Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 25 October 2015

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Tujuan Definisi Menurut Para Ahli

Pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.Mardjono Reksodiputro (1997), Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, hal. 140 Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan  ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Abdussalam dan DPM Sitompul (2007), Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung, hal 4.


Definisi Sistem Peradilan Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial syncronization) dalam kaitannya dengan  hukum positif  yang  berlaku,  dan dapat  pula  bersifat  kultural  (cultural syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.  Muladi (1995),  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Undip, hal. 13.

Diharapkan dengan adanya peradilan pidana maka kejahatan yang terjadi di masyarakat masuk ke dalam batas-batas yang masih dapat ditolerir. Karena untuk menghilangkan kejahatan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk tercapai.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah : Abdussalam dan DPM Sitompul., Op. Cit
  1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
  2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
  3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulanginya.


Upaya terbaik menegakkan hukum pidana meteril selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana ketentuan hukum pidana formil untuk mampu mengawal tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur komponen dalam sistem peradilan juga lemah.

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana  (criminal  justice system)  merupakan suatu  sistem  yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku   kejahatan,   memberikan   batasan   bersalah   atau   tidaknya    seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.Sidik Sunaryo (2005), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press, hal. 2

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Ibid. Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHAP.

Selain itu, terlantarnya, tersia-siakannya, menderitanya korban kejahatan yang   seharusnya   mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  hak-haknya   untuk memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, baik secara lahir maupun batin nampaknya juga tidak ada aturan dalam KUHAP secara tegas. Aspek perlindungan saksi yang merasa terancam keselamatan jiwa dan hartanya akibat memberikan keterangan terhadap kejahatan tertentu, juga tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHAP. Di sisi lain, membicarakan sistem peradilan yang terpadu, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik yang hukum pidana formil maupun materil.

Pada dasarnya, asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan murah. Namun demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu : faktor substansi perkara, faktor pencari keadilan, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum, faktor komunikasi   dalam   persidangan,   faktor   pengaruh   dari   luar,   faktor     aparat pengadilan, faktor hakim, dan faktor manajeman.Ibid., Hal. 46  Walaupun faktor-faktor  diatas mempunyai pengaruh, namun pelaksanaan asas sederhana, cepat, murah, masih merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi peradilan yang benar-benar sederhana, cepat dan murah.

Sederhana dimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses yang tidak bertele-tele, berbeli-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami,mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum disemua tingkatan. Pemahaman oleh aparat penegak hukum lebih dimaksudkan sebagai proses birokrasi yang wajib dilalui oleh pencari keadilan, dan dipihak lain aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan pemahaman aparat penegak hukum sendiri.

Kesederhanaan seharusnya dipahami tidak sebatas pada persoalan administrasi saja, namun juga harus menjadi jiwa dan semangat motivasi aparat penegak hukum dalam gaya dan pola kehidupan sehari-hari. Konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan asas sederhana juga harus dimulai dalam diri sendiri, kemudian pada insitusi dalam semua tingkatan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).

Definisi Sistem Peradilan Pidana

Cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan (kepolisian, kejakasaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat). Satu saja komponen tidak berfungsi maka unsur  cepat tidak akan tercapai.Abdussalam dan DPM Sitompul., Op. Cit  Kecepatan proses, hasil,  dan evaluasi   tersebut menggunakan ukuran parameter dari prinsip tepat dan cermat. Tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  dipergunakan  sebagai dasar yuridis keputusannya (tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku secara universal seperti lex specialis de rogat lex generalis dan lainnya), tepat dalam memilih dan memilah pasal-pasal yang dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya, tepat dalam mengolah dan memahami secara filosofis (bersandar pada nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat maupun yang terkandung dalam hukum positif) terhadap keputusannya, tepat dalam menentukan kerangka sosiologis (menjamin rasa keadilan masyarakat, mengembalikan dan menjaga keseimbangan sosial, mempunyai manfaat). Demikian juga tindakan penegak hukum harus cermat, dalam arti mengandung unsur kehati-hatian, ketelitian, kesungguhan, dalam proses, hasil maupun evaluasinya.

Murah, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai sifat mandiri dan bebas dari nilai- nilai lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat diperjualbelikan, keadilan bukan merupakan komoditas, keadilan bukan merupakan kata dengan sejuta pesimisme, keadilan tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk dan jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup di dunia secara universal.

Apabila asas sederhana, cepat, murah sebagaimana telah diuraikan    diatas menjadi  semangat  para penegak  hukum,  maka  sistem  peradilan  pidana   yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Persoalan kualifikasi sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum dalam hal ini, memang menjadi kendala  yang serius. Pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya bergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat, dan murah saja, namun lebih dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan.

Di Indonesia, peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana.

Sementara itu tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi, semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yakni KUHAP, disamping juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam Undang-Undang di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum   Pidana).   Namun   terjadi   masalah   yang   sering   menjadi penghalang tercapainya peradilan yang diharapkan.

Apabila dicermati, muara persoalan tersebut mengarah kepada tiga hal yaitu : tidak ada sanksi apabila prosedur yang ditetapkan tersebut dilanggar, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak yang telah dirumuskan, kurang  efektif dan efisien dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena terdapat tahapan proses yang tidak diperlakukan dan mubazir serta berbelit dan sia-sia, formulasi pasal-pasal sangat  memungkinkan adanya  interpretasi yang  berbeda-beda,  yang kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Ibid., hal. 222

Berbagai kendala dan kelemahan yang terjadi, juga tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang baik dan transparan. Walaupun ada lembaga pengawas , biasanya juga tidak berjalan dengan efektif. Kehadiran lembaga- lembaga pengawas tidak memberikan arti dan makna yang cukup berarti dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum. Banyak pengaduan, laporan, dan desakan baik secara demokratis dan tidak jarang dapat mengundang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat atas ketidakpuasan kinerja lembaga- lembaga pengawas tersebut.

Daftar Pustaka Makalah Sistem Peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Tujuan Definisi Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment