Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Pengertian PPATK Tugas Wewenang Kedudukan dan Perana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah (bahasa Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas  dan  kewenangannya  bersifat  independen  dan  bebas   dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan. diakses pada tanggal 20 februari 2014  


Dalam praktek  internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty  Reccomendations) dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspision to the competent authorities. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang  secara  umum  sekarang dikenal  dengan  nama  Financial  Intelligence Unit (FIU). Yunus Husein, makalah PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. hlm.4.

Menurut Egmont Group Rekomendasi ini ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan  diharapkan dipakaioleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengankonsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarangsedang dalam proses direvisi kembali. pengertian Financial Intelligent Unit adalah : Ibid
A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime,or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.

Tugas dan wewenang PPATK

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Peran PPATK yang berfungsi sebagai financial intellegence unit (FUI) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menetapkan bahwa tugas pokok PPATK yaitu: http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=146, di akses pada tanggal 20 Desember 2013 
  1. Mengumpul, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi    yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
  2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
  3. Membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
  4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
  5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
  6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
  8. Membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara bekala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan
  9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.


Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:
  1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
  4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (''predicate crimes'').


Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :
  1. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
    • meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi  tertentu;
    • menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
    • mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
    • memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
    • mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
      menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
    • menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  2. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut : Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c , PPATK berwenang:
  1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
  2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
  3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
  4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
  5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
  6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
  7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.


Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut :
a. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4,  PPATK dapat:
  1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
  7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
  8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
b. Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan. di akses pada tanggal 20 Desember 2013

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahandan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang PPATK memiliki kewenangan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan terhadap laporan hasil analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dihasilkan kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Muhammad Fadli,dkk. Tinjauan hukum tindak lanjut laporan hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan di tingkat penyidikan. ( Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar). hlm.10.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa laporan hasil analisis PPATK berupa adanya transaksi yang mencurigakan kemudian akan ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lain yakni Kepolisian dan kejaksaan. Dari sini terlihat bahwa kegiatan analisis yang dilakukan oleh PPATK bukanlah bertindak sebagai penyidik, tetapi hanya sebagai bahan bagi penyidik untuk ditindak lanjuti.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) mendapat tambahan anggaran dan kewenangan untuk memiliki penyidik. Menurut Eva, dengan kewenangan itu, maka uapaya membongkar tindak pidana pencucian uang  (TPPU) akan membawa hasil yang lebih signifikan. PPATK diusulkan memiliki penyidik. Sebagaimana dimuat dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/02/15/1332387/PPATK.diusulkan.miliki.penyidik. diakses pada tanggal 22 februari 2014

Kedudukan PPATK

Pada tanggal 17 April 2002, Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya Undang-undang ini maka terjadi perubahan besar dalam cara memandang kegiatan pencucian uang di Indonesia. Selain pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana, perubahan lainnya ialah dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  yang  merupakan  lembaga  independen  yang  akan berperan     dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lainnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (bahasa Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) dalah lembaga Independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh  perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Ibid

PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan:
  1. PPATK dalam melaksanakan Tugasnya dan Wewenangnya bersifat indepeden dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
  2. PPATK bertangguang jawab kepada Presiden.
  3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
  4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


Pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini maka tidak dimungkinkan adanya campur tangan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

PPATK sebagai institusi yang independen bertanggungjawab kepada Presiden sebagai Financial Intelligent Unit dengan model administratif (administrative model). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003). 

Selain dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak,  Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya.

Peranan PPATK

Peran PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam Pasal 37 dan Pasal 38 yaitu:

Pasal 37:
  1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dan campur tangan dan pngaruh kekuasaan mana pun.
  2. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
  3. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
  4. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.



PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden merupakan Financial Intelligent Unit dengan model administratif (administrative model).Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti AUSTRAC, FINTRAC, FINCEN atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia. Suatu financial intelligent unit biasanya melakukan beberapa   tugas   dan   wewenang,   yaitu   tugas   pengaturan   sebagai  regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK sebagai suatu financial intelligent unit juga melaksanakan fungsi yang demikian. Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003).

Pasal 38:
  1. PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan terhadap fungsi dan kewenangan PPATK.Andrian Sutedi, Op.Cit.,hlm. 293. Perluasan kewenangan PPATK tersebut, antara lain adalah dengan ditambahnya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disamping melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Perluasan dan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibanding Undang-undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas     sistem keuangan.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana. Ibid

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)    mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang di indonesia. Rezim anti pencucian uang (money laundering) di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai kompenen, yaitu: http://sudiharsa.wordpress.com/2013/11/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/. Diakses pada tanggal 13 Desember 2013
  1. Sektor keuangan (financial sector) yang terdiri dari pihak pelapor (seporting parties-penyedia jasa keuangan) dan pengawasan dan pengaturan industri keuangan.
  2. PPATK sebagai intermediator (penghubung) antara financial sector dan law enforement/judical sector. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sector penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisa terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan analisa tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.
  3. Sektor penegakkan hukum (law enforcement/judicial sector) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar penegak hukum untuk diperoses sesuai hukum acara yang berlaku.

Melihat konsep rezim anti pencucian uang (money laundering) tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan anti pencucian uang (money laundering) itu sendiri dan pendekatan penegakan hukum. PPATK sebagai lembaga yang memiliki peran yang snagat besar karena berada pada posisi sentral dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan  bekerja  sama  dengan  banyak pihak.  Salah  satunya  dengan     Kepolisian sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang. Yunus Husein, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.” (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001). hlm. 3.

Daftar Pustaka Makalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

Pengertian PPATK Tugas Wewenang Kedudukan dan Perana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment