Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 12 October 2015

Pengertian Perusahaan Go Public Definisi Tugas dan Fungsi

Pengertian Perusahaan Go Public adalah - Perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai pada abad XVI, tepatnya tahun1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam kurun waktu berikut :

  1. Masa penjajahan atau penguasaan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942) :
    • Masa penguasaan Portugis (1511-1596)
    • Masa penguasaan Belanda yang pertama (1596-1795)
    • Masa penguasaan Prancis (1795-1811)
    • Masa penguasaan Inggris (1811-1816)
    • Masa kembalinya penguasaan Belanda (1816-1942) 
  2. Masa pendudukan Jepang (1942-1945)
  3. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949)
  4. Masa orde lama (1949-1967) 
  5. Masa orde baru (1967-1998) Charles Himawan, The Foreign Invesment Procces in Indonesia, (Singapura: Gunung Agung, 1980). Hal. 24.
  6. Masa setelah krisis ekonomi (1998-sekarang).


Bangsa Eropa yang pertama kali datang sebagai pedagang (investor) adalah bangsa Portugis. Portugis pertama kali menguasai Malaka pada tahun 1511 atas bantuan raja Utimate dari Indonesia, dimana pada saat itu Malaka merupakan pusat perdagangan produk-produk dari Cina, India, dan Indonesia (Majapahit). Tujuan Portugis pada waktu itu datang ke Malaka adalah untuk mencari sumber rempah-rempah.

Misi pedagang belanda yang di pimpin oleh Cornelis de Houtman adalah melakukan pooling atau penggabungan atau mengelola modal mereka untuk melakukan bisnis di Indonesia. Bentuk penanaman modalnya adalah tidak ditanamakan di Indonesia dengan maksud membangun Indonesia , tetapi untuk mengeruk keuntungan di Indonesia.

Dalam penguasaan Prancis yang dipimpin oleh Deandles, yang mana dalam masa kekuasaannya bertugas untuk :
  1. membangun sistem pertahanan di Indonesia terhadap kemungkinan penyusupan oleh pasukan Inggris;
  2. melakukan reorganisasi dalam pengelolaan kekayaan Indonesia yang amburadul karena salah urus oleh VOC.


Falsafah tersebut dijabarkan dalam bentuk usulan pengaturan yang perlu ditempuh dalam rangka investasi di Indonesia yang intinya, sebagai berikut :
  1. Sawah harus dukuasai oleh petani agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara damai.
  2. Motivasi untuk produktif dalam diri masyarakat harus ditumbuhkan dan bukan didasarkan atas paksaan.
  3. Dalam proses pembangunan mulai diperkenalkan peranan modal swasta (privat capital) yang pada saat itu dijalankan oleh golongan Eropa dan Cina.
  4. Kopi dan merica agar tidak ditanam di atas tanah sawah (jadi sudah ada perencanaan tata ruang).
  5. Hasil bumi harus dibayar dengan harga yang pantas sehingga kebijaksanaan The Rules on Contingents and Foeced Deliveries harus ditinggalkan.
  6. Partisipasi dalam perdagangan harus terbuka, baik untuk Belanda sendiri maupun orang asing lainnya karena sistem kartel harus ditinggalkan.


Inggris menguasai Indonesia (Jakarta) pada tahun 1811, dimana Gubernur Jenderal Inggris dipimpin oleh Sir Thomas Raffles sebagai Letnan  Gubernur Jawa. Raffles memperkenalkan kebijakan investasi yang sama sekali berbeda dibanding dengan Portugis, Prancis, dan Belanda. Jika ketiga bangsa tadi melakukan untuk mengamankan pasaran rempah-rempah ke Eropa serta produk pertanian di Indonesia, Inggris memiliki tujuan tambahan, yaitu mencari pasaran bagi produk tekstil Inggris.

Dalam pengelolaan Indonesia sebagai daerah jajahan, terdapat dua pemikiran yang mewarnai perumusan kebijakan pemerintah Belanda, yaitu konservatisme versus liberalisme dan akhirnya dicapai kompromi sebagai berikut: Ibid., hal. 141-142.
  1. pemerintah Belanda akan meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan industri di Indonesia secara tidak langsung melalui penerapan legislasi liberal.
  2. Sarana perhubungan akan ditingkatkan.
  3. Semua dukungan yang mungkin dapat diberikan untuk mendukung bisnis oleh individu perorangan akan disediakan.
  4. Hanya akan ikut campur dalam urusan orang perorangan secara tidak lansung dan hanya jika diperlulan.


Pada masa kepemimpinan Du Bus (1826-1830) yang tugas utamanya menambah penghasilan yang dapat dikumpulkan pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi biaya-biaya, baik di Belanda maupun di Indonesia. Kebijakan Du Bus yang penting adalah: Ida Bagus Rahmadi supancana, Op.Cit, hal. 39.
  1. mengubah sistem kepemilikan komunal menjadi individual;
  2. sistem tanam paksa kopi diubah menjadi suka rela;
  3. menentang monopoli yang dilakukan oleh pemerintah;
  4. mengundang investor asing untuk menggarap tanah-tanah yang terlantar;
  5. mendirikan Bank Java (cikal bakal Bank Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1928. pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Hal ini karena Jepang merasa dirugikan atas kebijakan ekonomi Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap produk-produk Jepang.


Sebagai “saudara tua” yang membebasakan Indonesia dari belenggu Belanda, langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan melakukan penyitaan terhadap semua harta pemerintah Hindia Belanda serta para investor asing. Bagi bangsa Indonesia cara-cara yang dilakukan oleh Jepang tersebut dianggap  sebagai  cara  untuk  melepaskan  diri  dari  belenggu  kolonialisme dan kapitalisme barat, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan karena pendudukan Jepang justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bangsa Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mampu mengonsolidasikan semua unsur kekuatannya, termasuk pemerintahan dan militer sehingga ketika pasukan Belanda masuk kembali  dengan membonceng pasukan sekutu, bangsa Indonesia telah siap.

Untuk itu, bangsa Indonesia merumuskan kemerdekaannya dalam suatu Undang-Undang Dasar yang diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat mengantarkan bangsa undonesia ke arah kesejahteraan yang  lebih baik. Terhadap investasi asing, pemerintah tidak bersifat antipati. Hal ini karena dalam rangka membangun bangsa tetap memerlukan adanya investasi asing, disamping bantuan intelektual serta keahlian teknik.

Perjanjian dalam Konfrensi Meja Bundar tahun 1949 telah membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menghidupkan kembali investasi asing yang sempat terbengkalai hampir 10 tahun selama perang dunia II dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sesuai dengan isi perjanjian tersebut, masalah- masalah investasi yang diwajibkan Indonesia adalah:Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit., hlm. 40
  1. menjamin  berlangsungnya  iklim  investasi  di  Indonesia  seperti sebelum tahun 1942, termasuk pengakuan dan pemulihan hak-hak investor asing.
  2. dalam hal kepentingan nasional, Indonesia menghendaki dilakukannya tindakan nasionalisasi, maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak;
  3. diperbolehkan adanya penanaman modal baru di Indonesia


Pada tanggal 1 Januari 1967 diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Tanggapan luar negeri atas hal tersebut sangat positif sehingga  sejak saat itu angka penanaman modal asing di Indonesia secara konstan menunjukkan kenaikan. Namun, sampai lima tahun pertama diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, kegiatan penanaman  modal asing hanya bertumpu pada dua bidang industri, yaitu: Ibid.,  hlm. 44-45.
  1. industri sekunder yang terdiri dari barang konsumen serta produk pengganti impor; dan
  2. industri yang berbasis sumber daya alam seperti minyak, pertambangan dan kehutanan.


Keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang berakibat sangat luas. Penyebab krisis tersebut adalah perilaku bisnis yang kurang bertanggung jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia.

Atas kondisi tersebut,  menurut  Ida bagus Rahmadi SupancanaIda Bagus Rahmadi Supancana, Op.Cit., hlm. 169-170.    terdapat tantangan dan paradigma dibidang investasi yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat intern maupun ektern. Faktor ekstern yang berpengaruh antara lain:
  1. globalisasi tatanan perdagangan, investasi dan keuangan;
  2. isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hal asasi manusia;
  3. perlindungan HAKI;
  4. program pengentasan kemiskinan global;
  5. isu community development dan corporate social responsibility;
  6. perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak, dan perempuan; dan lain-lain.


Disamping faktor ekstrnal, hal yang tak kalah penting adalah faktor-faktor intern yang berpengaruh, antara lain:
  1. perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus);
  2. demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa;
  3. reformasi dalam tata kelola pemerintahan (ke arah good governance and clean government), termasuk pemberantasan korupsi;
  4. reformasi    dalam    tata kelola perusahaan ke arah good corporate governance;
  5. perubahan struktur industri kea rah resource based industry;
  6. meningkatnya pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup;
  7. meningkatnya perlindungan HAM; dan lain-lain.


Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakatnya. Kebutuhan tersebut timbul akibat ketidakmampuan suatu negara memenuhi kebutuhan akan modal, dengan penanaman modal menjadi salah satu alternatif terbaik selain melalui hutang luar negeri.Rosyidah Rakhmawati,Op Cit.hal.5 Selain itu, kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Tugas Dan Fungsi Perusahaan Go Public

Dalam rangka melakukan proses pembangunan yang dapat mengantisipasi adanya dampak negatif selain adanya dampak positif pembangunan, berarti pula adanya kecermatan dan ketepatan perencanaan yang terpadu yang dapat  mencakup semua aspek yang terkait, baik dari segi negatifnya maupun dari segi positifnya.

Dari kenyataan yang di lihat dan rasakan bersama menunjukkan bahwa pembangunan itu pada awalnya hanya mengacu pada segi positifnya saja, terutama dalam mengejar ketinggalan perekonomian Indonesia terhadap negara- negara lain dan juga untuk penyerapan tenaga kerja yang sangat merisaukan karena besarnya jumlah pengangguran pada waktu itu. Oleh karena  itu, pemerintah pada saat mengumandangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) belum memikirkan masalah lingkungan seperti sekarang ini. Pemerintah hanya memikirkan pada tujuan pokok untuk mengundang  investor agar bersedia menanamkan modalnya di     Indonesia sebagai langkah maju dalam mengupayakan perbaikan perekonoian Indonesia.Netty S.R. Naiborhu. Peranan Penanaman Modal dalam Menunjang Pembangunan Industri yang Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit Bayu Madia Juli 2004), hal 38.

Menyadari akan pentingnya pembangunan dibidang penanaman modal yang berwawasan lingkungan tersebut, maka pemerintah dengan gencarnya mulai mengeluarkan    berbagai    peraturan    yang    menyangkut    pembangunan  yang berwawasan lingkungan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat keluarlah berbagai peraturan yang mengatur tentang pencemaran dan lingkungan, mulai dari Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Permendagri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan modal menurut UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968, keputusan Mendagri No. 8 tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN dan masih banyak lagi surat keputusan dari instansi yang terkait yang seakan-akan berlomba lari mengejar ketinggalannya. Kondisi seperti ini lahir setelah satu dasawarsa dilakukannya UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 tahun 1968, berarti setelah   pembangunan   dibidang    penanaman    modal    berjalan   dan   berhasil berkembang.Ibid., hal 39.

Menurut pendapat K.E.S. Manik unsur utama terjadinya kerusakan lingkungan dibidang kehutanan disebabkan Pengusaha yang mempunyai Hak Penguasan Hutan (HPH), karena pengusaha HPH merupakan penyebab kerusakan hutan terbesar karena mereka hanya mengejar keuntungan materi saja. Persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengusahaan hutan tidak mereka laksanakan sehingga kayu hutan dibabat habis. Hal ini dapat terjadi, antara lain disebabkan kurangnya pengawasan,  mentalitas  dan integritas pengawasan   yang
“bobrok”, pengusaha kurang tanggung jawb, dan pengusaha tidak peduli lingkungan.Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Jakarta: Djambatan, 2003). hal 79.

Dengan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utamapenegelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, sejaka awal perencanaan kegiatan sudah diperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat diselenggarakanya kegiatan pembangunan. Karen itu, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib   dilengkapi dengan AMDAL.Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan, (Jakarta: PT.  Rineka Cipta, Juni 1997), hal. 14-15.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas. Hal ini karena perusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya- upaya   perlingdungan   hutan  itu   sendiri  seperti  dengan  jalan  reboisasi     atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan illegal logging. Analisis yuridis tentang illegal logging yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan illegal logging ini merupakan kegiatan yang unprediktible terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan   dalam mekanisme konsesi penebangan hutan sebagai   konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai serana pengendalian dan pengawasan.Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Loc.Cit., hal 102.

Dalam proses pengolahan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegralisasi upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengolahan hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yangberlaku secara internasional yaitu asas hutan yang  berkelanjutan/lestari  (sustainable forest) dan asas ecolabelling. Asas hutan berkelanjutan (sustainable forest) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional  dalam  pelestarian  hutan  dan  pembangunan  berkelanjutan.    Asas ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), hal 11.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 23 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada  di   sekitar   hutan   saja   namun   sirasakan   secara   nasional,   regional maupun internasional.Ibid., hal. 13.

Keterbukaan Informasi pada Perusahaan Go Public

Sepintas lalu terlihat bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Karena bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan   selalu   memiliki  dampak   terhadap   lingkungan   hidup. Dimana misalnya pembangunan sebuah jalan raya yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya yang jelas-jelas akan berdampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Yang mana dalam pembukaan jalan tersebut akan membawa pengaruh kepada 2 (dua) hal, yaitu menebasi pohon-pohon hutan yang terkena peta pembukaan jalan dan terganggunya kestabilan tanah-tanah sekitarnya.N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 375.

Hal ini  juga  bisa  menimbulkan  banjir  dan terganggunya  sistem  habitat manusia dan habitat fauna serta flora lainnya. Semua hal ini dapat memberikan pengaruh atau resiko kepada lingkungan. Tetapi tidak ada satu  tindakan  yang tidak berhubungan dengan resiko termasuk dalam hubungannya dengan aktivitas lingkungan. Dengan kearifan dan kebijaksanaan manusia dapat mengantisipasi semua dampak dan mencari solusi supaya interaksi antara manusia  dan lingkungan dapat seimbang dan serasi.

Oleh karena itulah, untuk menghindari konflik yang terlalu besar, maka UUPLH menggariskan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pasal 1 butir ke 3 UUPLH dikatakan bahwa pembangunan  berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam perbangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Jadi ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan :
  1. Penggunaan/pengolahan sumber daya secara bijaksana;
    Bahwa dalam rangka mendaya gunakan dan mengelola sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang  Undang-Undang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
    Bahwa penyelenggaran pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yangberkaitan dengan lingkungan hidup.
  3. Meningkatkan mutu hidup;
    Bahwa pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan  seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Serta pemanfaatan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.


Pengertian Sumber Daya pada butir 3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut harus diartikan lebih luas yaitu, bukan hanya mencakup pengertian ekonomis seperti sumber daya alam atau sumber daya buatan, tetapi juga meliputi semua bagian lingkungan hidup kita sendiri, mulai dari sumber daya biotik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), sumber daya abiotik (air, udara, cahaya, barang-barang tambang dan lain-lain) sampai pada sumber daya buatan (mesin, hasil-hasil industri, gedung dan sebagainya).

Dalam GBHN (1973-1978) dalam BAB III pola umum pembangunan Jangka Panjang butir 10 terdapat garis yang jelas mengenai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
  1. Dalam rangka pembangunan, sumber daya alam harus dugunakan secara rasional.
  2. Pemanfaatan    sumber    daya    harus    diusahakan untuk   tidak merusak lingkungan hidup.
  3. Harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
  4. Memperhitungkan hubungan kait-mengait dan ketergantungan antara berbagai masalah.


Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 butir 3 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,  maka yang dimaksud dengan:

Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 1997
“Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup,   termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamun kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasu masa kini dan generasi masa depan”

Berdasarkan defenisi diatas, terdapatlah tiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu :
  1. penggunaan sumber daya secara bijaksana;
  2. menunjang pembanguan yang berkesinambungan sepanjang masa;
  3. meningkatkan kualitas hidup.SF. Marbun. Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Universitas Indonesia Press, 2004), hal 326.


Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi permasalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai upaya untuk melestarikan kemampuan lingkunganhidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, adalam pembangunan berwawasan lingkungan.Sumartono.R.M.Gatot P. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991), hal.27.

Menurut Emil Salim, terdapat lima (5) pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu:SF. Marbun.Op.Cit., Hal 52.
  1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran sehingga antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup memuat hubungan saling mengair dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dangan sektor yang lain;
  2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dangan kemamampuan  sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa;
  3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan;
  4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
  5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup


Perizinan merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka mengadakan servis publiknya terhadap masyarakat.

Mengenai sistem perizinan ini diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) pemerintah/penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta  tidak  memperhitungkan  dan  mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Netty S.R. Naiborhu.Ibid., hal 25.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UULH “ kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan di camtumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”

Mengenai izin usaha dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup akan menimbulkan pemikiran dan upaya kearah terwujudnya sistem perizinan lingkungan yang bersifat sederhana, terkordinasi dan terpadu.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dalam Bab VI tentang persyaratan penataan lingkungan hidup, maka dalam pasal 18 di atur tentang perizinan. Yang mana setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan izin melakukan usaha dan kegiatan tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin  tersebut  di cantumkan  persyaratan dan  kewajiban untuk  melakukan  upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 42.

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan :
  1. Rencana tata ruang;
  2. Pendapat masyarakat;
  3. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan / atau kegiatan tersebut.


Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut memungkinkan peranserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalan prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diumumkan.Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia, setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Konsep pelayan perizinan terpadu satu pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan undang-undang penanaman modal No. 25 Tahun 2007  yang diatur dalam Bab XI pasal 25 dan 26 mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan.
Pasal 25 : 
  1. penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan pasal 5 UU ini.
  2. pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilukikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  3. pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
  5. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa:

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Peraturan Pemerintah. No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman  Modal di Daerah.

Dalam   rangka   menarik   investor   sebesar-besarnya,   Indonesia    harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih konprehensif. Insentif tersebut berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi investor, dimana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang  (kurang  lebih  12  prosedur)  yang  pengurusannya  memerlukan   waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pegurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan tersebut memakan waktu dua kali lebih lama dibandingkan dengan Negara-negara lain.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama  ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamankan modalnya di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dangan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep one stop service centre.

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan  kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicamtumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media  lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban   melakukan   swapantau   dan   kewajiban   untuk   melaporkan     hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila suatu rencana dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Daftar Pustaka untuk Makalah Perusahaan Go Public 

Pengertian Perusahaan Go Public Definisi Tugas dan Fungsi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment