Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 18 October 2015

Pengertian Reksadana Syariah Definisi Jenis dan Bentuk badan Hukum serta Sejarahnya di Indonesia

Pengertian Reksadana Syariah adalah Secara bahasa Reksadana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara Asri Sitompul. Reksa dana;Pengantar dan Pengenalan Umum. (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2003 hal 2. Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana  masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya. Heri Sudarsono. Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi. (Yogyakarta : Ekonisia 2004), hal 201


Definisi Reksadana Syariah Menurut Para Ahli

Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksadana tersebut.

Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk  disimpan  pada  bank kustodian  yang  tidak  terafiliasi  dengan      manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur.

Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shabib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (Islamic investment funds) adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara  manajer investasi dengan pengguna investasi. Jika membandingkan dengan reksa dana konvensional, keduanya tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan mendasar yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan investasi yang diterapkan. Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya,tidak melakukan perbuatan riba (membungakan uang) dan tidakmemakai strategi investasi  berdasarkan  spekulasi,  saham,  obligasi dan  sekuritas  lainnya    tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. https://www.google.com/search?q=Menurut+fatwa+dewan+syariah+nasional+%28DSN%29+no.+20%2FDSM-MUI%2FIV%2F2001%2C+reksadana&ie=utf-8&oe=utf-&aq=t &rls = org. mozilla :id: official &client=firefox-a diakses tanggal 27 Januari 2013

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib sl-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al- mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi.Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam.  Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam  misalnya   pabrik   minuman  beralkohol,  industri  pertenakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangna Syariah, (Medan: Prenada Media,  2009), hal. 168-169

Reksadana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan return dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai- nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor. Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum),  (Yogyakarta:  UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 74

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Panduan bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib.  Oleh  karena  itu  hubungan  seperti  ini  bisa disebut  sebagai    ikatan Mudharabah Bertingkat Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan    instrumen    investasi    tersebut    tidak   melakukan    usaha  yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak.

Skema Mekanisme Kerja Reksadana
Pengertian Reksadana Syariah




Sumber Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangna Syariah (2009, hal 167)


Sejarah Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal Industri bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara.

Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan menajemen investasi pertama   di

Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagi reksadana tertutup (Closed-end fund). http://repository.undip.ac.id/handle/123456789/146, diakses tanggal 27 Januari 2013

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksadana berbentuk Perseroan, yaitu PT BDNI Reksadana pada tahun 1995. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dan berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia   pada   tahun   1997   yang   dikelola   oleh   PT   Danareksa Investment Management (DIM).Ibid

Munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 kelolaan PT. Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi awal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hokum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut  disusun  berdasarkan  persetujuan  dari  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  DIM.  Dengan link yang berbasiskan investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang negara dan obligasi korporasi Nurul Huda dan Musatafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Pernada Meida Grup, 2007), hal. 128. adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Op.Cit. hal. 201 hal. 170

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Danareksa syariah, yang disahkan keberadaanya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang diidrikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) berdasarkan UUPM, yang dituangkan  dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, di Jakarta antara PT. Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank kustodian. PT. Danareksa Fung Management sendiri, sebagai manajer investasi diirikan pada tanggal 1 Juli 1992,  yang  kemudian  dilegitimasi  oleh  Menteri  Kehakiman  RI  dengan   surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.YH.92 tanggal 3 September 1992. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Medan: Prenada Media, 2009,

Nilai investasi reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sampai Februari 2005, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari Rp 110 triliun. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif, jumlah manajer investasi yang meningkat, munculnya produk unit 

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai Agustus 2005 total dana kelolaan syariah mencapai Rp 1,5 triliun dan hingga akhir tahun 2005 telah terdapat 17 reksadana syariah telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Ibid. 46 Ibid

Perkembangan  ini  terhambat  dengan  terjadinya  krisis  yang    menimpa reksadana Indonesia sehingga total dana kelolaan tinggal hanya 28 triliun per Desember 2005. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga yang membuat investor reksadana memindahkan dana mereka ke instrumen investasi lain. Krisis ini juga menimpa reksadana syariah. Total dana kelolaanya turun menjadi hanya Rp 415 miliar rupiah.42 Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal di atas, salah satu hal yang justru memiliki pengaruh besar terhadap krisis reksadana pada media kedua 2005 adalah terjadinya redemption besar-besaran yang dilakukan para  investornya. Pemahaman sebagian investor yang salah terhadap investasi pada reksadana dan perilaku terhadap risiko yang irasional telah membuat  mereka justru  menarik  dana  mereka  secara  bersamaan  dalam  jumlah  besar   sehingga menyebabkan turunnya nilai unit penyertaan.46

Dalam hal yang menarik terjadi selama krisis. Meskipun akhirnya juga tertimpa  krisis,  reksadana syariah  tidak  mengalami  krisis  secepat     reksadana konvensional. Jika pada reksadana konvensional, krisis telah terjadi pada bulan Maret 2005, reksadana syariah baru mengalami bulan Septembar 2006. salah satu hal yang memungkinkan adalah adanya perbedaan pengetahuan dan perilaku investor reksadana syariah dengan konvensional.. Ibid

Beberapa reksadana Syariah yang diluncurkan pada tahun 2004, sebagai berikut: Ibid
  1. Pada Januari 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) melakukan kerja sama dengan bank Internasional Indonesia (BII) Syariah Platinum Acces untuk memasarkan reksadana syariah. BII Syariah Platinum Acces, dalam hal ini, berperan sebagai agen penjual sekaligus bank penerima pembayaran reksadana PNM syariah yang dikelola PNM-IM.
  2. Agustus 2004, Manajer investasi PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan produk reksadana syariah. Produk reksadana yang diberi nama AAA Syariah Fund tersebut dimaksudkan untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan pengelolaan investasi berprinsip syariah.
  3. September 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) meluncurkan dua produk reksadana terbarunya, yatiu reksadana PNM Amanah Syariah dan reksadana PNM PUAS (Pasar Unag Andalan Saya). Kedua jenis reksadana ini melengkapi produk reksadana PNM-IM yang sudah lebih dahulu dipasarkan
  4. November 2004, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah. Bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas selaku manajer investasi dan Deutche Bank sebagai Bank kustodian, produk reksadana syariah ini menawarkan pilihan investasi dengan return yang lebih menarik kepada nasabah BSM.
  5. Desember 2004, Manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) mengeluarkan produk reksadana baru yang di beri nama BIG Dana Syariah. Reksadana ini merupakan reksadana terbuka Kontrak Invetasi Kolektif (KIK) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.

Dari segi return reksadana syariah masih lebih kecil dari reksadana konvensional, hal ini disebabkan portofolio reksadana syariah masih sangat terbatas (misalnya tidak boleh investasi pada pasar valuta asing kecuali spot market, tidak boleh menginvestasikan dana pada sektor usaha yang tidak halal seperti perbankan konvensioanl, rokok, atau perusahaan yang memproduksi minuman keras). Hasil penelitian Karim Busness Consulting (KBC) rata-rata reksadana syariah untuk kategori pendapatan tetap (fix income) memberikan  return 11,60. Sedangkan, reksadana konvensional memberikan return rata-rata 13,89. Untuk kategori campuran pun, reksadana syariah memberi return di bawah reksadana konvensional. Reksadana memberikan return rata-rata 23,62 dan reksadana campuran konvensional memberikan return 64,31. Dari hasil ini jelas reksadana dengan fix income masih kompetitif dibandingkan dengan reksadana konvensional. 

Jenis dan Bentuk Badan Hukum Reksadana Syariah

1. Jenis Reksadana Syariah
Jenis-jenis reksadana sendiri dapat dibendakan berdasarkan potofolio yakni sebagai beirkut: http://ilhamsidik.blogspot.com/2010/10/reksadana-syariah.html, diakses tanggal 27 Januari 2013
  1. Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)
    Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lain. RDPT  merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (>3 tahun) dengan resiko menengah
  2. Reksadana Saham (Equity Fund)
    Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya  efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik, dalam bentuk caoutak gain dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen.

    Banyak perspeksi yang menganggap bahwa berinvensti pada saham lebih cenderung spekulatif, atau berudi. Namun secara teori dan pengalaman dilapangan menghatakan bahwa investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.
  3. Reksadana Campuran (Siscretionary Fund)
    Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi  pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah- pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposit. Atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading,
  4. Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund)
    Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Umumnya investasi dalam kategori reksadana pasar uang memiputi, deposito, SBI, Obligasi serta efek hutang lainnya.
  5. Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang minim, namun keuntungan yang di dapat juga sangat terbatas. Tujuannya adalah perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga ketika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hamper tidak ada.


2. Bentuk Hukum Reksadana Syariah
Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
  1. Reksa Dana berbentuk Perseroan (Investemet companies)
    Suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksa dana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu reksadana terbuka (open end foud) dan reksa dana tertutup (close end foud). Adapun ciri dari reksadana bentuk perseroan ini adalahFirdaus Muhammad, Dkk. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah. (Jakarta : Renaisan,2005), hal. 37:
    • Badan hukum  terbentuk PT
    • Pengelolaan kekayaan Reksadana didasarkan pada kontrak antra direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
    • Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontra antara manajer investasi dengan bank kustondian.
  2. Kontrak Investasi Kolektif (Unit Investement Trust)


Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Karakteristik dari reksadana kontrak investasi kolektif adalah: Ibid
  1. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
  2. Unit penyertaan tidak tercatat di bursa
  3. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola.
  4. Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana.
  5. Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih (NAB) perunit dihitung oleh bank kustondian secara harian.


Pengaturan Reksadana Syariah

Pada dasarnya pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organitation Rgulatory (SRO). Perbedaannya antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada pengaturan terhadap reksadana syariah oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa, serta pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Beberapa ketentuan mengenai reksadana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum dan Perizinan Reksadana
Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Reksadana berbentuk perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana (Initial public offering) di bursa efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi  atau penerbitnya (issuer). Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 66

Reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pada reksadana terbuka ini dalam hal pemegang   saham   melakukan   penjualan   kembali   (redemption),   maka pihak reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban membeli ini memiliki pengecualian, yaitu: Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  1. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup.
  2. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan.
  3. Keadaan darurat: atau
  4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.


Pasal 18 ayat (3) UUPM mengatakan “Reksadana perseroan merupakan suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam”. Penjelasan Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara perizinan dalam pendirian reksadana perseroan adalah mengenai:
  1. Izin usaha;
  2. Ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
  3. Kepengurusan;
  4. Permodalan.


Pasal 24 PP No. 45 Tahun 1995 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal mengatakan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha reksadana perseroan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  1. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  2. Nama dan alamat pendiri reksadana;
  3. Nama dan alamat anggota Direksi reksadana;
  4. Nama dan alamat manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  5. Kontrak pengelolaan reksadana;
  6. Kontrak mengenai jasa kustodian atas kekayaan reksadana;
  7. Penunjukan profesi penunjang Pasar Modal; dan
  8. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha reksadana yang dittetapkan lebih lanjut oleh BAPEPAM.


Dalam Pasal 25 PP No. 45 Tahun 1995 disebutkan bahwa “Maksud dan tujuan reksadana berbentuk perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha reksadana” Sedangkan reksadana Kontrak investasi Kolektif yaitu  reksadana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Huruf b UUPM menyebutkan “Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”.

Reksadana KIK adalah wahana dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat lisensi dari Bapepam, memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai kustodian dari Bapepam serta berhak atas informasi nilai bersih dari harta bersama secara harian.

2. Pengelolaan
Aset yang dikelola reksadana secara yuridis bukan merupakan kekayaan dari manajer investasi maupun bank kustodian. Oleh sebab itu kekayaan  reksadana wajib dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian ataupun dari kekayaan nasabah lain dari bank kustodian. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan reksadana, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian wajib dimuat secara rinci dalamkontrak dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan reksadana. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksadana. Kewajiban penyimpanan kekayaan reksadana pada bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksadana. Ibid

Upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, maka manajer investasi dan bank kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (legal audit) yang menyangkut keabsahan dokumen- dokumen seperti anggaran dasar, izin usaha, dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkutmanajerinvestasi dan bank kustodianIrsan dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : kencana, 2001), hal 155

Pasal 21 UUPM menyebutkan bahwa pengelolaan reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk KIK, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Adapun kontrak pengelolaan reksadana yang berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi, sedangkan kontrak  pengelolaan  reksadana  terbuka  berbentuk  KIK  dibuat  antara  manajer investasi dan bank kustodian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan reksadana ini diatur dalam keputusan Ketua Bapepam, yaitu Peraturan Nomor IV.A3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan Peraturan Nomor IV.A.3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Perseroan pada tanggal 1 menyebutkan bahwa reksadana berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Menugaskan manajer investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi reksadana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai manajer investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan reksadana.
  2. Dalam hal manajer investai menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu reksadana, tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan reksadana atau pembuatan kontrak reksadana baru, reksadana tersebut wajib dibubarkan.
  3. Kontrak pengelolaan reksadana wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar direktur reksadana tersebut.
  4. Semua pengalihan dari kontrak pengelolaan reksadana wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar direktur.
  5. Jabatan direktur reksadana tidak diberikan kepada:
    • Orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    • Orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang pasar modal pada khususnya atau dibidang keuangan pada umumnya.
  6. Setiap rencana pemutusan Kontrak Pengelolaan Reksadana, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan pemutusan tersebut wajib diberitahukan kepada para pemegang saham dan Bapepam sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bapepam sebelum pemutusan kontrak dimaksud.
  7. Manajer investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan reksadana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan reksadana.


Adapun mengenai pengelolaan reksadana berbentuk KIK diatur dalam Peratutan Nomor IV.B.1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Disebutkan dalam peraturan ini bahwa reksa dana berbentuk KIK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bank kustodian wajib menghitung nilai akhir bersih (NAB) reksadana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
  2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dapat dilakukan melalui bank kustodian atau agen penjual uang ditunjuk oleh manajer investasi.
  3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam, manajer investasi dapat menginstruksikan kepada bank kustodian dan agen penjual untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
    • Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup;
    • Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan;
    • Keadaan darurat; atau
    • Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam;
    • Bank kustodian dilarang mengeluarkan unit.


Manajer investasi reksadana terbuka berbentuk Perseroan dan KIK wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Adapun saham reksadana terbuka berbentuk perseroan dan nilai unit penyertaan KIK ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Nilai reksadana terbuka (open end fund) berbentuk perseroan nilai unit penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan NAB.Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal. 70

Terkait dengan pengelolaan reksadana ini ada beberapa larangan  yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu: Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  1. Reksadana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung
  2. Reksadana dilarang membeli saham atau unit penyertaan reksadana lainnya.
  3. Pembatasan investasi reksadana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.


Selain larangan ada juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh suatu reksadana. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 25 UUPM, yaitu sebagai berikut:
  1. Semua kekayaan reksadana wajib disimpan pada bank kustodian.
  2. Bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafilisai dengan manajer investasi yang mengelola reksadana.
  3. Reksadana wajib menghitung NAB dan mengumumkannya.


Mengenai reksadana berdasarkan prinsip syariah ini selain berlaku ketentuan-ketentuan diatas, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Investasi untuk Reksadana Syariah.

Adapun beberapa hal yang dikemukan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Landasaan Hukum Islam Reksadana Syariah:
  1. Firman Allah, anatara lain:
    • “… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”.(QS. Al-Baqarah (2): 275.
    • “Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernigaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. (OS. Al- Nisa’ (4): 29).
    • “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”.(QS. Al-Ma’idah (5):1.
    • “…kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al- Baqarah (2): 279)
    • “…tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…” (QS. Al-Baqarah (2): 198)
  2. Hadis Nabi S.A.W, antara lain:
    • “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf)
    • “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya)
    • Kaidah Fikih: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.


b. Ketentuan Umum
  1. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
  2. Poertofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana.
  3. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya megelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
  4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
  5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap dervatif dari efek.
  6. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
  7. Mudarabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut)  dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh  kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal, sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
  8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
  9. Bank kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pasal 1 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah


c. Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah
  1. Mekanisme Operasional dalam Reksadana syariah terdri atas
    • Antara  pemodal  dengan  manajer  investasi  dilakukan  dengan sistem wakalah.
    • Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sisitem mudharabah
  2. Karakteristik Sisitem Mudharabah
    • Pembagian keuntungan antara pemodal (Shaibul maal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
    • Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
    • Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian  atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/ tafrith). Pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah


d. Hubungan dan Hak Pemodal
  1. Akad antara Pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah.
  2. Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
  3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
  4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah.
  5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
  6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
  7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.
  8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah. Pasal 3 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah


e. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian
  1. Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
  2. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung NAB per-unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa.
  3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak  memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari NAB reksadana syariah.
  4. Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith), maka manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. Pasal 4 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah


f. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi
  1. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus;
  2. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat- lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
  3. Melakukan pengembalian dana unit penyertaan; dan
  4. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 5 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

g. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian.
  1. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana.
  2. Menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa.
  3. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi.
  4. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal.
  5. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
  6. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal. Pasal 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah



Daftar Pustaka Makalah Reksadana Syariah

Pengertian Reksadana Syariah Definisi Jenis dan Bentuk badan Hukum serta Sejarahnya di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment