Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Pemerintah Asas Jaminan serta Wanprestasi

Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah - Berbeda dengan perjanjian kredit, perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang di atur dalam KUHPerdata. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam KUHPerdata merupakan bagian dari perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan yang diatur dalam Bab VIIA KUHPerdata. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini dibagi dalam tiga macam, yaitu Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 57:

  1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian yang mana salah satu pihak menghendaki dari pihak lawan untuk dilakukannya suatu pekerjaan berupa jasa tertentu yang merupakan suatu keahlian, untuk mencapai suatu tujuan yang mana dia bersedia membayar upah sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan tersebut. Misalnya adalah hubungan antara dokter dengan pasien, hubungan antara advokat dengan klien, dan lain bentuk usaha-usaha jasa lainnya.
  2. Perjanjian kerja/perburuhan, yaitu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau   gaji   tertentu   yang   diperjanjikan   dan   adanya   suatu  “hubungan diperatas” (dienstverhouding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh orang lain.
  3. Perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disangggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama tersebut, karena yang dikehendaki adalah hasilnya, yang akan diserahkannya kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.


Perjanjian Pemborongan pekerjaan yang diatur dalam KUHPerdata terdapat pada pasal 1601b KUHPerdata, yang mana disebutkan di dalamnya  bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Namun defenisi perjanjian pemborongan tersebut kurang tepat menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak sebab si pemborong hanya mempunyai kewajiban saja, sementara yang memborongkan hanya hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban Djumialdji, Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 4

Sementara defenisi lain diberikan oleh Djumialdji, yang menyebutkan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikat diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan Ibid.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam, yaitu :
  1. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut, dan
  2. Dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja

Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perjanjian jula beli, karena kedua perjanjian hampir tidak jelas batasnya. C. Smit berpendapat bahwa :

Jika objek dari perjanjian/setidak-tidaknya objek pokok adalah pembuatan suatu karya (het maken van werk) maka itu adalah perjanjian pemborongan, sedangkan jika objeknya berupa penyerahan dari suatu barang, sekalipun pada waktu perjanjian dibuat barangnya masih harus diproduksi, maka itu adalah suatu perjanjian jual beli C. Smit, seperti dikuti dalam Djumialdji, ibid., hal 6

Selain itu, perjanjian pemborongan pekerjaan juga harus dibedakan dengan perjanjian kerja, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidak ada subordinasi antara pihak yang mengikatkan dirinya, yang mana hal ini berbeda dengan perjanjian kerja seperti antara buruh dengan majikan.

Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Pemerintah

Perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pemerintah tidaklah berbeda dengan perjanjian pemborongan pekerjaan pada umumnya. Perbedaan terdapat pada pihak yang memborongkan pekerjaan dan juga prosedur atau tahapan dalam pemborongan. Ketentuan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pemerintah banyak diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sekain itu masih ada beberapa aturan dari Algemene Voorwarden voorde uitvoering bij aanneming van openbare werkwn in Indonesia (A.V 1941) yang juga dipakai sebagai peraturan standar pemborongan yang memuat syarat-syarat admnistrasi, bahan, dan teknis.

Pada dasarnya setiap instansi pemerintah dapat mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan atau pengadaan barang/jasa dengan kontraktor. Pemborongan pekerjaan antara pemerintah dengan kontraktor biasanya lebih sering dilakukan dengan tender, berbeda dengan pihak swasta  yang  lazimnya lebih memilih melakukan negosiasi. Di Indonesia sendiri masalah pemborongan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa dengan pemerintah lebih banyak dikaitkan dengan Kementrian Pekerjaan Umum.

Perjanjian pemborongan suatu pekerjaan pekerjaan dalam hal mengenai pelaksanaan pemborongan untuk proyek-proyek pemerintahan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003  tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, cara memborongkan proyek  dapat dilakukan dengan 4 (empat) macam cara pengadaan barang/jasa yaitu Ibid, hal 83 :

  1. Pelelangan Umum
    Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan dengan mengumumkan secara luas melalui media masa secara terbuka, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Semua pemilihan penyediaan barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.
  2. Pelelangan Terbatas
    Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan diantara pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau klasifikasi kemampuannya. Ketentuan yang berlaku bagi pelelangan terbatas sama dengan ketentuan berlakunya pelelangan umum sepanjang dalam pelelangan terbatas tidak diatur tersendiri atau secara lain.  Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan yang diyakini terbatas, maka pemilihan penyediaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas.
  3. Pemilihan Langsung
    Pemilihan langsung adalah penunjukan pemborongan/rekanan sebagai pelaksana pemborongan tanpa melalui pelelangan umum atau    pelelangan terbatas, pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) penawar dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
  4. Pengadaan Langsung
    Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah (GEL), tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Nilai proyek untuk pengadaan langsung adalah berkisar antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan langsung dilakukan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :
    • Sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pengadan langsung dilakukan antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) berarti dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik/notaris.
    • Diatas   Rp   5.000.000   (lima   juta   rupiah)   sampai   dengan  Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah  Tingkat II/Walikotamadya



Asas-Asas dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Pemerintah

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemborongan pekerjaan pun wajib tunduk pada asas-asas perjanjian yang baik. Ada 5 asas penting dalam hukum kontrak yang harus diperhatikan, termasuk dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Asas ini termuat dalam ketentuan pasa 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk :
  • Membuat atau tidak membuat perjanjian;
  • Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
  • Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
  • Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan


2. Asas konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya  tidak diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan    adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang”. Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang  sakral  dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.

4. Asas itikad baik (goede trouw)
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal  tersebut  berbunyi  : “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para  pihak. Asas ini dibagi menjadi dua macam, yaitu asas itikad baik nisbi dan asas itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak,  penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma- norma yang objektif.

5. Asas kepribadian (personalitas)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang  yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi : “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi : “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan  pihak  ketiga,  bila  suatu  perjanjian  yang  dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa sesorang dapat mengadakan perjanjian yang dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi  juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.


Jaminan Dalam Pemborongan Pekerjaan

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ada empat jaminan, yaitu Ibid, hal 128 :

1. Bank Garansi/Garansi Bank/Jaminan Bank
Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan (borgtocht/guarante). Dalam hal ini bank bersedia sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung resiko apabila debitur/yang terjamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan/kontra garansi kepada debitur/terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi.  Jaminan lawan/kontra garansi dapat berupa surat tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitur/terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur/terjamin, maka bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan debitur/terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah uang kepada kreditur/penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/kreditur dengan pihak yang menerima kredit/debitur.

Melihat hal tersebut maka bank garansi tidak lain adalah suatu bentuk kredit yang tergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang. Hubungan kredit tidak timbul apabila atas pemberian bank garansi disediakan jaminan lawan/kontra garansi yang cukup nilainya dan bank mencairkan jaminan lawan tersebut. Praktek bank garansi ini dalam pemborongan pekerjaan telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, yaitu dalam Kepres No 16 Tahun 1994 Jo Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang-Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut mewajibkan dalam perjanjian pemborongan (pengadaan barang dan jasa) yang bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  bagi rekanan untuk memberikan surat jaminan bank (bank garansi).  Namun harus diperhatikan bahwa bank garansi ini berbeda dengan kredit yang diberikan kepada pemborong berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi. Bank garansi wajib disediakan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sementara KMK Konstruksi baru ada setelah pemborong/rekanan mendapat proyek pekerjaan. Sifat dari bank garansi adalah accessoir, artinya bank garansi merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada adanya perjanjian pokok seperti perjanjian pemborongan pekerjaan.

Pada dasarnya bank sebagai penanggung/penjamin mempunyai hak istimewa/hak utama, yaitu hak untuk menuntut agar harta benda si debitur/terjamin lebih dulu disita dan dijual, dengan mengingat pasal 1831 KUHPerdata Pasal 1831 KUHPerdata berbunyi “si penaggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.). Dalam praktek, bank dalam memberikan bank garansi selalu melepaskan hak istimewa/hak utamanya untuk menuntut supaya benda-benda debitur terleih dahulu disita atau dijual guna melunasi utangnya. Ada beberapa macam bank garansi perjanjian pemborongan, yaitu :
  • Jaminan penawaran/Jaminan Tender/Jaminan Pelelangan/Tender Bond/Bid Bond, diperuntukkan bagi rekanan yang akan mengikuti tender dengan nilai proyek diatas Rp. 50 juta. Jaminan ini dimaksudkan agar rekanan yang mengikuti pelelangan betul-betul rekanan yang bonafid dan dapat dipercaya.
  • Jaminan pelaksanaan/Performance bond, tujuannya menjamin pelaksanaan proyek.
  • Jaminan Uang Muka/Prepayment Bond/Advance Payment Bond, merupakan bentuk bank garansi dengan nama surat jaminan uang muka,  yang  nilainya  sekurang-kurangnya  sama dengan besarnya uang muka proyek yang sebelumnya dimuat dalam dokumen pelelangan.
  • Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond, merupakan bentuk jaminan bank garansi yang dimaksudkan agar rekanan dalam masa pemeliharaan wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari pekerjaannya.


2. Surety Bond
Surety bond adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji/wanprestasi. Surety Bond dalam pemborongan pekerjaan juga ada 4 macam, yaitu
  • Jaminan Penawaran/Bid Bond
  • Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond
  • Jaminan Uang Muka/Advance Payment Bond
  • Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond


3. Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond
Pada waktu prestasi telah mencapai 100% maka diadakan penyerahan proyek kepada bouwheer yang disebut penyerahan pertama. Pada penyerahan pertama harga borongan pada umumnya baru dibayar 95%  dari harga bangunan. Dengan demikian sisa harga borongan sebesar 5% dari harga borongan masih ditahan oleh bouwheer dengan maksud rekanan dalam masa pemeliharaan, yaitu masa dari penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua, rekanan wajib memperbaiki kekurangan atau menambah pekerjaan yang masih kurang. Dengan demikian, apabila rekanan tidak memperbaiki kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan, maka bouwheer tidak mau menyerahkan sisa harga borongan sebesar 5% kepada rekanan, melainkan dipergunakan untuk memperbaiki kekurangannya atau menambah pekerjaan yang dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Namun apabila rekanan mengerjakan perbaikan-perbaikan dan hasilnya telah disepakati oleh bouwheer maka harga sebesar 5% akan dikembalikan kepada rekanan.

4. Jaminan Pembangunan/Bouw Garansi
Dalam perjanjian pemborongan dimana bouwheer mensyaratkan adanya pemborong peserta yang akan melanjutkan pekerjaan jika pemborong utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, misalnya meninggal dunia dan sebagainya. Jaminan pembangunan mempunyai tujuan agar proyek dapat berjalan berkesinambungan dan tidak macet di jalan. Di dalam praktek, jaminan pembangunan ini sangat jarang dilaksanakan, namun jaminan ini tetap harus diperhatikan karena jaminan ini dapat menjadikan pembangunan berkesinambungan dan tidak berhenti di tengah jalan.

Wanprestasi Dalam Pemborongan Pekerjaan

Rencana pembangunan suatu proyek yang dituangkan dalam kontrak konstruksi tentu tidak selamanya tercapai. Banyak hal yang dipengaruhi atau di luar kehendak manusia yang mempengaruhi jalannya suatu kontrak konstruksi yang dapat menyebabkan rencana tersebut berubah atau dibatalkan.

Dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan terdapat kemungkinan timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian berlakulah ketentuan-ketetntuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian, atau pemenuhan.

Menurut pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa pemutusan kontrak dilakukan apabila :
  1. Cidera janji dan/atau
  2. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana diatur di dalam kontrak


Menurut Departemen Pekerjaan Umum, penghentian dan pemutusan kontrak dapat dilakukan karena :
  1. Pekerjaan sudah selesai
  2. Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam dokumen kontrak
  3. Bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak
  4. Bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan, atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan Selain   itu,   permasalahan   yang   dapat   timbul   dalam  suatu perjanjian pekerjaan pemborongan pekerjaan bangunan/jasa adalah terlambatnya penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa atau pengguna bagang/jasa. Berdasarkan pasal 37 ayat (1) Kepres No 80 Tahun 2003 apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari lalainya penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak. Sementara pada ayat (2) apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, penyedia barang/jasa yang terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dalam perjanjian, akan diberikan peringatan tertulis oleh pengguna barang/jasa atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, suatu kontrak dinyatakan kritis apabila :
  1. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana
  2. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana
  3. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.


Dalam hal terjadinya wanprestasi, baik dari pihak bouwheer maupun annemer, maka ditempuhlah penyelesian sengketa konstruksi. Perselisihan yang mungkin timbul ada dua, yaitu perselisihan dalam bidang teknis dan perselisihan dalam bidang hukum atau yuridis. Terhadap sengketa yurudis yang timbul, yaitu karena pelanggaran kontrak, maka terdapat beberapa pilihan penyelesaian yang mungkin dilakukan. Pada umumnya, yang pertama kali ditempuh adalah upaya musyawarah atau negosiasi antara kedua pihak. Apabila pembicaraan tidak menemukan hasil, maka penyelesian sengketa konstruksi dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang berwenang. Penyelesaian sengketa konstruksi ini terdiri dari dua, yaitu :
  1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa/kontraktor dengan memilih penyelesaian melalui pengadilan, yang mana putusannya akan bersifat mengikat sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya (eksekusi). Terhadap hal ini berlaku ketentuan Hukum Acara.
  2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Penyelesaian Sengketa Alternatif, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar forum litigasi. Bentuk penyelesaian di luar pengadilan ini dapat melalui pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi) atau pun melalui badan arbitrase. Dibandingkan melalui pengadilan, jalur ini lebih dipilih karena lebih cepat, hemat, dan mendekati rasa keadilan di antara para pihak.


Daftar Pustaka untuk Makalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Pemerintah Asas Jaminan serta Wanprestasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment