Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Pengertian Risiko Definisi dalam Perjanjian Tukar menukar, Sewa Menyewa, Jual Beli, dan Pinjam Pakai Menurut Para Ahli

Pengertian Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Op. Cit. hal 36.

Misalnya, barang yang diperjual-belikan, musnah diperjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar habis karena “kortsluiting” aliran listrik. Siapakah yang menurut hukum harus menanggung kerugian-kerugian tersebut. Inilah persoalan yang dengan satu istilah hukum disebut persoalan “risiko”.  Pihak yang  menderita  karena  barang  yang  menjadi  objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, pihak ini dinamakan pihak yang memikul risiko.


Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang tidak diduganya sejak dari semula. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian disebut dengan suatu istilah “keadaan memaksa” atau “overmacht”.

Definisi Risiko Menurut Para Ahli

Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan definisi sebagai berikut :
Keadaan memaksa adalah, keadaan yang mengakibatkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan. Wirjono Prodjodikoro, SH. Azas-Azas Hukum Perdata Indonesia, hal 63.

R.M. Suryodiningrat, S.H. memberikan depinisi sebagai berikut :
Keadaan memaksa adalah, peristiwa yang terjadi diluar kesalahan debitor setelah dibuatnya perikatan yang debitor tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatan, atau sepatutnya tidak dapat memperhitungkannya, dan yang merintangi pelaksanaan perikatan. R.M.Suryodiningrat, SH. Azas-Azas Hukum Perikatan Penerbit Tarsito Bandung, hal 36 tahun 1979.

Jika kita  telaah kedua definisi diatas,  sebenarnya kedua definisi   tersebut dapat dikatakan mempunyai maksud yang sama. Namun demikian bukan maksud bahwa kedua definisi itu memberikan arti yang sama dari keadaan memaksa itu. Maksud yang sama adalah, karena kedua depinisi tersebut mengatakan, bahwa dengan keadaan memaksa perhubungan hukum atau perjanjian, tidak dapat dilaksanakan atau merintangi pelaksanaan perjanjian. .

Kedua definisi tersebut tidak memberikan arti yang sama adalah, disatu pihak definisi yang diberikan Wirjono Prodjodikoro, SH, hanya memberikan apa akibat dari keadaan memaksa, sedangkan apa penyebab keadaan memaksa itu tidak diberikan. Jadi hanya dengan berdasarkan kepada definisi tersebut kita akan bingung, mengapa tidak, karena kita akan hanya menerima jawaban perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Disampingnya tidak menyebutkan apa penyebab dari keadaan memaksa itu, juga tidak menyebutkan pihak mana yang tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dilain pihak depinisi yang diberikan oleh R.M.Suryodiningrat, SH. Menurut hemat kami lebih baik karena disamping beliau memberikan akibat dari keadaan memaksa juga menyebutkan apa penyebab keadaan memaksa yaitu “peristiwa yang terjadi diluar kesalahan debitor”. Dan dengan menyimpulkan perkataan itu, maka pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian adalah debitor, walaupun selanjutnya beliau tidak menyebutkan bagaimana pertanggung-jawaban debitor tersebut. Dan untuk lebih sempurnanya depinisi yang diberikan oleh R.M.Suryodiningrat,SH. Akan berikan definisi dari Prof. R.Subekti, SH.

Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggung-jawabkan kepada debitur dan memaksa dalam arti bahwa debitur ini terpaksa tidak dapat menepati janji. Prof. R.Subekti, SH. Loc Cit, hal 53

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa diatur dalam Psal 1244 dan 1245 yang terdapat dalam bagian tentang ganti rugi. Adapun  dasar  pikiran  pembuat  undang-undang menempatkan  pasal  ini dalam bagian ganti rugi adalah karena keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Op. Cit. hal 52.

Pasal 1244 berbunyi sebagai berikut; “ Jika dimungkinkan untuk itu, si debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan bahwa hal debitur tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi telah melewati waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu  haruslah itikat baik ada padanya”

Pasal 1245 berbunyi sebagai berikut ; “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus diganti debitur, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu peristiwa yang tidak disengaja si debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dari isi kedua pasal tersebut terlihat, bahwa maksudnya mengatur dua hal yang sama, yaitu dibebaskannya si debitur dari  kewajibannya  mengganti kerugian,  karena  suatu  peristiwa  yang dinamakan  “keadaan memaksa”. Secara terus terang harus dikatakan bahwa dua pasal itu merupakan suatu “doublure”,  dua pasal yang mengatur satu hal yang sama.Op.Cit. hal 53. Yang satu tidak memberikan suatu hal yang lebih dari pada yang sudah diberikan oleh yang lainnya. Hanyalah pasal 1245 menyebutkan kejadian yang termaksud itu dengan nama “keadaan memaksa” Jadi keadaan memaksa adalah merupakan suatu alat bagi debitur untuk membebaskan dirinya  dari tuntutan kreditur, dengan menunjukkan  bahwa  tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Sehingga dengan pengajuan keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dikatakan lalai atau alpa.

Dengan penguraian yang singkat diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa debitur dapat menghindar dari tuntutan kreditur untuk pemenuhan prestasi karena keadaan memaksa setelahnya perjanjian ditutup dengan mengemukakan :
  1. Adanya suatu keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap debitur.
  2. Keadaan mana atau kejadian itu tidak diketahui sebelumnya.
  3. Debitur dengan itikat baik hendak melaksanakan kewajibannya, tapi keadaan menghalanginya.
  4. Debitur belum lalai untuk menyerahkan barang.


Dengan adanya overmacht ini terhentilah perikatan tapi bukan menghilangkan. Perikatan tetap ada hanya tidak dapat  dilaksanakan.  Sehingga bila dilihat dari pihak si kreditur, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Sedangkan bila dilihat dari pihak si debitur risiko dipikul oleh kreditur.

Bentuk-bentuk Overmacht
Bentuk-bentuk overmacht dapat diakibatkan oleh 3 hal, :
  1. Peristiwa
  2. Kehilangan
  3. Pencurian


Agar debitur dapat mengemukakan, overmacht berdasarkan salah satu hal diatas maka harus dipenuhi tiga syarat :
  1. Debitur harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah
  2. Debitur tidak harus menanggung risiko baik berdasarkan undang- undang atau pun perjanjian.
  3. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.



Sifat-sifat Overmacht
Overmacht dapat bersifat tetap atau sementara. Overmacht bersifat tetap; Jika prestasinya sama sekali tidak mungkin. Misalnya, barangnya telah musnah. Atapun bila prestasi itu pemenuhannya sesudah overmacht tidak berguna lagi. Contoh : Misalnya, si A memesan kartu undangan untuk keperluan perkawinan adiknya yang bungsu, akan tetapi karena tidak ada bahannya, kartu undangan tadi tidak dibuatkan, sehingga bila kartu undangan itu dibuatkan lagi, prestasinya tidak ada lagi. Overmacht bersifat sementara; Jika kewajiban untuk memenuhi prestasi timbul lagi sesudah keadaan overmacht berlalu. Mengenai overmacht  sementara ini menimbulkan kesulitan. Jika sesudah berlalunya atau berhentinya keadaan overmacht harga barang sangat tinggi, sehingga dirasakan oleh debitur sangat tidak adil. Akhirnya timbul masalah, apakah debitur harus berprestasi menurut harga-harga sebelumnya terjadi overmacht, ataukah menurut harga setelah terjadinya overmacht ?

Penyelesaiannya : menganggap bahwa setiap perjanjian dibuat clausula  “Rebus Sic Stantibus” artinya bahwa : pihak yang membuat perjanjian harus menganggap bahwa perjanjian itu hanya dimaksudkan oleh mereka selama keadaan-keadaan tidak berubah.

Paham ini termasuk paham kuno, menurut paham modern perjanjian tidak lagi menggunakan clausula “Rebus Sic Stantibus”, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian itu, yakni pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi : “perjanjian- perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Yang dimaksudkan pasal ini adalah bahwa pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi dimaksudkan adalah ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “Pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar”

Dalam pasal 1338 ayat 3 Hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti bahwa Hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf bertentangan dengan “itikad baik”. Sehingga adalah bahwa pasal 1338 itu harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan.

Berbicara mengenai masalah “risiko” didalam perjanjian, maka hal ini berarti menelaah isi Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan sedikitnya penguraian diatas, dapatlah kini  dipersoalkan bagaimana pengaturan soal risiko ini didalam Hukum Perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai persoalan pengaturan risiko ini, dalam bagian umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita hanya dapat menemukan satu pasal saja yang sengaja mengatur soal risiko yaitu pasal 1237 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata. Pasal 1237 berbunyi : “Dalam hal timbulnya suatu perikatan untuk menyerahkan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak terbitnya perikatan adalah menjadi tanggungan si kreditur”.

Perkataan “tanggungan” dari bunyi pasal tersebut adalah sama dengan “risiko”.

Dengan bunyi pasal diatas maka dapat diketahui dalam hal perikatan untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu jika barang itu, sebelumnya diserahkan, musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, kerugian  ini harus dipikul oleh “kreditur” yaitu pihak yang berhak menerimanya.

Suatu “perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu” adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian sepihak.Op.Cit. hal 56-57. Pembuat undang-undang disini hanya memikirkan pada suatu perjanjian dimana hanya ada suatu kewajiban pada satu pihak, yaitu kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban itu juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu. Dengan lain perkataan, pembuat undang-undang tidak memikirkan pada perjanjian-perjanjian yang bertimbal  balik, dimana pihak yang wajib melakukan sesuatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi; dia hanya memikirkan pada suatu perikatan secara abstrak, dimana ada suatu pihak yang wajib melakukan suatu prestasi dan di satu pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut.

Bagaimanapun pasal 1237 itu hanya dapat dipakai untuk perjanjian yang sepihak, seperti : perjanjian penghibaan dan perjanjian pinjam pakai. Ia tidak dapat dipakai untuk perjanjian – perjanjian bertimbal balik.

Memang kalau demikian halnya, berarti tiada mungkin kita pakai pasal 1237 ini untuk perjanjian bertimbal balik. Oleh karena itu  bagaimana dan dimana dapat  kita temukan pasal pengaturannya ?

Dalam bagian khusus kita dapat menemukan beberapa pasal yang mengatur persoalan risiko untuk perjanjian bertimbal balik dan untuk perjanjian sepihak. Antara lain pasal 1460, 1461, 1462, untuk perjanjian jual beli, pasal 1545 untuk perjanjian tukar menukar, pasal 1553 untuk perjanjian  sewa menyewa, pasal 1708 untuk perjanjian penitipan barang.


Risiko di dalam Perjanjian Tukar Menukar

Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian bertimbal balik, hal ini jelas sekali dinyatakan dalam definisi tukar menukar yang diberikan oleh pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Tukar menukar adalah suatu perjanjian dimana dua pihak mengikatkan dirinya satu sama lain untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai ganti dari barang yang diterimanya”.

Soal Risiko di dalam perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bunyinya sebagai berikut : “dalam  hal timbulnya suatu perikatan untuk tukar menukar suatu barang tertentu yang telah disepakati untuk ditukar musnah dengan tidak dikehendaki pemiliknya, perjanjian adalah menjadi gugur dan barang siapa dari kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya, dapatlah ia menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”.

Isi pasal 1545 ini tampak suatu pencerminan yang adil dan tepat. Adil dan tepatnya isi pasal tersebut dapat kita lihat dari perkataan “Menjadi gugur dan barang siapa dari kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya dapatlah ia menuntut kembali barang yang telah diberikannya.”

Dari perkataan ini kita dapat simpulkan bahwa risiko atas musnahnya barang yang telah diperjanjikan untuk ditukar dibebankan kepada pundak masing-masing pemilik barang. Jadi apa yang diberikan oleh pasal 1545 itu adalah tepat.

Kiranya tiada seorangpun yang akan menyangkal umpamanya, penulis mempunyai mobil, lantas mobil tersebut musnah karena kebakaran dalam hal ini, tentu penulislah yang akan memikul kerugian atau kejadian itu adalah risiko yang harus penulis pikul dan penulis tidak mungkin mengatakan kerugian atau risiko atas kejadian tersebut dipikul oleh si pihak ketiga X. Lain halnya bila penulis membeli  sebuah  mobil  dengan  garantie  I  tahun,  bila  rusak  (“bukan musnah” perbaikannya ditanggung oleh Dealer. Dalam hal ini sudah ada dasarnya, bahwa penulis akan mengalihkan risiko atas rusaknya mobil itu dengan membebankan kepada Dealer akan perbaikannya.

Dengan demikian logis dan tepat akan isi pasal 1545 tersebut, sebuah contoh  untuk kejelasannya. Misalnya, seorang pemimotor membuat perjanjian tukar menukar dengan seorang pemilik anjing herder, pemilik motor sudah  menyerahkan motornya tapi anjing herder itu mati sebelum diserahkan karena suatu kejadian tak disengaja, maka sudah adil kalau ia menerima kembali motornya. Kematian anjing harus dipikul oleh pemiliknya dan tidak boleh ditimpahkan kepada pemilik motor. Kemusnahan mobil penulis tidak boleh ditimpahkan kepada pihak ketiga X.


Risiko di dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Pengaturan soal risiko atas musnah, hilangnya barang yang dipersewakan terdapat dalam pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebutkan tadi diatas.

Dimana Pasal 1553 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam suatu tengga ng waktu sewa berjalan, barang yang disewakan musnah sama sekali karena suatu peristiwa yang dengan tidak dikehendaki atau tidak disengaja maka perjanjian gugur demi hukum.”

Sebelumnya memberi tanggapan pendapat terhadap apa yang tertuang dalam pasal tersebut , terlebih dahulu kita mengidentikkan perkataan mana yang selaras dengan pengertian “risiko”. Hal ini sebagaimana terlihat dari isinya   pasal 1553 itu, kita tidak menemukan perkataan “risiko” didalamnya. Dan untuk itu kita akan melihat apa yang dikatakan Prof. R. Subekti sebagai  berikut;  “Dari perkataan “gugur demi hukum” inilah kita simpulkan, bahwa  masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.Prof. R. Subekti, SH. Loc cit hal 56

Apa yang telah dikatakan Prof. R. Subekti, SH. Dapat menjadi alat    untuk menganalisa isi pasal diatas. Dengan demikian mengandung arti, bahwa risiko  atas musnahnya barang yang dipersewakan dalam sewa menyewa ada dipihak yang menyewakan atau dipikul oleh pemilik barang, tapi juga sebaliknya dari pihak penyewa dalam arti bahwa uang sewa yang dibayarkan karena waktu persewaan belum waktunya berakhir, tidak dapat kembali menuntut sisanya. Untuk itu kami berkesimpulan bahwa perkataan “gugur demi hukum” diatas mengandung maksud bahwa dari semula tiadalah diterbitkan perikatan, sehingga pihak-pihak yang tadinya tersangkut di dalam perjanjian kembali kepada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum lahirnya perikatan.

Dengan akhir kesimpulan diatas, saya berpendapat bahwa, pengaturan soal risiko yang dituangkan dalam pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memang sesuai dengan rasa keadilan atau dengan kata lain bahwa peraturan itu benar dan patut, oleh karena pada umumnyalah setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang  miliknya dan tidak seorangpun yang    bisa mengatakan bahwa ia tidak mau dibebani risiko atas barang miliknya sendiri kecuali ada alas hak lain untuk itu.

Risiko di dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam hubungannya dengan masalah risiko di dalam jual-beli dibedakan atas tiga peraturan.
  1. Mengenai barang tertentu ---------------pasal 1460
  2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran ------- pasal 1461.
  3. Mengenai barang yang dijual menurut tumpukan ------pasal 1462.
Pengertian Risiko

Pasal 1460, pasal pengaturan soal risiko dalam jual beli mengenai barang tertentu, yang berbunyi sebagai berikut ini : “Apabila barang yang dijual merupakan suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu semenjak perjanjian jual beli ditutup adalah atas tanggungan si pembeli walaupun penyerahan akan barang belum dilakuka n dan berhaklah si penjual menuntut harganya”.

Pasal 1461, pasal pengaturan soal risiko dalam jual beli mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila barang-barang yang dijual merupakan barang yang menurut berat, jumlah, atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur”.

Pasal 1462, pasal pengaturan soal risiko dalam jual beli mengenai barang- barang yang dijual menurut tumpukan, yang berbunyi sebagai berikut :   “Apabila barang-barang yang dijual merupakan barang yang menurut tumpukan, maka barang – barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Dari isi ketentuan pasal 1460 kita dapat melihat bahwa, di dalam  perjanjian jual beli, akan barang yang dijual barang yang sudah ditentukan adalah atas tanggungan si pembeli walaupun barang belum diserahkan. Artinya risiko terhadap barang-barang tersebut seandainya musnah setelah perjanjian ditutup karena suatu peristiwa yang menimpanya adalah dipikul oleh si pembeli.

Apa yang dimaksud dengan “barang tertentu?”
Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli.Prof. R. Subekti, SH. Op. Cit. hal 37 Misalnya pembeli itu masuk sebuah toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah lemari yang disetujui untuk dibelinya. Yang dibeli adalah lemari yang ditunjuk itu bukan lemari lain  dan bukannya ia pesan untuk dibuatkan lemari yang seperti itu.

Pasal 1461 kita dapat melihat bahwa, di dalam perjanjian jual beli, akan barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran adalah atas tanggungan si penjual sebelum dan atas tanggungan si pembeli setelah ditimbang, dihitung atau diukur. Artinya risiko terhadap barang-barang tersebut seandainya musnah setelah perjanjian ditutup tetapi belum ditimbang, dihitung atau diukur adalah dipikul oleh si penjual sebaliknya setelah ditimbang, dihitung atau diukur adalah dipikul oleh si pembeli.

Pasal 1462 pun kita dapat melihat bahwa, di dalam perjanjian jual beli,  akan barang yang dijual menurut tumpukan adalah atas tanggungan si pembeli. Artinya risiko terhadap barang-barang tersebut seandainya musnah setelah perjanjian ditutup karena suatu peristiwa yang menimpanya adalah dipikul oleh si pembeli.

Setelah kita melihat dan mengetahui pengaturan-pengaturan soal risiko di dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari tiga pasal tersebut, maka dapatlah kita menarik inti kesimpulan dari persamaan maupun perbedaannya.

Dan menurut hemat kami adapun persamaan ketiga pasal tersebut adalah, bahwa dalam perjanjian jual beli, si pembeli adalah pihak yang ditetapkan sebagai pemikul risiko terhadap kejadian-kejadian yang mengakibatkan musnahnya  barang yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa, kalau dalam jual beli barang tertentu dan barang menurut tumpukan risiko atas kemusnahan barang tersebut langsung diletakkan pada pundak si pembeli semenjak perjanjian jual beli ditutup sedangkan kalau dalam jual beli barang menurut berat, jumlah atau ukuran risiko baru akan diletakkan di pundak pembeli setelah barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur.

Akhir kesimpulan kami adalah bahwa ketiga pasal tersebut satu sama lain adalah sama, sehingga penulis berpendapat bahwa pasal pengaturan soal risiko dalam jual beli yang dituangkan dalam pasal-pasal diatas tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, betapa tidak sesuai penulis katakan. Contoh, seorang X membeli  sebuah lemari,  dalam  perjalanan atau  seketika  perjanjian jual    beli ditutup lemari hancur karena suatu peristiwa. Maka menurut pasal tersebut si X atau pembelilah yang menanggung kerugian hancurnya lemari.

Dengan melihat contoh ini mungkin hati nurani kita  akan mengatakan tidak adil, apalagi kalau kita sendiri umpama si pembeli itu. Maukah kita  menerima hal itu ?

Secara logika saja penulis rasa tak seorang pun yang akan mau menerima hal itu dengan benak pikiran bahwa itu memang sudah sepantasnya atau seadilnya.

Risiko di dalam Perjanjian Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian, dalam mana suatu pihak memberikan kepada pihak lain suatu barang bergerak atau tak bergerak, untuk dipakai dengan percuma, sedang pihak lain berwajib mengembalikan barang itu, setelah memakainya, atau setelah lampau suatu tenggang waktu tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1740)

Kalau penulis meminjam sebuah mobil maka yang harus penulis kembalikan adalah mobil, sedangkan kalau penulis meminjam sejumlah uang atau beras maka penulis kembalikan bukan uang dan beras yang penulis terima itu, tetapi hanya sejumlah uang yang sama atau beras sebanyak yang dipinjam dari kwalitas yang sama yang telah habis terpakai dalam hal ini dinamakan pinjam meminjam, sedangkan untuk yang pertama disebut pinjam pakai. Sehingga untuk mengadakan perbedaannya dipakai sebagai kriterium bahwa dalam  “pinjam pakai”   barang   yang   dipinjam   tidak   habis   atau   musnah karena pemakaian, sedangkan dalam halnya, “pinjam-meminjam” barang itu habis atau musnah karena pemakaian. Prof. R. Subekti, SH. Loc cit hal 134

Terhadap pinjam pakai hanya dapat barang-barang yang dalam pemakaian tidak habis (pasal 1742) adalah tidak betul. Juga barang-barang yang habis karena pemakaian dapat menjadi objek perjanjian peminjaman barang, asal saja pemakaian tidak berupa memakan barang-barang itu. Jadi yang perlu ialah  tujuan dari  perjanjian.  Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Loc cit. hal 131.

Misalnya  meminjam  buah-buahan,  tapi  tidak  boleh dimakan melainkan hanya boleh dipertontonkan saja, maka ada peminjaman  barang (pinjam pakai) Syarat pinjam pakai barang adalah terjadi dengan cuma-cuma.

Selanjutnya kita akan melihat pasal-pasal pengaturan soal risiko di dalam perjanjian pinjam pakai dan untuk itu kita akan tinjau satu persatu pasal 1744- 1749 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1744 berbunyi sebagai berikut : “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang  pinjaman  sebagai seorang bapak rumah yang baik.

“Tiada diperkenankan pemakaian barang pinjaman guna kebutuhan lain terkecuali sesuai dengan sifatnya barang itu atau yang ditetapkan  dalam perjanjian, kesemuanya itu atas ancaman penggantian biaya, rugi dan bunga, bila ada alasan untuk itu”.

“Apabila ia dalam pemakaian barang itu menggunakannya guna suatu kebutuhan lain, atau lebih lama dari pada yang diperbolehkan maka disamping  ia mengga nti biaya, rugi dan bunga adalah bertanggung jawab akan kemusnahan barang sekali pun kemusnahan itu dikarenakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak disengaja atau tidak dikehendaki”.

Ketentuan pasal 1744 ayat I, seorang yang meminjam barang diumpamakan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Seorang bapak rumah tangga yang baik akan memelihara anak istrinya serta membimbingnya dalam arti kata memberi nafkah kepada anak istrinya, menyekolahkan anak- anaknya (mendidik) dan mengarahkannya ke jalan yang benar.

Seperti bapa rumah yang baik tadi, oleh undang-undang ditentukan bahwa seorang peminjam pakai terhadap barang yang dipinjamnya tidak diperkenankan menggu nakan barang itu dengan sekehendak hatinya hingga berlawanan dengan sifat barang atau yang ditetapkan dalam perjanjian maupun dalam pemakaian  lebih lama dari pada yang diperbolehkan, tetapi hendaklah ia dalam pemakaian itu sebagai seorang bapak rumah yang baik, yang dalam selalu hal berusaha menenpa menjadi manusia-manusia yang berguna. Oleh karena itu dalam ayat 2,3 nya ditentukan bahwa si peminjam akan mengganti biaya, rugi dan bunga bila ada alasan untuk itu bahkan kemusnahan barang karena suatu peristiwa yang tak disengaja sama sekalipun bila peminjam dalam pemakaian barang menggunakannya dalam kebutuhan lain atau lebih lama dari pada yang diperbolehkan, tetapi sebaliknya tiadalah ia peminjam akan menanggung risiko akan kemusnahan barang itu bila ia peminjam mentaati isi perjanjian melainkan ada risiko dipikul si pemilik barang.

Dari uraian diatas akhirnya kami menarik kesimpulan bahwa pasal 1744 menetapkan risiko atas kemusnahan barang yang dipinjam karena suatu peristiwa yang tidak disengaja dipikul oleh si pembeli barang, asal saja si peminjam barang mentaati isi perjanjian, tapi sebaliknya risiko akan dipikul oleh peminjam manakala ia melanggar isi perjanjian.

Misalnya, seorang yang diberikan sebuah rumah tempat tinggal dalam pinjam pakai, ia tidak boleh memakainya sebagai bengkel atau bila seorang diberikan sebuah motor untuk dipinjam pakai bagi keperluan ke kantor tidak boleh memakainya sebagai ojek atau tidak boleh memakainya lebih lama dari yang ditentukan dalam perjanjian, bila ia menuruti isi perjanjian maka risiko dipikul  oleh si pemilik barang bila barang musnah karena suatu peristiwa yang tak disengaja tapi bila ia melanggarnya maka ia memikul risiko atas musnahnya barang.

Pasa 1745 berbunyi sebagai berikut : “Apabila barang yang dipinjam musnah karena suatu peristiwa yang tak disengaja sama sekali, yang sebenarnya masih dapat dihindarkan seumpama si peminjam telah memakai barangnya sendiri, ataupun seandainya jika hanya satu dari kedua barang itu saja yang dapat diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelamatkan  barang  miliknya sendiri, adalah maka ia bertanggu ng jawab akan kemusnahan barang yang dipinjam.”

Menurut pasal ini si pemimjam dalam hal penyelamatan baik karena pemakaian ataupun karena kepemilikan barang harus lebih mengutamakan barang yang  dipinjam.  Bila  peminjam  tidak mengindahkannya  maka  ia   bertanggung jawab akan kemusnahan barang itu, walaupun kemusnahan itu disebabkan karena suatu peristiwa yang tak disengaja.

Maksudnya : Dalam hal karena pemakaian musnahnya barang yang disewa akan terhindar bila si penyewa memakai barangnya sendiri.

Dalam hal karena kepemilikan musnahnya barang yang  disewa akan terhindar bila si penyewa tidak lebih mengutamakan penyelamatan barang miliknya sendiri.

Isi pasal 1745 tersebut bila kita analisa adalah suatu hal yang wajar dan patut bila kita lebih memperhatikan barang orang lain yang kita pinjam dari pada barang milik sendiri sesuai dengan pepatah “hargailah orang lain supaya  orang lain menghargaimu”. Sehingga didalam ketentuan pasal ini ada baiknya dan ada buruknya.

Baiknya; Kita akan selalu dipercaya orang dan tentu saja kita akan lebih mudah mendapatkan pinjaman barang.

Buruknya; Kita harus mengorbankan barang milik sendiri, hasil jerih payah sendiri, yang sudah dengan susah payah untuk mendapatkannya  tetapi demi kepentingan barang orang lain kita harus mengorbankannya barang itu.

Pasal 1746 berbunyi sebagai berikut : “Apabila barang yang dipinjamkan, pada waktu dipinjam harganya ditaksir, maka kemusnahan barang itu walaupun terjadi karena suatu peristiwa yang sama sekali tidak disengaja, maka adalah menjadi tanggungan peminjam, terkecuali sebaliknya telah diperjanjikan”.

Dari ketentuan pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa maksudnya adalah, apabila barangnya sebelum diserahkan dalam pinjam pakai, ditaksir  dahulu harganya dihadapan kedua belah pihak maka itu dianggap sebagai  petunjuk atau persangkaan bahwa si peminjam akan memikul risiko atas barang pinjaman. Dan karena adanya taksiran itu maka si peminjam akan menjadi pihak yang memikul risiko hal ini berarti yang telah melakukan penaksiran barangitu pihak peminjam pakai.

Mengenai isi ketentuan pasal 1746 tersebut menurut hemat kami, tidak menimbulkan permasalahan dan karenanya merupakan suatu ketentuan yang  harus diterima. Karena kewajiban menanggung risiko dari pihak peminjam terhadap musnahnya barang pinjaman menurut isi pasal tersebut kita dapat tafsirkan bahwa peminjam siap dan sanggup mengganti kerugian atau membeli barang seharga itu. Jadi logislah bila dalam pinjam pakai bila harganya barang ditaksir dulu oleh peminjam pakai menjadi tanggungannya bila barang musnah, yang walaupun kemusnahan barang itu dengan tidak dikehendaki.

Pasal 1747 berbunyi sebagai berikut : “Apabila nilai atau harganya barang berkurang disebabkan pemakaian tidak dengan dikehendaki si peminjam pakai, maka tiadalah ia bertanggung jawab akan hal itu.”

Suatu kemunduran akan harga atau nilai dari barang yang dipinjam pakai walaupun kemunduran itu karena pemakaian, tapi pemiliklah yang bertanggung jawab dan sekali-kali bukan si peminjam pakai asal saja kemunduran akan nilai atau harga barang itu tidak dengan dikehendaki si peminjam, demikian kita menarik arti ketentuan pasal tersebut.

Memang sudah sepantasnya dalam hal kemunduran harga atau  nilai  barang yang dipinjam pakai dibebankan kepada si pemilik barang, soalnya barang yang sama sekalipun musnah, risiko ditanggung oleh pemilik barang, asal saja si peminjam dalam pemakaian barang yang dipinjam, memakainya dalam batas- batas yang sudah ditentukan.

Risiko di dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

Pinjam – meminjam adalah suatu perjanjian, dalam mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang – barang yang dapat diganti dengan janji dari pihak lain itu untuk dikemudian hari mengembalikan kepada pihak ke satu sejumlah uang yang sama atau sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pinjam meminjam barang atau uang, barang atau uang yang diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua itu, beralih menjadi milik pihak kedua.

Pengaturan soal risiko dalam perjanjian pinjam meminjam dituangkan dalam pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Dengan alas hak perjanjian pinjam meminjam itu, maka pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan; dan apabila barang itu musnah dengan cara apapun, musnahnya barang itu adalah menjadi tanggung jawabnya.

Karena si peminjam menjadi pemilik dari barangnya pinjaman, maka ia berkuasa untuk  menghabiskan (memusnahkan)  barang tersebut. Sebagai  pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang itu; dalam halnya kemerosotan nilai uang atau kemusnahan barang. Dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal tersebut diatas maka dalam pinjam meminjam kemusnahan akan barang yang dipinjam adalah atas tanggungan si peminjam atau risiko dengan kemusnahan barnag yang dipinjam ada di pihak peminjam.

Adalah suatu ketentuan yang menurut hemat kami apa yang ditentukan dalam pasal tersebut tepat dan adil.


Masalah-masalah yang timbul akibat dari pengaturan risiko yang keliru dan ketidak adanya pengaturannya.

Dalam punt 2 kami telah berikan uraian mengenai peraturan soal  risiko dari beberapa macam bentuk perjanjian. Dari uraian pengaturan risiko tersebut satu sama lain, disatu pihak menunjukkan kesamaan dan dilain pihak berlainan, malah bertentangan.

Manakala setelahnya kita mengadakan penelaahan terhadap pengaturan risiko tersebut ternyata ada beberapa pasal tertentu yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau menimbulkan keganjilan-keganjilan dan bahkan ada juga bentuk perjanjian yang sama sekali tidak terdapat atau tidak ada pasal pengaturan soal risikonya, baik itu bentuk perjanjian yang terdapat didalam Hukum Perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun bentuk perjanjian yang timbul dari praktek sehari-hari, sehingga akibatnya menimbulkan permasalahan yang memberikan  kesan  yang  tidak  baik  kepada  masyarakat.  Dan  untuk    jelasnya permasalahan-permasalahan tersebut tidak ada salahnya kita meninjau kembali pasal-pasal dari perjanjian yang dimaksudkan.

Pasal-pasal dalam perjanjian jual beli, pasal 1460, 1461, 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan pasal peraturan risiko.

Pasal 1460 mengenai risiko dalam jual beli barang tertentu, yang menetapkan bahwa, barang itu sejak saat ditutupnya perjanjian jual-beli  adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahan akan barang belum dilakukan.

Pasal ini menentukan bahwa risiko terhadap kejadian – kejadian yang menimpa barang tersebut dibebankan pada pundaknya si pembeli semenjak perjanjian jual beli ditutup.

Misalnya, barang yang menjadi objek perjanjian jual beli itu musnah karena jatuh dari tempat penyimpanannya atau hancur dalam perjalanan sewaktu sedang diangkut ke rumah si pembeli. Kerugian akibat kemusnahan, kehancuran barang tadi dibebankan pada pundaknya si pembeli padahal secara menurut hukum ia si pembeli belum merupakan pemiliknya.

Demikian juga halnya dengan pasal 1461, hanya saja dalam pasal ini, risiko atas musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian dipikulkan kepada pundaknya  si pembeli sesudahnya dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Pun juga dengan pasal 1462 tidak beda dengan pasal 1460, 1461 dalam arti, risiko diletakkan dipundaknya si pembeli meskipun barangnya belum  diserahkan. Dengan lain perkataan barangnya masih berada dalam kekuasaan si penjual.

Dari uraian singkat diatas dapatlah kita melihat masalah yang menjadi bahan pemikiran.



Adapun masalah-masalah itu adalah sebagai berikut :
  1. Apakah peraturan dari pasal itu tidak merupakan suatu pasal yang keliru, yang tidak sesuai dengan sistim jual beli dan pemindahan hak milik yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
  2. Mengapa ada pasal undang-undang yang memberikan peraturan yang tidak adil itu ?

Mengenai perjanjian yang tidak ada peraturan soal risikonya disini dibedakan antara perjanjian yang timbul karena suatu ciptaan praktek dan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menimbulkan permasalahan-permasalahan serius yang meminta perhatiannya para ahli yuris.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :
  1. Pasal peraturan dari bentuk perjanjian yang mana harus diterapkan atau dipakai terhadap perjanjian-perjanjian tersebut ?

Sedangkan perjanjian yang timbul oleh suatu ciptaan praktek dalam hal ini perjanjian “sewa-beli”, juga menimbulkan permasalahan.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :
  1. Apakah perjanjian sewa beli harus dikwalifikasikan sebagai perjanjian “jual- beli” atau perjanjian “sewa-menyewa”.

Kekeliruan dan atau ketidak adilan maupun ketidak adanya pengaturan yang adil dan pasti, hal ini mengakibatkan resahnya masyarakat dan terganggunya lalu lintas perniagaan dan tiadanya kepastian hukum bagi setiap pembeli   maupun penyewa beli serta tiap orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian yang tidak ada peraturan soal risikonya.

Daftar Pustaka untuk Makalah Risiko

Pengertian Risiko Definisi dalam Perjanjian Tukar menukar, Sewa Menyewa, Jual Beli, dan Pinjam Pakai Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment