Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 4 June 2016

Pengertian Rekrutmen Politik Definisi dan Tujuan Sistem Keterwakilan

Pengertian Rekrutmen Politik adalah - suatu proses seleksi/ rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.(Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hal.99) salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik sebagai sarana rekrutmen  politik  juga berfungsi  mencari  dan  mengajak orang  yang  berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).(Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 132)


Setiap sistem politik memiliki sistem/ prosedur-prosedur yang berbeda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda. Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala Negara dan kepala daerah. Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultural agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses  rekrutmen politik, yaitu: (Koirudin, Op. cit., hal. 101)
  • Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. 
  • Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. 
  • Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.


Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagaimana  masa  depan politik.

Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan interalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan  partai politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan.(Al Andang, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Jakarta: Buku Kompas Median Nusantara,2004, hal. 53)

Rekrutmen politik merujuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota DPRD, sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau propaganda. Secara formal ada komisi-komisi rekrutmen administratif, sedang secara informal bisa dilakukan melalui kelompok-kelompok kepentingan. Untuk jabatan politik salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik, anggota partai, pemimpin partai dan jabatan politik lainnya.partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik  ini  adalah  bagaimana  partai-partai  politik  yang  ada    dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD). (Koirudin, Op. cit., hal. 99)
Partai politik adalah pilar utama dalam Negara demokrasi yang fungsinya sampai sejauh ini belum tergantikan oleh institusi manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah Negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai politik yang ada. Pelaksanaan demokrasi lahir melalui paham kedaulatan rakyat sehingga sukar dibantah bahwa demokrasi perwakilan dilaksanakan dengan sempurna melalui partai politik.

Definisi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan  mengajak  orang  yang berbakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas’oed bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi,   mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.(Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi,Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset, 2003, hal. 188)

Sistem Rekrutmen Politik

Sistem rekrutmen politik menurut Nazaruddin Syamsudin dibagi menjadi dua cara (Tangkilisan, Ibid., hal. 189 ). Pertama, rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluan yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun jabatan administrasi dan pemerintah. Kedua, rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara . artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam cara yang tertutup ini orang mendapatkan posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.
Menurut  Miftah Thoha (Tangkilisan, Log.cit ) bahwa ada tiga  sistem yang  sering   digunakan dalam proses rekrutmen yaitu:
  1. Sistem Patronik (patronage system)
    Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, diaman dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, baik dalam bidang pemerintahan maupun politik dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili dan juga karena asal daerah yang sama. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu aliran politik, ideologi dan keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan keterampilan.
  2. Sistem Merita (merit system)
    Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sitem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian obyektif tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan adalah ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan “spoil system”.
  3. Sistem Karir (career system)
    Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan  pengertian suatu  kemajuan  seseorang  yang  dicapai lewat usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik dunia kerja maupun politik.

Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik  yang  tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status.

Berkait dengan itu maka untuk menciptakan rekrutmen yang sehat berdasarkan sistem politik yang ada sehingga membawa pengaruh pada elit politik terpilih, membutuhkan adanya mekanisme yang dapat menyentuh semua lapisan, golongan serta kelas sosial masyarakat.

Oleh karena itu, seligman dalam kebijakan publik yang membumi memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari: (Tangkisilan, Ibid., hal. 190 )
  1. penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemenuhan syarat calon).
  2. pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan.
  3. seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

Pengertian Rekrutmen Politik

Tujuan Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik diharapkan agar memperhatikan mekanisme berlaku karena penting dalam hal mengambil keputusan atau pembuatan kebijaksanaan. Pada umunya elit politik yang direkrut biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya disamping memiliki kekuatan ekonomi yang memadai menjadi persyaratan. Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap- tiap sistem politik berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat mebjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan  pemimpinnya  sendiri  dan  mempunyai peluang  untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.(Miriam Budiardjo, Op.cit., hal. 408 )

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaannya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan- golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan sebagainya, kesempatan    untuk    berpartisipasi    diperluas.    Rekrutmen    politik  menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk  melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara- cara lain.(Miriam Budiardjo, Log.cit)

Keterwakilan Politik

Dalam tulisannya mengenai Teori Perwakilan Politik, Alfred de Grazio mengemukakan bahwa Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. (Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 1)

Secara konsepsional, “Keterwakilan Politik” berawal dari pemilu.  Artinya pemilu yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa “keterwakilan politik” dikalangan masyarakat luas. Sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring oleh pemilih. Begitu pula halnya jika pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menseleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka.( Arbi Sanit, Ibid., hal. 193-194)

Ada  dua  kategori  yang  dibedakan.  Kategori pertama  adalah perwakilan politik (political representation) dan perwakilan fungsional (fungcional representation). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat” perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. (Miriam Budiardjo,Op.cit.,hal.317)

Keterwakilan politik (political representativeness) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik. Kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik (political representation) yang berlaku di dalam masyarakat bersangkutan. Sistem perwakilan politik yang formalitas seringkali menghasilkan tingkat “ketterwakilan politik” yang cukup. Kemungkinan menciptakan tingkat keterwakilan politik yang cukup menjadi lebih besar jika terdapat keserasian di antara segi formal dengan aspek aktual dari sistem perwakilan politik. Karena “keterwakilan politik” diukur dari kemampuan wakil bertindak atas nama pihak yang diwakili, maka konsep ini menyangkut himpunan elit di dalam lembaga-lembaga politik yang berwenang bertindak atas nama anggota masyarakat, untuk menentukan kebijaksanaan guna mencapai tujuan  dan kepentingan masyarakat tersebut. Dua lembaga politik utama untuk maksud tersebut adalah Badan Perwakilan dan Pemerintah (eksekutif).(Arbi Sanit, Op.cit., hal. 194-195)

Salah satu yang terpenting dalam menuju proses pemerintahan yang demokrasi adalah pembagian kekuasaan, antara satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintahan dan warga, serta antara kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya mencapai kehidupan yang demokratis.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lenbaga legislatif,  eksekutif dan yudikatif menunjukkan sistem politik yang tidak secara otomatis membuka peluang kepada perempuan. Tetapi, situasi yang lebih terbuka diharapkan memberikan motivasi yang lebih besar kepada perempuan untuk terlibat didalamnya. Untuk itu dalam konteks ini pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada upaya meningkatkan dan menguatkan bargaining position perempuan menjadi isu sentral, terutama dalam peran politiknya yakni membuka akses dan meningkatkan keterlibatan serta kontrol perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran organisasi dan kelompok perempuan dalam masyarakat harus dioptimalkan melalui peningkatan peran dan fungsi mereka sebagai kelompok yang independen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebagai upaya empowering secara menyeluruh. Organisasi tersebut selayaknya harus mampu melakukan advokasi terhadap kepentingan perempuan dalam membangun kesadaran politik anggotanya dan mencapai kesetaraan perempuan dalam politik.

Dalam negara demokratis keterwakilan perempuan merupakan bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Karena lebih dari setengah total jumlah pernduduk Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang   mengabaikan   suara   perempuan.   Dalam   jumlah   yang   sedikit,    suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan publik.

Jadi, keterwakilan perempuan secara fisik dan pemikiran dalam posisi penentu kebijakan sangat diperlukan dan diutamakan, maka apabila representasi  di lembaga politik formal diserahkan kepada laki-laki sebagai wakil perempuan akan menghasilkan kondisi bias gender, yang disebabkan oleh sangat kecilnya peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena  laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan.

Daftar Pustaka Makalah Rekrutmen Politik

Pengertian Rekrutmen Politik Definisi dan Tujuan Sistem Keterwakilan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment