Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 26 October 2015

Pengertian Privatisasi BUMN Definisi Manfaat Tujuan Sejarah di Indonesia dampak Postif dan Negatifnya

Pengertian Privatisasi adalah merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mnegendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.  Ibid, hal. 18

Privatisasi secara mudahnya berasal dari kata ‘privat’ yang merujuk kepada kuasa perorangan atau kuasa swasta. Ini adalah akar utama atau inti dasar dari kapitalisme, yang menempatkan penguasaan ekonomi atau modal (kapital) kepada penguasaan orang-seorang. Ideologi privatisasi dengan sendirinya adalah paham yang memusatkan pada penguasaan perorangan, pemusatan penguasaan modal pada orang-seorang. Dalam sistem kapitalisme, yang berlaku adalah kebebasan penuh orang-seorang dalam menguasai dan mengakumulasi modal. Disamping penguasaan perorangan, berjalan juga penguasaan Negara atau penguasaan publik. Negara dan publik  seharusnya tidak terpisahkan, karena Negara menjalankan kebijakan publik serta menjalankan amanat dan mandat publik. “Negara menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, itulah filosofi dasar Negara dan public, tidak terpisahkan. Dalam sistem ekonomi yang sehat (juga dalam sistem kapitalisme) maka batasan atau garis-batas antara penguasaan perorangan dan penguasaan publik/negara sudah jelas. Penguasaan perorangan tidak boleh menabrak-nabrak atau menyingkirkan penguasaan publik/Negara. Akan tetapi yang namanya sistem kapitalisme, semakin lama penguasaan perorangan memutlakkan kebebasan pribadi dalam menguasai sumber-sumber ekonomi. Dan dalam suatu waktu, kekuasaan orang-seorang ini mulai merangsek masuk menabrak batas-batas penguasaan publik. Mereka ingin terus menguasai apa saja yang ada di bumi ini, entah itu yang ada dalam penguasaan Negara;   dalam  penguasaan   masyarakat   kolektif  (adat);   bahkanpun  dalam penguasaan orang-seorang lain yang lebih lemah (orang kecil). Akibatnya kita melihat bahwa wilayah public atau Negara lalu diputar-balikkan oleh kapitalisme menjadi pengertian wilayah bebas atau wilayah terbuka yang dapat saja diambil-alih atau dikonversikan menjadi milik perorangan. Dan itu sah-sah saja, bahkan direstui dan dilegalkan oleh pemerintah yang berkuasa. Itulah proses dari yang namanya Privatisasi. Arti yang lebih jelasnya, privatisasi adalah kapitalisasi, proses penguasaan oleh modal perorangan.   http://www.globaljust.org, Global Justice Update,Tahun 6, Edisi 2, Juli 2008

Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian usaha patungan (joint- venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer). Berbagai terminologi privatisasi telah ditelusuri pada beberapa sumber pustaka yang ada. Daftar pustaka maupun media yang diperoleh ternyata memberikan kontribusi penting pada berbagai tahap perkembangan teori privatisasi. Sej umlah sumber pustaka bahkan telah mengarahkan langsung ke kemungkinan alternatif prespektif privatisasi.Di Inggris, sebagai negara pencetus gerakan global privatisasi,  akibat adanya dokumen resmi tentang “Privatisasi”, maka beberapa sumber formal pemerintah dieksplorasi untuk mendapatkan konsepsi relevan.  Transkip


Pidato John Moore (Menteri Muda BUMN-Inggris: 1980-1988) pada berbagai kesempatan mengemukakan bahwa privatisasi sering dikonotasikan sebagai: Indra Bastian, Op Cit, hal. 19.

  1. Pengembalian perusahaan negara kepada sektor swasta
  2. Kontrak jasa kepada sektor swasta
  3. Pembebasan (dalam arti kompetisi)
  4. Deregulasi

Dalam salah satu kertas kerja pemerintahan Inggris, dibahas mengenai “Privatisation of the Water Authorities in England and Wales”, di mana privatisasi disetarakan dengan kata penjualan. Interpretasi ini selaras dengan kertas kerja lainnya mengenai “Kebijakan Lapangan Udara pada Juni 1985”, dasn kemudian dilanjutkan lebih tegas lagi dalam kertas kerja Privatisation British Airports Authority. Dalam laporan tahunan British Treasury- The Government’s Expenditure Plans, pelaporan program penghasilan Program Privatisasi hanya merupakan bagian kecil pos “Penjualan Khusus Aktiva”. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa kata “Privatisasi” memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan yang terkait. Berbagai investigasi iklan prospektus terhadap penjualan saham dan memorandum perusahaan yang diprivatisasi ternyata juga menunjukkan hal yang sama. Satu- satunya dokumen resmi pemerintah Inggris yang menginterpretasikan privatisasi secara jela diterbitkan oleh The House of Commons  Library  Research  Division     pada  tanggal  9   Juni 1986.   lembaga  ini   menerbitkan Backgroun Papers, yang kemudian dipublikasikan ulang oleh Parlemen Australia, mengartikan privatisasi sebagai “Penjualan dari......”Ibid, hal. 19

Definisi Privatisasi Menurut Para Ahli

Berikut ini akan diuraikan lebih rinci pemahaman  privatisasi dengan cara mengutip pendapat akademisi dan praktisi yang berpengaruh dalam Program Privatisasi di Inggris. Dari pendapat merka, dapat dikuak pendekatan konsep “Privatisasi” serta berbagi faktor terkait sebagai berikut:  Ibid, hal. 19-21

  1. Peacock (1930-an)
    Privatisasi, pada umumnya diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang swasta:
    “...Privatisasi mencakup perubahan “dari dalam ke luar”, di mana terdapat kontrak dan jasa pemerintahan”.
  2. Beesley dan Littlechild (1980-an)
    Secara umum, “Privatisasi” diartikan sebagai “pembentukan perusahaan”. Sedangkan, menurut Company Art, privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50 % dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar.
  3. Dunleavy (1980-an)
    Privatisasi diartikan sebagai pemindahan permanen aktivitas produksi barang danjasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat.
  4. Clementi (1980-an)
    Terdapat empat batasan dalam kebijakan Pemerintah Thatcher, tentang informasiperusahaan sektor publik secara keseluruhan, antara lain:
    • Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta
    • Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi
    • Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan atas melakukan sub-kontrak kepada sektor swasta, sehingga dapat dilakukandengan yang lebih rendah.
    • Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat.
  5. Pirie (1980-an)
    Ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta. Pemindahan ini mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta. Privatisasi lebih merupakan metode, bukan semata-mata kebijakan final. Sebuah metode regulasi yang memiliki kecenderungan untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar.
  6. Posner (1980)
    Sebuah perusahaan perdagangan, dapat beraktivitas dengan jalan membeli  atau  menjual  barang dan  jasa  perusahaan  ke  agen-agen   ekonomi lainnya. Baik perusahaan sektor publik seperti British Steel, atau perusahaan sektor swasta seperti ICI mengusulkan bahwa perusahaan harus mengadaptasi dari satu kondisi ke kondisi lain dalam menyusun  argumentasi  untuk privatisasi. Mark One merupakan sebuah industri besar yang menyediakan pelayanan masyarakat secara berbeda dibanding mekanisme perusahaan publik pada umumnya yang biasanya supplier atau konsumen dominan, dan aktiva modal perusahaan ini mempunyai status hukum. Seperti perusahaan negara lainnya di Inggris, seperti Kantor Pos, British Telecom, atau NCB, Mark One hendaknya segera dialihkan ke sektor swasta melalui program privatisasi. Berppindahnya pengelolaan perusahaan dari sektor publik ke swasta diasumsikan sebagai alat pengurangan jumlah pegawai negeri. Berbagai perkembangan di atas menunjukkan perkembangan implementasi kebijakan publik “privatisai” dari waktu ke waktu.
  7. Kay dan Thompson (1970-an)
    Privatisasi adalah suatu terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Perubahan yang paling penting adalah adannya “dis-nasionalisasi” penjualan kepemilikan publik, deregulasi terhadap pengenalan kompetisi ke status monopoli dan kontrak melalui franchise ke perusahaan swasta terhadap produksi barang dan jasa yang dibiayai oleh negara.
  8. Shackleton (1970-an)
    Penggunaan istilah “Privatisasi” sangatlah beragam. Ada beberapa istilah yang merefleksikan pemindahan kepemilikan. Kategori yang paling  besar mencakup berbagai hal yang memberi arti bahwa sektor publik diekspos terhadap kekuatan pasar. Selaras dengan kategori ini, Shackleton secara khusus membicarakan dua tipikal ukuran, yaitu:
    • Terkait dengan industri yang telah “dinasionalisasi” maupun perusahaan negara yang lain
    • Terkait dengan Konsep Negara Sejahtera dan Jasa yang disediakan oleh sektor publik.

Ramanadham, dalam konteks BUMN, mendefenisikan privatisasi sebagai “pemasaran atau membawa perusahaan ke dalam disiplin pasar” (marketization  or bringing  the  enterprise  under the  disciplines of  market). V.V. Ramanadham, The Economics of Public Enterprises, New York: Routlege, 1991.

Pengertian privatisasi versi Ramanadham tampak berkaitan erat dengan konsep good corporate governance yang dalam konteks Indonesia, dan mungkin juga bagi negara-negara lain, menjadi tujuan pelaksanaan program-program privatisasi BUMN. Privatisasi yang diarahakan pada pemasaran BUMN ke dalam disiplin pasar berarti BUMN dapat tekena mekanisme pendisiplinan market for corporate control, jalan bagi persaingan disiplin pasar produk, disipil pasar modal, dan juga membebaskan perusahaan/ top management dari berbagai tekanan langsung pihak yang mempunyai vested interest. Pendek kata, melalui  privatisasi  semacam  ini  akan  tersedia  insentif  utnuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mnegurangi rintangan yang menghambat terselenggaranya efisiensi dan produktifitas perusahaan.

Definisi Privatisasi
Pemahaman akan peranan BUMN di berbagai negara lain, telah mengantarkan pentingnya mendayagunakan BUMN di Indonesia. Di tahun 1959, perusahaan-perusahaan-perusahaan milik Belanda mulai diambil alih  oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan konfrontasi politik. Keinginan Pemerintah  Indonesia  agar  perusahaan-perusahaan  Belanda  diambil  alih  itu dikelola dan dikembangkan para pengusaha swasta pribumi, namun kenyataannya kemampuan tersebut belum ada. Tawaran dari beberapa pengusaha Tionghoa yang bersedia membeli dan mengelola eks perusahaan Belanda itu ditolak dengan alasan pengusaha etnis Tionghoa tidak boleh dominan dalam bidang perdagangan, industri, dan pertanian seperti pada jaman pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga diputuskan pembentukan beberapa perusahaan negara untuk mengelola perusahaan-perusahaan eks Belanda tersebut. Obsesi Pemerintah ini hampir buntu. Di awal tahun 1960-an,  Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk menjalankan pe berskala perusahaan negara yang relatif berskala besar secara efisien   dan   produktif.   Pengusaha   pribumi   sendiri   belum berpengalaman memimpin unit usaha yang besar. Indra Bastian, Op Cit, hal 94

Untuk mengatasi kendala Sumber Daya Manusia tersebut, dikerahkan SDM militer yang saat itu relatif lebih baik. SDM militer di Indonesia mempunyai kesempatan berpengalaman lebih untuk mengelola kegiatan- kegiatan berskala besar. Pengalaman tersebut mencakup pengadaan personel (rekruitmen, pendidikan pelatihan), dan logistik (pengadaan, pengangkutan, dan distribusi). Sehingga tumbuhlah embrio dwifungsi militer. Pemerintah Orde Lama (Orla), dengan sistem ekonomi terpimpin, telah memfungsikan State Corporations yang didominasi militer, sebagai instrumen industrialisasi ekonomi Indonesia.  Di  tahun  1967,  ketika  kekuasaan  Orde  Lama berakhir,

State Corporations telah mendominasi bidang ekonomi, seperti perbankan, perdagangan, perkebunan, pertambangan, perminyakan, industri manufaktur, industri barang modal, bahkan industri berat seperti industri baja, perkapalan, elektronika, dan semen. Praktik subsidi dan proteksi pemerintah telah menjadi kekuatan bagi perusahaan negara tersebut. Dalam periode yang sama, pemgusaha swasta berkembang dalam payung asosiasi yang dikendalikan oleh Pemerintah mulai berperanan ngan, transportasi, dalam sektor perdagagangan, industri ringan, dan industri jasa. State Corportion diarahkan oleh pemerintah untuk menenjadi agent of industrial growths. Untuk itu, perusahaan-perusahaan tersebut diberikan berbagai kemudahan termasuk subsidi dan proteksi. Kebijakan   tersebut dinilai   pilih   kasih   dan   berdampak   buruk    terhadap perkembangan peranan swasta. Ibid, hal. 94.

Di tahun 1967, Orde Baru (Orba) mengambil alih kekuasaan dan terjadilah perubahan mendasar. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh dua lembaga donor internasional yaitu Inter Govemental Group on Indonesian (IGGI) dan International Bank for Reconstrntuction & Development (IBRD). Pemulihan ekonomi Indonesia dinyatakan harus didukung bantuan luar negeri. Sebagai lembaga donor, IGGI (sekarang CGI-Consultative Group of Indonesian) dan IBRD mensyaratkan Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan pintu terbuka yang memberi jalan masuk bagi modal asing. Tindakan nyata  yang  diambil  adalah  penerbitan  Undang-Undang  No.  1  Tahun   1969 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undan ini telah  mendorong modal asing ke Indonesia, melalui berbagai perusahaan multinasional. Pada tahun 1970, diundangkan UU No 6/1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah menciptakan perusahaan- perusahaan raksasa milik sekelompok keci pengusaha etnis Tionghoa. Adapula perusahaan besar milik badan-badan usaha yang terkait dengan sejumlah yayasan dan oknum militer yang diduga mewakili militr sebagai institusi. Mulai saat itu, terciptalah hubungan kepentingan antara berbagai perusahaan swasta dengan militer dan elit politik yang berkuasa dalam berbagai  bentuk  kerja sama, termasuk kolusi. Pada tahun 1970-an, peranan BUMN ditingkatkan sebagai inti stratedi industrialisasi ekonomi Indonesia. Dalam proses industrialisasi itu, dibangun industri besar yang padat modal dan berteknologi tinggi dengan rasio kerugian yang besar. Dalam periode 1970-an, muncul investasi Pemerintah dalam industri mesin dan alat-alat berat, seperti industri besi, baja, pengolahan logam, petrokimia, pulp dan kertas. Kebijakan itu berlangsung sampai 1990-an termasuk pembangunan industri kapal, kereta api dan pesawat terbang.

Alasan strategi tersebut adalah sebagai berikut: Ibid, hal 94-95
  1. Ada kekhawatiran pihak pemerintah, bahwa bila dibiarkan bebas, alat produksi akan dikuasai oleh modal asing dan kelompok-kelompok pengusaha etnis Tionghoa.
  2. BUMN cocok untuk melaksanakan program restrukturisasi ekonomi yang berkembang di tahun 1970-an. Investasi oleh BUMN dapat diarahkan  untuk menentukan arah pembangunan ekonomi.
  3. BUMN dapat menjadi unsur stimulasi pengembangan sektor swasta di Indonesia. BUMN mempunyai kemampuan untuk masuk ke berbagai sektor sekaligus memberikan berbagai dorongan dan kemudahan kepada investor dalam bidang atau daerah yang kurang menguntungkan. BUMN juga menyediakan infrastruktur dan bahan baku yang relatif murah bagi sektor swasta, termasuk penyediaan dana dan mencari kontrak-kontrak.

Praktik yang terjadi menunjukkan BUMN berkembang menjadi sumber pendapatan bagi kelompok elit politik dan militer tertentu. Sebutan yang sering terdengar adalah sarana penumpukan harta dan ”sapi perahan” di kalangan elit politik dan militer tertentu. Kelompok elit tersebut menyalahfungsikan BUMN untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya antara lain melalui kontrak bisnis yang bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), pengadaan barang dan dana yang tidak transparan, alokasi konsesi dana bidang kehutanan, penyalahgunaan izin konsesi perminyakan dan pertambangan dan sebagainya. Kinerja BUMN sebenarnya telah memburuk sejak awal 1980-an, ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan. BUMN terbiasa mendapat fasilitas khusus Pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap. Di tahun 1990-an, kondisi BUMN lebih parah dengan laba rata-rata BUMN di tahun 1996 dan 1997,  hanya  3%  dari modal yang ditanamkan.  Dibandingkan swasta, tingkat keuntungan tersebut hanya seperempat atau seperlima dari laba perusahaan swasta sejenis. Akibatnya adalah ketidakmampuan untuk membiayai perluasan usahanya, atau untuk membayar utang BUMN. Ibid, hal 95.

Di tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter pertengahan  tahun1997. Kondisi kinerja BUMN semakin parah. Dengan rekomendasi IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, Pemerintah lebih serius meningkatkan kinerja BUMN. Pemerintah menyebut langkah perbaikan itu meliputi: Ibid.
  1. Restrukturisasi
  2. Penggabungan Usaha (Merger)
  3. Pelaksanaan Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

Tujuan dan Manfaat Privatisasi

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan Badan  Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada Badan Usaha. Arah kebijakan privatisasi diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenbis struktur industri yaitu, untuk Badan Usaha yang industrinya kompetitif dilakukan Initial Public Offering (IPO) atau strategic sales, untuk Badan Usaha yang industrinya sudah sunset dilakukan divestasi, dan utnuk Badan Usaha yang usahanya bersifat natural resources base tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha. Riant Nugroho, Op Cit., hal. 69

Berdasarkan urian di atas, privatisasi merupakan salah satu kebijakan publik yang diambil pemerintah bersama manajemen BUMN untuk menjual atau mengalihkan kendali perusahaan kepada pihak swasta. Dalam prespektif kebijakan publik, maksud dilakukannya privatisasi (Ernst, 1994)  adalah untuk:  Ibid, hal 69-70.

  1. Kebijakan  fiskal  (fiscal  management);  pemerintah  mengalami   kesulitan dalam merencanakan  anggaran  belanja  dan  pendapatan   masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar-BUMN yang dipengruhi pemrintah dipandang terlalu rumit dan menjadi tidak efisien.
  2. Demokratisasi kepemilikan (creating a share-owning democracy), untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan.
  3. Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (reducing trade union power); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah.
  4. Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (defeating socialism adn collectrism); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik.

Tujuan privatisasi dari prespektif ekonomi menurut Ernst (1994) adalah sebagai berikut:  Ibid, hal 70-71

  1. Kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (economic freedom and consumer sovereignity); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan (Moore, 1986).
  2. Meningkatkan efisiensi (improving efficiency); perusahaan publik secara relatif menunjukkan kinerja yang lebih burk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi serta penggunaan modal dan tenag kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan (Moore, 1986).

Kay Bishop dan Mayer (1995) memberikan penjelasan bahwa tujuan privatisasi meliputu 3 (tiga) dimensi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Ibid, hal 71.

  1. Keunangan (finance); alasan dilakukannya privatisasi adalah alasan keuangan. Privatisasai BUMN sebagai salah satu profit center bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perekonomian nasional.
  2. Informasi (information); melalui privatisasi diharapkan arus informasi anatara manajemen perusahaan dan pemangku berkepentingan (stake holder) menjadi semakin transparan.
  3. Pengendalian (control); privatisasi dapat mengurangi campur tangan pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan berdampak pada tingginya biaya komisi (agency cost. Tingginya biaya komisi ini timbul karena dalam perusahaan publik, selain memberikan kompensasi kepada manajemen, perusahaan juga harus memberikan kompensasi kepada politisi.

Dalam beberapa penelitian mengenai privatisasi yang dilakukan World Bank (19996; 2002), salah satu alasan penting yang digunakan sebagai pijakan pengambilan kebijakan adalah efisiensi.  Megginson, Nash,  dan  Randenborgh (1994) memberikan penjelasan bahwa perbedaan kinerja perusaan pasca- privatisasi disebabkan oleh keberhasilan manajemen dalam menciptakan efisiensi operasi di berbagai perusahaan akibat tuntutan pemilik yang baru (swasta). Prasetiantono (2005) dalam studinya mengenai privatisasi di  Indonesia menngunakan dua teori pokok yang dijadikan acuan pelaksanaan privatisasi, yaitu teori normatif dan teori pos itif. Teori normatif yang dikembangkan dalam privatisasi berangkat dari beberapa teori efisiensi yang dikembangkan Liebenstein (1966;1976). Selain teori efisiensi, teori normatif juga bersumber pada Agency Theory Agency Theory yang dikembangkan  Jensen dan Meckling (1976). Dalam prespektif normatif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja pasca-privatisasi setelah mampu menciptakan efisiensi dalam operasinya. Teori Efisiensi yang dikembangkan Liebstein (1966) terdiri atas tiga bentuk efisiensi yang dapat dilakukan manajemen terkait dengan perubahan kepemilikan, yaitu X-Efficiency-Agency Problem, Allocative Efficiency-Natural Monopoly Problem, dan Dynamic Efficiency-Shumpeterian Rent. Ketiga teori tersebut memberikan penjelasan mengenai beberapa masalah efisiensi pengelolaan BUMN. Ibid, hal 71-73.

Dalam prespektif positif, analisis mengenai pelaksanaan privatisasi  harus dikaitkan dengan pilihan publik (Public Choice Theory). Analisis ini masuk dalam wilayah kebijakan publik yang dilakukan pemerintah  bekerja sama dengan  manajemen  BUMN.  Dalam konteks  ini,  masalah  publik, aktor kebijakan publik, alternatif pilihan publik dan pengambilan kebijakan publik, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik harus mendapat perhatian yang cukup.  Ibid, hal 73.

Dalam prespektif ekonomi kebijakan, manfaat pelaksanaan privatisasi selain utnuk memperbaiki perekonomian nasional (makro), juga bertujuan meningkatkan kinerja BUMN (mikro). Secara ringkas manfaat kebijakan privatisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Ibid, hal 73-75.
1. Manfaat Privatisasi pada Skala Makroekonomi

  • Pertama, membantu pemerintah memperoleh dana pembangunan. Dengan melakukan privatisasi, perusahaan diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap negara, baik dalam bentuk pajak dan dividen maupun kontribusi lanansung terhadap APBN. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan kepada publik. Dengan melibatkan pihak swasta, dana pembangunan menjadi lebih besar sehingga  dapat mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih demokratis.
  • Kedua,   pengganti   Kewajiban   Setoran   Tambahan   Modal   Pemerintah.
    BUMN merupakan salah satu aset yang dimiliki pemerintah sekaligus agen dalam menjalankan pembangunan nasional. Kontribusi BUMN pasca- privatisasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ketika IPO dilakukan,  pemerintah  ikut  menjual sebagian saham seri B Milik  Negara Republik Indonesia (divestasi). Dana hasul penjualan saham Seri B itu digunakan sepenuhnya oleh pemerintah untuk mendanai kebuthan pemrintah, seperti pembayaran angsuran pinjaman luar negeri dan menutup keuangan APBN.
  • Ketiga, mendorong Pasar Modal Dalam Negeri. Privatisasi melalui penerbitan saham (initial public offering) diharapkan dapat mendorong  pasar modal dalam negeri. Penerbitan saham PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pasar modal dengan tingkat kapitalisasi pasar kurang lebih 18 persen. Kapitalisasi sebesar itu merupakan nilai terbesar yang pernah diberikan satu emiten di Bursa Efek Jakarta.

2. Manfaat Privatisasi pada Skala Mikro BUMN

  • Restrukturisasi Modal (Capital Restructuring)
    Privatisasi diarahkan untuk membentuk struktur modal yang lebih baik bagi perusahaan. Privatisasi melalui penerbitan saham baru dapat meningkatkan ekuitas perusahaan sehingga dana yang dibuthkan untuk mendanai proyek investasi ataupun operasi perusahaan dapat dipenuhi dari modal sendiri (equity). Penerbitan saham dapat memperkuat struktur modal perusahaan serta mengurangi ketergantungan perusahaan atas utang kepada kreditor. Beban yang tinggi akan menghambat pertumbuhan serta meningkatkan biaya modal (cost of capital) yang ditanggung oleh perusahaan.
  • Keterbukaan dalam Pengelolaan Perusahaan
    Keterlibatan sektor swasta dan perubahan kepemilikan saham perusahaan menuntun manajemen untuk lebih transparan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan (good corporate governance). Pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan (stake holder) memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan perusahaan serta kinerja perusahaan untuk periode tertentu. Manajemen selaku agen memiliki kewajiban untuk melaporkan kejadian dan beberapa kebijakan yang dilakukan kepada para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
  • Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
    Perubahan kepemilikan perusahaan dari pemerintah pada sektor swasta diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen. Privatisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya perusahaan. Beberapa prinsip good coporate governance yang dijalankan manajemen diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
  • Perubahan Budaya Perusahaan
    Perubahan kepemilikan perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan revitalisasi manajemen serta perubahan budaya perusahaan. Perubahan dari status BUMN menjadi perusahaan swasta menuntut manajemen untuk bekerja lebih profesional di segala lini. Orientasi perusahaan  tidak  lagi  pada  pemenuhan  kebutuhan  publik  semata,  tetapi lebih diarahkan pada upaya untuk membentuk BUMN sebagai entitas bisnis yang profesional dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam prespektif internal manajemen perusahaan, kebijakan privatisasi bertujuan untuk beberapa hal berikut Ibid, hal 76.:

  1. Memperoleh investor strategis sehingga dapat memacu kinerja manajemen terkait dengan kemampuan teknis, marketing, dan managerial skills.
  2. Memperolen pembangunan cash inflows untuk kepentingan infrastruktur telekomunikasi.
  3. Akselerasi akses teknologi telekomunikasi dan metode pengoperasinya.
  4. Keterbukaan perusahaan publik diharapkan dapat mempercepat proses perubahan dan meminimalkan pengaruh birokrasi.

Dalam Master Plan BUMN tahun 2002-2006 yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN, bahwa privatisasi didefinisikan sebagi penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan (BUMN) kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta Di Indonesia, terdapat banyak anggapan bahwa tujuan dari privatisasi adalah hanya untuk menjual BUMN dimana hasilnya akan dipakai untuk menutupi defisit APBN. Meskipun demikian ada kebenarannya (hasil privatisasi dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam APBN), namun demikian ada manfaat lainnya yaitu bahwa privatisasi dimaksudkan untuk meningkatkan  efisiensi  dari  BUMN  itu  sendiri.  Diharapkan,  dengan adanya privatisasi, akan terjadi transfer of knowledge dan teknologi dari pihak  pembeli, keungan perusahaan akan menguat, operasional perusahaan akan lebih efektif dan efisien karena harus berkompetisi dan tidak bisa berlindung dibalik proteksi berdasarkan regulasi pemerintah, dan pada akhirnya,  pemasukan negara melalui pajak akan meningkat. Jadi esensi dari privatisasi itu adalah perubahan peran pemerintah sebagi pemilik untuk kemudian berubah menjadi regulator dan hal ini merupakan fundamental dari proses privatisasi. Lebih jauh privatisasi mengandung arti bahwa perubahan peranan pemerintah tersebut dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.  http://www.kkppi.go.id/opinion.htm. Lalu A. Damanhuri

D. Kebijakan Privatisasi di Indonesia
Good Governance adalah cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Meier, 1991:299-300). Dan dalam pemerintahan seperti ini mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Konsep privatisasi seharusnya diarahkan terutama   untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, tidak semata- mata untuk menutup APBN. Untuk pengembangan usaha, perusahaan memerlukan tambahan modal dan salah satunya berasal dari penerbitan saham yang dijual ke publik.  Sammy, Privatisasi Sebagai Kebijakan Publik, http://sammy- ekonomiku.blogspot.com, Kamis 24 April 2008.

Dengan tambahan modal tersebut perusahaan mempunyai kapasitas untuk meminjam sehingga dimungkinkan untuk memperoleh dana pinjaman dari kreditur. Kombinasi dari modal intern dan ekstern ini memungkinkan perusahaan mengembangkan usahanya ke peningkatan volume, penciptaan produk dan atau jenis usaha yang dinilai feasible sehingga volume pendapatannya meningkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan.  Ibid.

Pengembangan usaha berarti juga peningkatan lapangan kerja. Dengan usaha baru terdapat posisi tenaga kerja yang harus diisi. Pengisian tenaga pada posisi baru tersebut dapat berasal dari intern atau ekstern perusahaan. Dengan cara seperti ini akan terjadi penciptaan lapangan kerja baru. Pola privatisasi seperti itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tambahan modal yang masuk ke perusahaan dapat dipakai untuk menciptakan value added, yang berasal dari peningkatan kegiatan usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Privatisasi yang hanya berupa pengalihan saham pemerintah ke pihak  lain  tidak  berdampak  langsung  pada perusahaan karena tidak mempengaruhi besarnya modal. Yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dengan pemindahan kepemilikan saham tersebut, hak penerimaan deviden berubah dari pemerintah ke pemilik baru. Sementara itu penerimaan hasil penjualan saham masuk ke APBN yang akan habis dipakai untuk tahun anggaran dimaksud. Dalam jangka pendek mendatangkan cash akan tetapi dalam jangka panjang merugikan APBN karena penerimaan deviden akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Dengan mekanisme dan kriteria apapun, tetap ada resiko permainan antara peserta tender dengan pemutus tender. Sebaliknya penjualan saham kepada publik yang jumlah investornya banyak tidak memerlukan proses tender dan hanya melaui proses penjatahan yang berlaku umum dengan jumlah investor relatif banyak. Pola privatisasi ini juga dapat dipakai untuk saran pemerataan kepemilikan asset nasional yang tidak selayaknya dikuasai oleh kelompok  minoritas tertentu. Sesungguhnya kesemuanya ini telah diamanatkan oleh rakyat melalui wakil-wakil di MPR dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 yang telah mengamanatkan agar dilakukan penyehatan BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal. Disamping  itu  privatisasi  sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik   diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sektor publik.  Ibid.

Privatisasi juga dinyatakan sebagai salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh manajemen BUMN untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan badan usaha milik negara. Pelaksanaan privatisasi diharapkan dapat menciptakan good corporate governance dilingkungan badan usaha  milik negara sekaligus juga mewujudkan good public governance di sektor publik.. Privatisasi, dalam perspektif nasionalisme memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Penjualan asset publik kepada pihak swasta mengurangi peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik kepada masyarakat. Orientasi pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat menuntut partisipasi pihak swasta dan asing untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan nasional. Pertimbangan dan tujuan dari privatisasi dari setiap negara berbeda-beda, pertimbangan aspek politis yang utama dari privatisasi mencerminkan adanya kesadaran bahwa beban pemerintah sudah terlalu besar, sementara sektor swasta lebih dapat melakukan banyak hal secara efisien dan efektif dibandingkan dengan lembaga pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang terkait bisnis. Pandangan dari sisi manajemen puncak perusahaan, tujuan privatisasi lebih ditekankan kepada manfaat terhadap pengelolaan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui privatisasi diharapkan akan dapat tercipta adanya keterbukaan   pengelolaan   perusahaan   serta   terbentuknya   budaya    displin organisasi yang tinggi disamping akan diperolehnya sumber pendanaan yang lebih murah bagi pengembangan perusahaan.  Ibid.

Sementara itu dari sisi karyawan dapat timbul pandangan dan kekhawatiran akan kemungkinan hilangnya pekerjaan. Karena setelah diprivatisasi perhatian terhadap faktor efisiensi dan produktivitas karyawan akan sangat menonjol sehingga kemungkinan untuk diberhentikan karena tidak produktif, dapat setiap saat terjadi. Namun pada umumnya kekhawatiran ini diimbangi adanya peluang mendapatkan kepemilikan saham melalui employees stock ownership plan (ESOP) yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Privatisasi sebagai salah satu isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokratisasi ekonomi yang melibatkan pihak swasta baik swasta nasional maupun asing, untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Peran swasta diharapkan dapat pula ditingkatkan melalui privatisasi BUMN. Hasil positif yang ditunjukkan dalam privatisasi misalnya PT Telkom Tbk, seharusnya akan dapat mendorong pemerintah untuk segera melakukan privatisasi, dengan tetap memperhatikan fungsi pemerintah sebagai regulator. Iklim  usaha  yang   kompetitif  dapat   diantisipasi  dengan  mengurangi   peran pemerintah yang cenderung monopolistik agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efisien. Ibid.

Pada tanggal 5 September 2005, pemerintahan mentapkan kebijakan tentang privatisasi BUMN melalui penetapan PP Nomor 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Pada penjelasannya, peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Dikemukakan bahwa sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasionla perlu ditingkatkan lagi sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dpaat memberikan hasil optimal bagi peningkatan kesejahteraan mayarakat. Riant Nugroho, Op Cit, hal. 203

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Persero. Untuk dapat mengoptimalkan pernannya dan mampu mempertahankan  keberadaanya  dalam  perkembangan  ekonomi  dunia    yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan adanya budaya korporasu dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan  dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdsasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga efisiensi dan pelayanan yang optimal bisa tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenagan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuagan dan manajemenn, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang  mampu  bersaing  dan  berorientasi global,  penyebarn kepemilikan oleh  publik serta pengembnagan pasar modal domestik.  Ibid, hal 203-204

Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN  dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dn nilai (value) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Ibid, hal. 204

Ketetapan MPR tesebut  menggariskan  bahwa  BUMN,  terutama  yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu untuk terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah komnpetitif didorong untuk melakukan privatisasi. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditetapkan Peraturan pemerintah yang akan memberikan pedoman bagi pelaksanaan program Privatisasi Persero. Namun, dalam melaksanakan program privatisasi, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Perusahaan yang telah diseleksi dan memenugi kriteria yang telah ditentukan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR-RI. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi masyarakat luas karena DPR-RI merupakan represntasi mayarakat Indonesia. Konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan dengan harapan pelaksanaan privatisasi dapat berjalan lancar. Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnbya harus memenuhi kriteria sebagai industri/sektor udaha yang kompetitif atau industri/sektor udaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Sebaliknya, persero yang tidak dapat   diprivatisasi adalah persero yang bidang usahanya berdasarkan pada peraturan perundang- undangan dan hanya boleh dikelola oleh BUMN, persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan kemananan negara, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberi  tugas  khusus untuk melaksanakan  kegiatan  tertentu  yang   berkaitan  dengan   kepentingan masyarakat, dan persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam. Ibid, hal 204-205

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah tersebut hanya  mengatur Privatisasi Persero, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor tempat persero yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. Sebaliknya, Perusahaan Umum (Perum), menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dimungkinkan diprivatisasi. Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidnag pasar modal juga karena pada umumnya telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Pelaksanaan Privatisasi senantiasa memerhatikan manfaat bagi rakyat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan kriteria persero apasaja yang dapat diprivatisasi dan tdiak dapat diprivatisasi.s elain itu, diatur pula cara dan prosedurnya. Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan privatisasi, menteri menetapkan program tahunan privatisasi yang memuat hasil seleksi dan penetapan persero yang akan diprivatisasi.  

Selain  itu,  diatur  pula  cara  dan prosedurnya.  Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan privatisasi yang memuat hasil seleksi dan penetapan persero yang akan diprivatisasi, metode privatisasi, menteri menetapkan program tahunan privatisasi yang memuat hasil seleksi dan penetapan persero yang akan diprivatisasi, metode privatisasi yang akan digunakan, dan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual. Menteri juga menetapkan lembaga dan/atau profesi penunjang lain untuk membantu pelaksanaan privatisasi. Namun, dalam penunjukkan lembaga dan/atau profesi penunjang dimaksud dituntut   pula   keterlibatan  aktif  manajemen  persero   yang   terwakili  dalam keanggotaan tim privatisasi.  Ibid, hal 205-206.

Pada ketentuan umum dalam PP ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnyng  seluruh terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan bertujuan mengejar keuntungan. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak laind alam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasala dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi    Persero    dengan    memenuhi    syarat    yang    ditetapkan. Untuk mendukungnya, dibentuk Komite Privatisasi yang  merupakan  wadah kooesinasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral. Ibid, hal. 206-207

Privatisasi BUMN Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait. Dalam hal privatisasi terhadap persero di mana negara tidak memiliki seluruh saham, ayat (1), harus pula memerhatikan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemegang saham lain.Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR RI. Ibid, hal 207

Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPR-RI atas RAPBN dimaksud sudah termasuk di dalamnya persetujuan atas rencana privatisasi BUMN-BUMN yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003  telah disetujui DPR-RI  tersebut  selanjutnya  dituangkan  dalam program tahunan privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini. Program tahunan privatisasi tersebut dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan DPR-RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip  harga  terbaik dengan memerhatikan kondisi pasar. Yang dimaksud dengan “kondisi pasar” adalah kondisi pasar domestik dan internasional. Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada persero dan/atau saham dalam simpanan. Yang dimaksud dengan “saham dalam simpanan” adalah saham portepel atau saham yang belum dikeluarkan oleh persero. Yang dimaksud dengan penjualan saham dalam  simpanan  termasuk  penerbitan  obligasi  konversi  dan  efek  lain  yang bersifat ekuitas. Ibid. hal.207-208

Program privatisasi di Indonesia bukanlah sebuah perkara yang mudah. Sejak Indonesia mulai mencanangkan program privatisasi pada tahun 1991, terdapat banyak hambatan internal dan eksternal yang harus dihadapi. Kolusi antara politisi dan manajemen BUMN untuk menggunakan BUMN sebagai "sapi perahan" merupakan salah satu dari hambatan internal yang lazim ditemukan. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang saham cenderung memberikan fasilitas proteksi yang berlebihan sehingga level playing field yang dapat   meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  ekonomi  belum optimal. 

Tantangan dalam menyukseskan program privatisasi  bukanlah  persoalan sepele. Tantangan yang tak dapat diabaikan adalah kentalnya dimensi ekonomi politik dalam kebijakan privatisasi. Eratnya kaitan privatisasi dengan masalah- masalah seperti PHK, distribusi pendapatan, dan isu-isu restrukturisasi lainnya menyebabkan isu ini selalu menjadi sasaran politisasi. Karena  itu, keseimbangan kekuasaan di antara tiga kelompok kepentingan (pegawai, manajemen, dan masyarakat umum) harus dijaga agar masyarakat secara umum dapat memahami pentingnya privatisasi. Akibatnya, paradigma sosialisasi yang dilakukan juga harus diubah, yaitu menggunakan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (stakeholder approach).

Perlu diadakan dialog dengan para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, komunitas lokal, buruh, dan kalangan akademis mengenai manfaat privatisasi. Karena, persoalan privatisasi bukan hanya sekadar transaksi penjualan BUMN. Diperlukan persiapan suasana hati masyarakat. Apalagi dalam persoalan privatisasi yang disentuh adalah perasaan sentimentil kebangsaan dan kedaerahan. Selain itu, agar proses privatisasi dapat berjalan dengan lancar, pembenahan infrastruktur regulasi haruslah menjadi prioritas utama. Landasan hukum yang jelas dan saling menunjang satu sama lain harus juga disertai oleh komitmen pemerintah yang secara tegas mengungkapkan kemauan politiknya untuk menyukseskan program privatisasi.

Penjabaran dari petunjuk pelaksanaan Undang-Undang BUMN yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mengatur secara komprehensif program privatisasi. Dengan landasan hukum dan peraturan yang jelas, kriteria-kriteria dan time frame bagi pelaksanaan program privatisasi pun menjadi lebih terstruktur, transparan, dan profesional. Akibatnya, kredibilitas program privatisasi tersebut pun akan meningkat di mata publik. Dengan mengupayakan praktik tata kelola yang baik (good corporate governance), implementasi program privatisasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor yang berniat membeli saham BUMN. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0408/16/finansial/1209659.htm, Senin, 16 Agustus 2004

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) juga memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip disclosure (keterbukaan). Pengaturan tersebut terutama termuat dalam Bagian Kelima, Pasal 82-84, yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Coorporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 119

Privatisasi BUMN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Penjualan Saham Melalui Penawaran Umum (IPO/Initial Public Offering)
Dalam pasar finansial, initial public offering (IPO) (bahasa Indonesia: penawaran umum perdana) adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan tersebut akan menerbitkan hanya saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham kedua. Biasanya perusahaan tersebut akan merekrut seorang bankir investasi untuk menjamin penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk membantu menulis prospektus. Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam pengaturan finansial dan jika relevan, sebuah bursa saham. Biasanya menjadi sebuah persyaratan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan prospek sebuah perusahaan kepada para investor. http://id.wikipedia.org/wiki/

Initial Public Offering merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor public untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah,  tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan presentase kepemilikan yang relatif kecil. Pada umumnya mereka tidak bermaksud ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, IPO ini cocok dipilih apabila jumlah nilai  saham yang  akan  diprivatisasi  cukup  besar,  BUMN  memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.  Riant Nugroho, MA, Op Cit, hal 195-196

Penawaran umum adalah penjualan saham suatu perusahaan melalui pasar modal sampai dengan 100 % dari kepemilikan saham  perusahaan tersebut. Penjualan saham di pasar modal yang dilakukan untuk pertama kalinya dikenal dengan istilah Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO). Saham-saham tersebut dapat berupa saham maupun yang telah ada maupun saham baru. Apabila saham baru yang dijual (yang perolehannya masuk kepada perseroan) maka tujuan privatisasi dicapai dengan dilution, apabila mayoritas saham dimiliki oleh investor swasta. Penjualan kurang dari 100% ini dapat dilakukan apabila:

  • Nilai perseroan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan  serap pasar
  • Pasar enggan menyerap volume yang terlalu tinggi seperti misalnya saham telekomunikasi
  • Apabila ada penilaian bahwa harga saham yang lebih tinggi dapat dicapai dalam jangka waktu dekat.

Privatisasi BUMN idelanya dilakukan melalui pasar modal (IPO). IPO ini akan mendatangkan keuntungan yaitu adanya sifat transparansi dan memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  semua pihak  untuk  ikut membeli saham-saham BUMN, termasuk bagi investor asing. Setelah perusahaan- perusahaan BUMN melakukan IPO maka  perusahaan-perusahaan  tersebut harus menanggung kewajiban baru yang harus dilaksanakan. Selain ketentuan- ketentuan administratif yang diatur dalam undang-undang pasar modal serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya, pihak manajemen juga harus mulai memperhatikan tanggung jawab yang diembannya kepada masyarakat. Pihak manajemen harus melakukan pengungkapan penuh (full disclosure) atas kinerja yang telah dilakukannya agar masyarakat mengetahui dan dapat mengambil kebijakan berkaitan dengan kepemilikannya atau perusahaan tersebut dan yang akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, perubahan kepemilikan yang semula dari pemerintah dan kemudian menjadi milik masyarakat juga akan berpengaruh  terhadap perubahan misi yang harus dibawa oleh perusahaan tersebut. Misi perusahaan yang semula terpusat bagi kepentingan pemerintah mulai beralih terpusat bagi kepentingan masyarakat sebagai pemilik saham. Dengan demikian manajemen perusahahaan harus lebih profesional dalam melakukan pengelolaan perusahaan karena mereka memiliki kewajiban baru yaitu untuk memaksimalkan nilai pemegang saham (maximazing shareholder’s value).  Indra Bastian, Op Cit, hal. 171-172

Melalui IPO, pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN.  Ingat, esensi kepemilikan BUMN adalah kepemilikan rakyat yang direpresentasikan melalui kepemilikan pemerintah. IPO juga dapat dimanfaatkan menjadi wahana pemerataan kesejahteraan. Sebab semakin banyak masyarakat kita yang memiliki saham BUMN, akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh masyrakat, baik melalui dividen maupun capital gain. Selain itu,  IPO  juga dapat menjadi wahana yang baik untuk meningkatkan good corporate governance (GCG). Bukan rahasia lagi bahwa meski upaya pembenahan di tubuh BUMN senantia dilakukan pemerintahm, namun masih sering dijumpai praktek-praktek tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pengelola BUMN. Termasuk politisasi BUMN juga masih sering dijumpai. IPO itu ibarat kita membuka pintu dan jendela rumah yang selama ini tertutup agar sinar matahari bisa masuk dan membunuh kuman-kuman yang ada di dalamnya. IPO sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk “menelanjangi”BUMN terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui isi perut BUMN. Sebab dengan IPO berarti BUMN terkait harus mengikuti ketentuan pasar modal (protocol capital market), termasuk di dalamnya terdapat aspek keterbukaan. Namun demikian, IPO belum tentu menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penyebabnya antara lain karena nilai tambhan yang diperoleh melalui IPO tidak sebanding dengan effort yang hasrus dipenuhi BUMN. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan swasta yang tadinya tercatat sebagai perusahaan terbuka (isted company) lantas melirik diri dari bursa dan kembali menjadi perusahaan tertutup. Penyebab lainnya efek transfer teknologi dan knowledge dalam IPO sangat minim bahkan hampir tidak ada. Sehingga peningkatan kinerja BUMN juga menjadi minimal. Satu hal yang perlu dicatat, kalaui kita bicara IPO dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, juga harus dipahami bagaimana realitas di pasar modal.   www.sunarsip.com , tanggal 6 Mei 2008

Terdapat   beberapa   alasan   perusahaan   berupaya   memperoleh dana dengan melakukan go public di pasar modal. Menurut Syahrir (1995:22), alasan-alasan perusahaan menawarkan sahamnya di pasar modal adalah sebagai berikut: http://warnadunia.com/penawaran-umum-perdana-initial-public-offering/, 30 Januari 2009

  • Kebutuhan akan dana untuk melunasi hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga mengurangi beban bunga.
  • Meningkatkan modal kerja.
  • Membiayai perluasan perusahaan (pembangunan pabrik baru, peningkatan kapasitas produksi).
  • Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi.
  • Meningkatkan teknologi produksi.
  • Membayar sarana penunjang (pabrik, perawatan kantor dan lain-lain).

Manfaat Penawaran UmumSaham: http:// pojokbeiunand.wordpress.com, 5 Juni 2008.

  • Dapat mempoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak dengan termin – termin)
  • Biaya go public relatif murah
  • Proses relatif mudah
  • Pembagian dividen berdasarkan keuntungan
  • Penyertaan masyarakat biasanya tidak berminat masuk dalam manajemen
  • Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme
  • Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial
  • Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media promosi)
  • Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham.

2. Penempatan Langsung (Direct Placement)
Penempatan langsung merupakan penjualan saham perusahaan sampai dengan 100 % kepada pihak-pihak lain dengan cara negoisiasi, umumnya melalui tender. Hal ini dapat juga disebut private placement  (penjualan langsung ke satu investor secara borongan), strategic sale atau trade sale. Tipe dari penempatan langsung ini terutama tergantung pada kebutuhan perusahaan. Misalnya apabila suatu perseroan ingin mendapat manfaat dari akses ke pasar, keahlian manajemen atau pengetahuan teknologi atau dari pengawasan yang ketat oleh pemilik baru dari usaha sejenis maka hal ini merupakan alasan   yang kuat untuk menjual saham kepada mitra strategis. Pemilihan pembeli swasta atau penempatan langsung ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  Indra Bastian, Op Cit, hal. 172

Pemerintah memiliki beberapa alasan khusus mengapa tidak melaukan privatisasi melalui pasar modal tetapi melalui private placement. Alasan-alasan tersebut didasarkan pada kondisi riil yang terjadi di Indonesia, yaitu antara lain: Ibid.

  • Kondisi pasar modal Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 sangat  buruk karena terjadinya krisis ekonomi. Akibatnya adalah tidak adanya daya beli domestik yang memadai sehingga tidak ada jaminan bahwa saham yang dijual tersebut dibeli oleh publik atau masyarakat Indonesia.
  • Kelemahan yang dimiliki pasar modal, yaitu hanya merupakan tempat investasi jangka pendek. Jika ada situasi yang tidak menguntungkan baik di pasar modal, di dalam perusahaan, maupun di dalam kehidupan politik negara,maka para investor akan beramai-ramai meninggalkan pasar modal. Situasi seperti ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi seluruh emiten. Kelemahan ini merupkaan kelemahan ini merupakan kelemahan melekat yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dinilai sebesar harga sahamnya sehingga jika harga saham perusahaan jatuh maka nilai perusahaan secara finansial juga jatuh, padahal kadang-kadang nilai riil perusahaan jauh berada di atas nilai finansialnya.
  • Kontribusi yang diberikan oleh pasar modal hanya satu jenis saja yaitu suntikan dana. Pasar modal tidak dapat memberikan manfaat penting lainnya seperti transfer teknologi, goodwill, akses pasar, transfer manajemen, dan lain-lain yang dapat diperoleh melalui private placement dengan menggandeng mitra strategis.

Tujuan Privatisasi di Indonesia tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan dana, namun privatisasi tersebut memiliki tujuan yang lain, yaitu:  Ibid, hal. 173.

  • Untuk mengisi defisit anggaran pemerintah, sesuai kesepakatan  dengan IMF
  • Untuk membangun BUMN menjadi sebuah korporasi kelas dunia (global player).

Dengan dipilihnya mitra strategis ini diharapkan akan dapat membantu BUMN mencapai tujuan privatisasi tersebut. Keuntungan-keuntungan dengan menggandeng mitra strategis atau private placement ini adalah:  Ibid, hal. 173.

  • Memperoleh dana, khususnya dana dalam bentuk mata uang asing (dolar)
  • Memeperoleh nilai penjualan yang cukup kompetitif (di atas PER perusahaan yang sama di Asia)
  • Memperoleh jaringan pemasaran yang lebih baik terutama pemasaran  secara global
  • Adanya transfer of technology and knowhow.
  • Adanya transfer kemampuan manajemen profesional yang dibarengi dengan masuknya manajer-manajer profesional kelas dunia yang dibawa oleh mitra strategis
  • Adanya peningkatan nama baik (goodwill) yang dibawa oleh mitra strategis sehingga memudahkan BUMN yang diprivatisasi untuk melakukan akses pendanaan untuk investasi lebih lanjut.
  • Adanya kepastian bahwa kemitraan bersifat jangka panjang dan bukan bersifat investasi jangka pendek.

Seperti halnya metode-metode privatisasi yang lain, penggunaan private placement dengan menggandeng mitra strategis inipun juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu antara lain: Ibid.

  • Metode ini menghasilkan peluang masyarakat atau publik untuk turut serta memiliki saham perusahaan-perusahaan BUMN
  • Adanya kemungkinan money loundry oleh mitra strategis
  • Metode ini kurang memiliki public transparancy, khususnya dalam proses privatisasi itu sendiri karena hanya melibatkan lembaga-lembaga keuangan dan institusi terkait. Publik akan memperoleh transparansi setelah proses privatisasi selesai. (Herwidayatmo, September 1999)

3. Management Buy-Out/MBO (atau bila karyawan turut berpartisipasi maka disebut dengan Management and/ or Employee Buy-Out/ MEBO
Adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para manajer hanya menempatkan sejumlah kecil dari modal yang dibutuhkan dan diikuti oleh pemodal lainnya seperti perusahaan modal ventura atau bank investasi. Metode MBO ini lebih banyak terdiri atas keahlian tertentu dari pada berupa properti. Dalam rang ka membantu supaya perseroan dapat dibeli oleh manajemen atau karyawan, maka aset perusahaan dapat dijual lebih dahulu oleh pemerintah kepada pihak lain dan disewakan kembali kepada perusahaan tersebut.  Ibid, hal. 172-173

Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian atau selruh saham, penawaran kepada manajemen dan,atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Yang dimaksud dengan manajemen adalah direksi. Pengaturan tentang privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (MBO) dan/atau karyawan (EBO). Pemberlakuan Peraturan Menteri bagi persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara harus ditetapkan/dikukuhkan dalam RUPS.

Untuk menentukan cara privatisasi, perlu diperhatikan beberapa faktor, di antaranya: Riant Nugroho, Op Cit, hal 209-210

  • Berdasarkan hasil kajian, cara yang dipilih adalah yang terbaik
  • Kondisi pasar modal, terutama dalam rangka menstimulasi pertumbuhan pasar modal
  • Kebutuhan modal persero dalam rangka meningkatkan perputaran arus kas, modal kerja dan investasi
  • Prospek usaha persero
  • Kebutuhan teknologi baru dan keahlian manajemen persero
  • Perluasan jaringan usaha perseroan
  • Peningkatan efisiensi dan pelayanan masyarakat
  • Perluasan kepemilikan saham kepada masyarakat
  • Peningkatan prestasi kerja manajemen dan karyawan
  • Kemungkinan penjualan kepada karyawan da/atau manajemen
  • Keperluan dana oleh negara

Employee and mangement buy out (EMBO) merupakan penjualan saham kepada karyawan dan manajemen perusahaan. Tujuan penjualan saham BUMN dengan cara ini, antara lain, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan pengoptimalan kemampuan SDM serta loyalitas karyawan. Program tersebut umumnya diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang peran SDM- nya tinggi. Program itu kali pertama dilaksanakan pemerintah pada awal  2004, yaitu terhadap perusahaan kontraktor PT Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya. http://www.jawapos.com/index, Senin, 27 Des 2004

MBO adalah singkatan dari management buy-out adalah sebuah prasyarat yang ditentukan secara bersama dalam suatu transaksi penjualan atau pembelian saham berkenaan dengan perlakuan dalam akuisisi, merger, dan pengambil alihan suatu perusahaan atau korporasi, dimana dalam prakteknya, terjadi karena kinerja korporasi bagus akan tetapi kekurangan modal. Karena  itu pengalihan hanya terjadi pada kepemilikan saham sedangkan manajemen keseluruhan tetap berada pada para manejemen terdahulu, bila hal ini dilakukan oleh koperasi investasi kemungkinan terjadi karena berasal dari pemegang saham baru, dimana pemegang saham ini masuk menjadi anggota manajemen barunya.  http://moneyterms.co.uk/mbo/ MBO 

Daftar Pustaka Makalah Privatisasi BUMN

Pengertian Privatisasi BUMN Definisi Manfaat Tujuan Sejarah di Indonesia dampak Postif dan Negatifnya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment