Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 15 October 2015

Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan dan Pengaturannya di Indonesia

Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan Pengaturannya di Indonesia - Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut   masalah   pemberian kredit,   tetapi   dimulai   saat   bank   tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (fit and proper test) tidak bersifat seremonial. Jusuf Anwar. Aspek-aspek Hukum Keuangan dan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis. Disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar-Bali, 14-18 Juli 2003.


Pengaturan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi:
  1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian,
  2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.


Adapun penjelasan dari kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pada ayat (1) dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa pokok-pokok dari berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat:

1) perizinan bank;
2) kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
3) kegiatan usaha bank pada umumnya;
4) kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
5) merger, konsolidasi dan akuisisi bank;
6) sistem informasi antarbank;
7) tata cara pengawasan bank;
8) sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;
9) penyehatan perbankan;
10) pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum bank.


Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanyaRachmadi Usman, op.cit., hlm. 18.. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.    Ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 29: (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29: (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29: (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Selain Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengandung substansi prinsip kehati-hatian dan jika diperhatikan judul Bab V (terdiri dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 37B), maka pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prudent banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit. Anwar Nasution. Pokok Pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam Rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah. Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hlm. 2.

Pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor  10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang juga menyinggung tentang prinsip kehati-hatian, dimana pada pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8: (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 11: (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11: (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
  1. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  2. Anggota dewan komisaris;
  3. Anggota direksi;
  4. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c;
  5. Pejabat bank lainnya; dan
  6. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf  c, huruf d dan huruf e.


Pasal 11: (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian pinjaman, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
  1. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  2. Anggota dewan komisaris;
  3. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  4. Pejabat bank lainnya, dan;
  5. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan huruf e.


Namun apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian oleh Undang- Undang Perbankan sama sekali tidak jelas, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4). Dalam Pasal 29 ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam pengertian bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya  risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut perlu diberikan  dalam  hal  bank  bertindak  sebagai  perantara  dana  dari  nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.  Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan semata-mata hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan    kepercayaan (fiduciary    relationship) St. Remi Sjahdeini. BI sebagi Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan. Pidato Ilmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, tanggal 16 Desember 1996.    Indonesia    wajib   mengikuti ketentuan Bassel

International Standard (BIS) dalam rangka memenuhi kondisi perbankan di Indonesia. The Basel Core Principles terdiri dari 25 (dua puluh lima) prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan:
  1. Prasyarat bagi pengawasan perbankan yang efektif (Prinsip ke-1),
  2. Perizinan dan struktur (Prinsip ke-2 hingga ke-5),
  3. Peraturan prinsip kehati-hatian (Prinsip ke-6 hingga ke-15),
  4. Metode pengawasan perbankan terus-menerus (Prinsip ke-16 hingga ke-  20),
  5. Informasi (Prinsip ke-21),
  6. Wewenang formal pengawas (Prinsip ke-22), dan
  7. Perbankan lintas negara (Prinsip ke-23 hingga ke-25).


Kedua puluh lima prinsip inti dalam pengawasan perbankan yang efektif, seperti telah dirumuskan oleh BIS, meliputi:

a. Prasyarat Pengawasan Perbankan yang Efektif
  1. Sistem pengawasan perbankan yang efektif memiliki tanggung  jawab dan tujuan yang jelas pada setiap badan yang terlibat di dalam pengawasan. Setiap badan harus memiliki independensi dan sumber daya yang sesuai. Kerangka legal bagi pengawasan perbankan juga diperlukan, yang mencakup pemberian otorisasi organisasi  perbankan dan pengawasan yang terus-menerus, wewenang untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan dan juga yang berkaitan dengan kehati-hatian, serta perlindungan hukum bagi pengawas. Pengaturan keterkaitan informasi bagi pengawasan  dan perlindungan kerahasiaan informasi tersebut juga harus ada.


b. Perizinan dan Struktur
  1. Kegiatan dari lembaga yang diberikan izin dan diawasi harus dirumuskan dengan jelas dan penggunaan nama “bank” harus dikendalikan sejauh mungkin.
  2. Lembaga pemberi izin harus berwenang menentukan persyaratan dan juga menolak pendirian yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses perizinan paling tidak harus mencakup penelitian terhadap struktur kepemilikan bank, direktur dan manajemen senior, rencana  operasional  bank,  pengendalian  internal,  proyeksi   kondisi keuangan yang mencakup modal awal dan bila pendirinya adalah bank asing rekomendasi dari pengawas perbankan tempat asal bank tersebut juga harus ada.
  3. Pengawas perbankan harus memiliki wewenang untuk menilai dan menolak usulan pemindahan kepemilikan atau pengendalian dalam jumlah besar ke pihak lain.
  4. Pengawas bank harus memiliki wewenang untuk menentukan persyaratan penilaian akuisisi atau investasi besar oleh suatu bank dan juga memastikan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan bank menanggung risiko yang berlebihan dan menghalangi pengawasan yang efektif.


c. Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian
  1. Pengawas perbankan harus menetapkan peraturan modal minimum yang   tepat   dan   sesuai   prinsip    kehati-hatian    bagi    semua  bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yang dihadapi bank dengan menetapkan komponen modal sehingga dapat mencerminkan kemampuan bank menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank yang aktif secara internasional, peraturan ini harus tidak lebih rendah daripada yang telah ditetapkan dalam Basel  Capital Accord dan perubahannya.
  2. Bagian penting dari suatu sistem pengawasan adalah penilaian kebijakan,   praktik   dan   prosedur   bank  dalam   kaitannya   dengan pemberian pinjaman, investasi serta pengelolaan pinjaman dan portofolio investasi yang telah dilakukan.
  3. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank menjalankan kebijakan, praktik dan prosedur untuk evaluasi terhadap kualitas aset, ketepatan antisipasi kredit macet dan ketepatan pencadangan kredit macet.
  4. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem informasi manajemen yang memungkinkan manajemen mengidentifikasikan tingkat konsentrasi portofolionya. Pengawas harus menetapkan batas kehati-hatian untuk membatasi risiko bank terhadap peminjarn atau grup tertentu.
  5. Dalam rangka rnencegah kerancuan akibat pemberian pinjaman yang saling berkaitan, pengawas perbankan harus mengatur agar bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang saling berkaitan dilakukan secara independen dan tidak mendominasi, sehingga dapat dimonitor secara efektif dan perlu dilakukan tindakan lain untuk mengendalikan risikonya.
  6. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk rnengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan risiko negara (country risk) dan risiko transfer (transfer risk) dalam pinjaman dan investasi internasionalnya, sehingga  juga  dapat memiliki  cadangan   yang   sesuai   untuk risiko tersebut.
  7. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem yang dapat secara akurat mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko pasar. Pengawas harus memiliki wewenang untuk menerapkan batasan tertentu dan/atau persyaratan modal tertentu yang terkait risiko pasar tersebut (market risk exposures).
  8. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki proses manajemen risiko komprehensif (termasuk pengawas manajemen senior dan direktur) untuk mengidentifikasikan, memonitor dan mengendalikan semua risiko penting lain sehingga dapat menetapkan persyaratan modal yang diperlukan.
  9. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki pengendalian internal yang sesuai dengan karakter dan skala bisnis masing-masing bank. Hal ini harus mencakup pengaturan yang jelas terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab; pemisahan fungsi tanggung jawab, pembayaran dan pengelolaan aset dan kewajiban; rekonsiliasi proses-proses tersebut; perlindungan aset; audit internal dan eksternal yang tepat dan kesesuaian fungsi- fungsi tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan.
  10. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki kebijakan, praktik dan prosedur yang tepat (termasuk aturan ketat tentang pemahaman terhadap konsumen) untuk menciptakan standar profesional dan etis yang tinggi dalam sektor keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan bank secara sengaja atau tidak sengaja  untuk tujuan kriminal.


d. Metode Pengawasan Perbankan Berkelanjutan
  1. Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung.
  2. Pengawas    perbankan    harus    memiliki    interaksi    rutin  dengan manajemen bank dan pemahaman lengkap terhadap kegiatan bank tersebut.
  3. Pengawas perbankan harus memiliki alat untuk mengumpulkan, menilai dan menganalisis laporan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dari bank secara mandiri maupun terkonsolidasi.
  4. Pengawas perbankan harus memiliki alat validasi independen  terhadap informasi pengawasan baik melalui penelitian langsung maupun melalui auditor eksternal.
  5. Unsur penting dari pengawasan perbankan adalah kemampuan pengawas untuk mengawasi grup perbankan secara terkonsolidasi.


e. Peraturan Informasi
  1. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa setiap bank memiliki pencatatan yang baik sesuai kebijakan akuntansi sehingga memungkinkan pengawas mendapatkan gambaran yang benar dan wajar tentang kondisi keuangan bank serta tingkat keuntungannnya. Bank juga harus mempublikasikan secara teratur laporan keuangan yang secara wajar mencerminkan kondisi bank.


f. Kewenangan Formal Pengawas
  1. Pengawas perbankan harus memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk menjalankan tindakan perbaikan terjadwal bila perbankan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (misalnya rasio kecukupan modal), bila ada pelanggaran peraturan atau bila deposan terancam karena berbagai hal. Dalam kondisi yang ekstrem, hal ini harus mencakup kemampuan untuk rnencabut izin bank atau merekomendasikan pencabutan izin usaha bank.


g. Perbankan Antar Negara
  1. Pengawas perbankan harus melaksanakan  pengawasan  terkonsolidasi secara internasional terhadap bank yang aktif  secara internasional, pemonitoran dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap semua aspek bisnis dari bank yang aktif secara internasional (terutama melalui cabang luar negeri, joint venture luar negeri, klan anak perusahaan di luar negeri).
  2. Unsur kunci dari pengawasan terkonsolidasi adalah pertukaran informasi dengan berbagai pengawas perbankan yang lain, terutama pengawas nasional yang berwenang.
  3. Pengawas perbankan menetapkan agar bank asing juga menerapkan standar yang sama dengan standar bagi bank domestik dan pengawas juga harus memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari pengawas perbankan asal bank asing tersebut untuk menjalankan pengawasan terkonsolidasi.


Dalam melaksanakan prinsip-prinsip di atas untuk menuju pengawasan perbankan yang efektif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  1. Tujuan utama pengawasan adalah menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi deposan dan kreditor yang lain,
  2. Pengawas     perlu     mendorong     tata     kelola     perusahaan     yang baik (Good Corporate Governance) dengan cara menciptakan struktur dan tanggung jawab yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen  senior bank serta mengusahakan pengawasan dan transparansi pasar,
  3. Agar pengawas dapat secara efektif menjalankan tugasnya, pengawas harus memiliki independensi, alat dan wewenang untuk mendapatkan informasi langsung dan tidak langsung serta wewenang untuk menerapkan keputusannya,
  4. Pengawas harus memahami bidang usaha yang dijalankan oleh bank yang diawasi dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank telah dikelola dengan baik,
  5. Pengawasan perbankan yang efektif perlu memastikan bahwa profit risiko masing-masing bank telah dianalisis dan mengalokasikan sumber daya  yang diperlukan,
  6. Pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang sesuai untuk mengelola risiko termasuk masalah modal yang cukup, manajemen yang baik serta sistem pengendalian dan akuntansi yang efektif dan kerja sama erat dengan pengawas yang lain merupakan sesuatu yang penting, terutama menyangkut operasi bank antar negara. 

Prinsip Kehati Hatian memberikan Kredit

Kehati-hatian sebagai Salah Satu Prinsip dalam Memberikan Kredit

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jelas  diperinci apa saja yang secara yuridis merupakan kegiatan bank yang diperkenankan. Akan tetapi, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan  bahwa  perincian  kegiatan  bank  tersebut  sebagai  perincian  yang eksklusif. Namun, masih membuka kemungkinan bahwa bank-bank tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang “lazimnya” dilakukan oleh suatu bank.

Berkenaan dengan aktivitas bank yang menganut prudent banking principal (prinsip kehati-hatian) ada suatu singgungan yuridis dimana di  satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank-bank dapat melakukan kegiatan secara prudent dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa “safe” dan “sound”. Akan tetapi, di lain pihak, banyak juga kegiatan yang sudah berada di pinggir-pinggir dari kegiatan suatu bank (kegiatan marginal), tetapi kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada bank tersebut. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan marginal tersebut, seperti juga terhadap kegiatan-kegiatan bank lainnya mestilah diukur dengan rambu-rambu hukum sebagai berikut:
  1. Kegiatan bank tersebut haruslah “safe”, maksudnya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko yang substansial (substansive risk) kepada bank. Jadi, bank tidak boleh melakukan kegiatan misalnya yang bersifat sangat spekulatif,
  2. Kegiatan bank tersebut haruslah “sound”, maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layaknya digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi, bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.


Apabila suatu pinjaman kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup besar dan tidak dibayarkan kembali kepada bank tepat pada waktunya  sesuai dengan perjanjian kredit, maka akan    berakibat kualitas kredit suatu bank digolongkan menjadi non performing loan (NPL) dan jumlah kredit dengan NPL yang tinggi mengakibatkan terganggunya kesehatan suatu bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dinilai akan menurunkan risiko terhadap kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Sebelum memberikan bantuan kredit kepada calon debitur, tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip dalam perbankan, dalam pemberian kredit juga menekankan kembali peran prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang penting sebelum persetujuan kredit yang diajukan oleh calon debitur disetujui. Dalam praktik perbankan hal-hal yang dapat mendukung debitur dalam mendapatkan kredit adalah bagaimana cara calon debitur harus dapat meyakinkan calon krediturnya untuk mau memberikan pinjaman. Seorang debitur haruslah merupakan seorang yang bankable, yang dimana bankable ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C ini yang merupakan prinsip yang perlu dicermati oleh kreditur untuk melindungi diri dari risiko perbankan yang lebih besar lagi selain itu bank juga harus berpedoman pada 4P dan 3R.

Prinsip 5C yang terdiri dari character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan) dan condition of economy (prospek usaha dari kreditur). Untuk prinsip 4P dan 3R memiliki acuan yang pada dasarnya mempunyai titik-titik singgung yang berkaitan serta ada yang memiliki unsur kesamaan satu sama lainnya dimana acuan tersebut akan menunjukkan suatu kualitas kredit yang dimana kualitas kredit tersebut ditetapkan berdasarkan  faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan bayar.

Adapun hal-hal yang dilihat oleh kreditur dalam memberikan pinjaman kreditnya kepada debitur adalah sebagai berikut:
  1. Personality (kepribadian dan karakter pemohon kredit)
    Penilaian pribadi dan kemampuan usaha dari calon nasabah. Dalam hal  ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain – lain Hermansyah, op.cit., hlm. 72.,
  2. Purpose (tujuan dan sasaran penggunaan kredit)
    Penilaian tujuan dan sasaran penggunaan kredit. Pihak bank mencari tahu mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan terhadap debitur dalam penggunaan dana pinjaman kreditnya. Tujuan dari penggunaan kredit akan dipantau oleh pihak bank agar tidak terjadi suatu penyelewengan dana dimana dana digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau diluar dari penggunaan yang telah disepakati sebelumnya pada saat pengajuan kredit diajukan,
  3. Prospect (masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh)
    Penilaian masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini bank melakukan analisa terhadap bentuk usaha yang akan dilakukan oleh penerima kredit sehingga bank dapat mengetahui prospek dan perkembangannya kedepan usaha tersebut. Penilaian ini ditujukan agar mudah memantau perkembangan uang yang dipinjamkan oleh debitur,
  4. Payment (kemampuan membayar kembali kredit)
    Penilaian kemampuan membayar kembali kredit yaitu kemampuan penerima kredit untuk melunasi hutangnya yang harus diketahui oleh bank. Penilaian ini dilakukan langsung oleh pihak kreditur melalui survey dan wawancara di lapangan dan melihat langsung kegiatan usaha  yang dilakukan oleh debitur apakah memang benar usaha tersebut menjanjikan untuk dijadikan prospek usaha yang lancar di kemudian hari, sehingga kemampuan membayar kembali kredit yang diminta dapat berjalan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran.


Selain dari faktor di atas terdapat faktor 3R dalam kredit (3R of Credit) yakni:
  1. Return (Hasil yang Diperoleh)
    Penilaian penghasilan, apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya,
  2. Repayment Capacity (Kemampuan Membayar Kembali)
    Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah benar- benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. Hal ini dilihat dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh dan watak yang dimiliki nasabah,
  3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)
    Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.


Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 4P dan 3R tersebut, dan informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus dicari dari berbagai sumber. Mengenai informasi tersebut secara luas juga menyangkut informasi yang harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) calon kreditur, baik untuk keperluan kreditan maupun untuk keperluan kegiatan usaha bank  secara menyeluruh, yang didalamnya juga dapat meliputi penelusuran transaksi, antara lain: penelusuran atas identitas nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi serta jumlah dan denominasi transaksi.

Daftar Pustaka Makalah Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan dan Pengaturannya di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment