Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Definisi Menurut Para Ahli serta Konsep Karakteristik

Pengertian Tata kelola Pemerintahan adalah Menurut World Bank, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait  dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau  mempengaruhi urusan publik  untuk  mewujudkan  nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, Good Governance(Kpemerintahan Yang Baik)Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3). Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah:
  1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, securing of human rights, authonomy and devolution of power, dan juga assurance of civilian control.
  2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini  bergantung sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.


Menurut UNDP, Tata kelola pemerintahan (good governance) adalah sebagai suatu latihan (exercises) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya Ibid.,Hal. 7

Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.

Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai  tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi Ibid.,Hal. 4. Untuk itu, diperlukan tiga kaki yaitu:
  1. Economic governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision making process) yang memfasilitasi terhadap equity  (kesetaraan), poverty (kesejahteraan) dan quality of life ( kualitas hidup).
  2. Political governance, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
  3. Administrative governance, adalah sistem implementasi proses kebijakan.


Dari segi pemerintah (government), tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:
  1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
  2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan displin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
  3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
  4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi Ibid, Hal. 9

Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut:
  1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
  2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
  3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
  4. Responsif, yaitu lembaga dan proses  harus  mencoba  untuk  melayani setiap stakeholders.
  5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
  6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
  7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.
  8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Pengertian Tata Kelola Pemerintahan

Dalam tata kelola pemerintahan, domain state (negara) menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance., karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor swasta dan masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dlam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat dimulai dengan membangun landasan demokrastisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Transisi demokrasi yang sedang menjadi fase perkembangan sistem politik di Indonesia saat ini memberikan harapan perubahan sekaligus kekhawatiran. Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efetivitas pelayanan dan pembangunan. Pemilihan langsung presiden merupakan aktualisasi sistem demokrasi yang partisipatif, dimana rakyat secara langsung memilih presidennya.

Penciptaan good governance dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas dan transparansi. Akuntabilitas sebagai perujudan tata pemerintahan yang baik dapat berbentuk akuntabilitas program, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum Ibid, Hal.23


Daftar Pustaka Makalah Tata Kelola Pemerintahan

Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Definisi Menurut Para Ahli serta Konsep Karakteristik Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment