Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Akibat, Unsur, Subjek, Faktor yang Menyebabkan Hilangnya Pertanggungjawaban

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.


Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Utrecht, berpendapat bahwa :
Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdata dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhr abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai  pihak.  Telah  diketahui  bahwa molengraf-lah  yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan.  E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet.VI Jakarta : (Balai Pustaka, 1961), hal.294.

Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah Rechtsgeleerd Magazine (tahun 1887) oleh Molengraf dikemukakan :
Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH Perdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919. Ibid. 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa setelah tahun 1919 perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain.

Adapun asas yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu. Selanjutnya dikatakan :

Dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :
  1. Melanggar hak orang lain;
  2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan  perbuatan itu;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain Ibid. hal.17..


Ini merupakan pegangan yang sangat luas bagi hakim untuk menentukan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Wiryono Prodjodikoro mengemukakan :
“Bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak hukum, seperti tertulis pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu secara bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi ganti rugi.” Wrijono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung : Sumur Bandung)

Menurut Chaidir Ali, bahwa :
Pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti didalam Putusan MA No.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958 sebagai berikut : Hukum adat warisan tentang perbuatan melawan hukum, menurut hukum adat di Jawa Timur setiap sebab yang menimbulkan kerugian  yang  menjadi akibat  dari sesuatu  perbuatan  atau kelalaian seseorang mewajibkan orang yang bersalah tentang timbulnya kerugian itu untuk memperbaiki kerugian itu. Chaidir Ali, Yurisprudensi Perbuatan Melanggar Hukum (Bina Cipta,1970), hal.34.

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, ada hal-hal tertentu yang membebaskan orang tersebut dari kewajiban membayar ganti rugi. Hukum adat yang tidak mengenal penyusunan dalam suatu perundang-undangan tertulis, serta dalam melaksanakan hukum adat tentang hal ini seorang hakim dapat lebih leluasa untuk meninjau hakekat hukum tersebut dari sudut manapun dan menurut keyakinannya tentang rasa keadilan yang benar-benar hidup dimasyarakat.

Dalam KUH Perdata hal perbuatan melawan hukum disistematikakan dalam 2 bagian yaitu :
  1. Yang merupakan ketentuan umum;
  2. Yang merupakan ketentuan khusus.


1. Yang Merupakan Ketentuan Umum
Adalah pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan atas syarat- syarat umum dan berlaku untuk semua perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata.


2. Yang Merupakan Ketentuan Khusus
Ketentuan-ketentuan khusus ini pengaturan lebih lanjut tentang :

a. Pertanggungjawaban atas timbulnya perbuatan melawan hukum yaitu :
  1. Tanggungjawab orangtua atau wali, guru, atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuannya, diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata.
  2. Tanggungjawab pemilik binatang atas binatang piaraannya, diatur dalam pasal 1368 KUH Perdata.
  3. Tanggungjawab pemilik gedung atas bangunan yang dalam pemeliharaannya, diatur dalam pasal 1369 KUH Perdata.


b. Beberapa perbuatan melawan melanggar hukum seperti pasal 1370 KUH Perdata tentang pembunuhan, pasal 1371 KUH Perdata tentang penganiayaan dan pasal 1380 KUH Perdata tentang penghinaan.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas belum ditemukan pengertian yang baku dari perbuatan melawan hukum. Memang tidak ditemui baik dalam doktrin, yurisprudensi tentang pengertian yang baku dari perbuatan melawan hukum, karena itu para sarjana mempunyai sudut pandang masing-masing yang berbeda- beda tentang hal ini.

Oleh karena itu dalam putusan 31 Januari 1919, Mahkamah Tinggi merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, bilamana suatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam peragaulan ditengah-tengah masyarakat dengan  orang   lain ataupun  benda,  sedangkan  barang   siapa  karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut bekewajiban membayar ganti rugi.

Dengan penafsiran luas atas keputusan hogeraad 1919 ini diketahui tentang rumusan perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dituntut agar tidak dijatuhi hukuman semena-mena untuk membayar ganti rugi atau dengan kata lain untuk membatasi pertanggungjawaban atas tuntutan ganti rugi yang dianggap terlalu luas. Hal ini disebut dengan “Schutznorm Theorie” atau teori perlindungan. Teori ini didukung oleh Telders, Vander Griten, Molengraf dan juga hogeraad Belanda. Teori perlindungan atau Schutznorm Theorie menyatakan bahwa tidak semua orang yang menderita kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum, berhak menuntut untuk menerima ganti rugi, dan yang berhak ialah hanya orang-orang yang berkepentingan yang dilindungi suatu norma yang dilanggar.

Ahli hukum yang lain seperti Meyers, Scholten dan Ribbius menolak teori Schutznorm ini. Mereka mengatakan dalam prakteknya teori perlindungan ini sangat sulit untuk diterapkan karena pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu pengertian yang sangat relatif dan tidak bisa dijadikan pegangan untuk menerapkan batas ada atau tidaknya onrechtmatigedaad karena mungkin disatu pihak menyatakan ada sedangkan yang lain menyatakan tidak ada melawan hukum.

Dan Schutznorm theorie hanya dianggap dapat menolong untuk memberikan pedoman, apa yang harus dianggap dengan perbuatan positif adalah perbuatan yang dapat dilihat dan menimbulkan akibat, misalnya :
A melempar batu mengenai kaca jendela rumah B dan mengakibatkan kacanya itu pecah.


Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana telah dibicarakan diatas bahwa menurut aliran logisme  bahwa perbuatan melanggar hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam undang-undang yang tertulis saja.

Karena aliran ini berpandangan sempit tentang perbuatan melawan hukum maka banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum tetapi menurut aliran logisme ini tidak digolongkan dalam onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum).

Adapun yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah baru dikatakan ada onrechtmatigedaad, kalau:
  1. Ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang;
  2. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.


Untuk memenuhi rasa keadilan maka pengertian perbuatan melawan hukum diperluas. Pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang-undang, bertentangan dengan hak  orang lain.

Dari rumusan ini maka penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum sudah sangat luas dan mencakup semua kehidupan masyarakat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :
“ 
  1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
  2. Adanya kesalahan;
  3. Terjadinya kerugian;
  4. Adanya hubungan kausalitas Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal.22..”


Adapun unsur-unusr yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, antara lain :

Ad .1.Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
M.A. Moegni Djojodirjo, mengatakan  :MA. Moegni Djojodirjo, Loc.Cit.

Dengan meninjau perumusan luas dari onrechtmatigedaad maka daad atau Perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila :
  1. Pertentangan dengan hak orang lain,
  2. Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
  3. Pertentangan dengan kesusilaan,
  4. Pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.
Perbuatan Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaedah hukum, hak-hak yang penting diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan.

Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan pidana yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan. Bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk memberikan pengertian kesusilaan, walaupun demikian dapat dijelaskan sbagai norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Itu berarti bahwa setiap manusia menginsafi bahwa ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat  dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan segala kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan berupa :
  1. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.
  2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.



Ad.2.Terdapat Kesalahan
Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa :
“Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang  hati-hatian  (culpa).  Jadi  berbeda  dengan hukum  pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati” Ibid hal.24..

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan  mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

Menurut Arrest Hogeraad tanggal 4 Februari 1926 jika orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan atas timbulnya kerugian maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya. Kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Seseorang yang menuntut ganti rugi kepada perusahaan kereta api, karena ditabrak kereta api, dipersilangan rel dengan jalan usus, lantaran personil perusahaan, tidak seluruhnya dikabulkan Hogeraad karena juga ada kesalahan yaitu bilamana cukup waspada, maka akan dapat  melihat kereta api berjalan mendekatinya dan dapat menghindarinya.

Dalam kasus yang lain Hogeraad berpendapat bahwa jika kerugian yang terjadi ialah karena kesalahan yang dilakukan beberapa orang maka setiap orang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian seluruhnya.

Seseorang tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana melakukan perbuatan itu karena keadaan terpaksa (overmacht), keadaan darurat (noodweer).

Seseorang juga tidak dapat dipertangungjawabkan atas perbuatan melawan hukum karena melakukan perintah jabatan dan salah sangka yang dapat dimaafkan. Tetapi yang disebabkan karena perbuatan kesalahan atau kurang hati- hati maka bertanggung jawab atas kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, barang-barang yang berada di bawah penguasaannya dan binatang-binatang miliknya.

Ad.3. Terjadi Kerugian
Kerugian   yang   disebabkan  karena   perbuatan   melawan   hukum dapat berupa:

a. Kerugian materil
Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil  tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.

b. Kerugian immaterial
Yang termasuk dalam kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa :
  1. Kerugian moral,
  2. Kerugian ideal,
  3. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
  4. Kerugian non ekonomis.


Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.


Ad.4.Adanya Hubungan Kausalitas
Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.

Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat setiap ada perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya.  Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma. Karena hukum tidak lain adalah peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat  dalam pergaulan sehari-hari. Anggota masyarakat inilah yang disebut dengan subjek hukum, dimana subjek hukum itu adalah penanggung hak dan kewajiban. Karena adanya hak dan kewajiban ini maka subjek hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum.

Salah satu dari perbuatan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi yang dimaksud dengan pelaku dalam perbuatan melawan hukum ialah angota masyarakat atau orang dan badan hukum. Orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum, dapat melakukan hubungan dan perbuatan hukum, sehingga kalau melakukan kesalahan maka padanya dapat dimintakan pertanggungan jawab atau perbuatannya tersebut, tidak terkecuali perbuatan melawan hukum apapun yang dibuatnya.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya orang itu diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk didalamnya. Oleh karena badan hukum juga sebagai subjek hukum maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Ali Rido, mengatakan :Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum,Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Alumni : Bandung, 1979), hal.66.

Pengertian badan hukum adalah merupakan kumpulan atau asosiasi yang terdiri dari lebih satu orang dan menurut doktrin harus memenuhi syarat- syarat :
  1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
  2. Mempunyai tujuan tertentu;
  3. Mempunyai kepentingan tersendiri;
  4. Adanya organisasi yang teratur. Menurut.Wirjono Prodjodikoro : Ibid. 


“Pengertian badan hukum adalah badan disamping orang/manusia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum, disertai syarat utama adanya harta yang terpisah dari harta anggota” .

Di dalam pergaulan masyarakat maka badan hukum ini terdiri dari :
  1. Badan hukum publik, misal : Negara, Propinsi, Kabupaten, dan sebagainya;
  2. Badan hukum perdata, misal : Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma, dan lain- lain.


Dalam pembahasan skripsi ini, hanya dibatasi pada badan hukum perdata, yang turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat. Misalnya : dapat melakukan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Sebagai badan hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban dalam rangka perbuatan melawan hukum ada 2 macam tanggungjawab, yaitu :
  1. Tanggungjawab langsung
    Yaitu tanggungjawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang itu sendiri, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
  2. Tanggungjawab tidak langsung
    Yaitu tanggungjawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaannya, dan di bawah pengamanan orang yang bertanggungjawab tadi (pasal 1367 KUH Perdata).\


Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi :  Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.


Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Di atas sudah diuraikan akibat umum dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat dikatakan kekacauan. Kekacauan ini dapat mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan hukum yang sering kali dilanggar dapat mengenai berbagai kepentingan seseorang manusia, misalnya mengenai harta kekayaan. Pelanggaran kepentingan ini tentunya secara langsung dirasakan oleh orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran suatu kepentingan anggota masyarakat bagaimanapun kecilnya tentu dapat membuat kekacauan dalam hidup masyarakat, maka dapat dimengerti bahwa tiap perbuatan melawan hukum mempunyai akibat terhadap kepentingan masyarakat seluruhnya.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai substansi perbuatan melawan   hukum,   sehingga   dari   uraian   tersebut   timbul   suatu   pertanyaan, konsekuensi atau akibat apa yang timbul terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum ?. Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang melawan  hukum, yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban pada orang yang telah mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian itu.

Sehingga secara prinsip, pelaku perbuatan melawan hukum yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum baik itu sengaja atau tidak mengakibatkan yang bersangkutan wajib menggantikan kerugian (moril maupun materiil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Hilangnya Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum

Rasa keadilan pada masyarakat akan tercipta apabila tiap-tiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus menggunakan haknya sesuai dengan tujuannya.

Anggota masyarakat yang menggunakan haknya tidak sesuai dengan tujuannya (Misbruik Van Recht) yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka padanya akan dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam praktek, hakim dalam menentukan apakah seorang telah melanggar kepantasan,  kesusilaan  di tengah-tengah  masyarakat  sering  menemui kesulitan karena perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, maka apabila seseorang melawan kesusilaan dan kepantasan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau hakim memenuhi kesulitan dalam menentukan ini otomatis dalam menentukan ganti rugi hakim juga akan menemukan kesulitan.

Walaupun ada pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum  namun ada juga hal-hal yang melenyapkan sifat perbuatan melawan hukum dari suatu tuntutan, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Hal-hal yang dapat melenyapkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dibedakan dalam 2 golongan yaitu :
  1. Yang berasal dari undang-undang,
  2. Yang berasal dari hukum tidak tertulis


Yang berasal dari undang-undang.

a. Hak pribadi
Sifat melawan hukum lenyap bilamana seseorang dalam melakukan perbuatannya dapat mendalilkan bahwa hak pribadi yang menjadi dasar perbuatannya. Contoh pasal 1354 KUH Perdata dengan pasal 1358 KUH Perdata tentang zaakwarneming. Pada umumnya seseorang tidak dapat membuat sesuatu perjanjian atas nama orang lain tanpa sepengetahuannya, misalnya, menyewakan barang kepada orang lain atau pihak ketiga. Kalau hal menyewakan barang tersebut, dinamakan perbuatan melawan hukum semacam itu yaitu kalau pada suatu saat barang milik orang lain tidak terurus sama sekali dan si pemilik tidak diketahui tempatnya, supaya barang itu  tidak terlantar seorang tadi berinisiatif mengurus barang tersebut untuk kepentingan si pemilik barang, inilah yang dimaksud dengan zaakwarneming, berdasarkan pasal 1357 KUH Perdata si pengurus barang tersebut berhak memperjanjikan pada pihak ketiga yang mengikat si pemilik walau tanpa kuasanya.

b. Pembelaan diri
Dalam hal ini harus ada seorang dari pihak lain baru bisa dilakukan pembelaan diri. Kalau pada waktu pembelaan diri tergolong pada perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukumnya menjadi lenyap. Harus diperhatikan bahwa harus benar-benar ada keadaan yang memerlukan seseorang untuk membela diri juga harus diperhatikan bahwa pembelaan diri ini tidak berakibat serangan baru terhadap yang menyerang.
Contoh :
A berniat membunuh B yang sedang berjalan dengan memegang tongkat. Pada saat A hendak menikam B, B memukul tangan A dengan tongkat sehingga pisau jatuh dari tangan A. Walaupun perbuatan A adalah perbuatan melawan hukum, tapi ini adalah perbuatan membela diri.

c. Keadaan memaksa (overmacht)
Menurut Subekti, bahwa : R.Subekti, , Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Intermasa : cetakan XXIV),hal.150.

“Untuk dapat dikatakan keadaan memaksa (overmacht), keadaan itu diluar kekuasaan manusia dan memaksa. Yang mana kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa, kerugian tersebut tidak dapat dipastikan terjadi sebelumnya karena keadaan itu di luar kekuasaan manusia”.

Selanjutnya beliau mengatakan :Ibid. 

Keadaan memaksa ini terbagi 2 yaitu : 
  1. Bersifat mutlak (absolut)
    Dalam hal ini tidak mungkin lagi melaksanakan suatu perjanjian.  Jadi tidak mungkin lagi untuk menuntut ganti rugi;
  2. Bersifat relatif (tidak mutlak)
    yaitu berupa keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari  pihak yang melakukan kesalahan.


d. Perintah Jabatan
Perintah jabatan adalah melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan perbuatan yang berlaku dalam lingkungannya.

Yang Berasal dari hukum yang tidak tertulis

Hal yang melenyapkan sifat melanggar hukum yang tidak berasal dari undang-undang, misalnya : wewenang untuk melanggar hak orang lain atas dasar persetujuan yang berhak. Misalnya : A pemilik seekor anjing, ternyata kemudian menderita sakit gila. A meminta B yang kebetulan memegang sebuah tongkat untuk memukul anjingnya tersebut. Atas persetujuan A tersebut, B memukul anjing tadi.

Daftar Pustaka untuk Makalah Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Akibat, Unsur, Subjek, Faktor yang Menyebabkan Hilangnya Pertanggungjawaban Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment