  1. Barang bergerak misalnya mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya,  piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain
  2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.


Disamping itu, ada juga barang bergerak milik Penanggung Pajak yang tidak dapat disita oleh juru sita pajak, yaitu
  1. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada dirumah Penanggung Pajak.
  2. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
  3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas.
  4. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak beserta alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan  keilmuan.
  5. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
  6. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 10. 000. 000, 00 (sepuluh juta rupiah).



Pelaksanaan Penyitaan

Dasar Hukum untuk Melaksanakan Penyitaan yaitu :

    • Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    • Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka Prnagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    • Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.04/2004 tanggal 26 Desember tentang pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.
    • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan diluar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.
    • Keputusan Menteri Keuangan No. 85/KMK.03/2002 tanggal 3  Agustus tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    • Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    • Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-459/PJ/2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.


Penyitaan atas kekayaan Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita. Jurusita merupakan pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk Penagihan Pajak Pusat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah Kabupaten / Kota untuk Penagihan Pajak Daerah.

Adapun Tugas Jurusita Pajak adalah :
  1. Melaksanakan  Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
  2. Melaksanakan Surat Paksa
  3. Melaksanakan Penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
  4. Melakukan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.


Sebelum melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
  1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita
  2. Memperlihatkan SPMP
  3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan dari penyitaan tersebut.


Dalam melakukan tugasnya, Jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa ruangan termaksud membuka lemari, laci atau tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat kedudukan, atau ditempat tinggal Penanggung Pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai penyimpanan  objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertahanan Nasional, Dirjen Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank, atau pihak lain dalam rangka penagihan. Pajak.

Prosedur Penyitaan Barang Bergerak

Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau aktiva milik perusahaan maka Jurusita harus mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan atau aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperoleh antara lain dari :
  1. Surat Pemberitahuan
  2. Laporan Keuangan Wajib Pajak
  3. Laporan Pemeriksaan Pajak
  4. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.


Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sita, yaitu :
  1. Penyitaan dilakukan bersama-sama dengan 2 ( dua ) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat misalnya Warga negara Indonesi,  sudah berusia 21 tahun, dapat dipercayai oleh Jurusita.
  2. Barang yang disita pertama kali adalah barang yang bergerak . Apabila jumlah barang bergerak yang disita tidak mencukupi, maka dapat dilanjutkan dengan menyita barang yang tidak bergerak hingga jumlahnya mencukupi untuk membayar hutang pajak tersebut serta biaya pelaksanaannya.
  3. Dibuat Berita Acara Sita ( BAS )

Prosedur Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Dalam proses penyitaan barang tidak bergerak ini, Jurusita terlebih dahulu harus memuat BAS dengan menggunakan formulir KP. RIKPA 4. 13 yang ditanda tangani oleh Jurusita dan 2 ( dua ) orang saksi serta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Dalam penyitaan barang tidak bergerak ada terdapat kasus-kasus sebagai berikut:
  1. Barang tidak bergerak tersebut sudah terdaftar di Badan Pertahanan Nasional.BAS diserahkan ke Badan Pertahanan Nasional untuk diberi catatanpada aslinya mengenai : jam, hari,bulan dan tahun pengumuman. Kemudian BAS tersebut dicatat oleh Badan Pertahanan Nasional dalam suatu daftar tertentu.
  2. Barang tidak bergerak tersebut belum atau tidak terdaftar di Badan Pertahanan Nasional. Dalam hal ini BAS diumumkan dengan jalan Berita Acarac tersebut dalam daftar yang disediakan untuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun pengumuman.


Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

  1. Kewajiban Wajib Pajak
    • Memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai keadaan barang sitaan.
    • Memberikan bukti-bukti pemilikan barang sitaan.
    • Menyimpan dan menjaga barang sitaan sampai saat pelelangan.
    • Tidak memindahkan barang sitaan.
    • Menandatangani BAS baik selaku Wajib Pajak maupun sebagai penyimpan barang sitaan tersebut.
  2. Hak Wajib Pajak
    • Menanyakan tanda bukti pengenal Jurusita.
    • Meneliti SPMP dan mencocokkan jumlah hutang pajaknya.
    • Menerima salinan SPMP beserta salinan BAS setelah ditandatangani oleh Jurusita, saksi-saksi dan Wajib Pajak.
    • Mengajukan sanggahan kepada Peradilan Negeri setempat apabila dalam pelaksanaannya tersebut diragukan atau ada barang yang bukan miliknya ikut disita.

Daftar Pustaka untuk Makalah Penyitaan Pada Barang Oleh Penanggung pajak

Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Pengertian Penyitaan Pelaksanaan Dasar Prosedur Hukum Pada Barang Bergerak dan Tidak Oleh Penanggung Pajak Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment