Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 25 October 2015

Pengertian Polisi Definisi Fungsi Menurut Para Ahli serta Kedudukan dan Peran

Pengertian Polisi Definisi - Didalam Encyclopedia of Social Sciences, didapatkan definisi Polisi sebagai berikut :
“The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to described various aspects of the control of pulic sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to be almost synonymous” Momo Kelana, (1984), Hukum Kepolisian, CV. Sandaan, Jakarta, hal. 19


Dilihat dari definisi polisi diatas, Polisi pada pengertian semulanya meliputi bidang-bidang tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dan perlahan meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Dan sekarang istilah itu dipergunakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.Momo Kelana , Op.Cit., hal. 19 Pada awalnya, Polri  berada di lingkungan Kementerian Dalam   Negeri.

Karena masih dalam suasana transisi, pada masa penjajahan Belanda, administrasi Kepolisian dilaksanakan oleh Departement Van Binnenlasch Bestuur  (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan dalam masa penjajahan Jepang, pengaturan pola-pola Kepolisian sesuai dengan peraturan Pemerintahan Jepang, Oleh sebab itu sejak tanggal 8 Agustus 1942 di Jawa, dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) yang berdiri sendiri, tidak berada dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman.

Perubahan mulai terjadi, yaitu militerisasi Kepolisian. Dengan adanya Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) dengan TAP No. 112/DPN/1947, 1 Agustus 1947, bahwa kewajiban Kepoisian Negara secara umum tetap berlaku menurut peraturan yang ada, kecuali ditentukan lain dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 1946, 19 September 1945, dan dalam penetapan tersebut memuat hal-hal yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer.

Dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara (DPN), diatur beberapa ketentuan tentang Kepolisian yang menyatakan tentang militerisasi Kepolisian yaitu : Kepolisian Negara menjalankan perintah-perintah dan putusan-putusan DPN yang diberikan dengan Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam keadaan mendesak, perintah diberikan dengan lisan yang kemudian disusul dengan surat. Kepolisian Negara mempunyai kedudukan yang sama dengan tentara, dengan Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan pengadilan tentara berlaku bagi segenap anggota Keposian Negara. Dalam suatu penyidikan perkara, Kepolisian dapat menangkap anggota-anggota tentara untuk kemudian diserahkan kepada  komando  tentara  yang  bersangkutan  disertai dengan  laporannya. Untuk kepentingan pertahanan, DPN berhak memasukkan Kepolisian sebagian atau seluruhnya menjadi kesatuan tentara. Dalam hal ini, fungsi Kepolisian sebagai combatant, karena Kepolisian dapat dijadikan tentara. Irwan Suwarto (2003), Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang, hal. 49

Hal diatas diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 1961, bersamaan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI. Maka pengaturan tentang fungsi Polri dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam ABRI.

Keadaan ini berlangsung selama 36 tahun, sampai diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1997. Dalam prakteknya, Undang-Undang ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Fungsi Polisi

Dalam hal ini, fungsi Polri adalah merupakan bagian integral dari fungsi ABRI, sehingga dalam praktek pelaksanaan tugasnya, Polri masih tetap diwarnai dengan pelaksanaan tugas kemiliteran, dan menghasilkan pelaksanaan togas Polri yang tidak dapat dibedakan dengan pelaksanaan tugas tentara.

Keadaan yang terus berlanjut membuat pelaksanaan tugas Polri menjadi kurang professional dan proporsional, karena sistem pendidikan dan kurikulum yang   ada   pada   lembaga-lembaga   pendidikan   Polri   mengacu   pada   sistem pendidikan militer. Hal ini membuat dalam praktek kerja di masyarakat, sifat militer lebih dominan daripada fungsi awal Polri sebagai pelayan masyarakat.

Kondisi di atas tidak hanya terjadi di lapangan, juga pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pada saat Orde Lama dan Orde Baru, pemerintahan bersifat sentralistik, baik Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.  Akibatnya  fungsi negara dalam melaksanakan fungsi Polri    tidak membuat fungsi Polri secara mandiri, yang memiliki kewenangan pelaksanaan tugas Polri yang sangat jauh berbeda dengan fungsi tentara. Ibid., hal. 51

Definsis Polisi Menurutj Para Ahli


Kedudukan dan Peran Polisi

Kedudukan dan peran Polri dalam Era Reformasi, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 membawa perubahan fungsi Polri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pelaksanaan tugasnya secara tegas telah dipisahkan dari tentara. Ini ditetapkan berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan peraturan ini membuat peran dan kedudukan Polri yang setara dengan TNI. Diharapkan juga dengan peraturan ini membuat peran yang setara dengan Kejaksaan Agung dan departemen-departemen lainnya, termasuk lembaga pemerintah   non-departemen   atau   setara   dengan   menteri   negara. Keluarnya

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik Indonesia merupakan pengaturan kedudukan dan peran Polri pasca Undang- Undang No. 28 Tahun 1997.


Daftar Pustaka Makalah Polisi

Pengertian Polisi Definisi Fungsi Menurut Para Ahli serta Kedudukan dan Peran Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment